17 November 2026

Adies Kadir

MoneyTalk, Jakarta – Proses penunjukan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menuai kecaman keras. Constitutional and Administrative Law Society (CALS) secara terbuka menilai mekanisme seleksi hakim konstitusi oleh DPR sarat cacat fundamental dan berpotensi menjadi upaya sistematis untuk melemahkan MK sebagai penjaga konstitusi.

Penilaian tajam itu mengemuka dalam Diskusi Publik dan Press Briefing bertajuk “Membongkar Borok Seleksi Hakim MK” yang digelar CALS pada 30 Januari 2026 di Jakarta. Diskusi ini menyoroti penetapan Adies Kadir, mantan Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar, sebagai hakim konstitusi melalui proses yang dinilai tertutup, minim partisipasi publik, dan sarat konflik kepentingan.

CALS menilai, meskipun DPR mengklaim telah menjalankan prosedur formal, substansi proses seleksi justru bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Diskusi tersebut dimoderatori Denny Indrayana dan menghadirkan sejumlah akademisi hukum tata negara, antara lain Susi Dwi Harijanti, Iwan Satriawan, Titi Anggraini, Bivitri Susanti, Feri Amsari, Charles Simabura, hingga Zainal Arifin Mochtar. Hadir pula tokoh penting perumus amandemen UUD 1945, Lukman Hakim Saefudin dan Dewa Gede Palguna, yang pernah menjabat sebagai hakim konstitusi.

Para pembicara menyoroti kuatnya indikasi politisasi MK, bukan hanya dari sisi figur yang ditunjuk, tetapi dari desain sistem seleksi yang membuka ruang besar bagi intervensi kekuasaan politik. Rekam jejak Adies Kadir sebagai pimpinan DPR dan politisi aktif dinilai menimbulkan benturan kepentingan serius dengan kewenangan MK, terutama dalam menguji produk undang-undang yang dibuat DPR.

“Seharusnya ada cooling off period untuk memastikan independensi hakim. Tapi ini sama sekali tidak diatur secara tegas dalam UU MK,” ujar Iwan Satriawan. Ia membandingkan Indonesia dengan negara lain seperti Korea Selatan yang memiliki standar ketat dan terbuka dalam pemilihan hakim konstitusi, termasuk mekanisme confirmation hearing yang partisipatif.

Masalah lain yang disorot adalah tafsir keliru terhadap frasa “diajukan oleh” dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Lukman Hakim Saefudin menegaskan, frasa tersebut tidak berarti hakim MK harus “mewakili” lembaga pengusul. “Hakim MK bukan perpanjangan tangan DPR, Presiden, atau Mahkamah Agung. Mereka adalah penjaga konstitusi,” tegasnya.

Kekhawatiran CALS tidak berhenti pada satu kasus. Mereka menilai, preseden penggantian hakim di tengah masa jabatan—seperti kasus Aswanto yang digantikan Guntur Hamzah—serta wacana revisi UU MK yang memungkinkan evaluasi dan penggantian hakim kapan saja, merupakan sinyal berbahaya bagi demokrasi konstitusional.

“Ini pola klasik pelemahan demokrasi: lembaga pengawas kekuasaan dilemahkan agar tidak mengganggu agenda politik,” kata Charles Simabura. Ia menilai DPR justru berupaya melegitimasi praktik legislasi yang selama ini kerap dinilai ugal-ugalan, dengan cara menekan MK.

CALS menegaskan akan melanjutkan perlawanan melalui jalur akademik dan hukum. Selain membangun narasi tandingan di ruang publik, CALS bersama organisasi masyarakat sipil lainnya tengah menyiapkan gugatan dan permohonan ke berbagai lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan MK.

“Jika MK dilemahkan, maka demokrasi sedang dilucuti secara perlahan,” demikian kesimpulan keras yang mengemuka dalam diskusi tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Pegiat pemilu dan pakar hukum tata negara, Titi Anggraini, melontarkan kritik keras terhadap proses pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilainya sama sekali tidak mencerminkan prinsip akuntabilitas politik dan partisipasi publik.

Titi mempertanyakan makna “publik” dan “pertanggungjawaban politik” bagi anggota DPR, menyusul keputusan pergantian Inosentius Samsul sebagai Hakim MK pengganti Arief Hidayat, yang kemudian digantikan lagi oleh Adies Kadir melalui proses yang dinilai sangat cepat dan tertutup.

“Apa arti publik dan akuntabilitas politik buat anggota DPR? Seseorang yang sudah diputuskan di Paripurna sebagai Hakim MK pengganti Arief Hidayat—via proses yang juga tidak terbuka dan partisipatoris—lalu dalam sebuah proses yang lebih maha cepat lagi, bisa digantikan begitu saja,” ujar Titi, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, aktor politik yang terlibat dalam proses tersebut adalah pihak-pihak yang sama, namun tanpa pertanggungjawaban yang terukur kepada publik. Ia menilai tidak ada penjelasan memadai mengenai alasan pencopotan Inosentius Samsul maupun dasar penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim MK.

“Mengapa Inosentius Samsul diganti dan mengapa harus Adies Kadir yang jadi Hakim MK? Ini urusan negara, urusan Republik,” tegasnya.

