Amien Rais Archives -

Gibran tidak Jadi Wapres atau Presiden, Amien Rais: Jokowi Punah Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais

Gibran tidak Jadi Wapres atau Presiden, Amien Rais: Jokowi Punah

Hedi Batubara 13 September 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Pernyataan keras datang dari Amien Rais terkait masa depan politik Gibran Rakabuming Raka menjelang Pemilu 2029. Amien menilai, jika mengikuti perbincangan publik di media sosial, muncul kesimpulan bahwa Gibran akan menghadapi persoalan serius apabila kembali maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden pada 2029.

Amien bahkan menyebut Jokowi akan berusaha habis-habisan agar putra sulungnya tetap maju dalam kontestasi politik nasional.

“Jokowi paham bahwa no Gibran, no Jokowi. Tanpa Gibran jadi wakil presiden atau presiden, Jokowi pasti bablas, punah, amblas,” kata Amien Rais di channel YouTube Amien Rais Official, Minggu (13/9/2026).

Menurut Amien, perjalanan politik Jokowi sebenarnya sudah sangat panjang. Dari sosok yang sebelumnya bukan bagian dari lingkaran elite politik nasional, Jokowi kemudian menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjabat Presiden RI selama dua periode.

Namun, Amien melontarkan kritik tajam terhadap sikap politik Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden.

“Jokowi adalah contoh anak cucu Adam yang tidak pandai bersyukur atas karunia Ilahi. Dari status nobody, bukan siapa-siapa, kemudian bisa jadi wali kota Solo, Gubernur DKI dan 10 tahun jadi presiden,” ujarnya.

Amien kemudian menyinggung sejumlah tokoh yang menurutnya konsisten memperjuangkan keadilan dan kejujuran. Ia menyebut nama Denny Indrayana, Refly Harun, Dr. T. Fauziah, Roy Suryo, M. Rizal Fadilah, Kurnia Royani, Marwan Batubara hingga Ahmad Khazinuddin.

Ia juga mengapresiasi sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI).

Menurut Amien, kelompok tersebut pernah mengambil langkah politik dengan menyampaikan surat kepada DPR dan MPR pada 2 Juni 2025. Surat itu, menurut Amien, berisi permintaan agar DPR dan MPR memulai proses pemakzulan terhadap Gibran.

Amien mengaitkan permintaan tersebut dengan tudingan penggunaan ijazah palsu sebagai salah satu persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

Dua bulan kemudian, lanjut Amien, FPP TNI kembali mendatangi pimpinan DPR dan MPR untuk menanyakan perkembangan tuntutan tersebut.

Namun, menurut dia, respons yang diterima belum memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut proses politik yang diminta.

Amien juga menyebut sejumlah nama purnawirawan TNI dalam gerakan tersebut. Ia menilai keberadaan mereka menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang terus menyuarakan persoalan terkait legitimasi politik pemerintahan dan masa depan Gibran.

Dalam perkembangan berikutnya, Amien menyebut situasi politik telah mengalami perubahan besar. Ia bahkan menyimpulkan bahwa peluang Gibran untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden pada 2029 tidak mungkin terjadi.

“Tidak mungkin Gibran Rakabuming bisa nyalon presiden atau wakil presiden,” tegas Amien.

Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan Gibran diprediksi akan menjadi salah satu isu politik yang kembali mengemuka menjelang Pemilu 2029.

Amien juga menyinggung persoalan hukum yang dihadapi sejumlah tokoh dan advokat yang menurutnya selama ini menyuarakan isu tersebut. Ia menilai proses hukum yang mereka hadapi sebagai bentuk kriminalisasi.

Menurut Amien, perkembangan politik dan hukum yang terjadi belakangan telah mengubah situasi secara total.

“Jokowi sudah tidak bisa lagi peringas-pringis cengengesan sambil meyakini si Gibran anaknya,” kata Amien.

Amien Rais bukan Otak Pemakzulan Gus Dur, Adhie Massardi: Ada Peran Megawati Kode Keras Prabowo untuk Megawati dan PDI Perjuangan

Amien Rais bukan Otak Pemakzulan Gus Dur, Adhie Massardi: Ada Peran Megawati

Hedi Batubara 12 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Juru bicara era Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi, mengungkap adanya pertemuan para ketua umum partai politik di kediaman Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Jakarta, menjelang pelengseran Gus Dur dari kursi kepresidenan.

