18 November 2026

Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA)

MoneyTalk,Batam – Aroma skandal hukum menyeruak dari Kota Batam! Ketua Pengadilan Negeri Batam, Tiwik, SH., M.Hum., resmi dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) oleh Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86). Laporan panas itu terkait putusan penetapan nama Li Claudia Chandra, yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam.

Ketua Kodat86, Cak Ta’in Komari, mengaku turun langsung mengantarkan berkas laporan tersebut ke Jakarta pada Rabu (15/10/2025). “Semua surat pengaduan sudah saya sampaikan sendiri ke Bawas MA dan KY. Kami berharap ada tindakan cepat dan tegas!” tegasnya.

Menurut Cak Ta’in, putusan hakim Tiwik dalam perkara penetapan nama Li Claudia Chandra penuh kejanggalan mulai dari masalah yurisdiksi, local delicty, hingga inkonsistensi penyebutan nama dalam putusan. Ia menyoroti kejanggalan fatal seperti perbedaan penulisan Li Mi Lan dan Lie Mie Lan, yang bisa memicu tafsir hukum berbeda.

“Putusan itu ceroboh dan bisa menimbulkan tafsir ganda. Hakim sekelas Ketua PN kok bisa teledor begitu? Ini jelas memalukan institusi peradilan!” ujar Cak Ta’in geram.

Lebih lanjut, Cak Ta’in mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memeriksa integritas dan kecermatan hakim Tiwik, bahkan mempertanyakan kelayakannya sebagai Ketua PN Batam.

Tak berhenti di situ, Kodat86 juga menyoroti implikasi hukum dari penetapan nama tersebut terhadap legalitas pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam 2024. Menurutnya, putusan yang cacat yuridis bisa berdampak pada keabsahan pencalonan pejabat publik.

“Publik berhak tahu! Ini bukan soal nama, tapi soal legalitas pejabat publik yang kini mengatur Batam,” tegas Cak Ta’in.

Cak Ta’in bahkan mengungkapkan rencana menggugat SK KPU Batam Nomor 480 Tahun 2024 ke PTUN dan menguji keabsahan hasil Pilkada Batam 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).

“Langkah kami tidak berhenti di sini. Laporan ke KY dan MA baru awal. Setelah ini, kita bongkar tuntas potensi cacat hukum dalam Pilkada Batam,” tutupnya dengan nada tajam.

Drama hukum di Batam pun kian memanas. Akankah laporan ini membuka borok di balik kursi kekuasaan hukum dan politik di kota industri itu? Publik menanti gebrakan KY dan MA apakah akan berani menindak hakim yang disebut “tidak cermat” ini, atau justru kasusnya menguap begitu saja?

MoneyTalk, Jakarta – Dunia perbankan kembali diguncang skandal besar. Sebuah kasus yang menyeret nama Bank UOB mencuat ke publik setelah Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) mengirimkan surat teguran resmi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait dugaan kolusi dan suap dalam perkara bernilai fantastis, mencapai Rp87,7 miliar.

Pemerhati intelijen Sri Radjasa, MBA mengungkapkan bahwa kasus ini bermula ketika seorang nasabah bernama Hardi Wijaya Kusuma menyerahkan sertifikat tanah seluas 17.220 meter persegi (SHGB No. 81 di Kabupaten Tangerang) kepada wakil direktur Bank UOB, sebagai bentuk jaminan bonafiditas. Nilai aset tersebut ditaksir mencapai Rp87,7 miliar.

Namun, yang mengejutkan tak ada perjanjian kredit yang pernah dibuat antara nasabah dan pihak bank. Sertifikat tanah itu pun tidak pernah dikembalikan.

“Mirisnya, sertifikat justru digunakan pihak bank untuk pengajuan ke Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2024. Nilai kerugian mencapai Rp87,7 miliar,” ujar Sri Radjasa.

Kasus ini, menurut Sri Radjasa, bukan sekadar penggelapan biasa. Ada indikasi kuat terjadinya penipuan, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kepercayaan, hingga dugaan suap kepada aparat hukum.

“Ini bukan ulah satu-dua oknum, tapi mengarah pada kejahatan perbankan yang terstruktur dan sistematis,” tegasnya.

