11 November 2026

Anwar Usman

Jokowi Sebut Ada Operasi Intelijen untuk Gibran, Islah Bahrawi: Modus Tipu-tipunya Tak Berubah Jokowi Sebut Ada Operasi Intelijen untuk Gibran, Islah Bahrawi: Modus Tipu-tipunya Tak Berubah

Jokowi Sebut Ada Operasi Intelijen untuk Gibran, Islah Bahrawi: Modus Tipu-tipunya Tak Berubah

Hedi Batubara 19 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Islah Bahrawi melontarkan kritik keras terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tudingan adanya operasi intelijen untuk mendiskreditkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Islah menilai, tudingan tersebut mengingatkannya pada pola lama yang menurutnya digunakan untuk mengalihkan perhatian dari persoalan politik yang lebih mendasar. Ia mengaitkan polemik itu dengan proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam pernyataannya, Islah menuding Jokowi kerap mengarahkan tuduhan kepada pihak lain ketika menghadapi kritik. Ia juga menyinggung kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju pada Pilpres 2024.

“Modus tipu-tipunya gak pernah berubah,” demikian kritik Islah Bahrawi, Senin (18/10/2026).

Pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 memang diwarnai kontroversi setelah MK mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan itu mengubah ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden dengan memberikan pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan tersebut menjadi sorotan karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat terkait penanganan perkara tersebut dan mencopotnya dari jabatan Ketua MK.

Rangkaian peristiwa itu memunculkan perdebatan luas mengenai etika kekuasaan, independensi lembaga peradilan, serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Pernyataan Islah Bahrawi memperlihatkan bahwa isu Gibran masih menjadi sumber perdebatan politik, terutama ketika muncul tudingan mengenai operasi intelijen dan upaya mendiskreditkan tokoh politik.

Bagi Islah, sebagaimana tercermin dalam kritiknya, persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kontroversi yang mengiringi pencalonan Gibran pada 2023.

Buni Yani Desak MK Diskualifikasi Gibran: Anak Haram Konstitusi dan Manipulator Ijazah Buni Yani Desak MK Diskualifikasi Gibran: Anak Haram Konstitusi dan Manipulator Ijazah

Buni Yani Desak MK Diskualifikasi Gibran: Anak Haram Konstitusi dan Manipulator Ijazah

Hedi Batubara 6 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat komunikasi politik Buni Yani mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) berani mengambil keputusan tegas terkait gugatan yang mempersoalkan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Buni Yani menilai MK harus mendiskualifikasi Gibran apabila fakta persidangan menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

“MK harus berani mendiskualifikasi Gibran, anak haram konstitusi dan manipulator ijazah. Fakta dalam persidangan MK sudah sangat jelas menunjukkan bahwa Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah setingkat SMA yang menjadi syarat dalam Pilpres,” kata Buni Yani kepada wartawan, Senin (5/10/2026).

Menurut dia, persoalan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan administrasi. Buni Yani menilai dokumen pengganti ijazah yang digunakan Gibran perlu diuji secara menyeluruh berdasarkan fakta dan alat bukti yang muncul dalam persidangan.

Ia menyebut surat keterangan atau suket yang digunakan sebagai pengganti ijazah setingkat SMA patut dipertanyakan keabsahannya karena, menurut dia, tidak ditopang dokumen lain yang dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa Gibran telah memenuhi persyaratan pendidikan.

“Suket yang dipakai sebagai pengganti ijazah setingkat SMA adalah hasil manipulasi yang melibatkan Diknas karena waktu itu Jokowi masih berkuasa,” ujarnya.

Buni Yani kemudian mengaitkan penerbitan dokumen tersebut dengan kondisi politik ketika Joko Widodo masih menjabat sebagai Presiden. Namun, tudingan mengenai adanya manipulasi dan keterlibatan pihak tertentu tersebut merupakan klaim Buni Yani dan perlu dibuktikan berdasarkan alat bukti serta fakta hukum yang sah.

Menurut Buni Yani, apabila dalam persidangan memang ditemukan fakta bahwa persyaratan pendidikan Gibran tidak terpenuhi, MK tidak boleh mengabaikannya.

“Demi keadilan bagi bangsa dan negara, MK tak ada pilihan lain kecuali mendiskualifikasi Gibran. MK harus mengabulkan semua permohonan pemohon, karena itulah yang sesuai dengan keadilan substantif sesuai fakta yang muncul di persidangan,” katanya.

Ia menegaskan, putusan MK semestinya berpijak pada fakta persidangan dan bukan pertimbangan politik. Menurutnya, lembaga penjaga konstitusi harus memastikan bahwa setiap calon yang menduduki jabatan publik benar-benar memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan hukum.

“MK harus memutuskan sesuai dengan fakta di persidangan karena dengan cara itulah kebenaran bisa ditegakkan. MK juga harus memutuskan sesuai dengan kebenaran substantif karena itulah kebenaran yang hakiki dan sesungguhnya,” ujar Buni Yani.

Buni Yani juga membawa persoalan tersebut pada kontroversi putusan MK terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden menjelang Pilpres 2024.

Ia menyebut putusan tersebut sebagai persoalan serius yang menurutnya telah membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden.

“Inilah momen MK harus bertobat akibat paman Gibran yang waktu itu menjadi Ketua MK telah secara zalim memperkosa persyaratan umur,” kata Buni Yani.

Pernyataan tersebut merujuk pada putusan MK yang pada 2023 mengabulkan sebagian permohonan terkait syarat usia capres-cawapres. Putusan itu kemudian memungkinkan seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah, untuk maju sebagai capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun.

