1 November 2026

Arteria Dahlan

MoneyTalk, Jakarta – Baru-baru ini, kontroversi melibatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Arteria Dahlan mencuat setelah pernyataan dari Tjandra Tedja, seorang content creator, di kanal YouTube-nya. Dalam video yang diunggah pada 3 Oktober 2024, Tedja mengungkapkan bahwa Arteria Dahlan mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai anggota DPR-RI untuk memberi jalan bagi Romi Soekarno, cucu dari Soekarno, untuk duduk di Senayan. Hal ini memicu perdebatan mengenai apakah PDIP, yang dikenal sebagai partai yang menentang politik dinasti, kini terjerumus ke dalam praktik tersebut.

Sejak berdirinya, PDIP selalu menempatkan diri sebagai partai yang mengusung ideologi nasionalis dan populis, dengan penekanan pada keterwakilan rakyat. Namun, pengunduran diri Arteria Dahlan, yang diketahui sebagai anggota Komisi III DPR, untuk memberikan kursi kepada Romi Soekarno, telah memunculkan kritik. Netizen mulai menyebut PDIP sebagai “Partai Dinasty Indonesia Perjuangan,” menyoroti ketidakcocokan antara retorika partai yang menolak dinasti politik dengan tindakan yang menunjukkan sebaliknya.

Dalam konteks ini, tuduhan mengenai PDIP yang terlibat dalam politik dinasti semakin kuat, terutama ketika dua calon lainnya, Sri Rahayu dan Arteria Dahlan, mengundurkan diri untuk memberi ruang bagi Romi. Publik mempertanyakan apakah keputusan ini merupakan hasil dari tekanan internal partai atau murni atas kemauan Arteria yang ingin melayani kepentingan “royal family” dari PDIP.

Arteria Dahlan yang dikenal dengan gaya bicaranya yang blak-blakan telah menjadi sorotan media dan publik. Pernyataannya mengenai pengunduran diri untuk memberi kesempatan bagi Romi Soekarno menimbulkan spekulasi tentang motivasinya. Dalam keterangan resminya, Arteria menyebutkan bahwa dia tidak mempermasalahkan keputusannya dan bersikap legowo untuk melayani ketua umum dan keluarga besar PDIP. Namun, ungkapan ini justru menambah kontroversi, karena tampak seperti pengakuan atas adanya tekanan untuk mundur.

Kehadiran Romi Soekarno sebagai anggota DPR melalui jalur ini dianggap sebagai praktik nepotisme, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Banyak yang menganggap bahwa langkah Arteria mencerminkan kekuasaan elit di PDIP yang tidak mengindahkan suara rakyat.

Media sosial menjadi ajang perdebatan terkait keputusan ini. Banyak netizen yang mengecam tindakan PDIP dan mengkritik Arteria Dahlan, menilai bahwa dia telah mengorbankan suara rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Frasa “Partai Dinasty Indonesia Perjuangan” menjadi populer di kalangan pengguna media sosial, menunjukkan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap tidak transparan dan demokratis.

Tjandra Tedja dalam video-nya juga mengarahkan kritik kepada para anggota partai yang mendukung tindakan ini, menanyakan nilai-nilai demokrasi yang mereka pegang jika praktik semacam ini terus terjadi. Dia mengajak publik untuk lebih kritis terhadap keputusan-keputusan politik yang dianggap merugikan rakyat.

Kontroversi seputar pengunduran diri Arteria Dahlan dan masuknya Romi Soekarno ke dalam DPR mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh PDIP sebagai partai politik yang mengklaim mewakili suara rakyat. Label “Partai Dinasty Indonesia Perjuangan” menyoroti ketidakcocokan antara narasi politik partai dengan praktik yang berlangsung di dalamnya. Keputusan yang diambil dalam situasi ini bukan hanya berimplikasi pada reputasi individu-individu yang terlibat, tetapi juga pada kredibilitas partai secara keseluruhan di mata publik.

