21 November 2026

Bambang Gatot Ariyono

MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis Nicho Silalahi menilai pemberantasan korupsi di Indonesia tidak semata-mata membutuhkan lahirnya Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. Menurut dia, perangkat hukum yang sudah ada sebenarnya dapat digunakan untuk mengejar dan menyita aset hasil kejahatan korupsi, asalkan aparat penegak hukum bekerja secara maksimal.

Nicho justru menyoroti persoalan yang menurutnya lebih mendasar, yakni kualitas penegakan hukum, khususnya dalam proses peradilan tindak pidana korupsi.

“Nah kan ini bisa melakukan penyitaan aset koruptor, jadi tidak perlu dipaksakan munculnya UU Perampasan Aset dan cukup mengoptimalkan UU yang telah ada serta membenahi aparat penegak hukum untuk benar-benar bekerja,” kata Nicho, Selasa (8/9/2026).

Menurutnya, perhatian publik semestinya juga diarahkan kepada putusan-putusan perkara korupsi yang dinilainya terlalu ringan dibandingkan dengan dampak kejahatan dan nilai kerugian negara.

Ia bahkan menggunakan istilah “discount hukuman” untuk menggambarkan putusan yang menurutnya tidak memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.

Nicho mencontohkan sejumlah perkara yang menjadi sorotan publik, antara lain perkara Bambang Gatot Ariyono, mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, serta perkara Laksamana Muda TNI (Purn.) Leonardi dan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

“Terutama yang perlu ditindak itu hakim-hakim yang sering mengobral discount hukuman,” ujarnya.

Nicho berpendapat, hukuman terhadap pelaku korupsi seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek pemidanaan badan, tetapi juga pemulihan kerugian negara serta penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana.

Ia juga mengkritik kemungkinan adanya berbagai fasilitas dan pengurangan masa pidana bagi narapidana korupsi. Menurutnya, apabila hukuman dapat diperingan melalui remisi dan berbagai fasilitas pemasyarakatan, maka efek jera yang diharapkan dari pemberantasan korupsi akan semakin berkurang.

Nicho kemudian menyinggung kasus Gayus Tambunan sebagai salah satu contoh yang menurutnya memperlihatkan persoalan serius dalam pengawasan narapidana dan lembaga pemasyarakatan.

“Belum lagi para penggarong itu nantinya akan mendapatkan remisi plus-plus serta kamar VIP dengan fasilitas bintang lima hingga bebas pelesiran di lembaga pemasyarakatan seperti yang dilakukan oleh Gayus Tambunan,” katanya.

Karena itu, ia mendorong Mahkamah Agung agar memberikan perhatian serius terhadap putusan perkara korupsi dan memastikan proses peradilan berjalan sesuai prinsip independensi, integritas, transparansi, serta rasa keadilan masyarakat.

Nicho juga melontarkan kritik keras terhadap mekanisme pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung.

Ia mengaku bersama kelompok yang disebutnya sebagai Gerakan Lawan Mafia Peradilan, melalui kuasa hukum Rumbi Sitompul, telah melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran perilaku hakim kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Menurut Nicho, laporan-laporan tersebut seharusnya ditindaklanjuti secara serius apabila ditemukan indikasi pelanggaran kode etik maupun perilaku hakim.

Namun, ia mengklaim sejumlah laporan yang disampaikan pihaknya tidak berujung pada proses hingga pemberhentian hakim.

“Berkali-kali kami sudah melaporkan hakim nakal ke Bawas MA RI, tapi tidak ada satupun yang diproses hingga pemecatan,” ujarnya.

Atas dasar itu, Nicho bahkan mempertanyakan efektivitas keberadaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

“Jadi Bawas ini hanya menghabiskan anggaran negara dan hanya menggunakan fasilitas-fasilitas negara saja. Tanpa ada kinerjanya,” katanya.

Ia kemudian menyerukan agar masyarakat mendorong evaluasi menyeluruh terhadap lembaga pengawasan tersebut.

Dalam pernyataannya, Nicho juga menyinggung keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang menurutnya perlu dibuat semakin transparan agar tidak membuka ruang penyalahgunaan.

Ia mengaitkan kritik tersebut dengan perkara Zarof Ricar, mantan pejabat Mahkamah Agung yang terseret perkara suap dan tindak pidana pencucian uang.

Menurut Nicho, kasus tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan integritas di lingkungan peradilan harus mendapatkan perhatian serius.

Namun, menurut dia, pembenahan tidak cukup hanya dengan membuat regulasi baru.

