MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani, menyampaikan pandangan kontroversial mengenai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai Prabowo sebaiknya turun dari jabatannya apabila kondisi politik dan pemerintahan dinilai tidak lagi memadai. Namun, ia menegaskan bahwa upaya tersebut harus ditempuh secara damai dan konstitusional, bukan melalui kekerasan.
Pernyataan tersebut menempatkan persoalan pergantian kepemimpinan nasional sebagai isu yang perlu dibahas melalui mekanisme demokrasi. Saiful menegaskan, dukungan publik terhadap gagasan pergantian presiden tidak boleh diterjemahkan sebagai pembenaran untuk menggunakan cara-cara kekerasan.
“Saya pernah menyatakan kalau keadaannya seperti ini lebih baik Pak Prabowo itu turun saja. Kalau publik bilang bisa, Pak, ayo kita turunkan. Dengan syarat tadi yang konstitusional, artinya harus damai,” kata Saiful di Podcast Forum Keadilan Madilog, Senin (26/10/2026).
Ia menekankan bahwa apabila pergantian kepemimpinan tidak dapat dilakukan secara damai, langkah tersebut tidak semestinya dipaksakan.
“Kalau dengan kekerasan, ya itu bukan. Kalau kita tidak mampu dengan cara damai, ya jangan,” ujarnya.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa kritik terhadap pemerintahan Prabowo, menurut Saiful, harus tetap berada dalam koridor demokrasi. Perubahan kepemimpinan tidak cukup hanya didorong oleh ketidakpuasan politik, tetapi juga harus memperhatikan prosedur hukum dan konstitusi yang berlaku.
Saiful juga menyoroti persoalan calon pemimpin alternatif apabila Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat kritik. Menurut dia, kritik terhadap pemerintahan harus diikuti pembahasan mengenai siapa yang memiliki kapasitas untuk memimpin Indonesia.
Dalam pembicaraan mengenai kualitas calon pemimpin, Saiful menyebut sejumlah nama yang dinilai layak dipertimbangkan, di antaranya Mahfud MD, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan Anies Baswedan. Ia juga menyinggung nama-nama lain dalam penilaian terhadap calon pemimpin nasional.
Saiful menggambarkan bahwa penilaian terhadap calon pemimpin tidak bisa dilepaskan dari sejumlah kriteria, termasuk kapasitas intelektual dan kualitas kepemimpinan. Ia menyinggung mekanisme penilaian yang melibatkan kalangan berpendidikan doktor maupun profesor.
“Kalau saya mengkritik Pak Prabowo, mengkritik Gibran, alternatifnya siapa? Ada Pak Mahfud, ada Ahok, Anies,” ujarnya.
Saiful turut mengkritik cara partai politik menentukan figur yang akan diusung sebagai pemimpin nasional. Ia menilai pertimbangan partai tidak selalu sama dengan ukuran kualitas yang digunakan kalangan intelektual.
Dalam pandangannya, partai politik mempunyai kriteria tersendiri dalam menentukan calon pemimpin. Ia menyinggung persoalan mahar politik dan berbagai pertimbangan internal yang dapat memengaruhi keputusan pencalonan.
“Partai pun sadar butuh pemimpin yang bagus. Tapi kenyataannya mereka juga sadar enggak gitu,” kata Saiful.
Pernyataan itu menyentuh persoalan lama dalam demokrasi elektoral Indonesia, yakni hubungan antara kualitas calon, kekuatan modal politik, jaringan partai, popularitas, dan peluang memenangkan pemilihan.
Dalam sistem pemilihan presiden, seorang tokoh tidak cukup hanya memiliki kapasitas pribadi. Ia juga membutuhkan dukungan partai politik atau gabungan partai yang memenuhi persyaratan pencalonan. Akibatnya, figur yang dianggap kompeten oleh sebagian kalangan belum tentu memperoleh dukungan politik yang memadai.
Saiful juga menyinggung keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang memilih Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014.
Ia mempertanyakan mengapa Jokowi yang dipilih, bukan Puan Maharani atau Megawati sendiri. Pertanyaan itu berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin partai menentukan figur yang dianggap paling tepat untuk maju dalam kontestasi nasional.
“Kenapa Pak Jokowi jadi presiden? Apakah mahar? Pak Jokowi bukan orang kaya? Bukan juga darah biru partai. Kenapa tidak Puan? Atau kenapa enggak Ibu Mega sendiri? Jokowi yang dipilih oleh Ibu Mega,” demikian inti pertanyaan yang disampaikan Saiful.
Jokowi memang bukan berasal dari keluarga elite politik nasional. Sebelum menjadi presiden, ia dikenal melalui kiprahnya sebagai Wali Kota Solo dan kemudian Gubernur DKI Jakarta. Popularitasnya meningkat seiring pemberitaan mengenai gaya kepemimpinan dan aktivitas blusukan yang menjadi ciri khasnya.
Megawati kemudian memberikan dukungan politik kepada Jokowi untuk maju dalam Pilpres 2014. Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla dan berhasil memenangi pemilihan tersebut, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Keputusan tersebut memperlihatkan bahwa pertimbangan dalam pencalonan presiden tidak selalu berpusat pada garis keturunan politik atau kekayaan pribadi. Elektabilitas, citra publik, strategi partai, dan perhitungan peluang kemenangan juga dapat memainkan peran penting.