Ketika putusan tersebut dibacakan, MK dipimpin Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran. Anwar Usman kemudian dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan dicopot dari jabatan Ketua MK.

Buni Yani berharap MK dalam perkara yang kini diperiksa dapat menunjukkan keberanian untuk menegakkan keadilan berdasarkan fakta hukum.

“Bila MK menebus dosanya kini dengan mendiskualifikasi Gibran, mungkin saja Tuhan akan berkenan mengampuni dosa-dosa para pelaku,” tuturnya.

Muslim Arbi: MK Harus Berani Anulir Putusan Nomor 90 Terkait Gibran Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi

Muslim Arbi: MK Harus Berani Anulir Putusan Nomor 90 Terkait Gibran

Hedi Batubara 27 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu, Muslim Arbi, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) berani menganulir Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Muslim Arbi pada Ahad, 27 September 2026, merespons gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon terkait pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya telah mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran ke MK. Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Menurut Muslim Arbi, perkara tersebut dapat menjadi momentum bagi MK untuk membongkar persoalan yang menurutnya berkaitan dengan Putusan Nomor 90.

“Jadi, kalau ini dibiarkan terus, berarti melegalisir kejahatan. Ini berbahaya bagi keberadaan MK. MK dilumpuhkan kredibilitasnya karena dia itu final binding, tapi dalam persoalan ini ditemukan kejahatan di dalamnya,” ujar Muslim Arbi.

Ia menilai salah satu sejarah kelam di bangsa ini adalah politik KKN yang menurutnya diterapkan selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“KEMPALAN: Salah satu sejarah kelam di bangsa ini adalah politik KKN yang selama satu dekade diterapkan oleh Presiden Joko Widodo semenjak berkuasa dari 2014, 2019, 2019, 2024,” kata Muslim Arbi.

“Nah, selama 10 tahun kekuasaannya, dia itu KKN korupsi-korupsi dan nepotisme yang merajalela, dan ini menjadi salah satu penyebab keterpurukan di bangsa ini,” lanjutnya.

Muslim Arbi kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

“Kemudian sekarang ini pemerintahan Prabowo Subianto pun masih mewarisi itu dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapresnya. Sekarang ini Mahkamah Konstitusi (MK) yang pernah dipimpin oleh Anwar Usman yang telah meloloskan Gibran, itu dosa paling besar,” ujarnya.

“Oleh sebab itu, maka sekarang ini saatnya dalam gugatan Denny Indrayana dan teman-temannya yang menggugat tentang Gibran dalam persoalan ijazah ini menjadi momentum untuk Mahkamah Konstitusi mengakhiri sejarah KKN yang diterapkan oleh Jokowi selama 10 tahun ini,” kata Muslim.

“Jadi pesan saya adalah Mahkamah Konstitusi harus segera membebaskan negeri ini dari politik KKN rezim Jokowi. Karena bagaimanapun dalam sejarah perjalanan MK, MK pernah terlibat dalam persoalan Gibran saat dipimpin oleh Anwar Usman.” jelas Muslim

Muslim Arbi juga menyoroti keterlibatan Anwar Usman dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Anwar Usman tercatat sebagai Ketua MK sekaligus anggota majelis yang memutus perkara.

“Sebagai Ketua MK itu Anwar Usman mempraktikkan, menjadi pelaksana, menjadi operator terhadap politik KKN yang diterapkan oleh Jokowi dengan meloloskan sebagai Capres dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 itu,” ujar Muslim.

“Jadi sekarang saatnya tidak usah berpandangan bahwa putusan MM itu adalah final mengikat, tapi sekarang ini, karena itu cacat putusan. Karena itu salah satu di antaranya penyebab kerusakan di bangsa ini.” tampaknya.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sendiri dibacakan MK pada 16 Oktober 2023. Dalam perkembangan berikutnya, MK kembali menegaskan bahwa putusan tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Muslim Arbi juga menanggapi pernyataan mantan Ketua MK Mahfud MD yang menyebut putusan MK bersifat final and binding demi hukum.

“Menurut saya, pernyataan Mahfud MD itu menunjukkan bahwa dia melegitimasi kejahatan penggunaan ijazah Gibran yang tidak pernah bisa menunjukkannya di public. Sehingga, seolah-olah dia membenarkan apa yang dilakukan oleh Gibran dalam persoalan ijazah itu benar adanya,” katanya.

“Ini berarti kejahatan juga, kejahatan administrasi terhadap negara, administrasi negara yang dilakukan oleh timnya Gibran. Dan ketidakcermatan KPU, yang sudah terbukti dalam persidangan, dalam pemeriksaan perkara Denny Indrayana dan kawan-kawan ini.” tegasnya.

Muslim menilai gugatan Denny Indrayana dan kawan-kawan justru menjadi ruang untuk menguji kembali persoalan yang diperdebatkan tersebut.

“Ini sebetulnya membongkar itu. Jadi, Mahfud tak usah bela diri seperti itu. Begitu, ya kan. Jadi, kami dari rakyat Indonesia mendukung agar MK membuka kembali, karena ini kan kejahatan MK juga.”

Ia kembali menegaskan agar persoalan tersebut dibuka secara terang kepada publik.

“Jadi, kalau ini dibiarkan terus, berarti melegalisir kejahatan. Ini berbahaya bagi keberadaan MK. MK dilumpuhkan kredibilitasnya karena dia itu final binding, tapi dalam persoalan ini ditemukan kejahatan di dalamnya.” katanya.