Menurut Adhie, pertemuan tersebut menjadi salah satu fakta penting untuk melihat kembali rangkaian politik yang berujung pada berakhirnya pemerintahan Gus Dur.

Adhie mengatakan, Megawati yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI mengundang para ketua partai politik ke kediamannya di Kebagusan. Para ketua partai disebut hadir dalam pertemuan tersebut.

“Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang kemudian juga menjadi wakil presiden mengundang ketua-ketua partai ke rumahnya di Kebagusan. Semua ketua partai sudah hadir,” kata Adhie di channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Sabtu (12/9/2026).

Ia menuturkan, pertemuan para ketua partai tersebut berlangsung pada 21 Juli 2001. Dua hari kemudian, tepatnya 23 Juli 2001, Gus Dur dilengserkan dari jabatan Presiden dan Megawati kemudian menggantikannya sebagai Presiden RI.

“Kalau tanya siapa inisiatifnya, tanggal 21 ada pertemuan ketua-ketua partai. Tanggal 23-nya kemudian Gus Dur dilengserkan, kemudian Megawati jadi presiden,” ujarnya.

Adhie menilai rangkaian peristiwa tersebut perlu dilihat secara utuh. Ia mempertanyakan anggapan yang selama ini menempatkan Amien Rais sebagai tokoh utama atau otak di balik pemakzulan Gus Dur.

Menurut dia, anggapan tersebut tidak sesuai dengan fakta politik yang terjadi menjelang pergantian kekuasaan pada 2001.

“Jadi tidak benar Pak Amien Rais adalah otak dari pemakzulan Gus Dur. Secara fakta itu enggak mungkin,” tegasnya.

Adhie juga menyoroti posisi Megawati sebagai Wakil Presiden ketika konflik politik antara Gus Dur dengan kekuatan-kekuatan politik di parlemen semakin memanas.

Menurutnya, apabila seorang wakil presiden memiliki keinginan untuk menggantikan presiden, dinamika politik dapat terus berada dalam situasi panas.

“Kalau wakil presiden punya keinginan untuk menggantikan presiden, situasi pasti akan terus panas,” katanya.

Ia juga mengungkap bagaimana konflik politik tersebut kemudian berkembang di lapangan. Demonstrasi yang mendukung Gus Dur disebut mengalami penghadangan ketika situasi politik semakin memanas.

Adhie menilai dinamika di lapangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari pertikaian politik yang berlangsung di tingkat elite.

Karena itu, ia mendorong agar sejarah pelengseran Gus Dur dibaca secara lebih kritis dan tidak hanya menyederhanakannya dengan menunjuk satu tokoh sebagai aktor utama.

Eks Wakasad: Gibran Merusak Meritokrasi Kepemimpinan Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri

Eks Wakasad: Gibran Merusak Meritokrasi Kepemimpinan

Hedi Batubara 10 September 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri melontarkan kritik keras terhadap perjalanan reformasi politik Indonesia, termasuk proses amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan kondisi partai politik saat ini.

Kiki menyebut sejumlah nama yang menurutnya memiliki peran dalam proses perubahan konstitusi pascareformasi. Ia antara lain menyebut Jacob Tobing yang disebutnya menjadi ketua kelompok yang mengamandemen UUD 1945 di MPR, serta Amien Rais yang ketika itu menjabat sebagai Ketua MPR.

Menurut Kiki, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno pernah bercerita kepadanya bahwa Amien Rais pada suatu kesempatan datang dan mengakui adanya kekeliruan yang kemudian berdampak buruk bagi Indonesia.

Kiki juga menyinggung keberadaan National Democratic Institute (NDI) di Senayan pada masa proses amandemen UUD 1945. Ia mengklaim keberadaan lembaga tersebut merupakan bagian dari dinamika yang terjadi di sekitar proses perubahan konstitusi.

“Saya berani mengatakan begitu karena banyak saksi yang pelaku-pelaku sejarah pada saat itu ada di Senayan,” kata Kiki di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Rabu (9/9/2026).

Kiki kemudian mengarahkan kritiknya kepada partai politik. Menurut dia, partai politik merupakan center of gravity atau titik sentral persoalan dalam sistem politik Indonesia saat ini.

Karena itu, ia menilai reformasi politik seharusnya dimulai dari pembenahan partai politik.

