11 November 2026

Abdul Kadir Karding

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto baru saja mengguncang panggung politik nasional dengan melakukan reshuffle besar-besaran terhadap kabinetnya. Sejumlah nama penting seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menko Polhukam Budi Gunawan, Menpora Dito Ariotedjo, hingga Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding diganti. Langkah ini sontak menimbulkan reaksi keras, salah satunya dari kelompok relawan Laskar Cinta Jokowi yang menilai keputusan tersebut sebagai sebuah “bunuh diri politik”.

Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menegaskan bahwa pencopotan Budi Arie Cs merupakan langkah fatal. Menurutnya, Prabowo kehilangan insting politik dengan menyingkirkan sosok yang justru memiliki kedekatan dengan kalangan relawan Jokowi, serta mengganti Sri Mulyani yang dikenal luas sebagai menteri dengan reputasi global.

“Ini bukan sekadar reshuffle, ini langkah bunuh diri politik. Presiden seakan mengabaikan kredibilitas internasional dan jaringan relawan di dalam negeri. Efeknya sangat besar, baik di pasar keuangan maupun di akar rumput,” ujar Suhandono dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).

Lebih jauh, ia menilai reshuffle ini hanya akan memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo, yang belakangan sudah didera kritik tajam pasca-kerusuhan demonstrasi di Jakarta. Laskar Cinta Jokowi bahkan menyebut, bila arah kebijakan tidak segera diperbaiki, dukungan massa pro-Jokowi yang semula bisa diajak bekerja sama, justru akan berubah menjadi oposisi jalanan.

Penggantian Sri Mulyani Indrawati menjadi sorotan utama. Selama dua periode pemerintahan sebelumnya hingga awal kepemimpinan Prabowo, ia dikenal sebagai “penjaga kredibilitas fiskal” Indonesia. Reputasinya di mata internasional membuat investor percaya pada stabilitas ekonomi nasional.

Tak heran, begitu kabar pencopotannya beredar, pasar modal dan nilai tukar rupiah mengalami gejolak. Indeks saham anjlok, sementara rupiah tertekan akibat kekhawatiran bahwa disiplin anggaran akan melemah.

Penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa, memang memiliki latar belakang ekonomi, namun analis menilai tantangan yang dihadapinya sangat berat. Ia harus membuktikan bahwa percepatan pembangunan yang dicanangkan Prabowo tidak mengorbankan kredibilitas fiskal.

“Pasar melihat Sri Mulyani sebagai simbol stabilitas. Tanpa kejelasan arah kebijakan fiskal, investor bisa kehilangan kepercayaan,” ungkap Suhandono.

Nama Budi Arie Setiadi juga tidak kalah kontroversial. Sebelum reshuffle, posisinya sudah tertekan akibat sorotan publik terkait dugaan keterkaitan beberapa tokoh dengan kasus judi online yang tengah disidangkan di Polda Metro Jaya. Meski Budi Arie tidak pernah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka, opini publik yang berkembang membuat posisinya rawan.

Pencopotan Budi Arie dinilai sebagai upaya Prabowo meredam tekanan politik. Namun, di sisi lain, langkah itu dianggap mengorbankan jalur komunikasi dengan kalangan relawan Jokowi yang selama ini melihat Budi Arie sebagai representasi mereka di kabinet.

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai ada tiga kemungkinan alasan di balik reshuffle besar-besaran ini:

-Menjawab Krisis Legitimasi Publik. Setelah gelombang demo besar di DPR dan beberapa insiden yang menimbulkan korban, Prabowo ingin menunjukkan respons cepat dengan mengubah jajaran menteri.

-Konsolidasi Kekuasaan. Pergantian menteri bisa dibaca sebagai upaya menyingkirkan tokoh yang dianggap tidak loyal atau rentan secara politik.

-Sinyal Perubahan Arah Ekonomi. Mengganti Sri Mulyani memberi tanda bahwa pemerintah ingin lebih agresif dalam mendorong pertumbuhan, meski berisiko melemahkan disiplin fiskal.

