6 November 2026

ALFI

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, menyampaikan pernyataan yang menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi sektor logistik di Indonesia Pada tanggal 27 Oktober 2024, dalam tayangan VoidoTid. Dalam diskusi tersebut, ia mengungkapkan beberapa masalah yang dihadapi oleh industri logistik, termasuk ketidakpastian regulasi, tantangan persaingan dengan pemain internasional, dan dampak geopolitik terhadap biaya logistik.

Ketidakpastian Regulasi dan Dampaknya

Salah satu isu utama yang disoroti oleh Akbar adalah ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan regulasi, khususnya terkait Permendag No. 36 Tahun 2023 yang telah mengalami beberapa kali revisi. Menurutnya, kebijakan ini menciptakan ketidakharmonisan antara berbagai kementerian, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan. Ia menekankan bahwa masalah seharusnya diselesaikan di tingkat teknis lapangan tanpa perlu adanya intervensi seremonial di pelabuhan.

Akbar menyatakan, “Dampak dari ditahannya 27.000 kontainer kurang lebih sudah sangat merugikan, baik dari segi biaya ekonomi maupun reputasi Indonesia di mata investor.”

Akbar juga mencatat bahwa ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada operasional, tetapi juga dapat membuat investor ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah dapat lebih responsif dan cepat dalam mengambil keputusan yang mendukung kelancaran operasional logistik.

Tantangan Persaingan dengan Pemain Internasional

Dalam diskusi, Akbar menjelaskan bahwa ALFI menaungi sekitar 4.000 perusahaan, sebagian besar adalah usaha kecil dan menengah (UKM). Meskipun demikian, mereka menghadapi tantangan dari pemain internasional yang lebih mampu bersaing, terutama dalam hal akses permodalan.

“Bank-bank di luar negeri menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan bank-bank di dalam negeri,” ujarnya.

Hal ini menjadikan perusahaan lokal kesulitan untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk bersaing. Akbar menegaskan perlunya kemitraan dengan pemain global untuk meningkatkan daya saing industri logistik Indonesia. Ia juga menyoroti pentingnya akses keuangan yang lebih baik untuk UKM agar mereka dapat “naik kelas” dan berkompetisi lebih efektif di pasar global.

Dampak Perkembangan E-Commerce

Mengenai perkembangan e-commerce, Akbar mengakui bahwa ini memberikan dampak signifikan pada sektor logistik. Meskipun sebagian besar anggota ALFI berfokus pada pengiriman bal cargo dan proyek ekspor-impor, perkembangan e-commerce menciptakan permintaan untuk layanan pengiriman cepat. Ia menggarisbawahi bahwa hal ini terutama didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar dari luar negeri, seperti yang berasal dari China.

Akbar juga menjelaskan bahwa meskipun pasar e-commerce sangat besar, tidak semua kebutuhan tersebut dilayani oleh anggota ALFI. Namun, proses clearance dan pergudangan tetap menjadi bagian integral dari operasi logistik mereka.

Tantangan Geopolitik dan Biaya Logistik

Diskusi juga menyinggung dampak geopolitik, terutama terkait konflik di Ukraina dan Timur Tengah. Akbar menyoroti bahwa kondisi ini menciptakan ketidakpastian dalam jalur perdagangan internasional, yang pada gilirannya berdampak pada biaya logistik.

“Industri logistik sekarang ini adalah bisnis yang high risk low income,” ujarnya.

Ia menambahkan, ketidakpastian ini membuat biaya pengiriman meningkat, akibatnya membebani konsumen dan perusahaan. Akbar berharap, pemerintah di bawah kepemimpinan yang akan datang dapat memberikan kepastian hukum dan menyederhanakan birokrasi untuk mendukung pertumbuhan sektor logistik. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah agar tidak ada ketidaksesuaian dalam implementasi kebijakan.

“Harapan kami adalah kepastian hukum, pengurangan birokrasi, dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah,” katanya.

Dengan langkah-langkah ini, Akbar yakin bahwa sektor logistik Indonesia dapat tumbuh lebih kompetitif dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Pernyataan Akbar Djohan memberikan gambaran jelas tentang tantangan yang dihadapi oleh sektor logistik di Indonesia. Dengan perubahan regulasi yang cepat, tantangan dari pemain internasional, dan dampak geopolitik yang terus berlanjut, penting bagi pemerintah untuk merespons dengan kebijakan yang mendukung dan memberikan kepastian bagi para pelaku industri. Hal ini tidak hanya akan mendukung pertumbuhan sektor logistik, tetapi juga meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam sektor logistik. Salah satu adalah tingginya biaya logistik yang menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, menyoroti fenomena ini dan menyampaikan pentingnya pembentukan Badan Logistik Nasional (BLN) untuk mengurangi hambatan dan menekan biaya yang melonjak.