“Untuk itulah langkah awalnya harus dari reformasi partai politik. Jangan partai politik dijadikan perahu berbayar,” tegasnya.

Kiki mengaku pernah mengundang para elite partai politik dalam acara peluncuran dan bedah bukunya pada 18 Agustus lalu. Namun, menurut dia, mayoritas elite partai politik yang diundang membatalkan kehadiran.

Dari delapan partai politik yang berada di Senayan, Kiki menyebut hanya satu yang hadir, yakni perwakilan dari Partai NasDem.

Kondisi tersebut, menurut Kiki, semakin memperkuat kritiknya terhadap sistem kepartaian Indonesia.

Kiki bahkan melontarkan kritik lebih jauh terhadap arah penyelenggaraan negara. Ia menilai berbagai persoalan dalam sistem politik dan ketatanegaraan telah membuat Indonesia bergeser dari negara hukum menuju negara kekuasaan.

“Itulah yang kemudian membuat negara ini dari yang tadinya negara hukum menjadi negara kekuasaan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti persoalan meritokrasi dalam proses pengisian jabatan publik. Salah satu contoh yang disebutnya adalah pencalonan dan posisi politik Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Kiki, persoalan tersebut tidak semata menyangkut individu, tetapi menyangkut prinsip meritokrasi dalam menentukan pemimpin bangsa.

“Gibran salah satunya yang saya angkat merusak meritokrasi kita dalam memilih pimpinan,” katanya.

Kiki mempertanyakan bagaimana proses seleksi kepemimpinan nasional dapat berlangsung secara sehat apabila akses terhadap kekuasaan lebih ditentukan oleh mekanisme politik dibandingkan kapasitas dan rekam jejak.

Dalam kritiknya, Kiki juga menghubungkan persoalan kepemimpinan dengan kondisi sumber daya manusia Indonesia.

Ia mengutip data yang menyebut sekitar 67,5 juta orang belum atau tidak sekolah, sementara sekitar 63,9 juta orang hanya tamat sekolah dasar (SD).

Kiki juga menyebut sekitar 34,63 persen tenaga kerja Indonesia merupakan lulusan SD.

Menurut dia, angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi persoalan serius dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Karena itu, proses memilih pemimpin dengan jumlah penduduk hampir 300 juta orang, menurut Kiki, tidak boleh hanya bertumpu pada kepentingan politik jangka pendek.

“Memilih pimpinan dari 200 hampir 300 juta orang rakyat Indonesia ini tidak bisa diserahkan kepada orang yang tidak mengerti, yang tidak tahu,” ujarnya.

Syahganda Nainggolan: Prabowo Tahu Catatan Kelam Era Jokowi, tapi Pilih Fokus ke Depan Direktur The Great Institute, Syahganda Nainggolan

Syahganda Nainggolan: Prabowo Tahu Catatan Kelam Era Jokowi, tapi Pilih Fokus ke Depan

Hedi Batubara 24 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Eksekutif GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang menurut dia membahas sejumlah catatan kelam dalam perjalanan politik Indonesia, termasuk peristiwa yang terjadi pada era pemerintahan Joko Widodo.

Syahganda menyebut pertemuan tersebut berlangsung pada 30 Januari 2026. Ia mengaku hadir bersama sejumlah tokoh, di antaranya Menteri Pertahanan, Said Didu, Abraham Samad, dan Prof. Siti Zuhro.

Dalam keterangannya, Syahganda mengatakan dirinya mendengar langsung dari Prabowo mengenai pertanyaan terkait sikap Amien Rais terhadap Presiden.

“Kenapa Amien Rais membenci saya?” ujar Syahganda, mengutip percakapan yang menurutnya disampaikan Prabowo di channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Senin (24/8/2026).

Syahganda kemudian mengungkap bahwa dalam pertemuan tersebut muncul pembahasan mengenai berbagai peristiwa politik dan keamanan pada masa pemerintahan sebelumnya.

Ia menyinggung meninggalnya ratusan petugas pemilu pada Pemilu 2019 serta tragedi yang menewaskan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam insiden KM 50.

Menurut Syahganda, angka kematian petugas Pemilu 2019 yang dibicarakan dalam pertemuan itu mencapai sekitar 800 orang. Ia mengatakan angka tersebut dikoreksi oleh Prof. Siti Zuhro menjadi 800.

“Jadi saya tahu, Habib Rizieq korban itu syuhadanya lima orang, eh enam orang di kilometer 50. Jadi Presiden kita tahu,” kata Syahganda.

