7 November 2026

Anwar Ibrahim

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menegaskan bahwa ajaran Islam dan Konghucu memiliki banyak titik temu, baik dalam aspek teologis maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal itu disampaikannya dalam Konferensi Internasional Islam-Confucianism Civilizational Dialogue 2026 yang berlangsung di Friendship Palace pada 16 April 2026.

Konferensi tersebut diselenggarakan oleh International Confucian Association bersama International Islamic University Malaysia dan dihadiri sekitar 300 peserta dari berbagai negara. Dari Indonesia, turut hadir Chandra Setiawan yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden International Confucian Association.

Dalam paparannya, Din Syamsuddin menekankan bahwa ajaran Konghucu yang lahir jauh sebelum Islam membawa nilai-nilai luhur yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Ia mencontohkan konsep Tian dalam Konghucu yang sering dimaknai sebagai Tuhan atau kekuatan langit, serta ajaran tentang pentingnya keluarga, harmoni sosial, dan pembentukan manusia paripurna.

“Dalam perspektif Islam, konsep insan paripurna dikenal sebagai insan kamil. Ini menunjukkan adanya kesamaan nilai dasar antara kedua ajaran,” ujarnya.

Lebih jauh, Din bahkan mengemukakan pandangan teologis bahwa Confucius atau Konghucu dapat dipandang sebagai sosok nabi yang diutus kepada kaumnya. Pandangan tersebut ia dasarkan pada prinsip dalam Al-Qur’an bahwa setiap umat telah diberikan petunjuk oleh Tuhan melalui seorang pembimbing.

Dalam makalahnya yang berjudul Viability of Islamic Confucian Global Collaboration, Din menilai kolaborasi antara dunia Islam dan peradaban Tiongkok bukan hanya mungkin, tetapi juga mendesak. Ia menyebut bahwa sistem dunia saat ini yang berbasis humanisme sekuler dan liberal telah mengalami kerusakan dan perlu digantikan.

“Sudah saatnya dibangun sistem dunia baru yang bertumpu pada nilai ketuhanan atau teosentrisme, yang mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab,” tegasnya.

Tokoh yang juga dikenal sebagai Ketua Poros Dunia Wasatiyyat Islam itu mengusulkan pembentukan Global Alliance of Virtues atau Aliansi Global Keutamaan. Gagasan ini bertujuan menciptakan “lingkaran keutamaan” sebagai pengganti “lingkaran setan” yang selama ini dinilai menjerat peradaban dunia dengan konflik, ketimpangan, dan dominasi kekuasaan.

Menurut Din, kolaborasi konkret antara dunia Islam dan Tiongkok dapat menjadi motor penggerak lahirnya peradaban dunia baru yang lebih adil, damai, dan sejahtera.

Konferensi ini juga menghadirkan sambutan kunci dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim serta perwakilan pemerintah Tiongkok. Sementara itu, Chandra Setiawan dalam kesempatan yang sama memaparkan makalah tentang Pancasila dan etika Konghucu sebagai dasar harmonisasi kehidupan berbangsa.

Gagasan Din Syamsuddin tersebut sejalan dengan seruan para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim Indonesia pada 2 April 2026 yang mendorong terbentuknya aliansi global untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Seruan itu menolak segala bentuk agresi, dominasi, dan hegemoni antarnegara.

“Sudah saatnya bangsa-bangsa yang mencintai perdamaian dan keadilan bersatu membangun tata dunia baru yang adil, damai, sejahtera, dan beradab,” pungkas Din menutup presentasinya.

MoneyTalk, Jakarta – Di saat ribuan warga Malaysia turun ke jalan menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Anwar Ibrahim, di Indonesia justru surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak kunjung dibacakan di Paripurna DPR.

Aksi unjuk rasa besar-besaran di Malaysia dimotori oleh kelompok yang menamakan diri Himpunan Turun Anwar, yang digagas oleh Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dan didukung oleh oposisi seperti Perikatan Nasional (PN) serta Gerakan Tanah Air (GTA). Mereka menentang kebijakan Anwar yang dinilai menyengsarakan rakyat seperti penghapusan subsidi, kenaikan harga LPG, dan pengesahan Urban Renewal Act (URA).

Sementara di Indonesia, dinamika politik berbeda. Bukan presiden yang diminta mundur, namun justru sang wakil presiden yang tengah menghadapi tekanan pemakzulan.

Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (FPP TNI) telah melayangkan surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Isinya: tuntutan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden.

Namun hingga kini, surat tersebut tidak pernah dibacakan dalam rapat paripurna DPR. Baik MPR maupun DPR tampak memilih diam dan belum memberikan tanggapan resmi.

“Ini bukan sekadar aspirasi dari FPP TNI, tapi juga dari berbagai kalangan sipil yang menilai Gibran tidak layak menjadi wakil presiden. Dia melakukan pelanggaran dalam proses pencalonan,” ujar Mayor Jenderal (Purn) Soenarko, tokoh FPP TNI, dalam pesan tertulis pada Rabu, 4 Juni 2025.

FPP TNI menyebut bahwa pencalonan Gibran melanggar prinsip keadilan dan konstitusi, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran dipertanyakan netralitasnya.

Sejumlah pengamat menilai bahwa respons diam dari pimpinan DPR dan MPR mencerminkan kondisi politik yang kian tidak responsif terhadap aspirasi publik.

Kini, publik menanti: apakah surat pemakzulan Gibran akan terus dibiarkan menjadi dokumen sunyi, atau justru akan memicu gelombang desakan yang lebih besar seperti di Malaysia?