“Harusnya dibongkar, diputuskan dan ini perlu menjadi terang-benderang di mata publik, begitu. Ini jangan dibela-belain sama Mahfud. Apalagi, karena Mahfud MD mantan ketua MK. Salah besar itu,” tegas Muslim.

Dalam perkara yang diajukan Denny Indrayana dan 11 pemohon lainnya, para pemohon mempersoalkan syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. MK dalam pemeriksaan pendahuluan juga meminta KPU membawa bukti dan kelengkapan risalah pembahasan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Pernyataan mengenai politik KKN, Putusan MK Nomor 90, Gibran Rakabuming Raka, Anwar Usman, Mahfud MD, KPU, serta dugaan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam tulisan ini merupakan pendapat dan penilaian Muslim Arbi. Media ini membuka ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari perspektif pihak-pihak yang disebut atau terkait, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi Muslim Arbi. Muslim Ardi direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

Said Didu Sebut Jokowi Ingin Terus Berkuasa, Beberkan Lima Fakta yang Dinilai Jadi Bukti Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu

Said Didu Sebut Jokowi Ingin Terus Berkuasa, Beberkan Lima Fakta yang Dinilai Jadi Bukti

Hedi Batubara 4 Juli 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan kritik keras terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Menurut Said Didu, Jokowi tidak pernah benar-benar rela melepaskan kekuasaan dan terus berupaya mempertahankan pengaruh politiknya meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Dalam pernyataannya, Said Didu mengungkap lima fakta yang menurutnya menunjukkan adanya langkah-langkah politik Jokowi untuk tetap berada dalam lingkar kekuasaan nasional.

Fakta pertama, kata Said Didu, terjadi pada periode 2022-2023 ketika muncul wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

“Sejumlah tokoh politik, seperti Airlangga Hartarto, Luhut Binsar Pandjaitan, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, Bambang Soesatyo, dan AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, turut menggaungkan gagasan tersebut,” ungkapnya, Sabtu (4/7/2026).

Said Didu beranggapan upaya itu merupakan bagian dari usaha mempertahankan kekuasaan Jokowi.

Fakta kedua, menurut Said Didu, adalah proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia menilai perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi membuka jalan bagi Gibran untuk maju dalam kontestasi nasional. Said Didu menyebut keputusan tersebut tidak bisa dilepaskan dari posisi Anwar Usman yang merupakan ipar Jokowi.

Fakta ketiga yang disorot Said Didu adalah pertemuan di Solo pada 13 Oktober 2024 menjelang pelantikan pemerintahan baru. Ia menilai Jokowi memiliki pengaruh besar terhadap proses pembentukan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selanjutnya, fakta keempat terjadi pada 2025 ketika Jokowi secara terbuka menyampaikan harapannya agar Prabowo dan Gibran dapat kembali berpasangan pada Pemilihan Presiden 2029. Menurut Said Didu, pernyataan tersebut menunjukkan keinginan mempertahankan kesinambungan pengaruh politik keluarga Jokowi dalam pemerintahan mendatang.

Adapun fakta kelima, kata Said Didu, terlihat pada 2026 ketika Jokowi bersama anak-anaknya dan partai politik yang dipimpin putranya mulai aktif turun ke berbagai daerah. Ia menilai aktivitas tersebut menunjukkan adanya konsolidasi politik yang berpotensi berhadapan dengan arah pemerintahan saat ini. Said Didu sebelumnya juga menuding adanya kelompok pendukung Jokowi yang masih berupaya mempertahankan pengaruh politik di tingkat nasional.

Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, Said Didu mempertanyakan apakah kondisi tersebut masih layak dibiarkan berlangsung tanpa pengawasan publik yang ketat.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari Jokowi maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan Said Didu terkait tudingan tersebut.

Perpol 10/2025 vs Putusan MK Cawapres Gibran: Tafsir Konstitusi Suka-suka 1765791816059

Perpol 10/2025 vs Putusan MK Cawapres Gibran: Tafsir Konstitusi Suka-suka

Hedi Batubara 24 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Negara hukum runtuh bukan selalu karena kudeta atau kekerasan. Ia bisa roboh perlahan. Antara lain saat konstitusi ditafsirkan secara selektif. Secara suka-suka. Keras terhadap yang lemah. Lentur terhadap yang berkuasa. Di titik inilah Perpol Nomor 10 Tahun 2025 harus dibaca bukan sekadar produk administratif. Ia ujian serius atas konsistensi negara dalam menghormati putusan Mahkamah Konstitusi.

Perpol 10/2025 secara terang-benderang berhadap-hadapan dengan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Pelanggaran ini bukan kasus pertama. Publik masih ingat bagaimana putusan MK soal batas usia capres/cawapres pada Pilpres 2024 silam. Putusan MK ini meloloskan Gibran Rakabuming Raka jadi Cawapres. Putusan ini pula yang Jokowi pertahankan mati-matian. Dalihnya, final dan mengikat. Padahal ia banjir kritik dan hujatan arena aroma konflik kepentingan amat menyengat.

Majelie Kehormatan MK pun dibentuk. Jimly Ashidiqie ditunjuk jadi ketua. Putusannya, Anwar dicopot dari kursi Ketua MK. Tapi putusan yang meloloskan Gibran tak dicabut. Alasannya, putusan MK final dan mengikat. Nah…

Ujian serupa: Suka-suka

Kini standar itu diuji ulang. Ada Perpol yang jelas menabrak putusan MK dan melanggada dua UU sekaligus. Tapi, ia justru diperlakukan sebagai polemik yang bisa dinegosiasikan lewat Peraturan Pemerintah. Pertanyaannya menjadi tak terelakkan: apakah konstitusi masih ditegakkan secara konsisten? Atau hanya diberlakukan selektif sesuai kepentingan kekuasaan? Suka-suka penguasa?