Syahganda kemudian menyampaikan pandangannya bahwa berbagai peristiwa tersebut merupakan catatan sejarah yang perlu diperhatikan. Ia bahkan menyebut adanya kemiripan dengan pola kekerasan politik masa lalu, meski menegaskan hal tersebut sebagai spekulasi.

“Kejadian-kejadian yang terjadi di era Jokowi seperti pembunuhan laskar Habib Rizieq, kemudian meninggalnya 800 petugas pemilu dan lain-lain. Itu kan catatan-catatan yang kita dalam sejarah Republik ini,” ujarnya.

Ia kemudian mengatakan bahwa Presiden Prabowo memahami catatan tersebut. Namun, menurut Syahganda, Prabowo memilih untuk tidak menjadikan masa lalu sebagai fokus utama pemerintahannya.

“Presiden Prabowo noted,” kata Syahganda.

Menurut dia, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin terlalu cepat melihat ke belakang atau “melihat spion”, karena ingin memusatkan perhatian pada tantangan ke depan.

“Saya enggak mau cepat-cepat lihat spion, saya mau lihat ke depan dulu. Pertarungan kita besar,” kata Syahganda, mengutip pernyataan Prabowo.

Syahganda menilai pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Prabowo mengetahui berbagai persoalan masa lalu, tetapi memilih berkonsentrasi pada agenda politik dan pemerintahan ke depan.

Sebelumnya, Syahganda juga pernah menulis mengenai pertemuannya dengan Prabowo pada 30 Januari 2026. Dalam tulisan tersebut, ia menyebut pertemuan itu sebagai pertemuan kedua yang intensif dengan Prabowo setelah sebelumnya diundang ke Hambalang pada 9 Januari 2026.

Heru Subagia Dampingi Anak penulis Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitriana Lapor Kepolisian IMG-20260526-WA0096

Heru Subagia Dampingi Anak penulis Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitriana Lapor Kepolisian

Hedi Batubara 26 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Anak penulis Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitriana sering disebut dengan mendadak jadi “tamu istimewa” di markas GRIB Jaya. Bukan untuk diskusi literasi, melainkan diinterogasi langsung oleh Hercules terkait dugaan peretasan WhatsApp yang dipakai mengirim pesan ancaman kepada dirinya dan sang istri.

Keluarga Bahar pun tak tinggal diam. Dugaan penyekapan dan pengancaman itu resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ketua Kagama Cirebon, Heru Subagia, yang didaulat sebagai juru bicara keluarga, menegaskan bahwa langkah hukum ini bukan basa-basi.

“Kami sudah melibatkan Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan LBH Muhammadiyah. Semua jalur legal ditempuh, karena hukum harus jadi panglima, bukan premanisme,” tegas Heru melalui rilis, Senn (26/5/2026) di Jakarta.

Heru menjelaskan, ada dua laporan sekaligus yang dilayangkan. Proses berita acara berlangsung sejak pagi hingga sore, didampingi LBH PP Muhammadiyah dan aliansi ormas Islam.

Polda Metro Jaya pun memberi sinyal positif, setiap warga berhak melapor tanpa pilih kasih. Sebuah pernyataan yang, kalau dijalankan konsisten, bisa jadi bukti nyata bahwa reformasi Polri bukan sekadar jargon.

Namun drama ini tak berhenti di ranah hukum. Ketua RW setempat yang mestinya jadi saksi kunci malah memberi legitimasi evakuasi kepada Sani tanpa surat kuasa orang tua.

“Ini menyederhanakan aspek hukum, seolah-olah legal. Padahal jelas ada unsur pelanggaran,” ujar Heru.

Kasus ini pun jadi panggung politik. Politisi PKB di Komisi III DPR buru-buru menyerukan damai, seakan konflik WhatsApp bisa dibereskan dengan musyawarah warung kopi. Pengamat kebangsaan Rizal Fadilah menohok keras, premanisme harus dihapus, titik.

Mantan Wakapolri ikut nimbrung, menawarkan bantuan hukum. Dukungan moral pun mengalir dari tokoh nasional. Nama-nama seperti Amien Rais, Mahfud MD, hingga Ketua LBH PP Busyro Muqoddas disebut-sebut akan digandeng untuk memperkuat posisi keluarga Bahar.

