22 November 2026

ADHIE M. MASSARDI

MoneyTalk.id,Jakarta – Penyadapan bukan lagi keajaiban teknologi. Kemampuan mendengarkan percakapan orang lain secara diam-diam, merekam komunikasi, bahkan mengakses kehidupan pribadi seseorang dari jarak jauh, bukan lagi sesuatu yang mengejutkan di zaman digital.

Yang mengejutkan justru ketika teknologi tersebut digunakan secara melawan hukum oleh orang-orang yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum.

Apalagi jika yang diduga melakukannya adalah seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan menggunakan fasilitas resmi kepolisian dan melibatkan sejumlah perwira tinggi dalam struktur komandonya.

Lebih mengejutkan lagi apabila sasaran penyadapan tersebut bukan orang-orang yang sedang diselidiki karena dugaan tindak pidana, melainkan Presiden Republik Indonesia, para politisi, tokoh masyarakat sipil, jurnalis, aktivis, dan pengusaha.

Di sinilah persoalan penyadapan berubah menjadi skandal kekuasaan.

Sebab, penyadapan tanpa dasar hukum yang sah pertama-tama merupakan pelanggaran terhadap hak privasi manusia. Tetapi persoalannya tidak berhenti di sana.

Ketika seseorang dengan sengaja mengumpulkan informasi rahasia orang lain melalui tindakan melawan hukum, patut dipertanyakan untuk apa informasi tersebut dikumpulkan. Apakah akan digunakan untuk menekan, mengancam, memeras, memanipulasi, atau melakukan tindakan melawan hukum lainnya?

Dengan demikian, penyadapan ilegal bukan hanya dapat merupakan tindak pidana yang sudah terjadi, melainkan juga patut diselidiki sebagai kemungkinan pintu masuk menuju kejahatan berikutnya.

Inilah alasan mengapa dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah perwira tinggi Polri, sebagaimana berkembang dalam pemberitaan dan tuduhan publik, tidak cukup ditangani sebagai sekadar perkara penyalahgunaan perangkat penyadapan.

Kebenaran tuduhan, identitas pihak yang bertanggung jawab, dan tujuan operasi tentu harus dibuktikan melalui proses hukum yang independen.

Namun, apabila cakupan sasaran dan penggunaan fasilitas negara tersebut terbukti, kita berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih besar, lebih serius, karena menyentuh tiga kepentingan mendasar sekaligus: keamanan penyelenggaraan negara, integritas demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Karena itulah diperlukan tiga mekanisme penyelidikan yang bekerja secara paralel, dengan mandat berbeda, tetapi saling melengkapi.

PERTAMA, Makar: Menyelidiki Dugaan Kejahatan terhadap Presiden dan Keamanan Negara

Presiden Republik Indonesia bukan sekadar seorang pejabat publik. Ia adalah kepala negara, kepala pemerintahan, pemegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi, dan pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata.

Karena itu, penyadapan ilegal terhadap Presiden oleh aparat negara sendiri memiliki konsekuensi yang jauh lebih serius daripada pelanggaran privasi biasa.

Penyadapan terhadap komunikasi Presiden dapat membuka informasi mengenai kebijakan strategis, hubungan diplomatik, keputusan keamanan, dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Apabila informasi semacam itu dikumpulkan tanpa kewenangan yang sah, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya siapa yang melakukan penyadapan, melainkan siapa yang memerintahkannya, siapa yang menerima hasilnya, dan untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan.

Apakah informasi tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan Presiden? Untuk menekan atau mengendalikan kepala pemerintahan? Atau bahkan menjadi bagian dari rencana untuk mengganggu penyelenggaraan kekuasaan negara?

Pertanyaan-pertanyaan ini membuka kemungkinan penyelidikan terhadap tindak pidana yang lebih serius, termasuk dugaan makar apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur-unsur hukumnya.

Benar, penyadapan terhadap Presiden tidak otomatis merupakan makar. Tetapi dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden oleh aparat negara sendiri tidak boleh diselidiki hanya sebagai pelanggaran prosedur.

Karena terduga pelaku berada pada tingkat tertinggi dalam institusi kepolisian, penanganannya memerlukan mekanisme yang memiliki independensi dan kredibilitas kuat.

Pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) independen melalui Keputusan Presiden, yang bekerja bersama penyidik dan penuntut umum sesuai kewenangan masing-masing. Penunjukan jaksa atau tim penuntutan khusus juga dapat dipertimbangkan dalam kerangka hukum yang berlaku.

Tim tersebut harus mampu menelusuri rantai komando, mengamankan bukti, memeriksa aliran informasi, dan mengidentifikasi kemungkinan keterlibatan pihak di luar institusi kepolisian.

Termasuk kemungkinan keterlibatan mantan pejabat negara atau pihak lain yang diduga menerima, memerintahkan, atau memanfaatkan hasil penyadapan, sepanjang terdapat bukti yang menjadi dasar pemeriksaannya.

Penyelidikan tidak boleh berhenti pada operator, perangkat, atau pejabat yang memberikan perintah teknis.

Yang harus ditemukan adalah pusat pengambilan keputusan, tujuan operasi, dan pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari informasi rahasia tersebut.

KEDUA, Demokrasi: Membongkar Dugaan Penyalahgunaan Penyadapan untuk Kepentingan Politik

Demokrasi hanya dapat bekerja secara sehat apabila kompetisi politik berlangsung secara jujur dan adil.

Partai politik, anggota parlemen, pejabat publik, dan kelompok oposisi harus memiliki kebebasan untuk menyusun strategi, menyampaikan pandangan, serta melakukan komunikasi politik tanpa ancaman pengawasan ilegal oleh aparat negara.

Apabila perangkat penyadapan negara digunakan untuk mengumpulkan informasi rahasia para politisi, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran terhadap hak pribadi mereka.

Yang terancam adalah integritas proses demokrasi.

Informasi rahasia dapat digunakan untuk mengetahui strategi politik, membaca arah koalisi, memengaruhi pengambilan keputusan, atau mencari kelemahan seseorang untuk dijadikan alat tekanan.

Dalam keadaan demikian, kompetisi politik berpotensi berubah menjadi hubungan kekuasaan yang timpang: satu pihak menguasai rahasia pihak lain melalui fasilitas negara.

Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah penyadapan tersebut memiliki hubungan dengan proses pemilihan umum, pembentukan koalisi, pengambilan keputusan parlemen, atau upaya mengendalikan kekuatan politik tertentu.

Karena persoalannya menyangkut penyelenggaraan demokrasi dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan negara, DPR perlu menggunakan fungsi pengawasannya secara sungguh-sungguh.

Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR patut dipertimbangkan untuk menyelidiki kemungkinan penggunaan perangkat negara dalam operasi pengawasan politik yang melanggar hukum.

Pansus tersebut harus bekerja dengan mandat yang jelas, menguji kebijakan dan pertanggungjawaban penyelenggara negara, serta membuka hasil penyelidikannya kepada masyarakat sejauh tidak mengganggu proses pidana dan perlindungan informasi pribadi.

Pengalaman skandal Watergate di Amerika Serikat (1972) memperlihatkan pentingnya pengawasan parlemen dan keterbukaan publik dalam mengungkap penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, Pansus Angket bukan pengganti penyidikan pidana. Ia diperlukan untuk menjawab pertanyaan politik dan kelembagaan yang mungkin tidak seluruhnya terjangkau oleh pembuktian unsur tindak pidana.

Sebab, suatu tindakan dapat menimbulkan kerusakan terhadap demokrasi yang jauh lebih luas daripada perbuatan pidana yang akhirnya dapat dibuktikan di pengadilan.

KETIGA, Pelanggaran HAM: Mengungkap Pelanggaran HAM dan Memulihkan Hak Korban Sipil

Lapisan ketiga menyangkut sesuatu yang paling mendasar dalam kehidupan manusia merdeka: hak untuk memiliki ruang pribadi yang tidak boleh dimasuki secara sewenang-wenang oleh kekuasaan.

Jurnalis, aktivis masyarakat sipil, tokoh organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pengusaha bukanlah objek pengawasan negara hanya karena pandangan, pekerjaan, hubungan sosial, atau aktivitas mereka dianggap menarik bagi pemegang kekuasaan.

Mereka adalah warga negara yang hak-hak dasarnya wajib dilindungi.

Penyadapan ilegal terhadap mereka merupakan persoalan hak asasi manusia.

Bagi jurnalis, penyadapan dapat membahayakan kerahasiaan sumber berita dan kebebasan pers.

Bagi aktivis, penyadapan dapat menimbulkan intimidasi serta menghambat kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat.

Bagi pengusaha, informasi rahasia yang diperoleh secara ilegal dapat disalahgunakan untuk tekanan ekonomi, persaingan usaha yang tidak sehat, atau pemerasan.

Tetapi kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya diukur dari kerugian yang telah terjadi.

Masyarakat yang merasa setiap percakapannya mungkin diawasi secara ilegal akan kehilangan salah satu syarat utama kehidupan merdeka: rasa aman dari campur tangan kekuasaan yang sewenang-wenang.

Karena itu, penyelidikan terhadap lapisan ini harus melibatkan Komnas HAM sesuai kewenangannya, dengan dukungan ahli forensik digital independen.

Penyelidikan perlu mengidentifikasi siapa saja yang menjadi sasaran, apakah penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, bagaimana data mereka diperlakukan, serta apakah informasi yang diperoleh telah digunakan untuk tindakan merugikan.

Korban harus memperoleh akses terhadap mekanisme pengaduan, perlindungan, dan pemulihan hak sesuai ketentuan hukum.

Perangkat dan sistem penyadapan resmi yang diduga disalahgunakan juga harus diaudit secara menyeluruh.

Siapa yang memasukkan nomor sasaran? Siapa yang memberikan otorisasi? Kapan penyadapan dilakukan? Siapa yang mengakses rekaman? Apakah data disalin, dipindahkan, diserahkan kepada pihak lain, atau dihapus?

Semua pertanyaan itu harus dijawab melalui pemeriksaan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dan yang tidak kalah penting, penyelidikan tidak boleh justru mengulangi pelanggaran terhadap korban dengan membuka percakapan atau informasi pribadi mereka kepada publik tanpa dasar yang sah.

Negara harus mengungkap pelanggaran privasi tanpa melakukan pelanggaran privasi yang baru.

MENGAPA HARUS TIGA TIM?

Karena satu operasi penyadapan dapat melahirkan persoalan hukum, politik, dan HAM yang berbeda.

Penyidikan pidana bertugas menemukan perbuatan melawan hukum, pelaku, motif, dan pertanggungjawaban pidananya.

Penyelidikan politik melalui DPR bertugas mengungkap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban penyelenggara negara, dan kerusakan terhadap mekanisme demokrasi.

Penyelidikan HAM bertugas mengidentifikasi pelanggaran hak warga, dampaknya terhadap korban, serta langkah perlindungan dan pemulihan yang diperlukan.

Ketiganya tidak dapat saling menggantikan.

Penyidikan pidana saja mungkin tidak cukup menjawab seluruh persoalan pertanggungjawaban politik. Pengawasan parlemen tidak memiliki fungsi untuk menggantikan pembuktian pidana. Sementara penyelidikan HAM diperlukan agar perhatian terhadap perebutan kekuasaan tidak membuat korban sipil terlupakan.