Publik pun mulai mencium aroma busuk dari praktik ilegal yang diduga melibatkan pejabat tinggi bank serta oknum aparat penegak hukum. Situasi ini, kata Sri Radjasa, memperkuat dugaan adanya jaringan mafia perbankan terorganisir yang telah lama beroperasi di balik layar.

Melihat meningkatnya kecurigaan publik, Bawas MA bergerak cepat. Melalui surat teguran bernomor 3806/BP/PW 1.1.1/IX/2025 tertanggal 9 September 2025, lembaga pengawas MA itu meminta klarifikasi resmi dari Ketua PN Jakarta Pusat dalam waktu 14 hari.

Teguran ini terkait perkara nomor 754/Pdt-G/2023/PN JKT PST dan putusan banding 2231/PDT/2024/PT DKI, yang diduga sarat kejanggalan.

“Bawas MA tampaknya menilai ada potensi pelanggaran etika serius dalam proses peradilan perkara ini,” ungkap Sri Radjasa.

Langkah Bawas MA ini menunjukkan adanya keseriusan lembaga pengawas yudikatif dalam mengusut indikasi kolusi antara pihak Bank UOB dan oknum hakim di PN Jakarta Pusat.

Sri Radjasa menegaskan, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera turun tangan. Ia menilai, jika kasus ini dibiarkan tanpa penanganan yang transparan, kepercayaan publik terhadap hukum dan dunia perbankan akan hancur.

“Penegakan hukum atas dugaan penggelapan, pemalsuan, penipuan, suap, dan kolusi harus segera dilakukan. Jika tidak, citra Indonesia sebagai negara hukum akan rusak parah,” ujarnya.

Ia memperingatkan, bila praktik seperti ini terus terjadi, bukan tidak mungkin krisis kepercayaan publik terhadap bank bisa berujung pada gejolak keuangan nasional, mirip dengan yang pernah terjadi pada krisis moneter 1998.

“Jika negara ini dibiarkan menjadi surga bagi mafia perbankan, maka yang hancur bukan hanya aset nasabah, tapi juga fondasi kepercayaan ekonomi bangsa,” pungkasnya.

MoneyTalk,Jakarta – Akhirnya pemohon gugatan sengketa tanah 11 hektar di Kerangan, Labuhan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) Muhamad Rudini mengadukan dan melaporkan 3  Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Kupang. Mereka dilaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial, serta Presiden, Kejagung dan KPK, Selasa (21/1/2025).

Pengaduan ini terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim PT Kupang NTT atas Putusan Pengadilan (PN) Labuan.Bajo nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj pada 23 Oktober 2024, yang sudah putus dan selesai di pemeriksaan tingkat pertama. Dimana Majelis Hakim ini memerintahkan PN Labuan Bajo melakukan sidang ulang terhadap putusan yang sudah selesai dan keluar putusan.

Pelaporan Muhamad Rudini melalui Tim Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor ELICE LAW FIRM ini dapat dukungan dari pengamat hukum DR (c) Fauzi, SH, MH dan tokoh masyarakat Syafrudin Budiman SIP. Yang mana 3 Majelis Hakim PT Kupang Dinilai cacat moral dan bertindak di luar nalar hukum.

Pengamat hukum DR (c) Fauzi, SH, MH menilai Majelis Hakim PT Kupang cacat moral dengan mengabaikan hak-hak kemanusiaan atas tanah yang diserobot oleh Niko Naput dan Kadiman Santosa pemilik St Regist Hotel. Selain itu PT Kupang dinilai bertindak di luar nalar hukum melakukan sidang ulang di PN Labuan Bajo.

“Tiga Hakim PT Kupang sudah tidak benar dalam mengambil keputusan sela sidang ulang PN Labuhan Bajo. Ini sungguh cacat moral dan di luar nalar hukum yang diatur dalam KUHAP,” kata Fauzi kepada media, Rabu (22/1/2025) di Jakarta.

Menurut Fauzi, Majelis Hakim PT Kupang sudah menabrak aturan dan bermain api dengan kewenangannya yang menguntungkan pihak tergugat. Padahal, sudah terbukti di pengadilan tingkat pertama diputuskan tanah 11 hektar di Kerangan, Labuhan Bajo ada peralihan hak tanah tidak sesuai prosedur.

“Dalam sidang tingkat pertama sudah terbukti bahwa ada peralihan hak atas tanah yang tidak sesuai prosedur hukum. Diputuskan tanah tersebut adalah milik ahli waris almarhum Ibrahim Hanta dan bukan milik Niko Naput dkk. Saya minta hakim jangan menabrak aturan dan bermain api, nanti terbakar,” terang Fauzi Sekjen Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08 ini.