Heru menambahkan, semangat keluarga Bahar adalah mengedepankan pendekatan legal-formal dan akademis.

“Kami alumni Gadjah Mada, maka pendekatan normatif dan bijak menjadi prioritas. Hukum harus jadi panglima dalam setiap peristiwa hukum, termasuk konflik dengan Hercules,” tegasnya.

WhatsApp yang biasanya jadi alat komunikasi, justru jadi alat kriminalisasi. Hercules mungkin merasa dirinya korban pesan ancaman, tapi publik melihatnya sebagai simbol premanisme yang masih bercokol. Dan Polri, lewat Polda Metro Jaya, kini diuji apakah reformasi yang digembar-gemborkan benar-benar bisa menyingkirkan bayang-bayang preman di balik layar hukum.

Rizal Fadillah Desak Hercules Diproses Hukum dan GRIB Dibubarkan Screenshot_20260522-180158

Rizal Fadillah Desak Hercules Diproses Hukum dan GRIB Dibubarkan

Hedi Batubara 22 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pemerhati politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah melontarkan kritik keras terhadap Rosario de Marshall alias Hercules dan organisasi GRIB Jaya. Dalam pernyataannya yang dirilis di Bandung, Jumat (22/5/2026), Rizal menilai tindakan Hercules sudah mengarah pada aksi teror dan premanisme yang tidak boleh dibiarkan tumbuh di Indonesia.

Menurut Rizal, perilaku Hercules dalam polemik yang menyeret nama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan tokoh reformasi Amien Rais menunjukkan watak kekuasaan yang berbahaya.

Rizal mengawali tulisannya dengan mengaitkan sosok Hercules dengan tokoh mitologi Yunani Herakles atau Hercules yang disebut berakhir tragis akibat kesombongan dan racun yang menghancurkan dirinya sendiri.

“Jabatan dan kedekatan dengan kekuasaan adalah jubah sedangkan kesombongan dan merasa hebat atau jagoan merupakan racun,” tulis Rizal.

Ia menyoroti insiden yang disebut melibatkan putri Ahmad Bahar, yakni Ilma Sani Fitriana. Rizal menyebut peristiwa tersebut bermula dari polemik terkait tudingan yang disampaikan Amien Rais mengenai Teddy Indra Wijaya.

Menurut Rizal, Ilma mendapat tekanan dan intimidasi dari sejumlah anggota GRIB. Ia juga menyinggung dugaan tindakan Hercules yang disebut mengeluarkan pistol dan melakukan ancaman verbal.

“Perlakuan Hercules dan anak buahnya dinilai oleh LBH AP PP Muhammadiyah beserta Ormas Islam lainnya sebagai perbuatan teror di luar batas kemanusiaan,” ujarnya.

Rizal mengatakan pihak keluarga bersama tim advokasi dari sejumlah organisasi masyarakat akan membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Selain ke Kepolisian, pengaduan juga disebut akan disampaikan ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

Ia menegaskan bahwa tindakan yang diduga dilakukan Hercules tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran HAM, tetapi juga mengandung unsur pidana.

“Hercules layak untuk diproses hukum,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, Rizal juga meminta Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan perlindungan terhadap Hercules karena kedekatan personal keduanya kerap menjadi sorotan publik.

Rizal bahkan membandingkan keberadaan GRIB dengan pembubaran Front Pembela Islam beberapa tahun lalu. Ia menilai apabila alasan pembubaran FPI dahulu dikaitkan dengan kekerasan, maka tindakan premanisme yang dituduhkan kepada GRIB juga harus ditindak tegas.

“GRIB mesti dibubarkan,” kata Rizal.

Di akhir pernyataannya, Rizal menilai tindakan Hercules justru menjadi “bunuh diri politik” bagi dirinya sendiri.

“Hercules dengan pistolnya itu telah bunuh diri. Sulit mencari pilihan lain selain Hercules dihukum dan GRIB dibubarkan. Negara hukum harus membuktikan konsistensi dan kemandirian atas dirinya,” tutup Rizal Fadillah

Indonesia Negara Hukum,Bukan Negara Preman IMG-20260521-WA0125

Indonesia Negara Hukum,Bukan Negara Preman

Hedi Batubara 21 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Penulis memberikan apresiasi dan penghormatan sebesar-besarnya kepada LBH AP PP Muhammadiyah, bersama sejumlah LBH Ormas Islam Lainnya (40 Ormas), yang telah mendampingi secara hukum keluarga Ahmad Bahar, yang putrinya dijemput paksa oleh anggota Grib Jaya Pimpinan Hercules (Rosario de Marshall).