Namun, Rokhmat memperingatkan bahwa jika reshuffle dilakukan tanpa strategi komunikasi politik dan ekonomi yang jelas, hal itu bisa menjadi blunder besar. “Alih-alih memperkuat, reshuffle ini bisa justru membuka front baru perlawanan, baik dari pasar maupun dari kelompok relawan yang dulu bersama Jokowi,” ujarnya.

Reshuffle ini juga memperlihatkan fragmentasi dukungan. Di satu sisi, partai politik koalisi masih solid di permukaan. Namun di sisi lain, jaringan relawan yang dahulu solid di era Jokowi kini mulai menaruh curiga pada langkah-langkah Prabowo. Laskar Cinta Jokowi bahkan sudah menyerukan agar presiden mundur jika tidak mampu menjaga stabilitas.

Bagi Prabowo, kondisi ini bisa berbahaya. Hilangnya kepercayaan relawan pro-Jokowi, ditambah keresahan pasar internasional, akan mempersempit ruang manuver pemerintah. Ia dituntut segera memberi kepastian arah kebijakan agar tudingan “bunuh diri politik” tidak menjadi kenyataan.

Reshuffle yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi, justru kini dipandang sebagian kalangan sebagai langkah yang melemahkan legitimasi pemerintah. Sri Mulyani, simbol kredibilitas fiskal, dicopot. Budi Arie, penghubung dengan relawan, tersingkir.

Dengan situasi politik yang panas dan pasar keuangan yang gelisah, bola kini ada di tangan Presiden Prabowo. Apakah reshuffle ini akan menjadi strategi jitu memperkuat pemerintahannya, atau justru mencatatkan babak baru “bunuh diri politik” sebagaimana kritik keras Laskar Cinta Jokowi?

MoneyTalk, Jakarta – Wartawan senior Agustinus Edy Kristianto menyoroti tudingan serius bahwa mafia migas Riza Chalid berada di balik aksi massa yang oleh Presiden dikategorikan sebagai makar dan terorisme.

Nama Riza Chalid terang-terangan disebut dalam unggahan tiga menteri Kabinet Merah Putih bertajuk “Dear Mr. President”: Menko Pangan Zulkifli Hasan (Ketum PAN), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding. Namun, Zulhas tiba-tiba menghapus unggahan itu tanpa penjelasan.

Kecurigaan semakin menguat ketika ajudan Presiden, Agung Surahman, ikut membocorkan curhatan Presiden di TikTok tentang “mafia-mafia yang lumayan kuat dan banyak.”

Di sisi lain, banyak narasi menyebut Riza Chalid adalah “pengusaha kesayangan” seorang tokoh penting bernama Mulyono.

Menurut KBBI, mafia adalah perkumpulan rahasia yang bergerak dalam kejahatan. Sedangkan dalam KUHP, makar didefinisikan sebagai kejahatan serius terhadap keamanan negara dengan ancaman hukuman seumur hidup atau bahkan mati.

Pertanyaannya, makar yang dimaksud Presiden mengarah ke mana? Apakah:

-Makar untuk menggulingkan Presiden/Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP),

-Makar untuk menggulingkan pemerintah (Pasal 107 KUHP), atau

-Makar untuk mengubah bentuk negara (Pasal 110 KUHP)?

Jika benar mafia migas berada di balik pendanaan demonstrasi, maka persoalan ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan skema politik-ekonomi raksasa dengan taruhan stabilitas negara.

Agustinus mengingatkan pola serupa yang pernah terjadi di Madagaskar. Asia Times (2021) memberitakan pengusaha Indonesia, Albert Njoo, dituding mendanai percobaan kudeta terhadap Presiden Andry Rajoelina demi melindungi saham minyak di Samudra Hindia.

Nama Njoo kemudian mengerucut pada jejaring bisnis internasional bersama Hashim S. Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo. Dokumen SEC di Amerika Serikat mencatat keduanya sebagai beneficial owner Nations Petroleum, dengan investasi energi di Kazakhstan, Azerbaijan, hingga Amerika Serikat.

Di Indonesia, Njoo punya rekam jejak panjang: mulai dari Bank Papan Sejahtera, PT Merrill Lynch Sekuritas Indonesia, PT Tirtamas Majutama, hingga RS Sumber Waras.