Itulah sebabnya tiga mekanisme tersebut perlu bekerja secara bersamaan, dengan kewenangan masing-masing yang jelas dan koordinasi yang menjaga keutuhan bukti.

Tidak diperlukan tiga penyidikan pidana yang saling bersaing. Yang diperlukan adalah tiga jalur pengungkapan dan pertanggungjawaban yang saling menguatkan.

Bukti yang sama mungkin diperlukan oleh lebih dari satu tim. Karena itu harus ada prosedur pengamanan, pengujian, dan pertukaran informasi yang sah agar penyelidikan tidak saling mengganggu.

Masyarakat juga perlu memperoleh laporan perkembangan secara berkala, tanpa mengorbankan kerahasiaan penyidikan, hak korban, maupun asas praduga tak bersalah.

Tujuannya bukan menciptakan kegaduhan politik atau membangun pengadilan opini.

Tujuannya memastikan bahwa tidak ada dimensi persoalan yang sengaja atau tidak sengaja ditinggalkan.

MENEMUKAN TUJUAN DI BALIK PENYADAPAN

Pada akhirnya, ada satu pertanyaan yang harus menjadi benang merah seluruh penyelidikan:

Jika penyadapan tidak dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum yang sah, untuk apa informasi rahasia itu dikumpulkan?

Pertanyaan ini sangat penting karena penyadapan ilegal dapat memiliki dua dimensi sekaligus.

Pertama, tindakan penyadapan itu sendiri dapat merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

Kedua, informasi yang diperoleh dapat digunakan atau dipersiapkan untuk tindakan melawan hukum berikutnya.

Dengan demikian, penyelidikan tidak boleh berhenti ketika berhasil menemukan siapa yang mengoperasikan perangkat penyadapan.

Penyelidikan harus bergerak lebih jauh: menelusuri perintah, motif, aliran informasi, penerima manfaat, dan kemungkinan penggunaan informasi tersebut untuk melakukan kejahatan lain.

Apabila terdapat dugaan keterlibatan pihak di luar kepolisian, penyelidikan harus dapat menjangkaunya berdasarkan bukti, tanpa memandang jabatan yang pernah atau sedang disandang.

Sebaliknya, apabila tuduhan tertentu tidak terbukti, hal itu juga harus dinyatakan secara terbuka.

Kebenaran tidak boleh ditentukan oleh kepentingan politik pihak yang menuduh maupun pihak yang dituduh.

NEGARA TIDAK BOLEH MENGKHIANATI AMANAHNYA

Kepolisian memperoleh kewenangan penyadapan bukan karena negara menganggap kehidupan pribadi warga boleh diawasi sesuka hati.

Kewenangan tersebut diberikan secara terbatas untuk tujuan hukum yang sah, dengan prosedur dan pertanggungjawaban yang harus dipenuhi.

Ketika kewenangan itu diduga digunakan di luar tujuan pemberiannya, persoalannya bukan semata-mata penyimpangan administratif. Ia menyangkut amanah kekuasaan.

Negara tidak boleh memberikan kewenangan kepada aparat untuk melindungi masyarakat, kemudian membiarkan kewenangan yang sama digunakan untuk mengancam hak masyarakat.

Karena itulah dugaan skandal penyadapan ini harus ditangani dengan kesungguhan yang sepadan dengan luasnya persoalan.

Satu skandal. Tiga kepentingan negara yang harus dilindungi. Tiga mekanisme pengungkapan yang harus bekerja.

Satu untuk menegakkan hukum dan mengungkap kemungkinan ancaman terhadap penyelenggaraan negara.

Satu untuk memastikan demokrasi tidak dikendalikan melalui penyalahgunaan informasi rahasia.

Satu untuk melindungi dan memulihkan hak asasi warga negara.

Ketiganya harus menjawab satu pertanyaan bersama: siapa yang menggunakan kekuasaan negara untuk mengumpulkan rahasia orang lain, dan untuk kepentingan apa?

Sebab, ukuran keberhasilan pengungkapan skandal ini bukan hanya berapa orang yang akhirnya dihukum.

Ukuran yang lebih besar adalah apakah negara mampu memastikan bahwa kewenangan yang diberikan untuk melindungi manusia tidak lagi dapat disalahgunakan untuk menguasai kehidupan manusia.

Peradaban tidak diukur dari kecanggihan negara dalam mendengarkan rahasia warganya, melainkan dari keluhuran moral negara dalam menghormati hak warganya untuk memiliki rahasia.

Penulis : Adhie M Massardi,Tenaga Ahli bidang Kebudayaan dan Demokrasi Kementerian HAM

MoneyTalk.id,Jakarta – Kegagalan intelektual suatu bangsa bukan hanya ketika ia tidak mampu menemukan jawaban atas persoalannya, tetapi juga ketika ia gamang menjawab pertanyaan akibat jawabannya.

Ada yang ganjil dalam percakapan bangsa Indonesia belakangan ini. Sebuah dokumen pendidikan bernama ijazah mampu menyita perhatian publik begitu lama, melibatkan begitu banyak pakar, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, hingga Mahkamah Konstitusi. Namun, semakin jauh diperdebatkan, semakin banyak pula persoalan baru bermunculan.

Padahal, ijazah termasuk produk administrasi yang semestinya paling mudah ditelusuri. Ia tidak lahir dari ruang kosong. Ada proses penerimaan siswa, pencatatan kegiatan belajar, evaluasi, kelulusan, penerbitan dokumen, dan penyimpanan arsip. Seluruhnya membentuk rangkaian administrasi pendidikan yang memiliki penanggung jawab.

Jika keaslian sebuah ijazah dipersoalkan, rangkaian itulah yang diperiksa. Jika terdapat ketidaksesuaian, harus diketahui di mana letaknya. Jika ditemukan pelanggaran, harus jelas siapa yang bertanggung jawab dan apa konsekuensinya.

Sesederhana itu prinsipnya.

Namun, polemik ijazah Joko Widodo dan anaknya, Gibran, memperlihatkan betapa rumitnya persoalan ketika pembuktian administratif memasuki wilayah kekuasaan, hukum, dan kepercayaan publik.

Dalam kasus Joko Widodo, Bareskrim Polri pada Mei 2025 telah menyatakan ijazah Universitas Gadjah Mada miliknya asli berdasarkan pemeriksaan dokumen dan laboratorium forensik. Kesimpulan resmi itu merupakan fakta penting yang tidak boleh diabaikan.

Sementara dalam perkara Gibran, persoalannya berbeda. Yang dipersoalkan adalah pemenuhan persyaratan pendidikan untuk pencalonan wakil presiden, khususnya dasar penyetaraan pendidikan luar negeri.

Dua perkara berbeda, dua objek pembuktian berbeda, tetapi sama-sama mengundang pertanyaan tentang kemampuan sistem kelembagaan menghasilkan kepastian yang dapat dipahami dan dipercaya masyarakat.

Di sinilah muncul sebuah paradoks.

Sistem yang memiliki begitu banyak pintu pengawasan justru kehilangan kunci untuk membuka kebenarannya.

Bukan berarti kebenaran tidak pernah ditemukan. Persoalannya, kebenaran administratif, kepastian hukum, dan kepercayaan publik tidak selalu bertemu pada satu titik.

Putusnya Rantai Komando Akal Sehat

Saya melihat polemik ijazah ini sebagai cermin dari persoalan yang lebih besar: melemahnya rantai komando akal sehat terdidik dalam kehidupan berbangsa.

Yang dimaksud bukan hierarki orang-orang pintar yang memerintahkan masyarakat untuk menerima suatu kebenaran. Melainkan kesinambungan penalaran, dari fakta menuju pembuktian, dari pembuktian menuju kesimpulan, dan dari kesimpulan menuju pertanggungjawaban.

Sebuah ijazah merupakan benda konkret. Ada dokumennya, ada penerbitnya, ada arsipnya, dan ada prosedur untuk memeriksanya.

Jika terhadap sesuatu yang konkret saja kita mengalami kesulitan membangun kepastian bersama, bagaimana ketika bangsa ini harus mempercakapkan persoalan yang jauh lebih abstrak: demokrasi, keadilan, kesejahteraan, dan masa depan peradaban?

Di sinilah kerja intelektual diperlukan.

Kerja intelektual dalam kehidupan berbangsa setidaknya berlangsung dalam dua wilayah.

Responsif, yakni memahami persoalan yang sedang dihadapi dan menemukan jalan keluarnya.

Antisipatif, yakni memperhitungkan persoalan yang mungkin muncul akibat jalan keluar tersebut, termasuk tantangan yang akan dihadapi bangsa dalam beberapa dasawarsa mendatang.

Kedua wilayah itu tidak dapat dipisahkan.

Sebab, penyelesaian suatu persoalan hampir selalu mempunyai konsekuensi.

Dan justru di sinilah letak kegelisahan saya terhadap percakapan mengenai ijazah.

Sejak awal, kita kurang sungguh-sungguh membicarakan untuk apa persoalan tersebut harus diselesaikan, dan apa yang harus dilakukan setelah jawabannya ditemukan.

Jika ijazah asli, apa konsekuensinya? Bagaimana mengakhiri sengketa dan memulihkan kepercayaan?

Jika ijazah palsu, apa konsekuensinya? Bagaimana pertanggungjawaban hukum dan kelembagaannya?

Jika persyaratan pencalonan ternyata tidak dipenuhi, bagaimana kedudukan pejabat yang sudah dilantik? Siapa yang bertanggung jawab atas proses verifikasi sebelumnya?

Pertanyaan-pertanyaan itu semestinya menjadi bagian dari pekerjaan intelektual sejak awal, bukan baru dicari jawabannya ketika persoalan telah berkembang menjadi konflik baru.

Mahkamah Konstitusi dan Labirin Putusan

Polemik Gibran menjadi lebih rumit karena bersentuhan dengan Mahkamah Konstitusi.

Pada 2023, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuka alternatif persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden bagi mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan itu kemudian diikuti pemeriksaan etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ketua MK ketika itu, Anwar Usman, dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat dan diberhentikan dari jabatan Ketua MK.

Namun, putusan mengenai persyaratan usia tetap berlaku.

Di sinilah kita berhadapan dengan persoalan filosofis yang tidak sederhana.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Artinya, putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak tersedia mekanisme banding atau kasasi.

Tetapi finalitas hukum tidak serta-merta mengakhiri pertanyaan tentang integritas proses yang melahirkan putusan.

Bagaimana sebuah putusan yang tetap mengikat harus dipahami ketika proses pembentukannya kemudian terbukti mengandung pelanggaran etik berat?

Apakah sanksi terhadap hakim sudah cukup untuk memulihkan kepercayaan terhadap putusan?

Bagaimana mencegah agar persoalan serupa tidak terulang?

Pertanyaan ini bukan tuntutan agar setiap putusan yang kontroversial dapat dibatalkan sesuka hati. Justru sebaliknya, ia merupakan tuntutan agar sifat final dan mengikat ditopang oleh integritas yang sepadan.

Pada 6 Oktober 2026, MK kembali menghadirkan persoalan yang tidak kalah menarik.

Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan sekolah menengah atas (SLTA) atau sederajat.

