31 Oktober 2026

Amien Rais

MoneyTalk,Sleman – Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, memberikan respons tegas terhadap pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang melabeli pernyataannya sebagai fitnah. Polemik ini bermula dari unggahan video Amien Rais yang menyoroti kedekatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Ditemui usai acara Musyawarah Nasional (Munas) Partai Ummat di Sleman, Sabtu (2/5/2026) malam, Amien menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, perbedaan pendapat bahkan dengan penguasa sekalipun adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi selama berkaitan dengan maslahat bangsa.

”Demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengeluarkan pendapat tidak dibatasi atau diberangus,” ujar Amien.

Terkait langkah hukum yang mungkin diambil pemerintah, Amien menyatakan kesiapannya untuk menghadapi proses di pengadilan. Ia bahkan menantang agar dilakukan pembuktian secara terbuka dan medis jika perkara ini berlanjut.

Amien juga mengkritisi wewenang Kementerian Komdigi dalam persoalan ini. Mengacu pada pendapat ahli hukum, ia menilai pihak yang memiliki legal standing untuk melapor seharusnya adalah individu yang bersangkutan, yakni Teddy Indra Wijaya, bukan kementerian.

Sebelumnya, Menkomdigi Meutya Hafid mengklarifikasi melalui akun resmi Instagram @kemkomdigi bahwa konten yang diunggah Amien Rais merupakan bentuk pembunuhan karakter dan serangan personal terhadap Kepala Negara, Narasi yang dibangun dinilai tidak memiliki dasar fakta dan Konten tersebut dianggap mengandung provokasi yang dapat menciptakan kegaduhan publik serta Pernyataan tersebut dinilai berisiko memecah belah bangsa.

Pemerintah menegaskan akan mengambil langkah sesuai UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2). Meutya memperingatkan bahwa pihak yang memproduksi maupun mendistribusikan konten tersebut secara sadar dapat dijerat sanksi hukum.

Sebagai informasi, video orisinal berjudul “JAUHKAN ISTANA DARI SKANDAL MORAL” yang diunggah di kanal YouTube Amien Rais terpantau sudah tidak tersedia sejak Sabtu siang, menyusul klasifikasi hoaks yang dikeluarkan oleh pihak kementerian.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan kontroversial yang sebelumnya disampaikan oleh Amien Rais terkait dugaan perilaku menyimpang di lingkungan Istana kembali menuai respons. Kali ini, sorotan datang dari aktivis politik Yusuf Blegur yang meminta agar isu tersebut tidak berkembang liar tanpa kejelasan.

Dalam pernyataan tertulisnya pada 2 Mei 2026, Yusuf menyampaikan keprihatinan atas beredarnya rumor yang menyangkut moralitas pejabat tinggi negara. Ia menilai, meskipun isu tersebut masih berupa dugaan, dampaknya dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Astagfirullahaladzim. Semoga tidak benar dan itu sekadar isu belaka,” ujarnya, sembari menegaskan bahwa tudingan tersebut belum tentu merupakan fakta.

Sebelumnya, Amien Rais sempat melontarkan pernyataan yang menyinggung dugaan disorientasi seksual di lingkar kekuasaan, bahkan menyeret nama Teddy Indra Wijaya. Pernyataan itu memicu polemik luas di ruang publik, terutama di media sosial.

Menurut Yusuf, tuduhan semacam itu sangat serius dan tidak bisa disampaikan tanpa dasar yang kuat. Ia mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang belum terverifikasi berpotensi masuk dalam kategori pencemaran nama baik.

“Rasanya terlalu gegabah jika tuduhan tersebut tidak disertai bukti yang jelas,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga mendorong pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk memberikan klarifikasi agar polemik tidak semakin melebar. Menurutnya, transparansi penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.

Yusuf menilai, apabila isu tersebut dibiarkan tanpa penjelasan resmi, dapat memicu spekulasi liar yang berujung pada delegitimasi institusi negara.

“Ini bukan hanya soal individu, tetapi menyangkut marwah pemerintahan dan kepercayaan rakyat,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan religiusitas masyarakat, memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu moralitas publik.

Meski demikian, Yusuf mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terbukti kebenarannya.

Komdigi menyatakan, pernyataan Amien Rais tidak benar dan fitnah.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan kontroversial kembali dilontarkan oleh tokoh politik senior Amien Rais. Dalam sebuah pernyataan publik, ia menyinggung isu yang menyeret nama Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, serta Presiden Prabowo Subianto.

Amien Rais menyebut bahwa dalam tiga hari terakhir beredar “berita besar” terkait hubungan antara Presiden Prabowo dan Teddy Indra Wijaya. Ia mengklaim bahwa sebagian pihak menilai hubungan tersebut telah “offside”, meskipun tidak disertai bukti konkret dalam pernyataannya.

Lebih jauh, Amien meminta Presiden Prabowo untuk “melepaskan diri dari pengaruh Teddy” dan menggantinya dengan sosok lain yang ia anggap lebih “normal”. Pernyataan ini menuai perhatian karena Amien juga secara terbuka menyinggung isu orientasi seksual Teddy, dengan mengaitkannya pada opini yang berkembang di masyarakat.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons pernyataan tersebut dengan tegas. Pihak Komdigi menyebut tudingan yang dilontarkan Amien Rais sebagai fitnah dan mengingatkan pentingnya menjaga etika serta akurasi dalam menyampaikan informasi di ruang publik.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Teddy Indra Wijaya terkait tudingan tersebut. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga belum memberikan tanggapan langsung mengenai polemik yang berkembang.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya tanggung jawab dalam berkomunikasi di ruang publik, terutama bagi tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar terhadap opini masyarakat.

