9 November 2026

Ali Khamenei

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat Timur Tengah, Dina Sulaiman, membantah narasi yang menyebut Iran “kecolongan” dalam serangan yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Dalam keterangannya, Dina menilai penyederhanaan tersebut mengabaikan kompleksitas perang modern dan realitas pertahanan udara yang tidak pernah 100 persen kedap.

Ia mengisahkan, pertanyaan soal “kelengahan” Iran muncul saat dirinya menjadi narasumber di sebuah program televisi. Narasi yang berkembang menyebut bahwa seorang pemimpin dengan level setinggi itu seharusnya memiliki sistem pengamanan berlapis yang mustahil ditembus. Namun menurut Dina, asumsi tersebut tidak mempertimbangkan karakter kepemimpinan di Iran maupun dinamika geopolitik kawasan.

Dina merujuk pada pernyataan Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, yang menyebut bahwa Khamenei tidak ingin bersembunyi. Sang Rahbar, kata Dina, memilih tetap berada di tengah masyarakat. Bahkan disebutkan, ia hanya bersedia masuk bunker apabila seluruh warga Iran juga memiliki akses perlindungan yang sama.

“Dalam banyak kesempatan, beliau juga menunjukkan kesiapan menghadapi risiko tertinggi. Ada kesadaran ideologis dan politik yang kuat di sana,” ujar Dina, Senin (2/3/2026).

Ia menggambarkan bahwa di kalangan elite Iran, konsep kesyahidan bukan retorika kosong, melainkan dipadukan dengan kesadaran geopolitik dan dorongan membangun kemandirian teknologi, termasuk di bidang pertahanan.

Menanggapi pertanyaan mengapa langit Teheran tidak sepenuhnya terlindungi, Dina menjelaskan bahwa dalam perang modern, tidak ada sistem pertahanan udara yang sempurna. Ia mencontohkan sejumlah kasus global. Amerika Serikat gagal mencegah serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center. Israel dengan sistem Iron Dome-nya tetap mengalami kebocoran roket. Arab Saudi pun tidak mampu sepenuhnya mencegat serangan drone terhadap fasilitas Saudi Aramco pada 2019.

“Kegagalan intersepsi bisa terjadi karena serangan multi-vektor, faktor kejutan, infiltrasi intelijen, atau celah teknis. Menyimpulkan bahwa satu insiden berarti negara itu lemah adalah bentuk generalisasi tergesa-gesa,” tegasnya.

Ia juga menolak anggapan bahwa keberhasilan serangan tersebut otomatis menunjukkan kebocoran intelijen atau rapuhnya soliditas internal Iran. Menurut Dina, praktik infiltrasi adalah realitas dalam hubungan antarnegara. Badan intelijen besar seperti CIA, Mossad, hingga dinas intelijen Rusia dan China beroperasi lintas batas. “Semua negara mengalami hal serupa. Itu bukan indikator tunggal kelemahan rezim,” ujarnya.

Terkait teknis serangan, Dina menyebut masih ada ketidakpastian apakah serangan dilakukan melalui jet tempur yang memasuki wilayah udara Iran atau melalui rudal jarak dekat yang ditembakkan dari luar perbatasan. Jika rudal diluncurkan dari titik yang relatif dekat, seperti wilayah sekitar Iran yang memiliki pangkalan militer asing, waktu reaksi sistem pertahanan menjadi sangat sempit.

Ia menjelaskan bahwa misil yang ditembakkan dari jarak dekat akan memasuki fase aktif dalam waktu singkat, sehingga peluang intersepsi jauh lebih kecil. Sebaliknya, rudal yang meluncur dari jarak lebih jauh cenderung lebih mudah dideteksi dan dicegat sebelum memasuki fase terminal.

Dalam konteks tersebut, Dina menilai Iran tetap menunjukkan kapasitas respons yang cepat. Ia menyebut, serangan balasan dilancarkan hanya beberapa jam setelah insiden terjadi. “Artinya, struktur komando dan kemampuan militer masih berjalan,” katanya.