Mengingat, Ormas Grib selain dikenal dengan preman juga dikenal dekat dengan kekuasaan (Prabowo). Beberapa waktu lalu, Hercules yang mengaku Preman, berani terbuka membuat ancaman kepada Amien Rais, Tokoh Reformasi.

Hal penting, yang wajib digarisbawahi dalam kasus ini adalah agar kedepan tak ada upaya polisionil, baik menjemput paksa hingga melakukan interogasi, yang dilakukan oleh elemen non penegak hukum.

Bagaimana pun, Hercules maupun Grib Jaya adalah bagian dari elemen sipil yang tidak memiliki wewenang polisionil. Sebagai bagian dari anak bangsa, sudah sepatutnya dalam negara hukum segala persoalan diselesaikan secara hukum, bukan dengan pendekatan dan cara-cara preman.

Tindakan anggota Grib Jaya yang menjemput paksa putri Ahmad Bahar, menginterograsi hingga mengancam dengan senjata, jelas merupakan tindakan pelanggaran hukum. Tindakan seperti ini, bukan hanya ilegal dilakukan oleh sipil, bahkan juga tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Polisi pun, tetap harus mengindahkan prosedur hukum dalam mengambil keterangan seseorang warga negara. Dimulai dari undangan klarifikasi atau panggilan polisi, bukan melakukan jemput paksa seperti penculikan, lalu melakukan interograsi ala mafia (preman), hingga ancaman menggunakan senjata.

Kalau ada masalah, semua diselesaikan secara hukum. Inilah, fungsi UU dan aparat penegak hukum. Bukan dengan cara main hakim sendiri (Eiqenrighting).

Sebenarnya, dalam era sosmed saat ini setiap pihak harus bisa rinci melihat fakta. Selalu lakukan verifikasi dan cek ulang. Terlalu banyak, konten sosmed yang diproduksi oleh aplikasi berbasis AI (Artifisial Intelegence).

Itu pula, yang terjadi pada Hercules. Video ancaman terhadap dirinya adalah produk AI. Akun yang digunakan untuk mengirim juga diretas.

Untuk memastikan video tersebut AI atau bukan itu mudah. Secara kasat mata terlihat. Akan tetapi, jika masih ragu bisa minta bantuan ahli telematika Roy Suryo.

Hari ini (21/5), LBH PP Muhammadiyah telah mengadu ke Komnas HAM. Harapannya, Komnas HAM segera memanggil para pihak, termasuk Hercules. Karena keterangan putri Ahmad Bahar, harus ditindaklanjutu agar kedepan tak terjadi peristiwa seperti itu berulang.

Semoga, keluarga Ahmad Bahar diberi kesabaran dan keteguhan. Selalu dalam lindungan Allah. Begitu pula, tim pengacara yang mengawal kasus ini.

Penulis : Ahmad Khozinudin

Dugaan Perilaku Seksual Menyimpang, Rizal Fadillah Minta Teddy Segera Diperiksa Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dugaan Perilaku Seksual Menyimpang, Rizal Fadillah Minta Teddy Segera Diperiksa

Hedi Batubara 7 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, menyatakan dukungannya terhadap sikap Amien Rais yang mempertanyakan dugaan perilaku seksual Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam pernyataannya pada Rabu (7/5/2026), Rizal menilai langkah Amien Rais merupakan bagian dari upaya membangun budaya pemerintahan yang bersih dan bermoral. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan sekadar tuduhan pribadi, melainkan artikulasi dari isu yang disebut berkembang di tengah masyarakat.

“Bertahan dengan keyakinan atas pernyataan soal perilaku seksual Seskab Teddy Indra Wijaya dan kesiapan jika proses hukum harus dilalui, adalah sikap ksatria Prof Amien Rais dalam spirit untuk membangun budaya Istana yang bersih dan bermoral,” ujar Rizal.

Rizal juga menanggapi berbagai pihak yang membela Teddy, termasuk Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri HAM, hingga sejumlah tokoh nasional. Menurutnya, bantahan yang menyebut isu tersebut sebagai hoaks atau fitnah belum menyelesaikan polemik yang berkembang di publik.