Perlu ada evaluasi lebih mendalam mengenai bagaimana partai politik beroperasi dalam sistem demokrasi, terutama terkait dengan pemilihan dan representasi. Akankah PDIP mampu membuktikan bahwa mereka tetap komitmen pada prinsip-prinsip demokrasi yang mereka agung-agungkan, atau akankah mereka terjebak dalam praktik-praktik politik yang justru mereka tolak? Waktu akan menjawab pertanyaan tersebut.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Baru-baru ini politisi PDI-P, Arteria Dahlan, mengungkapkan keputusannya yang kontroversial dalam sebuah konferensi pers di Komplek Senayan, Senin (30/09). Dalam pernyataannya, Arteria mengaku rela menyerahkan kursi DPR RI yang ia peroleh dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VI kepada Romy Soekarno, cucu dari proklamator Indonesia, Soekarno. Keputusan ini menuai perdebatan di kalangan publik dan memunculkan pertanyaan. Apakah Arteria bertindak sebagai “joki politik” untuk kepentingan elite keluarga besar Bung Karno?

Arteria yang merupakan loyalis PDI Perjuangan ini dikenal sebagai tokoh dengan suara tinggi di Dapil Jawa Timur VI. Ia menyatakan bahwa ia rela mengundurkan diri demi memberi jalan kepada Romy Soekarno untuk duduk di kursi DPR.

“Saya ini bisa seperti ini karena Ibu Mega dan keluarga besar Bung Karno. Sudah saatnya saya membalas budi,” ujar Arteria.

Ia menekankan bahwa keputusan tersebut adalah bentuk rasa hormat dan balas budi kepada keluarga Bung Karno. Terutama kepada Megawati Soekarnoputri, yang ia anggap sebagai figur ibu politiknya.

Pernyataan Arteria bahwa menyerahkan kursi DPR kepada Romy merupakan bentuk balas budi memunculkan aneka persepsi. Publik menilai dirinya bersedia “berkorban” demi menjaga loyalitasnya kepada keluarga besar Bung Karno. Dalam politik, praktik semacam ini seringkali dipandang sebagai upaya mengokohkan kedudukan dinasti politik tertentu. Misalnya dengan mengorbankan tokoh-tokoh yang sebenarnya memiliki kekuatan elektoral yang lebih tinggi.

Namun, dalam kasus ini, Arteria mengaku bahwa keputusan tersebut diambil secara sukarela dan tanpa tekanan. Ia bahkan menegaskan bahwa baginya, “melayani keluarga besar Bung Karno adalah suatu kemuliaan”. Bagi Arteria jabatan di DPR tidak lagi menjadi prioritas utamanya. Keputusannya ini dinilai sebagai wujud kesetiaan dan loyalitas terhadap sejarah panjang PDI Perjuangan dan keluarga besar Soekarno.

Langkah Arteria untuk menyerahkan kursinya tentu saja mencerminkan dinamika politik internal PDI Perjuangan yang masih sangat dipengaruhi oleh kedekatan dengan keluarga besar Soekarno. Bagi sebagian pengamat, ini bisa dilihat sebagai bentuk subordinasi politik. Di mana tokoh-tokoh yang berprestasi elektoral harus rela memberikan posisinya kepada anggota keluarga elite partai. Namun, dari sudut pandang Arteria, loyalitas kepada keluarga Soekarno tampaknya lebih penting daripada ambisi politik pribadi.

“Bagi saya, kekuasaan di DPR ini tidak seberapa. Bagi saya, melayani keluarga besar Bung Karno adalah suatu kemuliaan,” katanya.

Sikap ini sekaligus mengirimkan pesan bahwa di dalam tubuh PDI Perjuangan, kesetiaan dan penghormatan kepada garis keturunan Soekarno tetap menjadi nilai yang dijunjung tinggi.

Keputusan Arteria tentu menuai beragam reaksi dari masyarakat. Di satu sisi ada yang melihatnya sebagai bentuk pengabdian yang tulus. Namun, di sisi lain tidak sedikit yang mempertanyakan apakah tindakan ini sebenarnya adalah bentuk penundukan diri terhadap dinasti politik yang kian mengakar di Indonesia. Fenomena ini juga memunculkan perdebatan lebih luas tentang praktik politik dinasti di Tanah Air. Kekuasaan dan kesempatan politik lebih sering diwariskan kepada anggota keluarga elite daripada berdasarkan prestasi dan meritokrasi.

Tantangan ke depan bagi Arteria adalah bagaimana ia menjaga reputasi politiknya sebagai tokoh yang kuat, namun tetap loyal terhadap partai dan ideologi yang ia junjung. Sementara bagi PDI Perjuangan, dinamika ini menjadi cermin bahwa kendali elite politik dalam menentukan posisi strategis di parlemen masih sangat dominan. Meskipun, hal tersebut bisa memicu kritik tentang bagaimana regenerasi kader di dalam partai seharusnya berjalan.