Lebih jauh, Dina menekankan bahwa fokus seharusnya tidak diarahkan pada menyalahkan pihak yang diserang. Ia mengingatkan bahwa agresi terhadap negara berdaulat bertentangan dengan prinsip hukum internasional, termasuk ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang larangan penggunaan kekuatan dan hak membela diri.

Pandangan serupa, menurutnya, juga relevan dalam melihat konflik Palestina. Ia menilai perdebatan internal di pihak yang diduduki tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan akar persoalan. “Yang harus dilihat adalah tindakan agresi dan pendudukan. Jangan sampai perhatian publik justru bergeser menjadi menyalahkan korban,” ujarnya.

Bagi Dina, kematian seorang pemimpin atau komandan militer dalam situasi perang adalah risiko yang selalu ada. Namun yang lebih penting adalah bagaimana sebuah negara merespons, mempertahankan martabat, dan menjaga kedaulatannya di tengah tekanan eksternal.

“Dalam konflik sebesar ini, narasi yang adil dan proporsional sangat dibutuhkan. Jangan terjebak pada simplifikasi yang menyesatkan,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta -Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta merilis siaran pers resmi bertanggal 1 Maret 2026 yang berisi kecaman keras terhadap Amerika Serikat dan Israel atas serangan yang diklaim menyasar wilayah sipil di Iran pada Sabtu pagi, 28 Februari 2026.

Dalam pernyataan tersebut, Kedutaan Besar Iran menyebut Amerika Serikat dan “rezim Zionis Israel” telah melancarkan agresi militer yang menargetkan sekolah, rumah warga, dan fasilitas sipil lainnya, bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Iran menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara.

Siaran pers itu juga menyebut bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, gugur dalam serangan tersebut di kantor beliau. Informasi ini disampaikan sebagai bagian dari kecaman resmi atas serangan yang disebut sebagai “biadab” dan melanggar hukum internasional.

Kedutaan Iran menyatakan bahwa pada jam-jam awal serangan, sejumlah sekolah menjadi sasaran rudal. Disebutkan bahwa sebuah sekolah dasar di Kabupaten Minab hancur total dan hampir 200 siswi meninggal dunia. Pernyataan tersebut menggambarkan serangan sebagai tindakan yang menyasar warga sipil, termasuk anak-anak yang tengah menjalankan ibadah puasa.

Dalam siaran persnya, Iran juga menyinggung panjang sejarah hubungan tegang dengan Amerika Serikat, termasuk peristiwa kudeta 19 Agustus 1953 terhadap Perdana Menteri Iran saat itu, Mohammad Mossadegh.

Iran turut mengungkit berbagai peristiwa lain, seperti dukungan Amerika Serikat terhadap Saddam Hussein dalam perang Iran-Irak (1980–1988), insiden penembakan pesawat penumpang Iran oleh kapal perang AS USS Vincennes pada 1988, serta peningkatan sanksi ekonomi sejak 2010.

Selain itu, Iran juga menyoroti pembunuhan Komandan Garda Revolusi Iran, Qasem Soleimani, pada Januari 2020 di Baghdad atas perintah Presiden AS saat itu.

Dalam pernyataan tersebut, Iran menyebutkan berbagai serangan yang diklaim terjadi pada 2024 hingga 2026, termasuk tuduhan dukungan Amerika Serikat terhadap serangan Israel terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran.

Di bagian akhir siaran pers, Kedutaan Besar Iran di Jakarta menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah dan rakyat Indonesia. Iran juga menyambut kesiapan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan mediasi dalam konflik tersebut.

Kedutaan menegaskan pentingnya sikap tegas pejabat Indonesia dalam mengutuk agresi yang disebut melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hukum internasional, hak asasi manusia, serta hukum humaniter internasional.