Ia bahkan menyebut, jika persoalan itu dibawa ke ranah hukum, maka pembuktian terbuka di pengadilan dinilai penting agar tidak terus menjadi spekulasi liar di masyarakat.

“Kasus ini bukan ranah privat tapi menyangkut dugaan perilaku penyelenggara negara yang harus menjadi teladan,” katanya.

Dalam keterangannya, Rizal juga mendorong agar dilakukan pemeriksaan medis secara terbuka apabila memang diperlukan. Menurut dia, langkah tersebut dapat menghentikan berbagai rumor yang berkembang.

“Sesungguhnya bagi edukasi publik dan membangun budaya transparansi, lebih bagus jika secara sukarela dan inisiatif sendiri Teddy melakukan pemeriksaan sekarang. Jika hasilnya negatif artinya tidak benar, tinggal umumkan saja kepada publik. Case closed,” ujarnya.

Rizal turut menyinggung pentingnya moralitas dalam kehidupan bernegara dan menilai masyarakat menginginkan para pejabat negara menjadi figur teladan.

Prabowo Mania 08 Desak Amien Rais Diproses Secara Hukum Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais

Prabowo Mania 08 Desak Amien Rais Diproses Secara Hukum

Hedi Batubara 6 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan mantan Ketua MPR Amien Rais, yang menyerang secara terbuka kepada Seskab Teddy Indra Wijaya dan menyinggung Presiden Prabowo Subianto sangat tidak pantas, offside, kebablasan dan sensasional. Pernyataan Amien Rais tergolong fitnah, hoax dan melampaui batas kemanusiaan.

“Sebagai orang yang pernah duduk sebagai Ketua MPR dan katanya tokoh bangsa, pernyataan Amien Rais sangat tidak pantas dan tidak layak dilakukan di hadapan publik. Amien Rais ini sedang cari panggung popularitas, cari-cari sensasional, karena dia sudah redup dan sudah berada di lorong gelap. Jauh dari perhatian rakyat karena rakyat sudah menjauh dari dia,” kata Ketua Umum DPP Prabowo Mania 08, Dr Akhmad Gojali Harahap, MSi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Menurut Gojali, selama ini Amien Rais dikenal di ruang publik sebagai seorang intelektual. Tapi, pernyataannya terkait Seskab Teddy Indra Wijaya sudah sangat menciderai nilai-nilai akademik dan keintelektualannya. Karena, yang diungkapkan Amien Rais jauh dan tidak berbasis data, fakta dan riset.

“Saya sebagai Doktor di bidang politik malu menyaksikan dan membaca pernyataan Amien Rais yang hanya untuk medapatkan perhatian, popularitas dan mengesampingkan nilai-nilai ilmiah. Sungguh, ini sangat memalukan,” kata Gojali.

Gojali mengatakan, Amien Rais diduga telah kehilangan kewarasannya. Sehingga, pernyataannya jauh dari kesan seorang yang beradab dan hanya berupaya ingin terkenal kembali dengan berbagai cara. Tapi upaya yang dilakukan Amien Rais selalu gagal.

“Berulangkali dan berkali-kali Amien Rais berusaha untuk reborn dan mencari jalan pintas dengan berbagai manuver-manuver murahan di panggung politik, tapi selalu gagal, tidak laku dan rakyat juga sudah muak dengan kelakuannya,” kata Gojali.

Menurut Gojali, sebaiknya Amien Rais yang sudah sepuh itu, menikmati saja hari tuanya. Apalagi, zaman sudah berganti dan generasi baru milenial yang cerdas sudah melampaui para orangtua dan sepuh seperti Amien Rais.

“Pernyataan Amien Rais tidak saja melanggar hukum dan menyebarkan kabar hoax yang jauh dari cerdas, tapi dia juga telah nyata-nyata menfitnah secara terbuka dihadapan publik. Karena itu, Amien Rais sebaiknya diproses secara hukum,” kata Gojali.

Gojali menambahkan, kalau Amien Rais masih ngotot bermain di panggung publik, jangan membawa isu-isu murahan dan jauh dari cerdas dan intelektual.

“Jangan karena ambisius untuk mencari popularitas, dia menghalalkan segala cara. Kasihan Amien Rais. Masih coba-coba bermain di atas panggung politik, tapi pernyataannya jauh dari isu yang cerdas dan intelektual,” tandas Gojali.