Namun, Mahkamah tidak menerima permohonan karena persoalan kedudukan hukum pemohon dan karena Gibran telah dilantik menjadi Wakil Presiden, sehingga sengketanya tidak lagi tepat ditempatkan dalam rezim PHPU.

Penting ditegaskan: putusan itu bukan penetapan bahwa Gibran menggunakan ijazah palsu.

Tetapi putusan tersebut tetap melahirkan pertanyaan baru.

Jika pembuktian persyaratan pendidikan belum meyakinkan Mahkamah, sementara jalur perkara yang ditempuh tidak dapat menghasilkan putusan mengenai keabsahan jabatannya, melalui mekanisme apa persoalan substantif itu harus diselesaikan?

Di sinilah kritik terhadap MK menemukan tempatnya.

Bukan karena Mahkamah wajib mengabulkan setiap permohonan, melainkan karena lembaga yang putusannya final dan mengikat juga memikul tanggung jawab besar untuk memberikan penjelasan mengenai batas kewenangannya serta konsekuensi konstitusional dari persoalan yang tidak dapat diputusnya.

Finalitas seharusnya menghasilkan kepastian hukum. Tetapi kepastian hukum juga memerlukan kejelasan tentang persoalan apa yang sudah diputus dan persoalan apa yang masih membutuhkan penyelesaian.

Tanpa pembedaan itu, masyarakat mudah menafsirkan putusan sesuai kepentingannya masing-masing.

Sebuah pintu perkara dinyatakan tertutup, tetapi pertanyaan substantifnya masih berada di luar pintu.

Bangsa ini seperti telah memasuki labirin persoalan yang rumit. Sehingga tiap kali menemukan jalan keluar, ia justru melahirkan labirin baru yang jauh lebih rumit.

Kartu Merah dan Moral Intelektual

Ada komentar menarik untuk diperiksa sebagai gambaran cara berpikir dalam polemik suket kesetaraan Gibran ini.

Muncul pandangan bahwa apabila Gibran hendak mencalonkan diri kembali pada pemilu 2029, ia dapat mengikuti pendidikan kesetaraan Paket C untuk memenuhi persyaratan pendidikan.

Secara administratif, gagasan itu membicarakan kemungkinan pemenuhan persyaratan pada masa mendatang.

Tetapi bagaimana dengan persoalan sebelumnya?

Jika persyaratan pada pencalonan 2024 ternyata tidak dipenuhi, apakah pemenuhan persyaratan baru pada 2029 dengan sendirinya menyelesaikan persoalan tersebut?

Tentu tidak.

Ini mengingatkan saya pada permainan sepakbola.

Seorang pemain yang menerima kartu merah bukan hanya dikeluarkan dari pertandingan yang sedang berlangsung. Berdasarkan peraturan kompetisi, ia umumnya juga dikenai larangan bermain dalam pertandingan berikutnya.

Pelanggaran yang telah terjadi membawa konsekuensi ke masa depan.

Wasit tidak cukup mengatakan kepada pemain yang melanggar, “Pada pertandingan berikutnya, bermainlah sesuai aturan.”

Ada pertanggungjawaban yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Tentu aturan sepakbola tidak dapat dipindahkan begitu saja ke dalam hukum pemilu. Dalam kehidupan bernegara, pelanggaran harus dibuktikan, sanksi harus mempunyai dasar hukum, dan hak konstitusional seseorang harus dihormati.

Tetapi prinsip moralnya patut direnungkan.

Memenuhi persyaratan untuk masa depan tidak sama dengan mempertanggungjawabkan pelanggaran masa lalu, apabila pelanggaran itu terbukti.

Di sinilah saya melihat kemungkinan terjadinya krisis moral intelektual.

Ketika suatu persoalan dijawab hanya dengan menemukan penyelesaian administratif, sementara dimensi keadilan, pertanggungjawaban, dan konsekuensi moralnya ditinggalkan, kerja intelektual menjadi tidak utuh.

Kecerdasan menemukan jalan keluar tidak selalu disertai kebijaksanaan untuk memahami ke mana jalan keluar itu akan membawa masyarakat.

Padahal, bangsa ini tidak kekurangan orang berpendidikan. Kita mempunyai begitu banyak sarjana, magister, doktor, profesor, pakar hukum, dan ahli tata negara.

Yang patut dipertanyakan adalah seberapa jauh pengetahuan tersebut digunakan untuk menjernihkan persoalan kehidupan bersama, bukan sekadar memperbanyak tafsir dan mempertahankan pendapat.

Ketika Jawaban Melahirkan Pertanyaan

Pada akhirnya, polemik ijazah bukan lagi semata-mata persoalan selembar dokumen pendidikan.

Ia telah menjadi cermin untuk memeriksa hubungan antara pengetahuan, kekuasaan, hukum, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan berbangsa.

Keaslian dokumen harus dibuktikan melalui prosedur yang sah. Persyaratan jabatan harus diperiksa berdasarkan hukum. Dugaan pelanggaran tidak boleh diperlakukan sebagai kesalahan yang telah terbukti. Sebaliknya, pelanggaran yang terbukti tidak boleh dianggap selesai hanya karena waktu telah berlalu.

Setiap jawaban mempunyai akibat. Setiap keputusan dapat melahirkan persoalan baru.

Karena itu, kerja intelektual tidak boleh berhenti ketika suatu pertanyaan berhasil dijawab.

Ia harus mampu memperhitungkan akibat dari jawabannya, mengantisipasi kemungkinan persoalan baru, dan memastikan bahwa penyelesaian hari ini tidak menjadi sumber kerusakan yang lebih besar pada masa mendatang.

Kegagalan intelektual suatu bangsa bukan hanya ketika ia tidak mampu menemukan jawaban atas persoalannya, tetapi juga ketika ia tidak mampu menjawab pertanyaan akibat jawabannya.

Setelah Suket Kesetaraan diploma Gibran dianggap MK tidak mencerminkan kesetaraan, apa konsekuensinya?

Jawaban untuk pertanyaan baru inilah yang kini menjadi masalah, yang jika toh nanti terjawab, akan muncul masalah lebih baru: siapa penggantinya?

Mungkin itulah pelajaran paling penting dari ijazah yang terus membawa masalah.

Bukan karena sebuah ijazah terlalu rumit untuk diperiksa. Melainkan karena bangsa ini belum selesai memikirkan apa yang harus dilakukan terhadap kebenaran setelah kebenaran itu ditemukan.

Dan selama jawaban hanya digunakan untuk membuka pintu berikutnya tanpa memahami apa yang menunggu di balik pintu tersebut, kita akan terus berjalan dari satu labirin menuju labirin yang lain.

Bangsa ini tidak akan pernah benar-benar keluar dari labirin persoalan.
Hanya semakin jauh tersesat di dalamnya.

Penulis : Adhie M Massardi Insiator Gerakan Menemukan Kembali Peradaban Bangsa

MoneyTalk.id,Jakarta – Dalam lanskap kepemimpinan politik, krisis kepercayaan publik (public trust) adalah ujian sesungguhnya bagi integritas seorang pimpinan negara. Ketika legitimasi seorang pejabat diterpa keraguan masif, respon yang dipilih tidak hanya mencerminkan watak pribadi sang pejabat, tetapi juga menunjukkan tingkat kedewasaan budaya politik di negara tersebut.

Dua peristiwa dari dunia yang berbeda—pengunduran diri Presiden Jerman Christian Wulff pada tahun 2012 dan polemik keabsahan kualifikasi pendidikan/ijazah Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka—menyediakan studi komparatif yang sangat tajam. Perbandingan ini menggarisbawahi jurang pemisah antara budaya kepemimpinan yang berakar pada etika moral dengan praktik kepemimpinan yang berlindung penuh di balik benteng legalitas formal.

Kasus Christian Wulff: Mengorbankan Jabatan Demi Kredibilitas Negara

Pada awal 2012, Presiden Federal Jerman Christian Wulff diterpa isu gratifikasi terkait pinjaman pribadi dan fasilitas penginapan. Di tengah gelombang kritik publik dan dibukanya penyelidikan resmi oleh kejaksaan, Wulff tidak menunggu hingga pengadilan menjatuhkan vonis bersalah. Pada 17 Februari 2012, ia milih mengundurkan diri sebagai presiden.

Pernyataan Wulff saat mundur membentangkan batas yang sangat tegas antara keabsahan hukum dan legitimasi etis: “Perkembangan dalam beberapa minggu terakhir menunjukkan bahwa kepercayaan publik dan efektivitas saya telah terganggu secara permanen… Saya mengundurkan diri untuk membuka jalan bagi penetapan pengganti secara cepat.”

Alasan Wulff bukan karena ia mengaku bersalah atas tindak pidana—bahkan pada tahun 2014, Landgericht Hannover (Pengadilan Negeri Hannover) membebaskan Wulff secara murni dari seluruh tuduhan korupsi. Wulff mundur semata-mata karena ia menyadari bahwa tanpa kepercayaan publik yang utuh, seorang pejabat publik tidak lagi memiliki landasan moral untuk memimpin. Bagi tradisi politik Jerman, martabat lembaga kepresidenan jauh lebih penting ketimbang kedudukan individu yang mengampunya.

Polemik Kualifikasi Pendidikan di Indonesia: Legalisme Formal vs Sikap Minim Klarifikasi

Di Indonesia, kontroversi yang menyelimuti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait riwayat pendidikan dan keabsahan kualifikasi ijazahnya menyita perhatian publik serta bergulir ke meja hijau. Publik mempertanyakan kejelasan jenjang penyetaraan pendidikan luar negeri dan keterisian syarat administratif pencalonan.

Namun, bagaimana isu ini direspons di panggung politik nasional?

1. Berlindung di Balik Prosedur Administrasi: Respon dominan dari pejabat dan pendukung adalah menekankan bahwa seluruh berkas secara administratif telah diverifikasi dan dinyatakan sah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Fokus utamanya berhenti pada argumen “sudah memenuhi syarat teknis KPU”.

2. Meremehkan Skeptisisme Publik: Isu yang menjadi perhatian masyarakat sering kali ditanggapi secara santai atau dianggap sekadar rumor politik belakangan, tanpa adanya upaya transparansi radioaktif (radically transparent clarification) yang sistematis dari sang pejabat untuk memulihkan public trust.

3. Mengandalkan Putusan Hukum Formal sebagai Perisai: Beban pembuktian dilimpahkan sepenuhnya kepada jalur sengketa di Mahkamah Konstitusi atau Pengadilan Negeri. Selama belum ada keputusan pengadilan yang membatalkan jabatannya, kewajiban etis untuk memuaskan rasa ingin tahu dan keraguan rakyat dianggap tidak mendesak.

Berikut perbandingan kedua kasus ini untuk menunjukkan perbedaan mendasar dalam melihat hakekat kekuasaan:

Perbedaan Paradigma: Tanggung Jawab Moral vs Defensivitas Legal

Ketika dua kasus ini disandingkan, terlihat kontras yang sangat mendalam dalam melihat hakikat kekuasaan dan cara merespons keraguan publik. Perbedaan ini mencakup empat dimensi utama etika dan politik yang membedakan antara kepemimpinan berlandaskan etika moral dengan praktik politik berakar legalisme sempit.