“Mana yang lebih penting bagi bangsa ini, melahirkan UU baru atau membenahi sistem peradilan yang berisi dengan hakim-hakim korup dan sarang mafia peradilan?” tegas Nicho.

Nicho menilai masyarakat perlu lebih aktif mengawasi proses penegakan hukum. Ia bahkan menyerukan agar kritik terhadap Mahkamah Agung tidak hanya diarahkan kepada lembaga eksekutif maupun legislatif, tetapi juga kepada institusi peradilan ketika terdapat putusan yang dianggap mencederai rasa keadilan.

Ia mengajak masyarakat melakukan aksi secara konstitusional untuk mendorong perbaikan sistem peradilan.

Di sisi lain, pernyataan Nicho mengenai “memburu” pejabat korup dan hakim yang dinilainya bermasalah perlu dipahami sebagai seruan politik atau kritik publik, bukan ajakan untuk melakukan kekerasan atau tindakan main hakim sendiri.

Pada akhirnya, Nicho menempatkan persoalan pemberantasan korupsi pada dua sisi: kekuatan regulasi dan integritas aparat penegak hukum.

Menurutnya, UU baru tidak akan otomatis menyelesaikan persoalan apabila aparat yang menjalankannya masih bermasalah.

Bagi Nicho, perang melawan korupsi bukan hanya soal seberapa banyak aturan baru yang dibuat, tetapi juga seberapa kuat negara memastikan aturan tersebut benar-benar ditegakkan secara adil, transparan dan tanpa pandang bulu.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dengan memeriksa para mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM hingga pejabat yang saat ini masih menjabat.

Menurut Hari, penetapan pengusaha tambang Samin Tan sebagai tersangka tidak boleh berhenti hanya pada aktor korporasi semata. Ia menilai, rentang waktu dugaan operasi tambang ilegal sejak 2017 hingga 2025 menunjukkan adanya persoalan serius dalam fungsi pengawasan negara.

“Samin Tan adalah bos PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Namun publik juga perlu mengetahui bagaimana aktivitas tambang yang diduga tanpa izin itu bisa berlangsung selama hampir delapan tahun tanpa hambatan berarti,” kata Hari Purwanto, Sabtu (25/4/2026).

Menurutnya, mustahil kegiatan pertambangan ilegal dalam skala besar dapat berjalan mulus tanpa adanya pembiaran, kelalaian, atau bahkan dugaan keterlibatan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan pengawasan.

“Kalau dari 2017 sampai 2025 aktivitas itu berlangsung, maka harus ada pertanggungjawaban dari pejabat yang memiliki otoritas teknis dan administratif. Jangan hanya pengusahanya yang diproses,” tegasnya.

Hari menyoroti posisi Dirjen Minerba sebagai ujung tombak pengawasan teknis sektor pertambangan nasional. Jabatan tersebut memiliki peran strategis dalam pengendalian operasional perusahaan tambang, mulai dari izin usaha pertambangan, evaluasi kepatuhan, hingga pengawasan aktivitas produksi.

Dalam kurun waktu 2017 hingga 2025, posisi Dirjen Minerba diketahui diisi oleh beberapa pejabat, yakni Bambang Gatot Ariyono hingga 30 April 2020, Rida Mulyana sebagai Pelaksana Tugas pada Mei hingga Agustus 2020, Ridwan Djamaluddin pada Agustus 2020 hingga 2023, Bambang Suswantoro sebagai Plt pada 2023 hingga 2024, serta Tri Winarno yang menjabat sejak September 2024 hingga saat ini.

“Semua pejabat yang pernah menjabat dalam rentang waktu itu patut dimintai keterangan. Karena mereka adalah pihak yang memiliki akses, data, dan kewenangan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran hukum dalam operasional tambang tersebut,” ujarnya.

Hari menegaskan, pemeriksaan terhadap pejabat negara bukan sekadar mencari kambing hitam, tetapi sebagai bentuk penegakan hukum yang menyeluruh dan adil.

“Jangan sampai publik melihat ada tebang pilih. Jika ada dugaan korupsi besar di sektor tambang, maka semua pihak yang terlibat harus diperiksa, termasuk pejabat negara yang memiliki tanggung jawab pengawasan,” katanya.

Ia juga meminta Kejagung untuk transparan dalam mengusut kasus ini karena sektor pertambangan merupakan sektor strategis yang menyangkut kekayaan negara dan kepentingan publik.

“Kasus ini harus dibuka terang-benderang. Negara jangan kalah oleh mafia tambang. Jika memang ada unsur pidana dari pejabat yang membiarkan atau turut berperan, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tutup Hari.