Secara hukum, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bermasalah sejak lahir. Ia tidak hanya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga berhadap-hadapan langsung dengan dua undang-undang sekaligus: Undang-Undang Polri dan Undang-Undang ASN. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Perpol berada jauh di bawah undang-undan Apalagi putusan MK. Maka tidak diperlukan tafsir rumit untuk menyimpulkan satu hal sederhana: Perpol ini cacat secara konstitusional.

Di negara hukum yang sehat, kondisi semacam ini tidak melahirkan polemik berkepanjangan. Tidak ada ruang kompromi. Tidak perlu perdebatan elit. Ketika peraturan yang lebih rendah bertabrakan dengan norma hukum yang lebih tinggi, satu-satunya tindakan yang sah adalah pembatalan.

Masalah justru muncul ketika pemerintah memperlakukan pelanggaran konstitusional ini seolah sekadar persoalan administratif. Lebih buruk lagi, penguasa menganggap ini hanya diskursus yang longgar dan cair. Lalu, pemerintah berpendapat bisa diredam melalui penyusunan Peraturan Pemerintah (PP).

Logika ini keliru sejak awal. PP tidak akan pernah memiliki kedudukan untuk mengoreksi, apalagi menegasikan, putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan undang-undang pun tidak bisa. Putusan MK bersifat final dan mengikat bagi seluruh lembaga negara tanpa kecuali.

Ketika peraturan yang jelas-jelas melanggar putusan MK dibiarkan hidup, negara sedang mengirim pesan yang sangat berbahaya kepada publik: putusan MK ternyata bisa dinegosiasikan. Final dan mengikat berubah menjadi jargon kosong, tergantung siapa yang berkepentingan dan siapa yang sedang berkuasa. Suka-suka penguasa!

Preseden paling segar ada pada putusan MK soal batas usia capres–cawapres. Saat konflik kepentingan dipertontonkan secara telanjang, saat etika peradilan dipersoalkan luas oleh akademisi dan masyarakat sipil, jawaban elite hukum tetap sama: putusan MK tidak bisa dibatalkan karena bersifat final dan mengikat. Jalan keluar yang dipilih bukan membatalkan putusan, melainkan mencopot Ketua MK Anwar Usman. Putusannya tetap sah. Dampaknya tetap berjalan.

Kini, logika itu dipertaruhkan kembali. Jika Perpol yang nyata-nyata menabrak putusan MK justru dipertahankan, bahkan dicarikan jalan keluar melalui PP, publik berhak bertanya: mengapa standar yang sama tidak diberlakukan? Mengapa final dan mengikat dulu dijaga mati-matian, sementara hari ini justru dicari celah untuk dinegosiasikan?

Sepertinya negara mulai memilih-milih putusan MK mana yang ditegakkan dan mana yang bisa ditawar. Ini menggiring pada kesimpulan pahit tapi tak terelakkan: konstitusi tidak lagi berdiri di atas kekuasaan. Ia tunduk padanya.

Solusi sederhana: Prabowo

Sesungguhnya persoalan ini sederhana. Presiden Prabowo Subianto tidak perlu masuk ke labirin perdebatan hukum. Ia tidak membutuhkan PP baru. Tidak perlu ada Yusril, Jimly, Mahfud, atau siapa lah tim pakar lainnya. Juga sama sekali tak dibutuhkan penengah elite. Presiden Prabowo cukup menjalankan prinsip paling elementer dalam negara hukum: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Membatalkan Perpol yang menabrak putusan Mahkamah Konstitusi bukan tindakan politis. Itu kewajiban konstitusional. Sebaliknya, membiarkannya hidup adalah pilihan politik yang membawa risiko besar bagi fondasi negara hukum.

Hari ini Perpol. Besok peraturan menteri. Lusa undang-undang. Jika preseden ini dibiarkan, negara hukum perlahan bergeser menjadi negara tafsir kekuasaan.

Perkaranha amat terang benderang. Ini bukan soal diskusi atau polemik. Ini soal keberanian menegakkan konstitusi. Presiden tinggal memilih: berdiri bersama hierarki hukum, atau membiarkan standar konstitusi menjadi lentur ketika kekuasaan merasa terganggu. Dari pilihan itulah publik akan menilai, apakah konstitusi benar-benar dihormati, atau hanya dikutip ketika menguntungkan penguasa.

Penulis : Edy Mulyadi, Wartawan Senior

Perpol 10/2025 dan Gerilya Hukum Cendekiawan Kanebo 1765791816059

Perpol 10/2025 dan Gerilya Hukum Cendekiawan Kanebo

Hedi Batubara 22 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Di penghujung 2025, pemerintahan Prabowo Subianto dihadapkan pada ujian serius. Sebuah gerilya hukum untuk mengakomodasi Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 sedang berlangsung. Perpol itu terang-terangan menabrak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan dua undang-undang sekaligus. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI serta UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Perpol ini membuka pintu bagi polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga. Padahal putusan MK tegas melarangnya, kecuali setelah pensiun atau mundur. Sementara UU ASN Pasal 19 ayat (3) menegaskan jabatan sipil tak boleh dirangkap oleh personel keamanan aktif.

