MoneyTalk.id, Berau – Diduga akibat lemahnya penerapan keselamatan kerja, seorang karyawan PT Supra Bara Energi (SBE) tertimbun longsor saat bertugas. Hingga kini, korban belum ditemukan. (lebih…)
Berau
MoneyTalk.id, Berau – Mafia tambang batubara ilegal di Berau ternyata menantang kekuasaan dan legitimasi perintah Presiden Prabowo. (lebih…)
MoneyTalk.id, Berau- Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan publik setelah maraknya aktivitas tambang batu bara ilegal yang merugikan negara dalam jumlah fantastis. (lebih…)
MoneyTalk, Berau – Jalur umum dan jalan provinsi sepanjang 30 kilometer di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kini berubah fungsi. Alih-alih menjadi infrastruktur publik untuk warga, jalan itu setiap hari dipadati ratusan truk batubara dari tambang-tambang ilegal. Praktik yang berlangsung terang-terangan sejak 2022 ini menunjukkan bagaimana negara kalah menghadapi mafia tambang.
Menurut warga, praktik hauling batubara di jalan umum awalnya berlangsung diam-diam. Sopir hanya melintas malam hari untuk menghindari razia. Namun sejak akhir 2023, jalur itu seperti berubah status: truk batubara melintas siang malam tanpa hambatan.
“Sekarang, siang bolong pun ratusan truk lewat. Aparat seolah tutup mata,” ujar Siswansyah, Ketua Padepokan Hukum Kalimantan Timur (23/8).
Investigasi di lapangan menemukan pola berlapis yang menjadikan jalan umum seakan “jalur resmi bayangan” bagi tambang ilegal:
1. Pungutan Jalan – Setiap truk membayar Rp 50.000–Rp 100.000 di beberapa pos tidak resmi sepanjang jalur hauling.
2. Koordinasi Aparat Sebagian setoran dialirkan ke oknum Dishub, polisi, hingga aparat desa untuk menjamin jalur aman.
3. Perusahaan Cangkang Batubara dipasarkan lewat perusahaan fiktif beralamat di luar Berau, agar asal-usulnya tersamarkan.
4. Pinjam Bendera IUP Produksi ilegal dimasukkan ke laporan perusahaan pemilik izin resmi, sehingga terkesan legal di atas kertas.
Peta Aktor yang Diuntungkan
Mafia lokal menguasai jalur, mengatur pungutan.
Oknum aparat menerima setoran koordinasi.
Perusahaan cangkang mengelola penjualan tanpa bayar royalti.
Pembeli batubara menikmati harga lebih murah karena tak ada kewajiban pajak.
Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR (15/8) menyebut terdapat 1.063 tambang ilegal di Indonesia dengan kerugian negara minimal Rp 300 triliun. Jalur Berau hanyalah potret kecil dari besarnya kebocoran itu.
Di tingkat lokal, dampaknya sangat nyata:
Jalan provinsi rusak parah akibat beban truk 20–30 ton. Warga desa terpapar debu, kecelakaan lalu lintas meningkat.
Negara kehilangan potensi pajak dan royalti dari ribuan ton batubara yang keluar tanpa catatan resmi.
Siswansyah menilai pembiaran ini bukan sekadar kelalaian, melainkan bukti adanya perlindungan politik. “Kalau negara serius, jalur 30 km ini gampang ditutup. Tapi faktanya, tiap hari truk lewat. Itu artinya ada sistem yang melindungi mereka,” tegasnya.
Kasus hauling ilegal di Berau kini jadi simbol betapa lemahnya negara menghadapi mafia tambang. Jalan yang seharusnya milik rakyat, justru diprivatisasi oleh kepentingan tambang ilegal.
“Ketika jalan umum bisa dijadikan hauling batubara, itu artinya negara takluk,” pungkas Siswansyah.
MoneyTalk,Berau – Presiden RI Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR/DPR, Jumat (15/8/2025), mengungkapkan fakta mencengangkan: terdapat 1.063 tambang ilegal di Indonesia yang menyebabkan potensi kerugian negara sedikitnya Rp 300 triliun.
Pernyataan keras itu dilanjutkan dengan rapat darurat di Hambalang, Selasa (19/8/2025) malam. Selama lebih dari empat jam, Presiden memanggil sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara untuk membahas penertiban tambang ilegal. Hadir antara lain Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mendagri Tito Karnavian, Menlu Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
“Presiden meminta update langsung dari aparat mengenai kawasan hutan dan tambang ilegal,” ujar Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya, Rabu (20/8/2025).
Namun di balik pidato lantang Presiden dan rapat darurat itu, di Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Berau situasi lapangan menunjukkan realitas sebaliknya.
Episentrum Mafia Tambang
Menurut Ketua Padepokan Hukum Kalimantan Timur, Siswansyah, Berau adalah gambaran paling telanjang dari lemahnya negara menghadapi mafia tambang. Setiap hari, ratusan truk batubara ilegal melintas bebas di jalan poros kota tanpa ada penindakan berarti dari aparat.
“Berau sudah jadi simbol negara takluk. Presiden bicara Rp 300 triliun hilang, tapi di Berau mafia tambang bebas beroperasi, aparat tutup mata. Ini pengkhianatan terang-terangan terhadap Presiden dan rakyat,” tegasnya, Kamis (21/8/2025).
Ia menilai, apa yang terjadi di Berau bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan bentuk pembangkangan mafia terhadap otoritas negara.
Negara dalam Negara
Irwansyah menggambarkan mafia tambang di Berau sudah membangun kekuatan menyerupai “negara dalam negara”. Dengan uang hasil batubara ilegal, mereka mampu membeli pengaruh, membungkam aparat, bahkan menekan elite politik lokal.
