Aliansi Relawan Prabowo Gibran (Kornas ARPG) Archives -

Hakim PN Labuan Bajo, Ida Ayu Widyarini Selalu Gunakan VIP Room Bandara, Disorot Lebih Sakti dari Hakim Agung? IMG-20250815-WA0123

Hakim PN Labuan Bajo, Ida Ayu Widyarini Selalu Gunakan VIP Room Bandara, Disorot Lebih Sakti dari Hakim Agung?

Hedi Batubara 15 Agustus 2025

MoneyTalk,Labuan Bajo – Integritas hakim kembali menjadi sorotan publik. Kali ini terkait aktivitas sejumlah hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Labuan Bajo, yang masih terlihat menggunakan VIP Room Bandara Internasional Komodo, meski Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Prof. Sunarto, telah mengeluarkan perintah tegas untuk menghindari fasilitas mewah.

Ketua MA, dalam Refleksi Akhir Tahun 2024 di Gedung MA, Jakarta (27/12/2024), menegaskan bahwa kesederhanaan merupakan bagian tak terpisahkan dari integritas hakim.

“Masalah kesederhanaan memang harus dimulai dari pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan badan peradilan, dan itu sudah jadi SOP kita,” ujarnya.

Ia bahkan memberi instruksi jelas, “Tidak ada traktiran, tidak dibukakan VIP room di bandara, tidak ada.”

Namun, pantauan warga baru-baru ini menunjukkan, perintah itu seakan tak berlaku di Labuan Bajo. Beberapa hakim PN Labuan Bajo bersama stafnya diduga masih menggunakan fasilitas VIP Room di Bandara Komodo.

Kepada media, seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan temuan yang lebih spesifik. Dari pantauannya di Bandara Komodo Labuan Bajo belum lama ini, Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Ida Ayu Widyarini, masih mengunakan fasilitas ruangan VIP Bandara.

“Hakim ini mempergunakan jabatannya sebagai Ketua PN Labuan Bajo. Ini jelas bertentangan dengan seruan Ketua Mahkamah Agung yang menyatakan untuk tidak memberikan dan menyiapkan fasilitas VIP di bandara, bagi penyambutan Hakim Agung maupun hakim-hakim di bawah naungan MA,” kata salah seorang narasumber dalam keterangannya, Kamis (14/8/2025) di Labuan Bajo.

Menurutnya, perilaku hakim ini akan dilaporkan ke Badan Pengawasan MA, agar Ketua PN Labuan Bajo ditindak tegas. Sebab, Ketua PN Labuan Bajo ini tetap mempergunakan jabatannya, untuk mempersiapkan fasilitas VIP bagi hakim-hakim di bawah naungan MA.

Sementara itu, Syafrudin Budiman, atau akrab disapa Gus Din, Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (Kornas ARPG), mengingatkan kembali sumpah jabatan hakim yang diucapkan saat pelantikan.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya.”

Menurutnya, sumpah ini bukan formalitas, melainkan komitmen moral dan profesional yang wajib dijunjung tinggi.

“Jika sumpah ini dilanggar, konsekuensinya bisa berat, mulai dari sanksi disiplin hingga pemberhentian,” terang Gus Din.

Integritas Hakim: Pilar Kepercayaan Publik

Gus Din menegaskan, integritas hakim mencakup lima pilar utama:

Kejujuran – bebas dari suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan.

Keadilan – memutus perkara tanpa memihak.

Independensi – bebas dari tekanan atau pengaruh luar.

Profesionalisme – berpengetahuan, cakap, dan patuh pada standar profesi.

Akuntabilitas – bertanggung jawab atas setiap putusan.

“Jika integritas terganggu, kepercayaan publik akan runtuh. Hakim bukan hanya harus adil, tapi juga terlihat adil di mata masyarakat,” ucapnya.

Gus Din juga menilai menilai bahwa hakim di PN Labuan Bajo lebih sakti dari hakim Agung.

“Hakim PN Labuan Bajo lebih sakti dari Hakim Agung? Luar biasa! Apakah VIP Room Bandara Komodo itu milik Ketua PN Labuan Bajo? Melawan perintah langsung Ketua MA, tetap saja masuk VIP Room. Sepertinya VIP Airport Komodo memang spesial untuk mereka.”

Hingga berita ini di publish, media ini belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak otoritas bandara international Komodo terkait aktifitas para hakim di room VIP tersebut.