Fauzi juga berharap Majelis Hakim PT Kupang untuk bertindak profesional dan tidak berat sebelah. Jika ini terus dilakukan berarti hakim tersebut patut diduga sudah masuk angin dan apapun keputusannya, akan menguntungkan tergugat.

Terbukti kata dia, Majelis Hakim PT Kupang bukan memeriksa materi permohonan banding dan bantahan/eksepsi terbanding. Malahan Majelis Hakim akan memerintahkan sidang ulang PN Labuan Bajo untuk mendengarkan 2 saksi ahli pembanding dan sementara saksi ahli terbanding tidak diundang.

“Majelis Hakim harus bertindak profesional dan tidak berat sebelah. Jika hakim seperti ini, patut diduga hakim sudah masuk angin dan akan bertindak secara hukum yang menguntungkan pihak tergugat/pembanding,” ucap Fauzi.

Darii kalangan tokoh masyarakat, Syafrudin Budiman SIP Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) juga menyatakan mendukung pelaporan 3 Majelis Hakim ke Bawas MA dan KY. Kata Gus Din sapaan akrabnya, jangan sampai 3 hakim ini bertindak seperti kasus Ronald Tannur di PN Surabaya.

“Kami dari masyarakat akan mengawasi dan memantau kinerja 3 Majelis Hakim PT Kupang yang sudah bertindak di luar nalar hukum. Dimana melakukan sidang ulang kasus sengketa tanah yang sudah putus di PN Labuan Bajo. Jangan sampai mafia tanah masuk ranah peradilan,” kata Syafrudin Budiman yang juga Ketua Dewan Pembina LBH ARPG.

Kata Gus Din, memandang kasus sengketa tanah di Kerangan, Labuan Bajo, Manggarai Barat ini sangatlah sederhana, cukup di lihat alas warkah hak tanah-nya. Dulunya miliki siapa tanah tersebut dan kenapa ada peralihan yang tidak sah sehingga digugat dan dibuktikan saja.

“Kalau mau simpel cek saja histori alas warkah atau hak atas tanah tersebut. Jika memang peralihan tidak sah karena dokumen palsu dan tidak sesuai prosedur ya dibatalkan saja. Jangan sampai hakim main-main memberi ruang kepada mafia tanah,” kata Gus Din mengingatkan ketiga hakim.

Terakhir kata dia, hakim jangan juga bertindak tidak profesional dengan sistem peradilan kebut semalam. Dimana baru tiga hari permohonan banding masuk ke PT Kupang, lalu dalam 1 hari berikutnya sudah ada putusan perintah sidang ulang.

“Ini kayaknya hakimnya main-main dengan hukum. Kami ingatkan jangan masuk angin, akan menyesal jika nantinya mempermainkan hukum bagi rakyat kecil yang menuntut haknya,” pungkas Gus Din.

Sebelumnya, Muhamad Rudini menyampaikan adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Majelis Hakim PT Kupang. Diantaranya, Hakim Ketua Majelis TJONDRO WIWOHO, SH, MH dan Hakim Anggota I KETUT TIRTA, SH, MH dan LUCIUS SUNARNO, SH, MH. Terkait perkara tingkat pertama yang telah dinyatakan putus dan selesai di PN Labuan Bajo.

“Adapun perkara yang dimaksud adalah Perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj di PN Labuan Bajo. Hal ini tertuang dalam putusan PN Labuan Bajo tertanggal 23 Oktober 2024 yang mana status putusan telah selesai dan diputus secara lengkap,” kata Rudini, Senin (20/1/2025).

Namun kata Rudini, Majelis Hakim PT Kupang memerintahkan ‘Sidang Ulang’ terkait Pemeriksaan Saksi Ahli di PN Labuan Bajo mengingat putusan tingkat pertama di PN Labuan Bajo telah selesai diputus secara lengkap.

“Kejanggalan dan keanehan inilah yang kita laporkan ke berbagai pihak, agar hukum tidak dipermainkan dan menjadi alat kepentingan kelompok tertentu. Bahkan, sering kita ketahui selama ini banyak pelanggaran kode etik di peradilan Indonesia,” tandasnya.