Pertama, jika dilihat dari pusat sasarannya, kasus Presiden Christian Wulff menempatkan integritas lembaga negara di atas segala-galanya. Kehormatan dan martabat lembaga kepresidenan dijaga sedemikian rupa agar tidak tercoreng oleh kontroversi pribadi sang pejabat. Sebaliknya, dalam polemik kualifikasi ijazah pejabat publik di Indonesia, fokus utamanya justru bergeser pada upaya bertahan pada jabatan. Pejabat yang bersangkutan dan lingkarannya cenderung berupaya mempertahankan keabsahan kedudukan pribadi selama aturan formal masih mengizinkan.

Kedua, mengenai ukuran utama legitimasi kepemimpinan. Di Jerman, ukuran tertinggi terletak pada public trust atau kepercayaan publik. Begitu publik mulai menyimpan keraguan, legitimasi moral seorang pejabat dianggap telah runtuh, terlepas dari apakah proses hukum pidana sedang berjalan atau belum. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, ukuran utama yang dipakai adalah keabsahan formal atau legal validity. Selama verifikasi KPU tidak menolak dan pengadilan belum membatalkan jabatannya, kepemimpinan dianggap tetap sah dan tidak bermasalah.

Ketiga, terkait prinsip pertanggungjawaban. Wulff mengambil sikap proaktif dan sukarela dengan memilih mengundurkan diri sebelum proses hukum membuktikan apakah ia bersalah atau tidak. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian politik dan menjaga ketenangan publik. Sebaliknya, respons yang jamak terlihat dalam polemik pejabat di Indonesia cenderung defensif dan pasif. Pejabat akan terus bertahan menduduki posisinya hingga ada putusan hukum final yang berkekuatan hukum tetap yang secara paksa melengserkannya.

Keempat, dalam hal pandangan terhadap hukum. Tradisi etika politik Jerman memandang bahwa hukum hanyalah batas minimum, sementara standar etika berada jauh di atas hukum pidana. Seseorang bisa saja tidak melanggar hukum, tetapi secara etis sudah tidak pantas memimpin. Sebaliknya, dalam kasus di Indonesia, hukum dan syarat-syarat administratif sering kali dianggap sebagai satu-satunya ukuran kebenaran. Jika seluruh syarat administratif telah terpenuhi, rasa keadilan dan keraguan moral yang dirasakan publik dianggap tidak relevan lagi untuk dipersoalkan.

Pesan Moral untuk Kepemimpinan Publik Indonesia

Sikap Christian Wulff yang terbukti bersih di pengadilan tetapi tetap memilih mundur di panggung politik menyumbangkan pelajaran moral berharga bagi seluruh pejabat publik di Indonesia:

1. Jabatan Publik Bukan Milik Pribadi

Ketika seseorang memangku jabatan tinggi negara, setiap dokumen, riwayat, dan tindakannya adalah milik publik. Keraguan rakyat tidak boleh dijawab dengan sikap meremehkan, melainkan dengan keterbukaan tanpa cela.

2. Legalitas Formal Tidak Otomatis Melahirkan Legitimasi Moral

Seorang pejabat mungkin menang secara prosedur hukum atau lolos verifikasi administrasi KPU. Namun, jika sebagian besar rakyat tetap menyimpan prasangka dan keraguan atas kejujuran dokumennya, kepemimpinannya akan selalu cacat secara moral.

3. Keberanian Seorang Negarawan

Negarawan sejati tidak diuji dari seberapa gigih ia mempertahankan jabatannya di tengah kontroversi, melainkan dari sejauh mana ia rela mengorbankan posisinya demi menjaga kehormatan tata kelola berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN
Kasus Wulff di Jerman dan polemik ijazah di Indonesia memberikan kontras yang amat jelas. Jerman menunjukkan bahwa martabat manusia dan martabat negara dijaga oleh pejabat yang tahu kapan harus mundur demi etika. Sementara di Indonesia, kecenderungan berpolitiknya masih didominasi oleh legalisme sempit yang mengabaikan rasa keadilan dan kepercayaan publik.
Jika Indonesia ingin melangkah menjadi bangsa yang beradab dan matang secara demokrasi, para pejabat publiknya harus mulai berani meneladani standar etika publik universal: bahwa kepemimpinan tanpa public trust hanyalah kekuasaan tanpa jiwa.

Penulis : Adhie M Massardi, Juru bicara Presiden RI ke-4

MoneyTalk.id,Jakarta – Adhie M Massardi adalah juru bicara kepresidenan era KH Abdurrahman Wahid, budayawan, aktivus pergerakan—Koordinator Gerakan Indonesia Bersih—yang sering mimpin demo anti-korupsi rezim Susilo Bambang Yudhoyono. Pegiat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Tanya: Bagaimana pandangan Anda terhadap pemerintahan Prabowo?

Jawab: Dalam hal konsep, Prabowo memang jauh lebih baik dari rezim sebelumnya, Joko Widodo. Orientasinya terhadap kepentingan rakyat sangat jelas. Koperasi. Makan Bergisi Gratis, tata kelola pertambangan dan kebijakan lainnya oke. Masalahnya ada pada tahap tata laksana. Pelaksanannya orang-orang rezim lama yang terbiasa korupsi. Ini masalahnya.

– Kenapa kelihatannya Prabowo sulit mengatasi korupsi ini?

+ Lha, aparat penegak hukum (APH) yang memiliki otoritas nangani korupsi masih bermental rezim lama, pasti aksinya hanya untuk menjadikan tersangka sebagai sapi perah, atau untuk disandera. Ada yang mencoba insaf seperti Febrie Adriansyah (bekas Jampidsus), kita tahu apa jadinya, kan? Dihabisi.

– Kalau soal demokrasi dan penegakkan HAM?

+ Kalau soal ini kita harus jujur. Pemerintahan Prabowo jauh lebih baik dalam berdemokrasi dibandingkan rezim Widodo. Faktanya jelas. Sejak tahun pertama berkuasa kritik dan demo terhadap pemerintahannya sudah menyala-nyala.

Prabowo seperti membawa defibrilator (alat kejut jantung) yang mengguncang dada civil society yang selama 10 tahun rezim Widodo nyaris seperti berhenti berdenyut, tak bernyali. Sekarang coba lihat Saiful Mujani, konsultan politik yang selama 10 tahun “pingsan”, tiba-tiba siuman, lalu berteriak: Jatuhkan

Prabowo! Kan dahsyat cara rezim Prabowo membongkar demokrasi yang oleh rezim Widodo dikubur dalam-dalam dalam tanah kekuasaan?

Soal HAM, perbandingannya juga jelas. Pada rezim Widodo penyidik senior KPK Novel Baswdan disiram air keras. Sampai hari ini masih diliputi misteri besar. Memang ada tersangka, polisi berpangkat sangat rendah, dan diyakini kasus Novel tak sesederhana ini.

Coba bandingkan dengan kasus sejenis yang menimpa aktivis KontraS Andrie Yunus. Hanya jelang beberapa menit setelah kejadian, rekaman CCTV-nya beredar luas di medsos. Di masa lalu, setiap ada kejadian macam ini semua CCTV biasanya mati.

Dalam kasus Andrie Yunus, bukan hanya rekaman kejadian yang meluas, tapi juga Menteri HAM Natalius Pigas langsung merespon dengan kutukan dan meminta aparat bekerja serius bongkar kasus ini. Esok harinya Presiden Prabowo memberi tekanan politik kepada aparat untuk bekerja lebih serius membongkar kasus ini. Dan dalam tempo relatif singkat, nama-nama perwira TNI, bahkan lengkap dengan institusinya (Bais) muncul sebagai tersangka. Coba siapa yang bisa membantah kenyataan ini dengan berkata sebaliknya?

– Bagaimana dengan akan adanya aksi besar akhir Agustus ini?

+ Ya, saya juga mendengar dan melihat gelagat ini. Tapi tidak masalah. Mungkin akan besar jika mendapat dukungan dari Polri atau petinggi Polri. Kenapa? Karena untuk memobilisasi massa, apalagi membawanya ke Jakarta, pasti perlu transportasi massal. Nah, kalau Polri tidak mendukung, Kapolres atau Kapolda tinggal telepon pemilik perusahaan bus untuk tidak melayani ngangkut massa. Urusan selesai. Mau jalan kaki ke Jakarta? Hehehe.

Oleh sebab itu, jika Polri mendukung pasti mereka juga bertanggungjawab untuk menjaga kondusivitas massa aksi. Jadi saya percaya, tidak akan ada masalah seberapa besar pun jumlah demonstran yang turun ke jalan.

– Bagaimana dengan potensi adanya pihak yang akan menunggangi atau mengail di air keruh?

+ Kalau soal itu pasti ada. Saya kan dulu sering menggelar aksi. Memang selalu ada penunggangnya. Tapi itu bukan urusan demonstran. Itu 100% urusan aparat dan perangkat pengawas/pengaman demo.

Dari pengalaman saya—baik saat ada di pusat kekuasaan maupun ketika di jalanan sebagai aktivis pergerakan—aparat itu tahu dan sudah mencium akan adanya penunggang aksi demo. Biasanya sebelum aksi digelar, saya komunikas dengan Asintel Kodam, atau dengan Polri, apalagi saat itu Kapoldanya Pak Sutarman, teman saya yang pernah jadi ajudan Gus Dur. Makanya soal ini sebenarnya bukan penunggang gelap karena identitas dan tujuannya sangat jelas. Ini penunggang terang! Tujuannya kalau bukan urusan konsesi ya kekuasaan.

– Menurut Anda siapa penunggang paling berbahaya?

+ Begini. Pengalaman saya saat di pusat kekuasaan. Setiap hari ada demo. Didukung kekuatan oposisi, ketika itu disebut Poros Tengah yang sebelumnya mendukung Gus Dur. Kampus-kampus juga dimobilisasi, dan bergerak. Tapi ini masih dalam koridor demokrasi, tidak mengguncang sendi-sendi kekuasaan, jadi kita biarkan. Pers juga tetap diberi koridor kebebasan yang luas.

Menjadi menimbulkan masalah kenegaraan ketika ada indikasi Wakil Presiden didorong untuk menggantikan posisi Presiden (Gus Dur). Apalagi ketika itu TNI dan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suroyo Bimantoro terang-terangan melawan presiden, melakukan insubordinasi, dan bersekutu dengan kekuatan yang menguasai parlemen.

Maka ketika kekuatan super ini berkumpul di rumah Wapres Megawati di Kebagusan untuk konsolidasi politik dan mempercepat Sidang Istimewa pelengseran Gus Dur, maka dua hari kemudian, Senin 23 Juli 2001, SI MPR digelar: Gus Dur resmi dilengserkan, dan Wapres Megawati dilantik jadi Presiden RI ke-5.

Jadi intinya, sepanjang Wapres tidak punya ambisi menggantikan Presiden, gejolak politik sebesar apapun tidak akan mengguncang kursi kekuasaan, karena kursi kekuasaan hanya bisa digulingkan oleh dua kekuatan, 1. Kekuatan bersenja (kudeta), dan 2. Kekuatan parlemen dengan pamakzulan.

– Jadi menurut Anda, sepanjang Mas Gibran tidak bernafsu menggantikan Presiden di tegah jalan, situasi akan tetap kondusif?

