21 November 2026

Arsul Sani

MoneyTalk.id, Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ) Suhandono Baskoro melontarkan kecaman keras terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutus perkara gugatan terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Suhandono bahkan mendoakan para hakim yang memutus perkara tersebut masuk neraka.

Demikian pernyataan Suhandono kepada wartawan, Ahad (11/10/2026).

Sikap keras Suhandono dipicu putusan MK yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Putusan tersebut dibacakan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Suhandono menilai keputusan tersebut telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Menurut dia, Gibran mempunyai latar belakang pendidikan yang semestinya tidak dipersoalkan dengan cara demikian.

Ia juga mempertanyakan independensi MK dalam menangani perkara yang menyangkut persyaratan pendidikan putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Bagi Suhandono, putusan itu bukan hanya memunculkan perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana lembaga peradilan konstitusi menjalankan kewenangannya.

Suhandono memandang putusan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap lembaga peradilan konstitusi. Ia mempertanyakan apakah MK telah menjalankan tugasnya secara independen ketika menangani perkara yang memiliki konsekuensi politik nasional.

Menurut dia, keputusan mengenai persyaratan seorang wakil presiden seharusnya didasarkan pada pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menilai polemik mengenai pendidikan Gibran tidak semestinya berkembang menjadi persoalan yang memperkeruh situasi politik nasional.

Sikap Suhandono tersebut mencerminkan keberatan Laskar Cinta Jokowi terhadap putusan MK.

Dalam keterangan resminya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan bahwa dokumen seperti certificate of attendance, catatan akademik, dan keterangan nilai yang diajukan dalam perkara tersebut tidak membuktikan bahwa seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Meski demikian, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden. Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.

MK juga menjelaskan bahwa status Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 telah berakhir setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024. Persoalan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan selanjutnya menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan terkait.

Dengan demikian, temuan MK mengenai tidak ditemukannya bukti dokumen kelulusan yang memenuhi persyaratan penyetaraan perlu dibedakan dari pernyataan bahwa Gibran sama sekali tidak pernah menempuh pendidikan SMA.

Putusan MK tersebut memicu perdebatan di ruang publik, terutama mengenai persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden serta kewenangan lembaga negara untuk menilai pemenuhannya.

Di satu sisi, para pemohon mempersoalkan bukti kelulusan pendidikan Gibran. Di sisi lain, pendukung Gibran, termasuk Suhandono Baskoro, menyampaikan keberatan terhadap putusan yang dinilai merugikan posisi politik wakil presiden tersebut.

Perdebatan itu memperlihatkan bahwa persoalan dokumen pendidikan pejabat publik tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan lembaga negara.

Bagi Suhandono dan Laskar Cinta Jokowi, putusan tersebut menjadi alasan untuk menyampaikan kritik keras terhadap MK. Namun, penilaian mengenai independensi hakim tetap perlu ditempatkan dalam kerangka pemeriksaan fakta, pertimbangan hukum, dan mekanisme pengawasan etik yang berlaku.

Putusan MK sendiri dapat dibaca secara lengkap melalui laman resmi Mahkamah Konstitusi agar masyarakat dapat menilai pertimbangan hukum yang mendasari keputusan tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Jika dicermati jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) malam ini, Selasa (6/10/2026), Hakim MK Arsul Sani awalnya menjelaskan certificate of attendance, yang menjadi dasar dalam penerbitan surat keterangan Gibran yang telah menyelesaikan pendidikan setara SMA di luar negeri. Hakim MK yang sangat berpengalaman dalam menangani perkara hukum ini, menyebut tidak ada dokumen yang bisa menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan SMA atau yang setara dengan SMA atau yang sederajat di luar negeri.

“Sementara itu certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan,”. Kata Arsul.

“Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri, yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan tamat paling rendah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliya, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat,”. Kata Arsul.

Sedangkan kalau kita cermati lagi dalam pertimbangan MK malam ini, MK telah memberikan landasan moral dan kebenaran materiil-formil, bahwa Gibran tidak memiliki ijasah setingkat SMA, dan KPU lalai di dalam melakukan verifikasi faktual. Dengan demikian posisi Gibran sebagai CAWAPRES saat itu, adalah CAWAPRES KEKUASAAN akibat pengaruh Bapaknya yang menjabat sebagai Presiden RI ke 7.

Fakta persidangan MK tersebut menjadi legitimasi moral dan landasan hukum bagi rakyat untuk melakukan gerakan deligitimasi, dengan mosi tidak percaya terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka yang tidak mempunyai ijazah, dan berbohong pada jutaan rakyat di seluruh penjuru negeri. Perlu dimengerti, bahwa tingkatan paling tinggi suatu keputusan adalah hilangnya legitimasi rakyat terhadap WAPRES yang TIDAK PUNYA IJAZAH, jadi bukan pada keputusan MK, atau lembaga tinggi negara lainnya.

Oleh karena itu, di hari-hari ke depan kita akan melihat rontoknya legitimasi Gibran akibat pernyataan MK, bahwa yang bersangkutan ternyata TIDAK mempunyai IJAZAH. Ini lebih ngeri dampaknya secara politik, apalagi kalau dikaitkan dengan kepercayaan publik !

Akhirul kalam, saya ucapkan Selamat untuk Prof. Denny Indrayana dkk. Karena berkat kegigihan dan perjuangan hukum Prof. Denny Indrayana dkk., Prof. Denny Indraya dkk. ternyata dapat membuktikan dalam persidangan di MK, bahwa Gibran benar-benar tidak memiliki ijazah setara SMA atau yang sederajat.

Atas dasar fakta di persidangan bahwa Gibran tidak memiliki Ijazah setingkat SMA/SMK inilah, Gibran berarti sama halnya dengan tidak memenuhi syarat minimum pendidikan sebagai Wapres. Kendatipun demikian, bahwa sesungguhnya yang dapat menetapkan sah atau tidaknya ketidakterpenuhan persyaratan Wapres bukanlah MK. Oleh karena itu selanjutnya MK sebenarnya dapat meneruskan temuannya ini kepada DPR.

Jika nantinya DPR sudah mendapatkan dasar kuat temuan MK, bahwa Gibran tidak memiliki Ijazah SMA atau yang setara dengannya, DPR seharusnya dapat melakukan Sidang MPR untuk memakzulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan selanjutnya MPR memilih satu dari dua calon Wapres yang sebelumnya diusulkan oleh Presiden.

Bravo Prof. Denny Indrayana dkk. !. Rakyat pencari keadilan di negeri ini tentunya sangat bangga dan berterimakasih pada Prof. Denny Indrayana dkk !

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE), Lawyer dan Analis Politik.