Partai UKM Indonesia Sesalkan Fraksi-Fraksi DPR RI Tolak Putusan MK, Soal Pemisahan Pemilu IMG-20250709-WA0091

Partai UKM Indonesia Sesalkan Fraksi-Fraksi DPR RI Tolak Putusan MK, Soal Pemisahan Pemilu

Hedi Batubara 9 Juli 2025

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Partai UKM Indonesia Syafrudin Budiman, SIP menyatakan mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Dimana diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Diketahui Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Kamis, 26 Juni 2025, Mahkamah memutuskan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional, harus dilakukan terpisah dengan penyelenggaraan pemilu tingkat daerah atau kota (pemilu lokal).

Kata Syafrudin Budiman, MK telah memutuskan pemilu lokal diselenggarakan paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Sehingga, putusan itu, pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai “Pemilu 5 kotak” tidak lagi berlaku untuk Pemilu 2029.

“Kami Partai UKM Indonesia mendukung Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah/lokal. Keputusan itu bersifat final dan mengikat yang harus diikuti semua pihak, baik pemerintah dan DPR RI,” kata Gus Din sapaan akrab Ketua Umum Partai UKM Indonesia dalam rilisnya, Rabu (9/7/2025) di Jakarta.

Menurut Kordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (Kornas ARPG), ketentuan keserentakan tersebut, untuk mewujudkan pemilu berkualitas, serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih. Terutama dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.

“Kalau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD dimasukkan dalam satu paket pemilu nasional sudah benar. Sementara pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, DPR Propinsi dan DPRD masuk satu paket pemilu daerah/lokal sudah tepat. Tinggal bagaimana pemerintah dan DPR RI bisa mengatur teknis jadwal penyelenggaraannya dengan benar,” terang Gus Din.

Dirinya menjelaskan, keputusan MK tersebut bukan sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat agar melahirkan pemilu berkualitas.

Gus Din menilai pemisahan pemilu yang menyebabkan pelaksanaan melewati batas waktu lima tahun, tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. yang menyatakan bahwa pemilu harus digelar setiap lima tahun secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Makna luber dan dilaksanakan lima tahun sekali, sudah sesuai pelaksanaan kejadian pemilu. Sebab tetap dilaksanakan serentak dan teragenda lima tahun sekali, hanya saja waktunya pelaksanaannya yang berbeda. Jadi tidak bertentangan dengan UUD 1945,” katanya.

Apalagi kata Gus Din, pemisahan pemilu yang tidak melewati masa 5 tahun dan hanya disesuaikan jadwalnya saja. Sehingga putusan ini tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan putusan MK bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.

“Dahulu DPR RI pernah merubah UU Pilkada tentang pemilihan kepala daerah Gubernur dan Bupati/Walikota. Sehingga ada penyesuaian secara serentak dan hari ini pemilu nasional dan pemilu daerah/loka bisa disesuaikan jadwal agendanya,” ujarnya.

Kata Pengurus Pusat Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin Indonesia) ini, MK tidak melampaui kewenangan yuridisnya, karena perkara yang diajukan juga tidak masuk dalam wilayah open legal policy yang diajukan Purludem. Untuk itu pemerintah dan DPR RI tinggal membuat revisi UU pemilu dan UU pilkada yang menyesuaikan dengan Putusan MK.

“Mengacu sesuai Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, memang secara tegas menyatakan MK tidak boleh membatalkan norma hukum yang merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka. Akan tetapi Putusan MK soal pemisahan pemilu tidak masuk dalam ruang open legal policy, karena teknis aturannya diserahkan ke pemerintah dan DPR RI,” tukas Gus Din.

Gus Din juga menambahkan bahwa, MK tidak mengingkari prinsip judicial restraint dan tidak terjebak dalam positive legislator. Dimana MK sebagai pengambil keputusan tertinggi tidak ikut menciptakan norma hukum baru.

“Saya tegaskan bahwa, norma hukum baru tetap tergantung pemerintah dan DPR RI sebagai pembuat UU. Oleh karena itu pengambil kebijakan bisa menjalankan putusan MK dan membuat aturan UU pemilu yang disesuaikan,” ucapnya.

Menurut Gus Din, dalil-dalil empiris yang diajukan pemohon, seperti melemahnya kualitas kedaulatan rakyat dan pelembagaan partai politik adalah isu konstitusionalitas norma. Yang mana soal implementasi kebijakan tetap berada dalam ranah pemerintah dan DPR RI sebagai wakil negara.

“Dalil pemohon telah menunjukkan kerugian konstitusional secara jelas. Sehingga ketika pemilu dipisah akan bisa memperbaiki keadaan. Jelas ini juga sangat positif pada perkembangan demokrasi Indonesia di masa mendatang,” ungkapnya.