MoneyTalk,Jakarta – Amien Rais bersama para aktivis pegiat demokrasi menggelar acara Silaturahmi Kebangsaan di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 14 Oktober 2024.

Acara ini digelar dengan tujuan mengajak masyarakat untuk membahas pertanggung jawaban Presiden Joko Widodo selama satu dekade menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf, Amien Rais, Roy Suryo, dan Refly Harun.

“Kita pada 18 Oktober akan kongres untuk membahas kebijakan- kebijakan Jokowi selama menjabat sebagai Presiden. Bersatu untuk meminta pertanggung jawaban Jokowi,” kata Ketua Penyelenggara Silaturahmi Kebangsaan, Faizal Assegaf kepada awak media.

Faizal berharap silaturahmi ini dapat menghasilkan kritikan, masukan yang dapat membangun untuk memajukan Indonesia ke depan.

“Semoga apa yang menjadi aspiraso masyarakat ini dapat membangun Indonesia di kemudian hari,” pungkasnya.

Dan Inti Silaturahmi Kebangsaan 14 Oktober 2024 adalah Adili Jokowi. Hal tersebut disampaikan langsung salah satu inisiator Silaturahmi Kebangsaan 14 Oktober 2024, Faizal Assegaf.

“Hakikat dari pertemuan ini adalah untuk mengadili Jokowi. Dan di tanggal 18 Oktober nanti, kita akan gelar Kongres Adili Jokowi,” ujar Faizal.

MoneyTalk, Jakarta – Sejak awal September 2024, beredar isu panas mengenai rencana apel siaga yang akan dihadiri oleh 20.000 anggota “Pasukan Berani Mati Bela Jokowi.”

Dan Isu ini menyebutkan bahwa pada Minggu, 22 September 2024, pasukan tersebut akan berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta, untuk menunjukkan dukungan mereka kepada Presiden Joko Widodo yang sering diserang oleh kritik dan hoax.

Isu ini semakin memanas ketika Habib Rizieq Shihab menyerukan kepada laskar-laskar Islam untuk mempersiapkan diri dan “mengasah golok” dalam menghadapi pasukan tersebut. Narasi ini langsung viral di media sosial, terutama setelah video pernyataan Habib Rizieq tersebar luas, membuat suasana menjadi semakin tegang.

Namun, pada hari yang dinanti-nantikan, situasi di lapangan jauh berbeda dari yang diprediksi. Berdasarkan pantauan beberapa media,  kawasan Patung Kuda dan sekitarnya tetap berjalan normal.

Tidak ada tanda-tanda apel besar-besaran atau kerumunan massa seperti yang ramai diperbincangkan. Bahkan, jalanan di sekitar Patung Kuda terlihat ramai lancar tanpa ada penutupan atau pengamanan khusus dari pihak kepolisian.

Dalam sebuah wawancara, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo turut mengomentari isu ini.

Gatot menyatakan bahwa informasi terkait apel Pasukan Berani Mati Bela Jokowi adalah hoax. Tidak ada pemberitahuan resmi kepada pihak kepolisian atau Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) mengenai aksi tersebut.

Jika memang benar ada aksi, Gatot menyebut bahwa Presiden Jokowi pastinya akan mengandalkan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), TNI, dan Polri untuk melindungi dirinya, bukan pasukan lain yang disebut-sebut.

Isu ini juga diangkat dalam tayangan di kanal YouTube Tjandra Tedja pada Senin, 23 September 2024. Dalam videonya, Tjandra membahas bahwa isu pasukan ini kemungkinan hanya strategi untuk memanaskan situasi politik dan menciptakan kesan seolah-olah Presiden Jokowi ketakutan hingga perlu menggalang “Pasukan Berani Mati.”

Dalam penelusuran lebih lanjut, ternyata beberapa tokoh seperti Habib Rizieq Shihab dan Amien Rais juga ikut menyebarkan narasi terkait pasukan ini di media sosial.

Bahkan, sebuah foto yang viral di media sosial memperlihatkan sejumlah orang dengan bendera mendukung Jokowi, yang kemudian diklaim sebagai pasukan berani mati. Namun, berdasarkan investigasi dari Partai Sosmed, foto tersebut ternyata diambil dari acara relawan Jokowi pada 31 Januari 2019, lima tahun lalu, yang telah dipotong dan dimanipulasi untuk menyebarkan hoax.

Pasca isu ini terbongkar sebagai hoax, tidak ada permintaan maaf resmi dari pihak-pihak yang menyebarkannya, termasuk dari Ari Prasetyo, salah satu penyebar isu utama di Twitter, serta Habib Rizieq dan Amien Rais.

Kejadian ini sekali lagi menunjukkan betapa rentannya masyarakat terhadap hoax, terutama yang menyangkut isu politik yang sensitif.

Hoax seperti ini tidak hanya memengaruhi persepsi publik terhadap Presiden Jokowi, tetapi juga dapat memecah belah masyarakat dan memicu ketegangan di antara berbagai kelompok.

Sebagai pelajaran, sangat penting untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya lebih lanjut. Klarifikasi dari pihak berwenang dan media yang terpercaya adalah langkah penting untuk mencegah penyebaran berita palsu yang dapat menimbulkan kekacauan.(c@kra)