Pertanyaannya kini: apakah tudingan mafia migas Riza Chalid hanya pemanasan menuju perebutan kendali bisnis migas nasional triliunan rupiah antara “kelompok lama” dan “kelompok baru” seperti Hashim–Njoo?

Agustinus tidak menyimpulkan, namun mengingatkan: jangan sampai amuk massa dijadikan alat tawar-menawar dalam konflik bisnis.

Apa pun motif di balik demonstrasi berdarah itu, korban jiwa seperti Affan dan kawan-kawan tak bisa ditebus dengan uang sebesar apa pun. Kerusuhan sosial selalu meninggalkan harga yang terlalu mahal untuk bangsa ini.

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah live update baru-baru ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan rencana kementeriannya untuk melakukan penertiban terhadap lembaga pelatihan kerja (LPK) yang terlibat dalam praktik ilegal, termasuk perdagangan orang. Pernyataan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja migran dari praktik-praktik yang merugikan dan berbahaya.

Pekerja migran Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional, berkontribusi signifikan terhadap devisa negara. Namun, peningkatan jumlah pekerja migran juga membawa tantangan besar, termasuk kasus-kasus penipuan dan perdagangan orang yang melibatkan oknum-oknum di dalam LPK. Abdul Kadir Karding menekankan bahwa beberapa LPK yang seharusnya bertugas memberikan pelatihan justru terlibat dalam praktik-praktik ilegal.

Kementerian PPMI berencana melakukan pemeringkatan terhadap LPK yang ada di Indonesia. Pemeringkatan ini akan mengklasifikasikan LPK berdasarkan kualitas layanan yang diberikan kepada pekerja migran. LPK yang terlibat dalam praktik ilegal akan diberi label tertentu, seperti “plat kuning” atau “merah,” sebagai bentuk sanksi dan pengawasan yang lebih ketat.

Karding menjelaskan, “Kami akan mendorong penertiban terhadap LPK nakal ini. Ada beberapa LPK yang seharusnya melatih tetapi justru terlibat dalam praktik perdagangan orang.” Dengan pemeringkatan ini, diharapkan pekerja migran dapat memilih LPK yang kredibel dan terpercaya, sehingga mengurangi risiko penipuan dan eksploitasi.

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan serius. Karding menyatakan bahwa pengawasan terhadap TPPO adalah ranah kepolisian. Kementerian PPMI akan bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari praktik ilegal. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus perdagangan orang dan menjamin keamanan pekerja migran.

Selain penertiban LPK, kementerian juga akan memberikan pembekalan kepada pekerja migran yang pulang dari luar negeri. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan mereka agar dapat bekerja dengan baik di dalam negeri, serta mendapatkan penghasilan yang layak. Dengan memberikan pelatihan dan pembekalan, diharapkan para pekerja migran dapat berkontribusi lebih baik bagi perekonomian lokal setelah kembali ke Indonesia.

Dalam diskusi publik yang digelar oleh Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar, ditekankan pentingnya perhatian lebih dari pemerintah terhadap tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran. Mardiansyah menegaskan bahwa pekerja migran merupakan penyumbang devisa terbesar kedua bagi negara, sehingga perlu ada kebijakan yang lebih proaktif dalam melindungi hak-hak mereka.

Sementara itu, Bobby Anwar Maarif, Ketua Persatuan Buruh Migran, berharap pemerintah ke depan dapat menuntaskan dan menjalankan regulasi terkait pekerja migran yang sudah ada. Dia optimis bahwa di bawah kepemimpinan yang baru, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dapat meningkat dan lebih maksimal.

Langkah Kementerian PPMI untuk menertibkan LPK dan melakukan pemeringkatan adalah langkah positif yang perlu didukung. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan kepolisian serta program pembekalan bagi pekerja migran, diharapkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dapat meningkat.

Pekerja migran adalah aset berharga bagi bangsa, dan sudah sepantasnya mereka mendapatkan perlindungan dan hak yang layak saat bekerja di luar negeri. Upaya-upaya ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih baik bagi pekerja migran, menjadikan mereka lebih terlindungi, dan mengurangi risiko eksploitasi.(c@kra)