+ Persisnya begitu. Karena apapun, Wapres yang ini punya jaringan lumayan kuat ke tubuh TNI, Polri dan birokrasi, juga sebenarnya partai politik, yang selama 10 tahun terakhir berada di bawah kekuasaan Joko Widodo, bapaknya. Tapi kan kita tidak tahu isi hati Wapres dan terutama isi hati bapaknya.

Ingat, kita punya sejarah yang unik tentang Wakil Presiden. Belum ada Wapres yang bisa menjadi Presiden lewat pemilu. Semua Wapres kalah alam pemilu. Wapres Habibie bisa jadi presiden setelah Presiden Suharto dilengserkan. Wapres Megawati bisa jadi presiden pasca pemakzulan Presiden Gus Dur.

– Seberapa berpengaruh isu UU Perampasan Aset sebagai magnet gerakan akhir Agustus?

+ Isu ini lumayan sensitif dan mengundang greget sebagai instrumen mobilisasi massa. Isu melawan korupsi memang laten. Tapi terkait UU

Perampasan Aset ini, mereka semua tidak memahami esensinya. Di tengah krisis moral di kalangan penegak hukum, siapa bisa menjamin baha UU ini tidak akan dipakai sebagai alat pemerasan, bahkan merampok? Siapa yang bisa mengawasi mekanisme perampasan aset ini? Nol!

Sebenarnya, kalau KPK, Kejaksaan dan Polri sungguh-sungguh bekerja memberantas korupsi, banyak cara dalam UU yang sudah ada untuk memiskinkan koruptor. Tapi baik KPK, Kejaksaan maupun Polri dalam memberantas tindak pidana korupsi lebih diarahkan kepada orang, kepada yang ditarget, bukan kepada perilaku kejahatannya. Itu sebabnya kenapa dalam setiap skandal korupsi yang disasar, hasilnya hanya kepada satu orang. Padahal tindak pidana korupsi adalah tindak pidana persekongkolan orang banyak.

– Jadi Anda yakin demo akhir Agustus ini akan baik-baik saja?

+ Ya, 99% saya yakin akan kondusif, sepanjang tidak ada yang berambisi menggatikan presiden di tengah jalan. Kalau toh ada riak-riak, itu hal yang lumrah dalam konteks emosi massa, emosi orang bergerombol. Akan menjadi besar jika sengaja dibiarkan oleh aparat yang bertugas menjaga ketertiban berdemo.

MoneyTalk, Jakarta – Sudah terlalu lama bangsa ini hidup dalam nada-nada minor: getir, melankolis, dan penuh luka yang tak pernah benar-benar selesai.

Kita berkali-kali jatuh cinta pada harapan, lalu menyaksikannya patah di hadapan kenyataan. Dalam ruang batin kolektif itu, politik sering terasa lebih sebagai pengalaman emosional daripada pengalaman rasional.

Karena itu, bangsa ini perlahan terbiasa hidup dalam suasana batin yang muram: penuh kecurigaan, kehilangan rasa saling percaya, dan mudah lelah oleh pengkhianatan yang berulang.

Pada saat yang sama, dunia modern bergerak sangat cepat. Ia menghasilkan kemajuan teknologi, efisiensi ekonomi, dan kecanggihan yang mengagumkan.

Tetapi diam-diam, dunia juga memproduksi krisis yang lebih sunyi: manusia yang semakin kehilangan penghormatan terhadap sesamanya.

Manusia modern mampu menembus langit, mengendalikan data, dan mempercepat hampir seluruh aspek kehidupan. Tetapi semakin maju peradaban, semakin tampak pula paradoksnya: manusia menjadi semakin terhubung, namun semakin terasing; semakin bebas, tetapi semakin kehilangan makna.

Di titik inilah kita perlu bertanya ulang: untuk apa sebenarnya seluruh arsitektur negara modern dibangun?

Apakah hanya untuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan ekspansi teknologi? Ataukah ada tujuan yang lebih dalam: meninggikan harkat dan martabat manusia?

Dalam kerangka inilah gagasan Hak Asasi Manusia menemukan maknanya. Ia lahir sebagai kesepakatan moral dunia modern untuk melindungi manusia dari penindasan dan kekerasan kekuasaan. Orkes Besar Kemanusiaan.

Namun pengalaman sejarah menunjukkan: hak saja ternyata belum cukup. Manusia bisa memiliki hak, tetapi tetap kehilangan martabatnya. Ia bisa bebas secara formal, tetapi terasing secara sosial. Ia bisa terlindungi secara hukum, tetapi terluka secara kemanusiaan.

Karena itu, tragedi terbesar dunia modern bukan lagi sekadar penindasan terhadap manusia, melainkan normalisasi penghinaan terhadap martabat manusia.

Di sinilah muncul kebutuhan untuk memperluas cara kita memahami HAM. Bukan hanya Hak Asasi Manusia, tetapi juga Hak Asasi dan Martabat Manusia.

Jika hak adalah pagar yang melindungi manusia dari kekerasan, maka martabat adalah cahaya yang memastikan manusia tetap mengenali dirinya sebagai manusia.

Dari kesadaran itu, lahir kebutuhan untuk menata ulang cara kita memahami negara.

Negara tidak lagi cukup dipahami sebagai mesin kekuasaan atau sekadar sistem administrasi. Negara juga harus dipahami sebagai ruang orkestrasi nilai: ruang tempat pendidikan membentuk empati, birokrasi menghormati warga, media menjaga kewarasan publik, dan ruang digital tidak dibiarkan berubah menjadi arena penghinaan terhadap sesama manusia.

Di sinilah metafora itu menjadi penting: NGO in G Major. Ia bukan sekadar istilah teknis. Ia adalah cara membayangkan ulang governance sebagai sebuah orkes besar kemanusiaan.

“G” merujuk pada Government sekaligus Governance. Bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh ekosistem kebangsaan: negara, masyarakat sipil, kampus, organisasi keagamaan, media, dunia usaha, hingga komunitas digital.

Sementara “Major” merujuk pada tangga nada musikal yang terang, optimistis, dan heroik. Sebuah kontras terhadap pengalaman sosial bangsa ini yang terlalu lama hidup dalam nada minor: kehilangan, kekecewaan, dan patah harapan.

Sedangkan istilah “NGO” dipakai bukan semata sebagai singkatan teknis Non-Governmental Organization. Ia dipakai sebagai simbol kesadaran bahwa kemanusiaan tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada logika negara.

Bahkan ketika negara hadir melalui Kementerian HAM, ruh kemanusiaan tetap harus dijaga oleh energi masyarakat sipil: empati publik, solidaritas sosial, keberanian moral, dan partisipasi warga. Karena itu, “NGO in G Major” pada dasarnya adalah upaya mempertemukan negara dan nurani sosial dalam satu harmoni peradaban; dan ajakan untuk mengubah nada dasar kehidupan bersama.

Dalam orkes ini, negara tidak lagi berdiri sebagai satu-satunya pemain utama. Negara hadir sebagai konduktor etis yang memastikan seluruh instrumen sosial bergerak menuju harmoni yang sama.

Tidak semua harus memainkan nada yang identik. Tetapi seluruh energi kebangsaan harus bergerak menuju tujuan yang sama: pemuliaan manusia.

Dalam konteks inilah Kementerian Hak Asasi Manusia tidak lagi cukup dipahami hanya sebagai institusi perlindungan hak, tetapi juga sebagai ruang pemuliaan martabat manusia. Dari sinilah gagasan tentang “Kementerian Hak Asasi dan Martabat Manusia” (HAMM) menemukan relevansinya.

Ia tidak dibayangkan sebagai superbody dalam penanganan kasus pelanggaran HAM. Fungsi itu tetap dijalankan oleh lembaga-lembaga yang telah bekerja di garis depan: Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, dan ekosistem masyarakat sipil.

Kementerian HAM bergerak pada lapisan yang berbeda: lapisan orkestrasi moral kebangsaan. Ia hadir untuk menjaga agar percakapan tentang kemanusiaan tidak terputus di tengah hiruk-pikuk pembangunan dan kontestasi politik kekuasaan.

Ia menghubungkan negara dengan nurani publik. Ia menjaga agar pertumbuhan tidak kehilangan empati. Dan memastikan bahwa modernisasi tidak berkembang menjadi dehumanisasi.

Manusia Indonesia Emas Dalam perspektif ini, Indonesia Emas 2045 tidak dapat direduksi menjadi proyek ekonomi atau sekadar target statistik. Ia harus dipahami sebagai proyek manusia.

Bukan hanya Indonesia yang lebih kaya, tetapi Indonesia yang manusia-manusianya lebih bermartabat.

Sebab bangsa yang hanya mengejar pertumbuhan dapat menjadi makmur tanpa pernah benar-benar menjadi beradab.

Karena itu, Indonesia masa depan membutuhkan manusia yang:

modern tanpa kehilangan nurani, kuat tanpa menindas, cerdas tanpa kehilangan empati, dan maju tanpa kehilangan rasa hormat terhadap sesamanya.

Sebab krisis terbesar abad ini bukan semata-mata krisis ekonomi atau teknologi, melainkan krisis kemanusiaan: ketika manusia semakin mampu menguasai dunia, tetapi semakin sulit menghormati manusia lain.

Di titik inilah perubahan paling penting tidak lagi terjadi di level sistem, melainkan di level nada dasar peradaban.

Dari minor menuju major. Dari ratapan menuju harapan. Dari kehilangan menuju pemuliaan.

Karena pada akhirnya, masa depan sebuah negara tidak ditentukan oleh seberapa kuat ia mengontrol rakyatnya, melainkan oleh seberapa tinggi ia mampu mengangkat harkat dan martabat manusia di dalamnya.

Dan sebuah bangsa tidak serta merta menjadi manusiawi hanya karena ia berhenti memiliki konflik, melainkan ketika ia tetap mampu menjaga martabat manusia di tengah seluruh konflik itu.

Penulis : Adhie M Massardi, Tenaga Ahli bidang Kebudayaan dan Demokrasi Kementerian HAM

MoneyTalk, Jakarta – Di dalam politik luar negeri, arah sering kali lebih penting daripada tujuan. Dua tokoh besar dalam tradisi Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid dan Yahya Cholil Staquf pernah membuka pintu hubungan dengan Israel. Namun meskipun gerakannya tampak serupa, orientasi politik yang menjadi landasan keduanya sangat berbeda. Perbedaan itu tidak hanya bersifat teknis, tetapi menyentuh akar etis, geopolitik, dan konsepsi moral tentang apa yang dimaksud “perdamaian”.

Adhie M. Massardi, juru bicara Gus Dur semasa menjadi presiden, memberikan keterangan penting: Gus Dur membangun hubungan dengan Israel melalui Shimon Peres, tokoh sentral Partai Buruh Israel—perumus dan pendukung utama two-state solution atau solusi dua negara. Sebaliknya, Yahya Staquf menjalin kedekatan dengan Benjamin Netanyahu, tokoh Likud yang menjadi simbol pendekatan hawkish: keras, teritorial, ekspansionis, dan secara substantif mempersulit jika bukan meniadakan kemungkinan negara Palestina yang berdaulat.