Apakah Arteria benar-benar rela menjadi “joki politik”, ataukah ini adalah bentuk loyalitas sejati terhadap keluarga besar Bung Karno? Keputusan tersebut menempatkan Arteria di persimpangan jalan antara menjaga nama baik partai dan mempertahankan nilai-nilai loyalitas dalam politik. Di tengah sorotan publik, langkah ini tentu saja membuka perbincangan tentang peran dinasti politik dalam demokrasi Indonesia dan bagaimana keseimbangan antara loyalitas dan kompetensi elektoral seharusnya dijaga.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Pelaksanaan ibadah haji 2024 kembali mendapat sorotan tajam, terutama terkait dugaan ketidakadilan dalam distribusi kuota haji reguler di beberapa daerah. Isu ini menjadi salah satu topik hangat dalam sidak yang dilakukan DPR di Kantor Pelayanan Haji dan Umroh Kementerian Agama di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banyak daerah yang merasa tidak mendapatkan kuota yang proporsional, sehingga memicu pertanyaan mengenai keadilan dalam alokasi kuota haji tersebut.

(lebih…)

MoneyTalk,Jakarta – Berbagai pihak seperti mantan Menkumham, Hamid Awaluddin, Kamrussamad, DPR Gerindra dan Arteria Dahlan, DPR PDIP, memberikan pernyataan ada keterlibatan Prabowo dalam pembatalan RUU Pilkada tiga hari lalu. Pembatalan ini tentunya suatu titik balik di mana biasanya produk RUU apapun yang digodok di DPR, yang mengalami demo penentangan besar-besaran, tetap diloloskan. Antara lain RUU Omnibuslaw, RUU KUHP dan Revisi UU KPK beberapa tahun kebelakang.

Titik balik ini juga sekaligus menunjukkan Jokowi telah menjadi bebek lumpuh. Omongan Bahlil Lahadalia, yang ditafsirkan banyak pihak, bahwa Jokowi adalah Raja Jawa, yang bengis, dan jangan dilawan, telah dijawab dengan gagalnya RUU Pilkada itu. Prabowo tidak setuju. Sebab, sejatinya RUU Pilkada itu untuk menolak keputusan Mahkamah Konstitusi 70 yang membuat Kaesang, anak Jokowi, gagal maju jadi Cawagub di Jakarta maupun Cagub di Jawa Tengah. Kekuatan rakyat, khususnya mahasiswa, pastinya sulit berhasil, jika perpecahan antara Prabowo, presiden terpilih, dengan Jokowi tidak terjadi.

Auman Prabowo

Bak macan ganas, Prabowo beberapa hari ini telah mengaum kencang dan menggelegar. Di acara wisuda Universitas Pertahanan, Prabowo menegaskan prinsip-prinsip bernegara, yakni 1) negara akan maju dan besar jika sains dan teknologi dikuasai. 2) negara tidak ada gunanya masuk level G20, kalau rakyatnya masih miskin dan susah makan. Keesokan harinya, kemarin di acara PAN, Prabowo mengemukakan setidaknya 3 hal penting, yakni 1. Jangan haus kekuasaan. Menurutnya situasi saat ini kekuasaan sudah menjadi kejahatan. Karena kekuasaan diperoleh dengan kasar dan kejam, bahkan menggerakkan intelijen menghancurkan lawan politik. Prabowo kecewa dan marah dirinya sendiri masih diinteli. 2. Saatnya bekerja, bukan omon2. Prabowo meminta saatnya terjun ke aksi, mengurusi rakyat. Jangan seperti intelektual yang kebanyakan podcast, merasa lebih pintar dari dirinya. 3. Prabowo mengungkapkan hubungan dia dengan Jokowi tidak ada yang retak.

Auman Prabowo ini multi tafsir, karena Prabowo tidak menjelaskan siapa yang menginteli dia? Siapa yang haus kekuasaan? Kenapa Prabowo perlu menjelaskan hubungan dia dan Jokowi yang diperkirakan retak?

