Bansos

MoneyTalk, Jakarta – Dalam tayangan terbaru di Kanal Bossman Mardigu pada Sabtu (28/09), Mardigu Wowiek membahas narasi mengejutkan yang menyebutkan bahwa proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) bukanlah keputusan Presiden Jokowi, melainkan keputusan rakyat. Sebuah pernyataan yang dianggap aneh dan penuh dengan manipulasi oleh Mardigu. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan bentuk gaslighting, di mana Presiden Jokowi mencoba mengalihkan tanggung jawab dari dirinya ke rakyat dengan cara yang sangat tidak masuk akal.

Mardigu menyebutkan, tindakan seperti ini adalah bagian dari penyakit kejiwaan narsistik (NPD). Di mana seorang pemimpin selalu berusaha menghindar dari tanggung jawab dengan mencari kambing hitam. Dalam hal ini, rakyat menjadi sasaran yang disalahkan atas kegagalan proyek besar seperti IKN. Ia juga mengkritik cara Jokowi dan pemerintahannya menggunakan strategi “love bombing”—berbagi jabatan dan bantuan sosial (Bansos) untuk menjaga citra positif dan dukungan dari masyarakat.

Bansos yang dibagikan pemerintah seringkali diterima rakyat dengan ucapan terima kasih, tanpa mengetahui bahwa dana tersebut sebenarnya berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat sendiri. Dalam pandangan Mardigu, hal ini adalah bentuk manipulasi untuk membangun citra baik, sementara rakyat dibuat lupa bahwa utang negara meningkat tajam untuk membiayai kebijakan seperti proyek IKN.

Lebih lanjut, Mardigu mengungkap fakta bahwa 93% anggota DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang IKN dengan sangat cepat—hanya dalam waktu 41 hari. Proses yang begitu kilat ini dianggap sebagai tanda bahwa DPR saat ini lebih berfungsi sebagai “tukang stempel” pemerintah daripada lembaga yang benar-benar mewakili suara rakyat. Tidak ada ruang yang cukup untuk debat atau diskusi mendalam terkait dampak proyek ini bagi masyarakat luas, lingkungan, dan ekonomi nasional.

Undang-undang ini disahkan seolah-olah atas nama rakyat, tetapi Mardigu menegaskan bahwa dalam kenyataannya, keputusan tersebut tidak pernah melalui konsultasi yang benar dengan rakyat. Semua dikendalikan oleh elite politik yang bermain dalam kancah perencanaan strategis nasional, termasuk proyek IKN.

Pemindahan IKN telah lama dipandang sebagai salah satu proyek ambisius Jokowi yang diharapkan menjadi legasi besar di akhir masa jabatannya. Namun, menjelang akhir masa pemerintahan Jokowi, proyek ini menghadapi banyak kendala, termasuk masalah pembebasan lahan, sumber pembiayaan, hingga kesiapan infrastruktur. Mardigu mempertanyakan, mengapa proyek ini dikejar begitu cepat dan keras, sementara banyak kritik dan masukan dari berbagai pihak diabaikan.

Banyak pihak menduga bahwa proyek ini lebih didorong oleh kepentingan politik dan ekonomi yang tidak sepenuhnya transparan. Terdapat dugaan bahwa proyek ini juga menjadi salah satu “jual beli” Jokowi dengan negara-negara tertentu. Seperti China yang tertarik berinvestasi di wilayah tersebut.

Seiring dengan semakin terlihatnya kegagalan dalam memindahkan ibu kota pada waktu yang telah ditargetkan, Jokowi kini mencari cara untuk melepaskan tanggung jawab. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan beban kepada rakyat, dengan narasi bahwa ini adalah keputusan seluruh rakyat, bukan ambisi pribadinya.

Pernyataan semacam ini, menurut Mardigu adalah bentuk klasik dari pemimpin yang tidak mau disalahkan. Proyek IKN yang awalnya diproyeksikan sebagai simbol kemajuan dan kebanggaan nasional kini terancam gagal total. Namun, alih-alih menerima tanggung jawab atas kegagalan tersebut, Jokowi justru melempar kesalahan kepada rakyat dengan menyatakan bahwa keputusan ini adalah suara mayoritas.

Mardigu menutup tayangannya dengan mengingatkan rakyat bahwa IKN bukanlah proyek kecil. Triliunan rupiah dari APBN digelontorkan untuk mendukung ambisi Jokowi. Kegagalan dalam mengelola proyek sebesar ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Menurutnya, perlu ada pemeriksaan yang mendalam terkait pembiayaan proyek IKN dan kemungkinan adanya kerugian negara.

Mardigu juga menyerukan agar rakyat lebih kritis terhadap narasi-narasi yang dilontarkan oleh pemimpin mereka, terutama ketika narasi tersebut digunakan untuk menghindar dari tanggung jawab.

“IKN adalah proyek ambisius Jokowi, bukan keinginan rakyat. Sekarang ketika gagal, kok malah rakyat yang disalahkan?” tanyanya dengan tegas.

Hal ini mencerminkan kritik keras terhadap narasi pemerintah yang mencoba menggambarkan proyek IKN sebagai keputusan rakyat. Dalam kenyataannya, keputusan tersebut didorong oleh ambisi politik Presiden Jokowi dan didukung oleh DPR yang dianggap sebagai alat stempel pemerintah. Ketika proyek ini menemui hambatan, justru rakyat yang dijadikan kambing hitam. Manipulasi psikologis seperti gaslighting dan love bombing digunakan untuk mempengaruhi persepsi publik, sementara masalah-masalah nyata yang dihadapi proyek IKN diabaikan.(c@kra)