Gus Din juga menyesalkan, banyak Fraksi-Fraksi DPR RI menyatakan menolak Putusan MK ini. Seharusnya, DPR RI bersama Pemerintah fokus bagaimana melakukan revisi UU Pemilu dan Pilkada menjadi satu paket pemilihan umum yang terbuka dan berkualitas.

“Pemisahan pemilu nasional dan daerah/lokal harus segera dibuat aturan oleh DPR RI bersama Pemerintah. Putusan MK ini sudah bersifat final dan mengikat yang harus diikuti semua pihak,” pungkas Gus Din.

Aliansi Relawan Prabowo Gibran Aksi Demonstrasi di Bawas MA, Desak 3 Hakim PT Kupang Diperiksa dan Dicopot karena Tidak Adil IMG-20250201-WA0041

Aliansi Relawan Prabowo Gibran Aksi Demonstrasi di Bawas MA, Desak 3 Hakim PT Kupang Diperiksa dan Dicopot karena Tidak Adil

Hedi Batubara 1 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Sejumlah puluhan massa dari Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) menggelar demonstrasi di kantor Badan Pengawas Mahkamah Agung RI (Bawas MA RI) di Jl. Ahmad Yani Kav. 48 Jakarta Pusat, Jumat pagi (31/1/2025). Aksi ini menuntut tiga (3) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Kupang dicopot dan diganti, karena Tidak Adil di Sengketa Tanah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Aksi ini juga sebagai pengaduan 3 Majelis Hakim PT Kupang yang tidak bersikap adil dan berat sebelah/tidak berimbang. Terkait kasus perdata Sengketa Tanah 11 hektar milik ahli waris almarhum pendiri masjid agung dan guru agama yang didolimi mafia tanah.

“3 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang harus dicopot atau diganti, karena sudah tidak bersikap adil dan berat sebelah/tidak berimbang dalam proses banding. Dimana seharusnya sidang tambahan untuk dijadwal ulang, agar bisa memanggil Saksi-Saksi Ahli dari tergugat dan penggugat,” kata Andi Ulfa Umar, AMD dalam orasinya.

Kata perempuan yang biasa disapa Ulfa Bone ini, ARPG yang terdepan membela hak tanah rakyat dari mafia tanah. Untuk itu ARPG juga telah mengirim surat pengaduan, dengan Surat Nomor : 001/A-1/Kornas-ARPG/I/2025 Jakarta, Jumat 31 Januari 2025, agar 3 Majelis Hakim tersebut diperiksa.

“Bawas MA dan Komisi Yudisial berhak memeriksa laporan dari pihak penggugat atau masyarakat, atas temuan praktek-praktek peradilan yang tidak transparan dan tidak profesional. Kami ARPG mendesak Bawas MA segera mengawasi proses persidangan yang tidak berimbang tersebut,” kata Ulfa Bone seorang artis dan Influencer ini.

Sebelumnya menurut Ulfa Bone, sudah ada pengaduan dan laporan 3 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Kupang ke Bawas MA RI dan Komisi Yudisial, serta Presiden, Kejagung dan KPK, Selasa (21/1/2025) oleh Muhamad Rudini pemohon gugatan sengketa tersebut. Dimana dinilai bertindak tidak adil dan menguntungkan pihak tergugat.

“Untuk itu kami ARPG sebagai unsur pendamping masyarakat menuntut 3 Majelis Hakim PT Kupang untuk bersikap profesional dan tidak berat sebelah/bersikap berimbang. Apalagi diduga ada Pelanggaran Kode Etik Hakim PT Kupang NTT atas Putusan Pengadilan (PN) Labuan.Bajo nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj pada 23 Oktober 2024, yang sudah putus dan selesai di pemeriksaan tingkat pertama,” tandasnya.

Bagaimanapun kata Ulfa Bone, 3 Majelis Hakim yang memerintahkan PN Labuan Bajo sidang ulang terhadap putusan yang sudah selesai dan keluar putusan, adalah kesalahan besar. ARPG juga menilai 3 Majelis Hakim PT Kupang sudah cacat moral dan bertindak di luar nalar hukum.

“Majelis Hakim PT Kupang juga disebut cacat moral dengan mengabaikan hak-hak kemanusiaan atas tanah yang diserobot oleh Niko Naput dan Kadiman Santosa pemilik St Regist Hotel. Selain itu PT Kupang dinilai bertindak di luar nalar hukum melakukan sidang ulang,” sesalnya.