Dalam tafsir kekinian, tentu saja yang mampu menginteli Prabowo adalah kekuatan dan kekuasaan yang setara dengannya. Dan itu hanya mungkin kelompok yang ingin memastikan bahwa ada Raja Jawa yang bengis dan kuat. Sedangkan kelompok Megawati dan kelompok Anies Baswedan, misalnya, sudah bukan kekuatan utama lagi di dalam konstalasi nasional.

Lalu siapa yang haus kekuasaan? Yang haus kekuasaan dalam tafsir publik adalah seseorang yang membangun politik dinasti dan berpikir dirinya adalah raja. Dalam sejarah demokrasi sebelum Jokowi, baik Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY tidak sedikitpun berpikir memperpanjang jabatan presiden. Sebaliknya Jokowi sejak awal berpikir memperpanjang kekuasaan sampai 3 periode dan bahkan ingin menjadikan anak-anak, menantu, asik, sespri dan lainnya masuk dalam permainan kekuasaan.

Prabowo ingin kekuasaan itu dimintakan kepada rakyat, bukan sebuah persekongkolan politik elit yang mendikte.

Selanjutnya soal hubungan Prabowo dan Jokowi yang diisukan retak saat ini, dan dibantah Prabowo, tentu saja disesuaikan dengan tafsir objektif. Rakyat sudah faham bahwa Jokowi gagal dan atau digagalkan dalam memastikan Kaesang sebagai pimpinan daerah Jakarta maupun Jateng. Sebelumnya pula, dengan merusak konstitusi dan mengendalikan elit, Jokowi berhasil menempatkan anaknya Gibran masuk menjadi Wapres dan menantunya Bobby Nasution, masuk bursa Gubernur Sumut. Namun, ketika pola yang sama akan diulangi untuk meloloskan Kaesang, rakyat marah, sangat marah dan jijik (seperti trending topik menantu Jokowi yang hamil itu bau ketiak) dan akhirnya Prabowo mengaum, marah. Akhirnya Jokowi terdiam, seperti bebek lumpuh.

Tafsir Prabowo retak dengan Jokowi adalah hak penafsir, jika seseorang penafsir itu mempunyai kapasitas intelektual yang handal, misalnya Rocky Gerung yang setiap hari podcast. Baik tafsir itu disampaikan melalui tulisan, maupun melalui omon2 di podcast. Tentu melihat keretakan Prabowo dengan Jokowi dapat dianalisis pula secara objektif, antara lain: 1) Jokowi ditenggarai telah menyingkirkan kelompok Aburizal Bakrie dari Golkar. Padahal hubungan dan persekutuan Prabowo dan Abu Rizal telah terjalin hampir 50 tahun. 2) Jokowi tidak puas dari bukan siapa-siapa telah berhasil memaksakan anaknya yang bocil jadi wapres. Mau tambah lagi dengan rekayasa untuk Kaesang. Padahal konsep Prabowo kekuasaan itu bukan pewarisan, melainkan penghambaan keharibaan rakyat. 3. Secara karakter berbeda pula, Prabowo tergembleng sebagai patriotik, sedangkan Jokowi tak jelas, bahkan perusak bangsa. Jadi analisa kepentingan dan karakteristik keduanya berbeda 180 derajat. Pastinya retak. Lalu kenapa Prabowo harus membantah? Dalam politik hal itu biasa untuk mengendalikan stabilitas politik elit.

Selanjutnya, auman Prabowo terbaru ini menjadi sebuah peringatan bagi kekuasaan elit yang ada, jangan lagi kekuasaan dijadikan kepentingan pribadi an sich. Merampok semua kekayaan alam. Kekuasaan menurutnya harus diabdikan buat rakyat miskin. Dan Indonesia harus menjadi negara besar yang sesungguhnya.

Penutup

Auman Prabowo yang bak macan ganas telah menyentak kita beberapa hari terakhir ini. Prabowo telah menyelamatkan bangsa dari kemungkinan chaos pada gerakan mahasiswa dan buruh diberbagai kota kemarin lalu. Prabowo Subianto bahkan takut jika gerakan sebesar itu dimanfaatkan kekuatan asing yang tidak ingin stabilitas tercapai.

Dalam masa dua bulan kurang menjelang pemerintah Prabowo, sebaiknya Jokowi dan antek-anteknya sadar dan insyaf. Sebab, tidak boleh ada “dua matahari” lagi. Sudah saatnya Jokowi berkemas-kemas pindah ke Solo. Dan Prabowo Subianto harus disambut rakyat dengan gembira.