Presiden Prabowo seharusnya memerintahkan Kapolri Listyo Sigit segera mencabut Perpol ngawur itu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia memerintahkan para pembantunya menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengakomodasi Perpol. “Untuk mengakhiri polemik,” kata Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Penjelasan Yusril ini justru terlihat sebagai manuver untuk melegitimasi pelanggaran. Ia mengaburkan garis konstitusi demi konsolidasi kekuasaan. Berdiri di garis depan gerilya ini ada tiga profesor hukum tata negara: Yusril Ihza Mahendra, Moh. Mahfud MD, dan Jimly Asshiddiqie. Dua yang disebut terakhir adalah Ketua dan Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Sangat mengherankan, tiga tokoh ini terlibat bahu-membahu “mengamankan” Perpol yang jelas cacat hukum. Mereka mestinya paham betul bahwa Perpol ini salah fatal sejak awal. Antara lain karena dalam konsiderannya sama sekali tak merujuk putusan MK yang melarang penugasan tersebut. Fakta ini membuat isu Perpol bukan sekadar persoalan teknis, melainkan pertaruhan integritas intelektual di hadapan kekuasaan.

NKRI bubar saja?

Muhammad Said Didu bicara keras dalam podcast Bang Edy Channel, Senin, 22 Desember 2025. Obrolan berbasis rangkaian cuitan tajamnya di X pada 21-22 Desember 2025. Dia menyindir ketiga profesor sebagai “bemper” yang melindungi pelanggaran konstitusi. Said bahkan menyebut ketiganya sebagai “cendekiawan Kanebo”, cendekiawan penghapus kotoran kekuasaan. “Jika putusan MK soal pensiun polisi bisa diakali via PP, apakah NKRI mau bubar saja?” tukasnya.

Kritik Said Didu jelas bukan serangan pribadi. Ini cerminan kegelisahan publik atas selective obedience terhadap konstitusi. Tiga tokoh tadi pasti paham benar bahwa putusan MK bersifat final dan binding. Namun dari gerilya yang tampak, putusan MK hendak diredam demi konsolidasi kekuasaan.

Jimly bahkan menjadikan final and binding ini sebagai alasan untuk tidak menganulir Putusan MK yang memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres di Pilpres 2024. Padahal karena putusan itu, Jimly sebagai Ketua Majleis Kehormatan MK, mencopot Anwar Usman dari kursi Ketua MK.

Polemik ini mencerminkan krisis lebih dalam. Elite hukum yang seharusnya jadi penjaga gerbang konstitusi malah menjadi arsitek kompromi. Keterlibatan para pakar hukum tata negara dalam bergerilya untuk menaikkan Perpol ke level PP justru bisa memperpanjang napas pelanggaran. Kapolri Listyo Sigit Prabowo sendiri enggan mengakui bahwa Perpolnya memantik konflik. Tapi dia berterima kasih atas PP yang disusun, seolah ini bukan pembangkangan melainkan sinergi.

Padahal, sejarah Indonesia penuh pelajaran. Pengaburan batas militer-sipil, seperti di Orde Baru. Fakta ini berujung pada erosi demokrasi dan praktik bernegara kita. Ini bukan isu sepele. Ini ujian eksistensial bagi supremasi konstitusi.

Jika dibiarkan, preseden ini bisa menular ke putusan MK lain. Publik berhak menuntut gerilya hukum yang sama untuk Putusan MK tentang syarat usia capres-cawapres 2024 silam. Kalau putusan MK soal larangan aparat bersenjata duduk di jabatan sipil bisa “diralat” dengan PP, kenapa soal usia wapres tidak?

Para elit itu harus selalu diingatkan, bahwa rakyat bukan objek belaka. Rakyat adalah pemilik sah negeri. Kepercayaan mereka terhadap negara sedang dipertaruhkan. Said Didu menutup dengan seruan patriotik: “Selamatkan Indonesia!”. Sebuah panggilan rasional untuk introspeksi.

Prabowo, Yusril, Mahfud, dan Jimly harus berhenti bermain api. Cabut Perpol. Patuhi Putusan MK sepenuhnya. Kembalikan Polri ke koridornya. Hentikan syahwat kekuasaan para elit korps Bhayangkara ini. Indonesia adalah negara hukum. Pegang prinsip ini dengan teguh. Indonesia bukan arena tarik-menarik elit.

Waktunya Prabowo bertindak, sebelum retak konstitusi jadi jurang yang mencerai-beraikan NKRI. Jangan biarkan pertanyaan publik terus menggantung. Pertanyaan sederhana: kenapa Prabowo begitu takut pada Sigit? Sepertinya pertanyaan 280 juta lebih penduduk Indonesia itu hanya bisa dijawab oleh Prabowo, Sigit, dan Jokowi.

Penulis :

Tak Respon Surat Pemakzulan Gibran, Muslim Arbi: Puan Tersandera Kasus Suaminya Gibran Tak Memenuhi Syarat untuk Dilantik, Jika Dipaksakna Wajib Dimakzulkan Pascadilantik

Tak Respon Surat Pemakzulan Gibran, Muslim Arbi: Puan Tersandera Kasus Suaminya

Hedi Batubara 8 Juli 2025

Pengamat politik Muslim Arbi menyoroti sikap Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang dinilai diam dan tidak merespons surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menduga, sikap bungkam Puan bukan tanpa sebab. Menurutnya, putri Megawati Soekarnoputri itu tengah menghadapi tekanan politik yang tidak ringan, terutama karena keterlibatan suaminya, Happy Hapsoro, dalam kasus mega proyek BTS Kominfo.