Titi mengingatkan bahwa negara berdiri atas kontrak sosial dengan rakyat, sehingga setiap keputusan strategis kenegaraan—terlebih yang menyangkut lembaga penjaga konstitusi—wajib dijalankan secara transparan dan berlandaskan nilai good governance.

Ia menilai praktik politik semacam ini justru menegasikan dan meminggirkan peran publik, seolah seluruh proses hanya menjadi urusan segelintir elite politik.

“Kok sebegitunya menegasikan dan meminggirkan keberadaan publik. Seolah semua-semuanya cuma urusan mereka dan hanya diputuskan dari, oleh, dan untuk mereka,” katanya.

Kritik Titi ditutup dengan ungkapan kekecewaan mendalam sebagai akademisi hukum tata negara. Ia mengaku merasa malu dan sia-sia mengajarkan HTN di fakultas hukum, ketika praktik ketatanegaraan justru jauh dari nilai-nilai yang diajarkan di ruang kelas.

“Malu dan sia-sia rasanya ngajar HTN di Fakultas Hukum, di tengah kondisi negara dan perilaku aktor politik yang seperti ini,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, melontarkan kritik keras terhadap penunjukan politisi Partai Golkar Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, fenomena pengisian jabatan strategis negara oleh politisi semakin mengkhawatirkan dan berpotensi merusak independensi lembaga negara.

“Semua jabatan diambil oleh politisi. Lama-lama marbot masjid pun diambil oleh politisi,” ujar Said Didu dalam pernyataannya yang beredar luas di media sosial, Selasa (27/1/2026).

Said Didu mengaku heran dengan penunjukan Adies Kadir, mengingat rekam jejak politik yang bersangkutan di masa lalu. Ia mengingat kembali peran Adies Kadir saat menjadi anggota DPR yang menurutnya sempat “pasang badan” membela Setya Novanto dalam kasus mega skandal Papa Minta Saham.

“Saya masih ingat bagaimana yang bersangkutan membela Setya Novanto saat kasus Papa Minta Saham. Kok bisa sekarang jadi Hakim MK?” kata Said Didu dengan nada mempertanyakan.

Menurut Said Didu, Mahkamah Konstitusi seharusnya diisi oleh figur-figur negarawan yang memiliki rekam jejak kuat dalam menjaga konstitusi, bukan oleh politisi aktif atau mantan politisi yang sarat kepentingan kekuasaan.

Ia menilai, dominasi politisi dalam jabatan-jabatan strategis, termasuk di lembaga yudikatif, akan memperkuat persepsi publik bahwa hukum dan konstitusi semakin jauh dari prinsip keadilan dan independensi.

“Kalau semua diisi politisi, lalu di mana lagi ruang bagi profesional, akademisi, dan negarawan yang benar-benar independen?” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Adies Kadir maupun dari pihak Mahkamah Konstitusi terkait kritik yang disampaikan Said Didu tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, memberikan tanggapan terkait proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap tujuh calon anggota Komisi Yudisial (KY) di Komisi III DPR RI.

Ke-7 calon Anggota KY itu diketahui telah disetujui oleh delapan fraksi dalam rapat pleno persetujuan hari ini di Ruang Rapat Komisi III DPR RI dan hasilnya segera dibawa ke rapat paripurna.

Menurut Uchok, salah satu dari tujuh calon Anggota KY adalah Anita Kadir. Satu-satunya calon perempuan yang mengikuti proses seleksi. Dimana dari informasi yang didapatkan CBA, Anita Kadir merupakan adik dari Wakil Ketua DPR RI nonaktif Adies Kadir.

“Lolosnya calon Anggota Anita Kadir ini sangat menarik, karena yang bersangkutan merupakan adik dari Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir,” tegas Uchok dalam keterangannya, Rabu (19/11/2025).

Tanpa bermaksud menduga-duga adanya potensi kolusi dalam proses uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI, namun Uchok berharap nantinya Anggota KY terpilih benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas hakim.

Selain sebagai pengawas hakim, KY disebutkan Uchok Sky juga mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta memiliki wewenang lain untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Dengan kata lain, lanjut Uchok, Komisi Yudisial mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga integritas hakim.

“Jangan sampai nanti misalnya ada hakim yang diduga melanggar etik dalam memutus suatu perkara, namun karena perkara yang diputus berkaitan dengan kepentingan tertentu, KY jadi melempem,” ucap Uchok.

Sekedar diketahui, ke-7 calon Anggota KY yang mengikuti fit and proper test dan telah disetujui selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna. Ke-7 calon Anggota KY itu adalah F. Willem Saija, Setyawan Hartono, Anita Kadir, Desmihardi, Andi Muhammad Asrun, Abdul Chair Ramadhan, Abhan.

Tujuh calon Anggota KY ini sebelumnya diajukan Presiden RI Prabowo Subianto ke DPR melalui surat bernomor R-65/Pres/10/2025 tertanggal 22 Oktober 2025. Surat tersebut menandai dimulainya proses pengisian keanggotaan KY periode 2025–2030.

“Bersama ini kami sampaikan tujuh orang calon anggota Komisi Yudisial hasil pemilihan oleh Panitia Seleksi,” tulis Presiden dalam surat yang ditujukan kepada Ketua DPR RI.