3 Majelis Hakim PT Kupang ini dalam mengambil keputusan sela sidang ulang PN Labuhan Bajo ini, telah menabrak aturan dan bermain api dengan kewenangannya yang menguntungkan pihak tergugat. Padahal, sudah terbukti di pengadilan tingkat pertama diputuskan tanah 11 hektar di Kerangan, Labuhan Bajo ada peralihan hak tanah tidak sesuai prosedur.

Dalam.sidang tingkat pertama sudah terbukti bahwa ada peralihan hak atas tanah yang tidak sesuai prosedur hukum. Diputuskan tanah tersebut adalah milik ahli waris almarhum Ibrahim Hanta dan bukan milik Niko Naput dkk.

“Saya minta hakim jangan menabrak aturan dan bermain api, nanti terbakar. Kami berharap 3 Majelis Hakim PT Kupang tidak masuk angin yang mana kewenangannya menguntungkan pihak tergugat. Seharusnya 3 Majelis Hakim PT Kupang memeriksa materi permohonan banding dan bantahan/eksepsi terbanding. Bukan malah memerintahkan sidang ulang untuk mendengarkan 2 saksi ahli pembanding dan sementara saksi ahli terbanding tidak diundang,” jelas Ulfa Bone panjang lebar.

Sementara Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (Kornas ARPG) Syafrudin Budiman yang ikut orasi, mengajukan 3 tuntutan dalam aduan dan laporan 3 Majelis Hakim PT Kupang Bawas MA RI. Diantaranya sebagaimana dibawah ini:

1. Sidang Tambahan di PN Labuan Bajo Harus Dijadwal Ulang, Supaya Hadirkan Saksi Ahli Dari Penggugat, Jika Tidak Adil Kami Meminta Hakim Tersebut Dicopot atau Diganti

2. Harus Ada Azas Keadilan, Penggugat dan Tergugat Punya Hak Yang Sama

3. Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Kupang Harus Profesional dan Berimbang, Antara Tergugat dan Penggugat

“Aksi demonstrasi dengan mengirim surat aduan dan laporan ini dibuat sebagai dukungan kepada korban Mafia Tanah di Labuan Bajo. Atas segala perhatian dan atensinya. Kami akan terus mengawal kasus sengketa tanah 11 hektar ini di PT Kupang dan upaya hukum lainnya,” ucap Gus Din sapaan akrabnya

Kata dia, sebelumnya, Muhamad Rudini telah melaporkan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Majelis Hakim PT Kupang. Diantaranya, Hakim Ketua Majelis TJONDRO WIWOHO, SH, MH dan Hakim Anggota I KETUT TIRTA, SH, MH dan LUCIUS SUNARNO, SH, MH. Terkait perkara tingkat pertama yang telah dinyatakan putus dan selesai di PN Labuan Bajo.

Perkara yang dimaksud adalah Perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj di PN Labuan Bajo dan tertuang dalam putusan PN Labuan Bajo tertanggal 23 Oktober 2024, yang mana status putusan telah selesai dan diputus secara lengkap.

“Masalahnya hanya saksi ahli tergugat yang didatangkan ke persidangan dan penggugat tidak diberi kesempatan 3 Majelis Hakim PT Kupang. Sudah saatnya Bawas MA RI turun tangan dan memerintahkan para hakim berbuat adil dan berimbang,” pungkas Gus Din.

Aliansi Relawan Prabowo Gibran (Kornas ARPG)

Hakim PN Labuan Bajo, Ida Ayu Widyarini Selalu Gunakan VIP Room Bandara, Disorot Lebih Sakti dari Hakim Agung?

Partai UKM Indonesia Sesalkan Fraksi-Fraksi DPR RI Tolak Putusan MK, Soal Pemisahan Pemilu

Aliansi Relawan Prabowo Gibran Aksi Demonstrasi di Bawas MA, Desak 3 Hakim PT Kupang Diperiksa dan Dicopot karena Tidak Adil

Baca Juga Berita Ini

Tak Lagi Jabat Wapres, FORMASI Desak KPK Periksa Gibran Tak Perlu Takut Tetapkan Tersangka

Pasukan Gibran Indonesia Serukan Lawan Prabowo

Tersandung Dugaan Penipuan Ijazah, Buni Yani Sentil Prabowo: Jangan Sebut Gibran Ksatria dan Negarawan

Prabowo Jadi Sorotan Dunia, The New York Times: Udara Buruk, Ekonomi Buruk, Suasana Hati Buruk