Bagi publik yang belum terbiasa membaca peta politik Israel, perbedaan keduanya mungkin tampak kabur. Bagaimanapun, keduanya “berhubungan dengan Israel”. Padahal, bagi siapapun yang memahami konflik Israel–Palestina, arah politik Peres dan Netanyahu adalah dua kutub yang saling bertentangan. Shimon Peres adalah simbol Merpati—the Dove—yang percaya perdamaian hanya mungkin jika Palestina memiliki negara merdeka. Sementara Netanyahu, walau secara retoris tidak menolak “solusi dua negara”, menetapkan syarat-syarat yang menjadikannya mustahil: Yerusalem harus sepenuhnya berada di bawah Israel; Israel berhak melakukan intervensi militer dan kepolisian di wilayah Palestina; dan entitas Palestina tidak boleh memiliki kontrol penuh atas perbatasan, ruang udara, maupun keamanan dalam negeri. Dengan syarat seperti itu, “negara Palestina” tidak lebih dari bantustan tanpa kedaulatan, tanpa martabat.

Dari sinilah garis pembeda itu dimulai. Gus Dur berdialog dengan seorang arsitek perdamaian, Yahya berdialog dengan seorang arsitek pendudukan permanen.

Pertanyaan yang muncul adalah sederhana tetapi penting:

Apakah “berhubungan dengan Israel” itu sama saja? Jawabnya tegas: tidak.

Gus Dur, Peres, dan Jalur Merpati 

Gus Dur memahami bahwa salah satu simpul konflik Palestina–Israel adalah absennya komunikasi politik. Bagi Gus Dur, membuka dialog meski dengan Israel bukan pengkhianatan, melainkan cara mengangkat isu Palestina ke forum yang lebih luas melalui jalur yang lebih halus. Gus Dur juga memosisikan dirinya bukan sebagai aktor negara, melainkan pemimpin moral dunia Islam yang dikenal moderat. Dengan Shimon Peres, Gus Dur melihat peluang: Peres memang salah satu sedikit politisi Zionis yang mengakui hak bangsa Palestina untuk memiliki negara merdeka, yang memperjuangkan Oslo Accord secara konsisten, dan yang sejak masa Yitzhak Rabin memandang perdamaian sebagai jalan menuju keamanan Israel.

Pendekatan ini sangat selaras dengan prinsip Gus Dur:

Bahwa kedamaian adalah jalan panjang yang dibangun melalui saling pengakuan, bukan melalui dominasi.

Gagasan dua negara memang mengalami stagnasi setelah pembunuhan Rabin, bangkitnya faksi kanan, dan menguatnya kelompok ultranationalist-settlers. Tetapi pada masa Gus Dur, dialog dengan Peres adalah simbol harapan, bukan penyerahan. Gus Dur percaya bahwa nilai kemanusiaan lebih tinggi daripada manuver kekuasaan.

Di bawah permukaan, pilihan Gus Dur untuk menggandeng “Merpati” adalah bagian dari strategi moral-politik: Indonesia sebagai negara muslim terbesar harus mendorong pihak yang menginginkan perdamaian, bukan yang menghalanginya.

Yahya Staquf, Netanyahu, dan Politik Sayap Elang 

Di sisi lain, langkah Yahya Staquf menjalin hubungan dengan Netanyahu mengirimkan sinyal berbeda. Netanyahu adalah representasi sayap “Elang”—the Hawks—yang selama dua dekade terakhir mendorong agresi, pendudukan, dan pembatasan hak-hak Palestina. Netanyahu tidak pernah benar-benar menolak solusi dua negara, tetapi ia menyusunnya dengan logika bait and switch: menampakkan persetujuan secara diplomatik sambil merusaknya secara struktural.

Persyaratan yang diajukannya membuat entitas Palestina mustahil menjadi negara berdaulat. Jerusalem harus utuh di bawah Israel. Iran harus dinetralisir. Hamas harus dilumpuhkan total. Palestina harus demiliterisasi sepenuhnya. Israel berhak memasuki kapan saja wilayah Palestina. Dan permukiman harus tetap dipertahankan.

Dalam kerangka seperti itu, “perdamaian” berarti penundukan total Palestina.

Maka ketika Yahya Staquf mendekat ke Netanyahu, ia sebenarnya mendekat kepada sebuah arus pemikiran yang secara global dipandang sebagai penghambat perdamaian. Bagi banyak kalangan, langkah ini tidak hanya politis tetapi juga normatif: ia berdampak pada posisi moral NU, organisasi Islam terbesar di dunia, yang selama puluhan tahun dikenal teguh menyuarakan solidaritas bagi Palestina.

Yang kemudian terjadi adalah implikasi simbolik: Yahya Staquf terlihat sebagai tokoh Islam yang bersedia terhubung dengan pemimpin politik yang dianggap bertanggung jawab atas pendudukan, perluasan permukiman, hingga kekerasan ekstrem di Gaza.

Karena itulah, perbedaan pendekatan Gus Dur dan Yahya bukan sekadar perbedaan tokoh, tetapi perbedaan kutub pemikiran dalam politik Israel.

Peter Berkowitz: Ideolog Liberal yang Membela Netanyahu 

Kontroversi Yahya Staquf meningkat ketika Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menghadirkan Peter Berkowitz dalam forum pelatihan kader tertinggi. Kehadiran Berkowitz tidak netral secara politik. Ia adalah salah satu akademisi konservatif-liberal dari AS yang secara terbuka membela kebijakan Netanyahu, terutama dengan argumen-argumen berikut:

1.⁠ ⁠Bahwa Israel adalah satu-satunya negara liberal di Timur Tengah.

Dalam logika Berkowitz, Israel memiliki prinsip rule of law, kebebasan individu, kebebasan pers, dan sistem politik yang stabil. Di sekelilingnya, negara-negara Arab dianggap belum memenuhi standar itu sehingga Israel perlu mempertahankan superioritas militernya.

2.⁠ ⁠Bahwa tindakan Israel di Gaza adalah bagian dari “hak membela diri” liberal.

Berkowitz menulis bahwa negara liberal punya kewajiban moral untuk mempertahankan warganya “dengan segala cara必要”, termasuk serangan besar terhadap wilayah musuh jika dianggap mengancam.

3.⁠ ⁠Bahwa solusi dua negara tidak realistis sebelum Palestina “bertransformasi menjadi masyarakat liberal”.

Ini secara tidak langsung menjadi pembenaran terhadap pendekatan Netanyahu yang menunda, mengulur, dan pada praktiknya membunuh realisasi negara Palestina.

4.⁠ ⁠Bahwa kritik internasional terhadap Israel adalah bias moral anti-liberal.

Berkowitz secara berkala menyatakan bahwa dunia “tidak memahami dilematis moral negara demokrasi yang dikelilingi ancaman”.

Pandangan seperti ini memang akademis, tetapi bukan tanpa bias ideologis. Ia menampilkan Israel sebagai pusat moral liberalisme dan Palestina sebagai “ketidaksiapan”. Inilah argumen klasik yang digunakan kelompok Elang untuk mempertahankan politik pendudukan.

Apakah pandangan Berkowitz ini sejalan dengan pandangan Aswaja?

Saya tidak ingin menjawab pertanyaan itu karena pengetahuan saya terbatas dalam hal itu. Tetapi jelas bahwa ia berada dalam orbit pemikiran politik yang bukan sekadar “sekutu Israel”, tetapi sekutu Netanyahu.

Mengapa Kehadiran Berkowitz Menjadi Kontroversi? 

Sebagai pengamat politik, seseorang dapat memiliki keterbukaan terhadap berbagai pandangan internasional. Namun mengundang tokoh yang secara eksplisit mendukung pendekatan paling militeristik Israel apalagi ketika Gaza sedang mengalami pembantaian masif jelas tidak sensitif terhadap aspirasi publik Indonesia, baik Muslim maupun non-Muslim, yang secara mayoritas mendukung perjuangan Palestina.

Di banyak negara, tokoh seperti Berkowitz tidak akan diundang ke pelatihan kader organisasi keagamaan terbesar. Jika mau mendengar pandangannya, publik dapat membacanya dengan mudah di media internasional. Tetapi memberikan panggung kehormatan justru melampaui batas kewajaran diplomasi kultural.

Karena itu, kontroversi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab politik Yahya Staquf. Bukan karena ia berdialog dengan Israel Gus Dur pun pernah melakukannya tetapi karena ia memilih jalur Elang, jalur Netanyahu, dan kini jalur ideolog yang mengaburkan wajah kekerasan dengan istilah “liberalisme”.

Penutup: Menimbang Dua Jalan, Menimbang Dua Moralitas 

Gus Dur dan Yahya sama-sama membuka pintu ke Israel. Tetapi pintu yang mereka buka tidak menuju ruang yang sama. Gus Dur memasuki ruang yang dihuni harapan perdamaian. Yahya memasuki ruang yang dipenuhi retorika kekuatan. Gus Dur berbicara dengan Peres, Yahya berbicara dengan Netanyahu. Satu berada di sayap Merpati, satu berada di sayap Elang.

Di dunia yang sedang menyaksikan tragedi Gaza, perbedaan itu bukan soal teori. Ia adalah soal keberpihakan moral.

Dan publik berhak mengetahui bahwa dua langkah yang tampak serupa jelas tidak lahir dari arah yang sama.

Jika Gus Dur berjalan menuju perdamaian, kita belum tahu ke arah mana Yahya sedang melangkah. Yang kita tahu hanyalah ia memilih untuk berbicara dengan mereka yang mempersulit lahirnya Palestina—bukan yang memperjuangkannya.

Penulis : Radhar Tribaskoro

MoneyTalk, Jakarta – Sejumlah “paket tuntutan” beredar di ranah publik. Ada “Tiga Tuntutan” yang menjadi benang-merah dan tak bisa dibantah: 1. Bersihkan Kabinet dari Anasir Joko Widodo, 2. Kembalikan Independensi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan 3. Reformasi Polri.

Tiga pokok tuntutan rakyat yang digali dari berbagai tuntutan yang beredar luas di masyarakat – 1. Bersihkan Kabinet dari Anasir Joko Widodo, 2. Kembalikan Independensi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan 3. Reformasi Polri dan Ganti Kapolri – disampaikan kepada publik oleh Ketua Presidium Koalisi Aliansi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Jumat (5/9) pekan lalu melalui jaringan media online di Jakarta.

Ketua Komite Eksekutif KAMI Adhie M Massardi kepada wartawan menjelaskan bahwa “Tiga Intisari Tuntutan” itu, atau boleh juga disebut “Tritura 2.0”, digali dari sejumlah paket tuntutan yang muncul di berbagai kelompok masyarakat sipil dan Purnawirawan TNI-Polri.

“Kita tahu dalam kurun waktu setahun belakangan memang banyak kelompok masyarakat sipil secara tegas dan lugas menyatakan ketidakpuasannya terhadap penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang kini berada di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tuntutan,” kata Adhie Massardi kepada MoneyTalk.id,Senin 8/9/2025.

“Kelompok sipil militan (Said Didu, dkk) yang terus melakukan perlawanan terhadap penyimpangan PSN (Proyek Strategis Nasional) terutama di kawasan PIK-2, Banten menggulirkan “Sepultura” (Sepuluh Tuntutan Rakyat), sementara Forum Purnawirawan TNI-Polri yang juga didukung sejumlah aktivis pergerakan sipil menggulirkan “8 Tuntutan”,” sambungnya.

