MoneyTalk, Jakarta – Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, melontarkan kritik keras terhadap penunjukan politisi Partai Golkar Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, fenomena pengisian jabatan strategis negara oleh politisi semakin mengkhawatirkan dan berpotensi merusak independensi lembaga negara.
“Semua jabatan diambil oleh politisi. Lama-lama marbot masjid pun diambil oleh politisi,” ujar Said Didu dalam pernyataannya yang beredar luas di media sosial, Selasa (27/1/2026).
Said Didu mengaku heran dengan penunjukan Adies Kadir, mengingat rekam jejak politik yang bersangkutan di masa lalu. Ia mengingat kembali peran Adies Kadir saat menjadi anggota DPR yang menurutnya sempat “pasang badan” membela Setya Novanto dalam kasus mega skandal Papa Minta Saham.
“Saya masih ingat bagaimana yang bersangkutan membela Setya Novanto saat kasus Papa Minta Saham. Kok bisa sekarang jadi Hakim MK?” kata Said Didu dengan nada mempertanyakan.
Menurut Said Didu, Mahkamah Konstitusi seharusnya diisi oleh figur-figur negarawan yang memiliki rekam jejak kuat dalam menjaga konstitusi, bukan oleh politisi aktif atau mantan politisi yang sarat kepentingan kekuasaan.
Ia menilai, dominasi politisi dalam jabatan-jabatan strategis, termasuk di lembaga yudikatif, akan memperkuat persepsi publik bahwa hukum dan konstitusi semakin jauh dari prinsip keadilan dan independensi.
“Kalau semua diisi politisi, lalu di mana lagi ruang bagi profesional, akademisi, dan negarawan yang benar-benar independen?” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Adies Kadir maupun dari pihak Mahkamah Konstitusi terkait kritik yang disampaikan Said Didu tersebut.