“Diamnya Puan dalam merespons surat pemakzulan Gibran menunjukkan bahwa dia sedang dalam posisi politik yang lemah. Dia bisa jadi tersandera kasus suaminya yang terseret dalam pusaran korupsi BTS Kominfo,” ujar Muslim Arbi kepada Redaksi MoneyTalk   Selasa (8/7/2025).

Muslim menyebutkan bahwa kasus korupsi BTS bukan sekadar skandal keuangan biasa, melainkan telah menjadi alat tawar-menawar politik yang sangat efektif. Menurutnya, kasus tersebut membuka celah bagi penguasa untuk mengendalikan sejumlah elite politik, termasuk dari kalangan PDI Perjuangan.

“Kalau Puan bergerak, misalnya ikut mendorong pemakzulan Gibran, maka sangat mungkin ‘dosa-dosa’ keluarganya ikut dibongkar. Ini bukan rahasia lagi. Kasus BTS bisa dijadikan alat tekanan untuk menutup mulut politisi-politisi tertentu,” tambah Muslim.

Sebelumnya, sejumlah purnawirawan TNI mengajukan surat kepada DPR RI untuk memulai proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran. Surat tersebut didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusi dalam proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024, khususnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai sarat konflik kepentingan karena melibatkan pamannya, Anwar Usman, sebagai Ketua MK kala itu.

Namun, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pimpinan DPR, khususnya dari Puan Maharani sebagai Ketua DPR. Ketika ditanya wartawan, sejumlah anggota Fraksi PDIP bahkan terkesan menghindar dari topik tersebut, dan menyebut bahwa DPR akan menelaah secara prosedural.

“Prosedural itu betul, tetapi diam terlalu lama dalam kasus ini justru membuat publik bertanya-tanya: apakah DPR sudah tidak punya keberanian politik?” kritik Muslim.

Puan Maharani berada dalam posisi dilematis. Sebagai ketua DPR sekaligus tokoh kunci PDIP, ia harus menghadapi tekanan dari dua kutub kekuasaan: Prabowo-Gibran sebagai pemegang kuasa eksekutif yang baru, dan Megawati Soekarnoputri sebagai simbol ideologis partai.

“Kalau Puan bersuara keras terhadap Gibran, bisa jadi itu dianggap PDIP mendeklarasikan perang terbuka dengan Jokowi dan Gibran. Tapi kalau dia diam, justru terkesan DPR tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas dan pengimbang kekuasaan,” jelas Muslim.

Menurutnya, publik menanti apakah DPR berani menegakkan konstitusi atau justru memilih kompromi politik yang membungkam suara kebenaran.

Muslim Arbi juga melihat kemungkinan bahwa Puan Maharani dan PDIP saat ini memang memilih untuk diam, namun menyimpan akumulasi politik yang bisa digunakan di momen-momen strategis, seperti Pemilu 2029.

“Bisa jadi ini adalah strategi diam untuk menyimpan amunisi. Tapi strategi ini punya risiko. Jika publik melihat DPR tidak tegas, maka kepercayaan publik akan terus menurun,” pungkasnya.

Surat pemakzulan terhadap seorang wakil presiden bukan perkara ringan. Tetapi dalam konteks Gibran Rakabuming, pemakzulan menjadi simbol perlawanan terhadap dugaan manipulasi konstitusi. Jika lembaga seperti DPR bungkam dan enggan menjalankan fungsi check and balance, maka kekuasaan akan bergerak tanpa rem.

Puan Maharani kini menjadi figur kunci. Keputusan dan sikap politiknya akan membentuk persepsi publik terhadap integritas DPR dan PDIP. Namun, selama bayang-bayang kasus hukum yang melibatkan keluarga dekatnya masih menggantung di udara, kecil kemungkinan Puan akan mengambil langkah konfrontatif terhadap kekuasaan.

Dan jika dugaan Muslim Arbi benar, maka kasus BTS tak hanya mencederai keuangan negara, tapi juga memperlihatkan bagaimana korupsi bisa menjadi instrumen politik yang membungkam suara kebenaran dan melemahkan demokrasi.

Beathor Suryadi Bongkar Dugaan Rekayasa Ijazah dan Skripsi Jokowi, Warga Waras tak Bisa Dibohongi  Pertarungan Dukungan Eks Gubernur Jakarta Antara Foke dan Anies vs Jokowi: Siapa yang lebih Berpengaruh di Pilgub Jakarta?

Beathor Suryadi Bongkar Dugaan Rekayasa Ijazah dan Skripsi Jokowi, Warga Waras tak Bisa Dibohongi 

Hedi Batubara 6 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Politikus senior PDIP Beathor Suryadi kembali melontarkan pernyataan tajam soal dugaan rekayasa dokumen pendidikan milik mantan Presiden Joko Widodo. Dalam pernyataannya, Beathor menyoroti ketidakwajaran antara tahun ijazah dan tahun pembuatan skripsi yang diklaim berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Ngaku punya ijazah tahun 1985, tapi skripsinya baru dibuat tahun 2018. Ini logika yang menginjak-injak akal sehat warga waras,” kata Beathor, Jumat (6/6).

Menurut Beathor, dugaan kepalsuan ijazah ini awalnya tidak terendus publik karena hanya digunakan untuk memenuhi syarat administratif dalam pencalonan kepala daerah. Namun, kemunculan sosok Bambang Tri Mulyono yang menyatakan bahwa ijazah itu palsu, membuka kembali tabir gelap yang selama ini didiamkan.