Terbaru adalah “Tuntutan 17 + 8” yang dirumuskan dan diluncurkan kalangan mahasiswa dan pegiat media sosial di tengah gelombang demonstarsi akhir Agustus lalu yang menjadi panas setelah pasukan Brimob menggunakan kendaraan rantis secara sadis melindas sampai tewas Affan Kurniawan, 21 tahun, driver ojol yang justru bukan peserta aksi, melainkan kebetulan harus melewati pinggiran kawasan demonstrasi.

Membersihkan Kabinet dari Anasir Joko Widodo

Kenapa KAMI menempatkan tuntutan “Bersihkan Kabinet dari Anasir Joko Widodo”, di urutan pertama dalam Tritura 2.0?

Pertama, semua kelompok civil society menempatkan Joko Widodo sebagai unsur penting dalam kerusakan negeri ini, kata Adhie Massardi.

Bahasanya memang beda-beda. Ada yang secara vulgar minta “Adili Joko Widodo” ada yang “Makzulkan Gibran Widodoputra”, atau “Bersihkan Kabinet dari Genk Solo”, tapi lebih banyak lagi yang minta semua kebusukan rezim Joko Widodo, baik di sektor BUMN, APBN, Infrastruktur dll diusut tuntas.

“Nah, semua itu tidak akan terlaksana jika kabinet dan jabatan-jabatan strategis lain di pemerintahan masih didominasi orang-orang yang mempertuankan Joko Widodo,” jelas Adhie.

Soal istilah atau sebutan “Genk Solo”, kata Adhie, KAMI sengaja memang secara sadar menanggalkannya.

“Meskipun masyarakat paham bahwa yang disebut Genk Solo itu para pejabat (sipil-TNI-Polri) saat Joko Widodo menjabat Walikota Solo, tapi istilah ini terlalu primordialistis. Kontraproduktif,” tutur Adhie.

Kembalikan Independensi KPK

Isu korupsi termasuk yang menjadi perhatian serius semua kelompok sipil dalam tuntutan mereka. Varian dari tuntutan ini melahirkan keinginan adanya “UU Perampasan Aset”. Pegiat medsos yang menggulirkan isu ini tidak paham fungsi strategis KPK jika lembaga ini independen.

Tanpa kekuatan dan independensi KPK, UU Perampasan Aset ini hanya akan jadi instrumen perampokan liar tapi “konstitusional” aparat penegak hukum yang rakus. Maka sebelum semua itu terlaksana, KPK harus dikembalikan independensinya, setelah diacak-acak secara radikal oleh rezim Joko Widodo.

Jadi soal isu pemberantasan korupsi yang di era Joko Widodo mencapai titik krusial, kita serahkan kepada ahlinya. Biar teman-teman di KPK yang sudah independen mananganinya.

Reformasi Polri

Dibandingkan dengan “Besihkan genk Solo” dan “Independensi KPK”, isu “Reformasi Polri” memang jauh lebih lama bergulir dan jauh lebih dalam dirasakan masyarakat daya rusaknya.

Apalagi setelah muncul istilah “parcok” alias “partai cokelat” (mengacu pada warna seragam polisi) yang dianggap punya peran sengat penting dan menentukan kemenangan pasangan calon (bupati, walikota, gubernur, hingga presiden-wakil presiden) dalam kontestasi politik elektoral (pemilu).

Memang sejak paruh kedua periode pertama hingga full periode kedua Joko Widodo merintah negeri ini, Polri dijadikan alat pelindung utama dan pemukul paling efektif lawan-lawan politik serta mereka yang dianggap berbeda pendapat dengan pemerintah.

Melihat sepak terjang Polri selama rezim Joko Widodo, memang membuat negara seperti menjalankan doktrin “otoritarianisme (seolah) konstitusional”. Kelompok oposisi atau yang beda pendapat dengan pemerintah adalah musuh negara.

Mengkritik kebijakan Presiden disamakan dengan melawan nagara. Dan polisi merasa benar dan sah jika memburu mereka, dan memenjarakan orang-orang yang berseberangan dengan Pemerintahan Joko Widodo. L’état, c’est moi. “Negara adalah aku,” kata Raja Perancis Louis XIV, yang membuat penggantinya, Raja Louis XVI dipenggal dalam Revolusi Perancis, 1793.

Itu sebab banyak orang yang hanya karena dianggap melecehkan pemerintah atau Presiden Joko Widodo di medsos diburu polisi dan lalu dibui. Polisi dalam operasinya sering bekerjasama dengan “pasukan buzzer militan” penggiring opini negatif terhadap tokoh-tokoh kritis di medsos sebelum diburu dan ditersangkakan lalu dipenjarakan polisi.

KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) yang acap menyuarakan kehendak rakyat bahkan distigma sebagai organisasi terlarang sehingga setiap melakukan kegiatan, di hampir setiap daerah, mendapat intimidasi kelompok sipil militan, disusul aparat kepolisian yang kemudian membubarkan acara KAMI.

Sejumlah tokoh KAMI, seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana dan aktivisnya di banyak daerah, dipenjarakan untuk kesalahan yang tidak bisa dijelaskan secara hukum.

Akan tetapi karena Reformasi Polri memerlukan proses panjang dan menyangkut perubahan UU dan sikap serta mental polisi dalam sistem demokrasi, maka tuntutan reformasi di kepolisian RI berada di urutan ke-3.

Indokatornya Lebih Jelas

Kenapa dari banyak tuntutan yang berseliweran itu hanya disarikan dalam Tritura 2.0 (Tiga Tuntutan Rakyat)?

Menurut Adhie Massardi, secara substansi dan proses politiknya, jika benar-benar dilaksanakan, Tiga Tuntutan – 1. Bersihkan Kabinet dari Anasir Joko Widodo, 2. Kembalikan Independensi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan 3. Reformasi Polri dan Ganti Kapolri – lebih dari 80% persoalan bangsa yang dituntutkan itu akan terselesaikan.

“Tritura 2.0 itu akan menjadi stimulus bagi penyelesaian berbagai persoalan bangsa,” katanya.

Lebih dari itu, menurut Adhie, dengan Tiga Tuntutan itu rakyat akan lebih mudah memantau pelaksanaannya. Sebab indikator dilaksanakan atau tidaknya sangat jelas.

Bersihkan kabinet dari anasir Joko Widodo bisa kelihatan langsung pasca reshuffle kabinet. Kembalikan indpendensi KPK bisa langsung terlihat jika UU KPK dikembalikan ke sebelum perubahan, dan lembaga anti-rasuah itu segera buka skandal gratifikasi yang dilaporkan Ubedilah Badrun dan masuk ke Blok Medan melibatkan anak-anak dan menantu Joko Widodo.

“Sedangkan reformasi di tubuh Polri kan sejak langkah pertama sudah sangat jelas dan terukur indikatornya, yakni digantinya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” pungkas Adhie Massardi.

MoneyTalk, Jakarta – KANG YUDI LATIF, Cendekiawan dan Budayawan yang saya hormati hari ini (Jumat, 15 Agustus 2025) menulis di harian Kompas. Sangat bagus. Judulnya

Kemerdekaan dengan Kepeminpinan Regresif

Ada dua hal menarik untuk dicatat dari tulisan ini.

Pertama.Mungkinkah Indonesia kembali menjadi mercusuar kepemimpinan dan kepeloporan seperti terjadi pada 1945-1949, saat Indoneisa menjadi laboratorium dekolonisasi paling penting abad ke-20?

Menurut saya ini agak mustahil kecuali terjadi “revolusi persepsi” terhadap NKRI di kalangan elite dan civil society bangsa ini.

Alasan. Selama 10 tahun dipimpin Joko Widodo (yang pengaruhnya berlanjut hingga era Prabowo Subianto) Indonesia mengecil menjadi hanya sekalas (sebesar) Kabupaten/Kota dengan seluruh jajaran pemerintahan (pusat) yang juga turun kelas.

Kapolri menjadi seperti Kapolres (Kepala Kepolisian Resor), Jaksa Agung menjadi sekelas Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri), Panglima TNI menjadi setaraf Dandin (Komandan Komando Distrik Militer), dan seterusnya.

Akibatnya, para pimpinan lembaga negara tingkat nasional ini tidak merasa apa yang terjadi dan apa yang dilakukan institusinya disaksikan oleh mata dunia (internasional).

Contoh. Kejaksaan RI maksa menjarakan Tom Lembong dengan tuduhan sangat sumir (mengada-ada), Kepolisian RI tidak mau merespon “skandal ijazah palsu” bahkan berusaha menjarakan para pelapor yang memiliki bukti hasil uji forensik berdasar ilmu pengathuan, dan Panglima memutasi Jenderal Kunto putra Pak Try yang dianggap menentang Wapres Gipran (putra Joko Widodo).

Para pimpinan institusi negara itu benar-benar tidak paham bahwa apa yang institusinya lakukan ditonton oleh mata internasional dengan penuh kemasygulan. Dunia internasional melihat pemandangan ini sebagai “negara melindungi kebathilan”, Pmerintahan Indonesia tidak berjalan di atas etika, moral dan kejujuran yang menjadi pedoman berbangsa dan bernegara secara universal.

Selain ketiga institusi negara di atas, masih banyak contoh perilaku pejabat tinggi negara yang kata dan perbuatannya mengejutkan publik dunia, karena terkasan “main-main” dalam berbangsa dan bernegara. Misalnya, ada menteri yang menghardik rakyatnya: “Memang mbahmu bisa membuat tanah?!”

Sekarang ini Indonesia pasca Joko Widodo di mata internasional hanya tampak sebagai setitik noktah dengan sumberdaya alam melimpah. Selebihnya menjadi sekumpulan masyarakat yang sedang nonton pertunjukan sirkus dengan badut-badutnya yang jumpalitan di panggung politik yang konyol.

Kedua. Kang Yudi bilang: Di tengah dunia yang gamang mencari arah, Indonesia bisa kembali menjadi mercusuar asal berani membersihkan cermin bangsanya sendiri.

Bangsa ini tidak memiliki budaya bercermin. Paling tidak, dalam pemahaman saya. Itu dituangkan dalam tulisan saya “Budaya Tanpa Cermin”, dimuat Kompas pada akhir tahun 1990-an.

Saya jelaskan soal kisah Snow White (Putih Salju) yang tidak ada diversifikasinya dalam folklore Indonesia. Bukan sebab di negeri ini tidak ada salju, sebab salju kan bisa diganti dengan yang lain. Tapi karena dalam kisah Snow White ada tokoh “magic mirror on the wall”, Cermin Ajaib di dinding.

Jika kisah Putih Salju (Putri Salju) di-Indonesia-kan, cerita akan berakhir singkat. Sebab ketika Permaisuri bertanya siapa yang paling cantik, dan Cermin Ajaib menjawab “ada perempuan lain yang lebih cantik” yaitu Putri Salju, maka Sang Permaisuri akan memecahkan cermin itu. Buruk muka cermin di belah.

Maka tak heran jika dalam sejarah kekuasaan di negeri ini, penguasanya paling gemar membelah cermin saat melihat dirinya tampak buruk di muka cermin.

KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) yang digagas kalangan masyarajat sipil (civil society) pada 18 Agustus 2020, di bawah presidium Gatot Numantyo, Din Syamsuddin, Rochmat Wahab, Rocky Gerung, Adhie M Massardi, Syahganda Nainggolan, dkk oleh pemerintahan Joko Widodo langsung dinyatakan sebagai “organisasi terlarang” justru ketika berupaya menjadi “cermin bangsa” sebagai bagian dari cara mengoreksi pemerintahan.