Dalam pernyataannya di Voi.id pada Minggu (27/10), Akbar menyebut, tanpa adanya perbaikan sistemik, logistik akan terus menjadi “kambing hitam” dalam berbagai masalah ekonomi nasional. Seperti inflasi tinggi, kelangkaan bahan baku pokok, hingga hambatan importasi produk.

Biaya Logistik yang Membebani Perekonomian Nasional

Biaya logistik di Indonesia mencapai 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB) menurut data Bank Dunia, jauh di atas rata-rata negara maju yang hanya berada di bawah 10%. Data dari Bappenas mengungkapkan bahwa angka tersebut masih berada di sekitar 14%, yang tetap menjadi beban besar bagi ekonomi nasional. Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Tiongkok berhasil menurunkan biaya logistik menjadi 8% dan bahkan menargetkan penurunan hingga 5%. Dengan angka ini, Tiongkok mampu menarik investasi besar-besaran karena biaya logistik yang lebih kompetitif. Indonesia, di sisi lain, harus bekerja keras untuk mengurangi persentase tersebut agar menjadi lebih bersaing di mata investor global.

Perlunya Pembentukan Badan Logistik Nasional

Untuk mengatasi tantangan ini, ALFI mengusulkan pembentukan Badan Logistik Nasional (BLN) yang bertujuan menjadi “dirijen” dalam mengharmonisasi regulasi lintas kementerian dan lembaga. Menurut Akbar, kehadiran BLN diperlukan agar pengelolaan logistik di Indonesia dapat lebih terkoordinasi, efisien, dan produktif, sehingga biaya logistik dapat ditekan.

Sejauh ini, urusan logistik di Indonesia dianggap berjalan “autopilot” dengan sedikitnya 16 kementerian dan lembaga yang memiliki wewenang di berbagai aspek logistik, seperti transportasi, pelabuhan, ekspor-impor, perpajakan, dan pengawasan. Kondisi ini membuat regulasi sering kali tumpang tindih dan kurang terarah, yang pada akhirnya meningkatkan biaya logistik secara keseluruhan.

Logistik sebagai Penggerak Ekonomi

Akbar menekankan bahwa logistik adalah salah satu pilar utama dalam ekosistem ekonomi nasional, di mana sistem logistik yang tidak efisien berdampak langsung pada kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP) produk. Dengan BLN sebagai badan yang mampu mengatur berbagai regulasi, diharapkan sektor logistik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%, sesuai target Presiden Terpilih Prabowo. Selain itu, dengan harmonisasi regulasi yang baik, BLN juga diharapkan dapat memberikan proteksi yang lebih kuat terhadap industri lokal melalui mekanisme seperti safeguard dan kebijakan anti-dumping, sehingga produk lokal dapat lebih kompetitif.

Efek Logistik Terhadap Daya Saing Indonesia di Pasar Global

Tingginya biaya logistik juga menjadi salah satu faktor yang membuat produk Indonesia kurang kompetitif di pasar internasional. Negara-negara lain, seperti Singapura dan Tiongkok, memiliki biaya logistik yang jauh lebih rendah, sehingga mampu menekan harga jual dan menarik lebih banyak investasi asing. Dengan biaya logistik yang mencapai 23%, perusahaan di Indonesia harus mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan, yang pada akhirnya meningkatkan harga jual produk dan mengurangi daya saing di pasar internasional.

ALFI menekankan bahwa kehadiran BLN akan sangat penting untuk memperbaiki ekosistem logistik di Indonesia. Dengan mengurangi biaya logistik, daya saing produk lokal akan meningkat, mengundang investasi, serta memperkuat sektor ekonomi nasional secara keseluruhan. BLN diharapkan mampu menghadirkan solusi jangka panjang untuk mengatasi berbagai hambatan yang selama ini membuat logistik menjadi sektor yang kurang optimal dan terus menjadi beban dalam perekonomian. Akbar Djohan menyampaikan optimisme bahwa dengan adanya lembaga ini, Indonesia akan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta menjadi salah satu pusat logistik terkemuka di kawasan Asia Pasifik.(c@kra)