“Begitu Bambang Tri bersuara, barulah mulai dibuat skenario lanjutan: skripsi dadakan yang terbit tahun 2018. Tujuannya untuk memperkuat legitimasi ijazah palsu tersebut, bahkan sampai harus dilegalisir oleh UGM,” ungkap Beathor.

Ia juga menuding KPU dan Bawaslu lalai dalam menjalankan fungsi verifikasi terhadap dokumen tersebut saat proses pencalonan pada 2012 dan 2014. “Padahal verifikasi keabsahan ijazah adalah wewenang yang dimiliki KPU. Tapi tidak dilakukan. Bawaslu pun tutup mata,” ujarnya.

Beathor bahkan menyebutkan bahwa pasar jasa dokumen palsu di Jalan Pramuka Salemba, tempat dugaan ijazah itu dibuat, sempat dirazia pada 2015 oleh Ahok dan Polres Jakarta Pusat. Dua pelaku ditangkap. Namun, lokasi itu kemudian terbakar dan hingga kini dibiarkan terbengkalai.

Tak berhenti di situ, Beathor juga mengaitkan peristiwa kematian mendadak beberapa tokoh yang dianggap strategis. Ketua KPU Husni Kamil Malik wafat di usia muda pada 2016, diikuti ipar Jokowi, Hari Mulyono, pada 2018 — tahun yang sama dengan munculnya skripsi dari UGM atas nama Jokowi.

“Setelah Hari Mulyono wafat, adik Jokowi, Idayati, menikah dengan Anwar Usman. Lalu Mahkamah Konstitusi di bawah Anwar mendobrak batas usia calon presiden dan wakil presiden. Semua ini seperti puzzle yang tersusun rapi,” kata Beathor.

Sebagai penutup, Beathor menyerukan agar masyarakat tetap menggunakan akal sehat dan keberanian menyuarakan kebenaran.

“Kita butuh warga waras, bukan warga yang takut pada kebohongan yang dibungkus legalitas.”

Selera politik Jokowi adalah PDIP. Presiden Joko Widodo Jokowi

Selera politik Jokowi adalah PDIP.

Hedi Batubara 20 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Selain PDIP punya sejarah teramat penting bagi Jokowi sampai mati, karena fakta historis politik, pernah menjadi simbiosis mutualisme politik dan kekuasaan dalam masa manis dan keemasan untuk Jokowi (2022-2024) namun nano nano bagi PDIP ada masa manis, pahit dan kecut bahkan getir (2022-2024) karena Jas merah sesuai fakta politik kekuasaan yang dideskripsikan oleh publik secara umum, banyak fenomena penegakan hukumnya (law enforcement) nyaris machiavelisme atau metodelogi politik dengan ala suka-suka (politik kekuasaan), karena Jokowi dan rezimnya yang seolah pluralisme dengan politik modern pencitraan yang berjubah populisme, namun kenyataannya sebaliknya, Jokowi sering menggunakan pola penegakan hukum dengan cara persekusi dan kriminalisasi terhadap kelompok lawan politik, termasuk praktek obstruksi dan disobidiensi terhadap kroni yang terpapar korupsi dan gratifikasi, sehingga negara nampak membabi buta menyingkirkan kepastian hukum dan punahkan rasa keadilan masyarakat di era manis Jokowi 2014- bahkan sampai medio desember 2024 memasuki kabinet merah putih dirasa masih bercorak dengan dimensi politik kekuasan ala Jokowi disertai fenomena “wajah belasan menteri setia sampai mati kepada Jokowi” diantaranya Muhaimin Cs

Maka perspektif publik tidak juga dinyatakan keliru, Jokowi presiden 2 (dua) periode (2019-2024), kepingin memiliki partai bergambar banteng yang jeroan para karakter individu partainya sudah Jokowi hapal, karena pernah mesra selama kurun satu dekade/ 8-10 tahun, dengan segala kekuasaannya, tentu kontribusi saat itu dirasa nyaman di hati sang presiden dan kroni, selain isme daripada visi dan misi partai PDIP yang nasionalis cenderung sosialis, yang cocok selera dan amat menjiwai Joko Widodo.

Hanya saja gelagat Jokowi untuk menguasai partai tersebut dapat dibaca arahnya oleh Megawati Soekarno Putri, melalui interaksi Jokowi dengan segelintir petinggi di DPP PDIP dan ditandai gelagat manufer ngeyelnya para personal individu partai tersebut, yang anggap Megawati lex generalis, namun justru “lex specialis” terhadap Jokowi” sang presiden petugas partai.

Dan pola manufer para oknum petinggi partai dimaksud terbukti belakangan, setelah ber-kejelasan lalu pelan tapi pasti dibatasi gerakannya melalui surat peringatan, lalu disingkirkan dan akhirnya diberhentikan dan ada yang keluar dengan sendirinya setelah “transparan” membangkang. Diantaranya Budiman Soedjatmiko, Maruarar Sirait dan Efendi Simbolon.

Para tokoh pembangkang partai ini bakal lebih nekad transparan dan berani kibarkan “Bendera dengan gerbong Jokowi” dalam internal partai, andai saja Jokowi direstui mengangkangi konstitusi cukup dua periode sebagai pembatas, namun nafsu syahwat Jokowi tanpa gelap-gelapan kepingin 3 periode non pemilu.