Kegiatan KAMI di mana pun senantiasa digagalkan oleh kelompok sipil militan pro-Jokowi yang kerjasama dengan aparat hukum negara. Sejumlah pentolan KAMI dipenjarakan tanpa kesalahan yang bisa dibuktikan di pengadilan.

Oleh sebab itu, jangankan “membersihkan cermin bangsanya” sendiri, mendengar ada cermin saja penguasa di negeri ini akan langsung berang. Nafsu membelah cermin tersimpan dalam benak kekuasaannya.

Jadi yang paling penting saat ini adalah melakukan “revolusi persepsi” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Merumuskan kembali tujuan utama kemerdekaan. Pedomannya jelas tertera dalam (Pembukaan) Konstitusi UUD 1945.

Kemerdekaan itu untuk: Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah SIAPA? Memajukan kesejahteraan SIAPA? Mencerdaskan kehidupan SIAPA?

Maka jika Cermin Bangsa dibersihkan sekarang dan dihadapkan pada kita, maka akan tampak siapa saja yang selama ini dapat perlindungan, siapa saja yang sejahtera, dan siapa saja yang hidup cerdas.

Pasti bukan kita. Tapi MEREKA.

Salam kemerdekaan RI 80 di bawah kepemipinan 08.

Penulis : Adhie M Massardi,Komite Eksekutif KAMI

MoneyTalk, Jakarta – Pengangkatan sejumlah nama baru dalam jajaran Dewan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Di antara yang disoroti, adalah masuknya dua tokoh yang selama ini dikenal publik sebagai pelaku survei politik, yakni Denny Januar Ali (Denny JA) dan Muhammad Qodari.

Denny JA ditunjuk sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PHE. Sedangkan Muhammad Qodari bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, juga dilantik sebagai Komisaris di anak usaha strategis Pertamina itu.

Penunjukan ini sontak mengundang reaksi publik, terutama dari tokoh-tokoh nasional. Juru Bicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M Massardi, melontarkan sindiran halus namun menohok.

“Beri aku 10 Pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia. Beri aku 10 Tukang Survei, akan kuguncangkan BUMN,” ujar Adhie dengan gaya khasnya.

Sindiran Adhie seolah menggambarkan kekesalan atas praktik bagi-bagi jabatan yang terkesan tidak mempertimbangkan kapasitas profesional dan pengalaman sektor energi.

Tak berselang lama, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, ikut bersuara lebih keras. Ia menyebut PHE sebagai “anak perusahaan surga” bagi para komisaris.

“PHE itu sering kami istilahkan sebagai anak perusahaan surga. Karena tanpa kerja apapun, sudah bisa dapat untung. Tinggal keruk sebagian besar keuntungan Pertamina,” ucap Said Didu menohok.

Penunjukan para komisaris dari kalangan surveior politik ini dikhawatirkan memperkuat kesan bahwa jabatan strategis di BUMN semakin dipolitisasi dan dijadikan ajang balas jasa kekuasaan, bukan murni berdasarkan profesionalisme.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pertamina belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang mengemuka dari publik.

MoneyTalk, Jakarta – Tiada persoalan dunia yang bisa membuat Gus Dur gusar kecuali menyangkut nasib dan perkembangan NU (Nahdlatul Ulama).

Menjalani hari-hari menjelang pelengserannya dari kursi kepresidenan oleh parlemen yang mayoritas anggotanya dari PDIP, parpol pimpinan Megawati, yang notabene wakilnya di Kabinet Persatuan Nasional, Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-4) tidak mengubah sama sekali perangainya yang ceria, penuh humor, dan santai.

“Tidak ada jabatan di dunia ini yang layak dipertahankan mati-matian, apalagi dengan tetesan darah,” kata Gus Dur kepada setiap orang yang datang untuk memberikan dukungan moral, baik sebelum maupun setelah MPR-RI menggelar Sidang Istimewa (23 Juli 2001) menetapkan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri sebagai Presiden ke-5 RI yang berarti menyingkirkannya dari Istana.

Benar, dalam menjalankan amanat Konstitusi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Gus Dur super serius. Dia ngontrol sepak terjang anggota kabinetnya. Untuk itu, Gus Dur seperti memiliki banyak mata dan telinga.

Itu sebab di era Gus Dur tidak ada “musim reshuffle” untuk mengganti menterinya. Begitu ada indikasi korupsi yang terkonfirmasi, si menteri bisa langsung dicopot. Tak peduli itu menteri dari parpol koalisi.

Tentu setelah itu Gus Dur minta gantinya dari parpol asal si menteri yang korupsi itu. Ini untuk menjaga “persatuan nasional”.

Kementerian di sektor ekonomi yang dipimpin DR Rizal Ramli juga jadi perhatian khusus Gus Dur. Itu sebab di sektor (ekonomi) ini pemerintahan Gus Dur tetap on the track, keberpihakannya kepada rakyat sangat kuat. Dan nyatanya memang sukses.

Konsep Gus Dur dalam mengelola pemerintahan tidak menggunakan instrumen “politik kekuasaan” membuat kementerian di sektor “politik dan keamanan” di bawah Menko Polhukam Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mendapat perhatian khusus.

Mungkin itu sebabnya di sektor “polkam” inilah kabinet Gus Dur paling kedodoran. Komunikasi politik antara lembaga kepresidenan dan parlemen berantakan. Banyak salah informasi. Misleading. Tapi anehnya, ketika SBY jadi presiden, bisa aman terkendali hingga dua periode (2004-2014).

Gusar Ketika Menyangkut NU

Guyon. Selalu ada joke dalam setiap pertemuan dengan siapapun. Bahkan dalam sidang kabinet acap dibuka dan ditutup dengan joke. “Gitu aja koq repot!”

Jabatan presiden yang diperebutkan para politisi dengan mempertaruhkan apa saja, termasuk harga diri dan kebohongan, uang korupsi atau uang pinjaman dari oligarki yang lebih jahat dari lintah darat, bagi Gus Dur bukan sesuatu yang layak dipertahankan.

Itu sebabnya setiap saya gelisah karena panggung politik sangat berisik, segera ke Istana. Bertemu Gus Dur. Makan siang bersama. Mendengar kelakar Sang Big Bos. Hati kembali bugar. Sebagai jubir presiden jadi bisa nyampaikan segala sesuatu dengan benar. Tegar.

Selama bersama Gus Dur, baik saat di Istana maupun setelah lengser (2000-2009), hanya ada satu peristiwa yang benar-benar mengguncang hati.

Ketika itu tahun 2001. Tengah hari. Masih di Istana. Tiba-tiba ajudan minta saya dan Yahya Staquf untuk segera menghadap Presiden.

Di ruang kerja, Gus Dur tampak gusar. Suasana ruangan jadi terasa mencekam. Lalu Gus Dur bicara. Suaranya bergetar. Terbata-bata. Gus Dur terisak. Presiden menangis!

Sampai sekarang saya tidak bisa menceritakan peristiwa ini tanpa emosi. Tanpa hati tergetar. Selalu terbayang perasaan dan kesedihan Gus Dur. Apa yang dirasakan Gus Dur tentu sangat menusuk hati. Manusia dengan konsep berpikir “gitu aja koq repot” pun ternyata bisa juga terguncang hatinya.

Ketika itu Gus Dur “curhat” tentang apa yang diketahuinya tentang beberapa tokoh NU, petinggi PBNU. Mereka menyalahgunakan NU untuk kepentingan pragmatis. Istilah gampangnya, mereka “menjual NU”.

Meskipun saya yakin Gus Dur sudah mendapat konfirmasi adanya beberapa petinggi NU “menjual organisasi” untuk kepentingan pribadi itu, tapi tetap meminta kami untuk menyelidiki kebenaran soal ini. Seolah Gus Dur ingin mendengar bahwa semua itu “kabar bohong”.

“Kalau jabatan saya sebagai Presiden yang mereka jual, saya masih bisa memaafkan. Tapi tidak untuk NU. Ini kan organisasi yang dibangun susah payah oleh kakek saya,” kata Gus Dur terbata-bata.

Klaim Gus Dur soal NU ini memang sangat logis. Faktanya ormas Islam tradisional terbesar ini memang diinisiasi oleh kedua kakeknya, dari garis ayah dan garis ibu. Komplet.

Kakek dari garis ayah (KH Wahid Hasyim) adalah Hadratussyaikh (mahaguru) KH Hasyim Asy’ari pendiri pondok pesantren Tebu Ireng, sedangkan kakek dari garis ibu (Nyai Hj Sholihah Bisri) adalah KH Bisri Sansyuri, pendiri pondok pesantren Denanyar, keduanya di Jombang, Jawa Timur.

Bursa Politik Uang (dan Jabatan)

Dengan kemampuan politik dan kharisma “darah biru” NU yang super kental, Gus Dur sukses mimpin NU selama tiga periode (1984-1999), dan menjadikan ormas para ulama tradisional ini kembali ke Khittah 1926, dan menjadi “payung besar” sekaligus menggirahkan gerakan masyarakat sipil (civil society).

Tapi pasca reformasi, lebih-lebih setelah lengser dari Istana, Gus Dur tidak lagi bisa mengontrol NU. Padahal iklim politik (elektoral) yang berkembang di Indonesia sejak 2004 adalah “demokrasi kriminal”, sistem pemilihan umum yang mengandalkan kekuatan uang, pencitraan dan manipulasi suara yang diatur penyelenggara (KPU).

Tentu saja dengan pengikut yang super besar, dalam sistem demokrasi yang rusak, NU menjadi lumbung suara yang marketable dan menggiurkan para makelar politik.

Sejak itu, NU tercatat (listing) di “bursa (politik) uang” yang kalau dianalogikan dengan pasar modal (saham) berkategori blue chip. Menggiurkan. Terutama di musim pemilu, baik pilpres, pileg maupun pilkada.

Kalau Gus Dur masih hidup dan melihat kondisi NU saat ini, niscaya apa yang saya dan Yahya Staquf saksikan di Istana pada 2001 akan terjadi lagi. Bahkan lebih parah dan lebih perih dari waktu itu.

Akan tetapi, bisa juga, jika Gus Dur masih hidup, akan kian senang, karena salah seorang kadernya yang sudah diproyeksikan mimpin NU ke depan, KH Yahya Cholil Staquf, kini benar-benar jadi nakhoda organisasi yang diinisiasi kedua kakeknya.

Saya percaya, Yahya akan senantiasa ingat peristiwa saat itu, peristiwa ketika Gus Dur menangis mendengar NU “diperdagangkan” tokoh-tokohnya. Apalagi visi dan misi Yahya juga sama dengan visi misi Gus Dur saat mimpin NU. Mejadikan NU modal sosial bagi perubahan di negeri ini. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tulisan ini mungkin bagus jika saya print lalu dipigura dengan bingkai yang bagus.

Sebagai hadiah kemenangan kontestasi pimpinan NU bagi KH Yahya Staquf untuk digantung di ruang kerjanya, sekaligus untuk mengenang (haul) Gus Dur, tokoh besar pergerakan Islam pasca kemerdekaan di negeri ini.

Penulis : ADHIE M. MASSARDI Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)