Damai Hari Lubis: Isu Pelaporan Amien Rais Jadi Ujian Demokrasi, Bukan Ajang Membungkam Kritik Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais

Damai Hari Lubis: Isu Pelaporan Amien Rais Jadi Ujian Demokrasi, Bukan Ajang Membungkam Kritik

Hedi Batubara 4 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat kebijakan publik di bidang politik dan hukum, Damai Hari Lubis, melontarkan kritik tajam terkait isu yang berkembang mengenai rencana Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang disebut akan melaporkan tokoh reformasi Amien Rais ke aparat penegak hukum.

Menurut Damai, jika informasi tersebut benar, maka langkah itu menunjukkan ketidakpahaman terhadap sejarah politik Indonesia, khususnya peran besar Amien Rais dalam momentum Reformasi 1998.

“Kalau benar itu terjadi, berarti ada kekeliruan dalam membaca sejarah. Amien Rais bukan sekadar tokoh biasa, ia bagian dari kelahiran reformasi,” ujar Damai dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Damai menilai, seorang pejabat publik, terlebih menteri, seharusnya menunjukkan kualitas kepemimpinan melalui kinerja nyata, bukan dengan merespons kritik secara represif. Ia mengingatkan bahwa tindakan terhadap para pengkritik justru berpotensi menimbulkan stigma negatif di ruang publik.

“Seorang menteri idealnya fokus pada kerja dan hasil. Jangan sampai publik menilai ada kecenderungan anti kritik,” tambahnya.

Selain itu, Damai juga menyoroti fenomena “take down” terhadap sejumlah konten video di platform digital seperti YouTube. Ia menyebut langkah tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan pers, kebebasan berekspresi, serta nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

“Jika penurunan konten dilakukan tanpa transparansi dan dasar yang kuat, ini bisa menjadi preseden buruk bagi kebebasan jurnalistik,” tegasnya.

Lebih jauh, Damai melihat dinamika ini sebagai bagian dari eskalasi politik yang berpotensi terus memanas menjelang Pemilihan Presiden Indonesia 2029. Ia memprediksi akan muncul pertarungan politik yang semakin terbuka antara dua kekuatan besar nasional.

Menurutnya, konfigurasi politik bisa berubah drastis apabila Prabowo Subianto mengambil langkah strategis berbeda, seperti mencari pasangan calon lain atau bahkan menghambat langkah Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi mendatang.

“Jika skenario itu terjadi, maka pertarungan politik akan sangat sengit, bahkan bisa melibatkan polarisasi antara kubu Joko Widodo dan Prabowo,” jelasnya.

Tak hanya itu, Damai juga membuka kemungkinan munculnya kekuatan politik baru sebagai alternatif. Ia menyebut adanya potensi “kekuatan ketiga” yang ingin memotong dominasi politik satu dekade terakhir.

“Kekuatan baru ini bisa menjadi penyeimbang, terutama jika publik menginginkan perubahan arah politik nasional,” pungkasnya.

Amien Rais

Gibran tidak Jadi Wapres atau Presiden, Amien Rais: Jokowi Punah

Amien Rais bukan Otak Pemakzulan Gus Dur, Adhie Massardi: Ada Peran Megawati

Eks Wakasad: Gibran Merusak Meritokrasi Kepemimpinan

Syahganda Nainggolan: Prabowo Tahu Catatan Kelam Era Jokowi, tapi Pilih Fokus ke Depan

Heru Subagia Dampingi Anak penulis Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitriana Lapor Kepolisian

Rizal Fadillah Desak Hercules Diproses Hukum dan GRIB Dibubarkan

Indonesia Negara Hukum,Bukan Negara Preman

Dugaan Perilaku Seksual Menyimpang, Rizal Fadillah Minta Teddy Segera Diperiksa

Prabowo Mania 08 Desak Amien Rais Diproses Secara Hukum

Damai Hari Lubis: Isu Pelaporan Amien Rais Jadi Ujian Demokrasi, Bukan Ajang Membungkam Kritik

Baca Juga Berita Ini

Muslim Arbi: Oligarki Diduga Siapkan Dana Berlimpah untuk KDM-Gibran di Pilpres 2029

Kredit Macet Rp4 Triliun Lebih, Laba KB Bank Ambles, Kepercayaan Nasabah Dipertaruhkan

Kasus Eks Wamen Imipas, FORMASI Desak KPK Periksa Menteri “RAMA”

Sumur dari Demak. Mengenang Sahabat Fathan Subchi.