Andai tak dicegah sang maestro Puan/ Tuan Partai PDIP entah kapan bakal berakhir Jokowi menjabat Presiden RI. Bahkan bisa jadi sistim republik bakal menjadi separuh monarki, cukup dengan Keppres, jabatan presiden bisa turun kepada Gibran Bin Jokowi? Jo. Omnibus Law yang overlaping bahkan bakal lebih tinggi dari UUD. 1945 dengan metode “menyipitkerdilkan” sistim konseluensi hierarkis undang-undang dan nafikan eksistensi lembaga penyelenggara negara yang ada, dengan pola disfungsikan MK dan DPR RI dalam praktik, lalu terus omnibus law direvisi sampai menyerupai _UU. Khusus CILAKA-kan_ bangsa dan negara dengan metode menggigit keras dan menghancurkan siapapun versus politiknya.

Tentang sistim monarki ala Jokow tentu merupakan inkonstitusional, maka kesimpulan pertanyaannya adalah, “pelanggaran apa yang tak mungkin dilakukan oleh sosok berkarakter Jokowi yang seolah humoris, pluralis dan low profile, “namun berselimut utang dosa-dosa politik-hukumnya bak berkas menumpuk tinggi sampai menyentuh plafon ruang arsip?

Realitas saat ini fenomena langkah politik Jokowi sudah beralih strategi kepada faktor anak biologisnya sosok Gibran.

Maka faktor seorang genetika Jokowi plus biografi pendidikannya sesuai data empirik, identik dengan Gibran yang ditengarai (diyakini) hanya memiliki biografi pendidikan SMP dan 99, 9 % (100 % pembulatan desimal) adalah makhluk Fufu Fafa, tentunya hal yang melanggar sistim hukum UU. Tentang Pemilu Jo. TAP MPR RI Nomor 6 Tahun 2021, untuk mendaftar dan menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

Maka tiga orang anak beranak dan menantunya Bobby serta keluarganya termasuk Anwar Usman dengan historis putusan MK dan MKMK jelang pilpres 2024 maka harus mendapat “merk di kening sebagai common enemy” tidak saja pribadi internal PDIP secara kolektif kolegial, namun musuh general bangsa ini.

Jokowi bisa saja sementara membuat politisi partai (pdip) terlena, karena memprediksikan putranya Kaesang sudah menjadi Ketum Partai. Padahal PSI alat mimikri Jokowi, agar para politisi PDIP dan lainnya lepas kontrol, partainya (PDIP) bakal aman dari perompak partai yang menunjuk pada peristiwa partai demokrat, jadi sambil Indig-indig dan intip-intip kesalahan Sekjen Hasto Kristiyanto melalui stok aparatur yang tersisa di KPK untuk tujuan final menjerat Megawati Sang Ketum Partai, lalu lengser menyerah kalah dan partai PDIP pun berubah genggaman sesuai “mimpi jahat” Jokowi.

Sehingga Hasto sebagai tokoh prioritas yang wajib dipatahkan oleh Jokowi, selain vokal dan keras memberikan perlawanan dan pernah terang-terangan mendiskreditkan IKN, dengan statemen sarkastik, “Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono serta wakilnya, Dhony Rahajoe, mundur dikarenakan perencanaan yang terburu-buru (tidak matang) dari Presiden Joko Widodo padahal mendekati agenda perayaan hari sakral 17 Agustus 2024 (ulang tahun kemerdekaan RI) di IKN.

Selebihnya Hasto tokoh yang nampak lebih humble dan piawai strategi ilmu politiknya dibanding Puan Maharani sekalipun, selain realistis Hasto motor organisasi dan pendamping setia dan memiliki kedekatan dengan sosok Megawati sang Ketua Umum, dan dari sisi pandang objektif merupakan maestro politisi perempuan nomor wahid pasca kemerdekaan RI selain Putri dari Ir. Soekarno Presiden RI pertama.

Maka kesimpulannya Jokowi tetap berselera terhadap kemegahan partai PDIP bahkan andai ada kesempatan Jokowi bisa jadi meng-unifikasi PSI kedalam PDIP atau masing-masing bapak dan anak menjadi pemimpin partai yang beraroma rasa nasionalis-sosialis, maka seluruh kader PDIP harus waspadai terhadap gerak-gerak gerik Jokowi dan langkah politis yang paling jitu adalah LAWAN SECARA RADIKAL DENGAN FORMAT SATU KATA  “KANDANGI” SEGERA PERGERAKAN POLITIK JOKOWI

Penulis : Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

Budi Gunawan Disingkirkan Gegara Jokowi Balas Dendam Politik Ke Megawati ? 1000357475

Budi Gunawan Disingkirkan Gegara Jokowi Balas Dendam Politik Ke Megawati ?

Hedi Batubara 17 Oktober 2024

MoneyTalk,Jakarta – Sudah lama penulis nyatakan “Jokowi akan terkena karma politik” dan karma tersebut beberapa nya sudah mulai terbukti menyerempet tubuh Jokowi pra lengser keprabon, maka logika perspektif politiknya tentu bakal membesar paska Jokowi lengser, karena faktor hilangnya kekuasaan ?

(lebih…)

Baca Juga Berita Ini

Mahkamah Agung

BUA Mahkamah Agung Kecanduan Borong Laptop, Rp55,3 Miliar untuk 3.692 Unit, CBA Pertanyakan Urgensinya

Hedi Batubara 11 November 2026
Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Hedi Batubara 11 November 2026
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran

Weka Institute: Rocky Gerung, Jumhur dan Syahganda Sukses Adu Domba Prabowo-Gibran, Istana Jadi Panggung Pemakzulan

Hedi Batubara 11 November 2026
Presiden Prabowo Subianto

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo

Hedi Batubara 11 November 2026