“Kalau di Papua kita bicara KKB bersenjata, di Berau ini KKB tambang. Senjatanya bukan peluru, tapi uang haram. Mereka sudah membentuk kekuasaan paralel yang menyaingi negara,” ujarnya.
Menurut catatannya, aktivitas tambang ilegal di Berau melibatkan jaringan terstruktur: pemodal, operator lapangan, oknum pejabat daerah, hingga aparat yang seharusnya menegakkan hukum.
Kronologi Pembiaran
Tambang ilegal di Berau bukan fenomena baru. Laporan media dan aktivis sudah berulang kali menyorot operasi gelap ini, namun minim penindakan.
1. 2019 – 2022: Laporan aktivitas tambang ilegal mulai marak, tetapi penindakan hanya menyasar operator kecil.
2. 2023 – 2024: Volume batubara ilegal melonjak, ratusan truk melintas di jalan umum tanpa hambatan.
3. 2025: Presiden mengungkap kerugian Rp 300 triliun, namun di Berau tambang ilegal tetap berjalan seolah kebal hukum.
“Kalau ini dibiarkan, sama saja negara membiarkan dirinya dipermalukan di hadapan mafia,” kata Siswansyah.
Peta Aktor yang Diuntungkan
Penelusuran aktivis lokal dan analisis Padepokan Hukum Kaltim menemukan setidaknya empat lingkaran utama yang menopang tambang ilegal Berau:
1. Pemodal Besar (King Maker Tambang Ilegal) Penyandang dana utama, menguasai modal, alat berat, dan jalur distribusi. Diduga punya koneksi politik hingga pusat. Perputaran uang di lingkaran ini mencapai ratusan miliar rupiah per bulan.
2. Operator Lapangan & Mafia Lokal Mengatur aktivitas harian, mengoperasikan alat berat, mengendalikan distribusi batubara. Menjadi penghubung antara pemodal dengan aparat atau pejabat daerah.
3. Oknum Aparat Penegak Hukum (APH) seharusnya menindak justru berperan melindungi. Modus: pungutan keamanan dan pembiaran terstruktur. Diduga sebagian besar setoran masuk ke kantong pribadi.
4. Elite Politik Lokal Mendapat dana segar untuk pembiayaan politik. Menutup mata dengan imbalan kontribusi dari pemodal.Memberikan legitimasi politik terselubung bagi praktik ilegal.
Aliran Dana & Modus Operandi
Investigasi aktivis memperlihatkan pola yang konsisten:
1. Awal Operasi – Izin Siluman & Setoran Awal Pemodal membawa alat berat, membayar Rp 500 juta – Rp 2 miliar kepada oknum aparat. Aktivitas ditopang surat jalan atau stempel abal-abal dari pejabat daerah.
2. Produksi Batubara – Jalur Aman Dibeli. Setiap truk batubara dikenai pungutan Rp 50.000 – Rp 100.000 per ton. Dengan ribuan ton per hari, pungutan ini bernilai miliaran rupiah per bulan.
3. Perdagangan Gelap – Kuota & Terminal Bayangan Batubara ilegal dititipkan ke perusahaan legal agar tercatat resmi.Ongkos penitipan kuota: USD 5–7 per ton.
Sebagian diperdagangkan lewat terminal bayangan di pelabuhan kecil.
4. Aliran Dana – Dari Lokal ke Nasional.Di Level lokal, setoran ke oknum polisi, TNI, pejabat kabupaten. Level regional, dana mengalir ke pejabat provinsi untuk melancarkan distribusi. Dan Level nasional, sebagian masuk ke elite politik dan perusahaan cangkang.
5. Pemutihan Uang – Perusahaan Cangkang & Proyek Politik. Uang dicuci lewat proyek infrastruktur, pilkada, dan investasi properti. Sebagian dialirkan ke luar negeri melalui rekening offshore di Singapura & Hong Kong.
Sistemik dan Terstruktur
Kronologi ini menunjukkan tambang ilegal di Berau bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ekosistem kejahatan terorganisir.
– Sopir truk diperas.
– Aparat melindungi.
– Perusahaan legal memutihkan.
– Elite politik menikmati aliran dana.
Jika benar kerugian negara mencapai Rp 300 triliun, maka setiap rupiah yang hilang adalah bukti negara kalah melawan mafia tambang.
“Ini bukan lagi sekadar pembiaran, ini pembangkangan terhadap Presiden dan hukum negara,” tegas Siswansyah.
MoneyTalk,Berau – Dalam beberapa tahun terakhir, Berau, sebuah kabupaten di Kalimantan Timur, mengalami kemunduran yang mencolok. Sebagai Ketua DPD Dewan Rakyat Dayak Kalimantan Timur, saya merasa perlu untuk mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai kondisi yang semakin buruk di wilayah ini, yang tidak bisa dilepaskan dari kerakusan pemimpin-pemimpin lokal.
MoneyTalk,Jakarta – Mengevaluasi kegagalan seorang pemimpin daerah memerlukan pendekatan yang objektif dan berbasis fakta. Sebagai Bupati, Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd menghadapi berbagai tantangan dan tanggung jawab yang harus diselesaikan selama masa jabatannya. Namun, ada beberapa faktor yang dapat dianggap sebagai kegagalan dalam kepemimpinannya, berdasarkan analisis umum yang sering diterapkan dalam evaluasi kinerja seorang pemimpin daerah.
Dalam kontestasi Pilkada serantak 2024, Hal ini menjadi perhatian Mus Gaber selaku Ketua Padepokan Hukum Indonesia pada Jumat (23/08) di Jakarta
Mus Gaber menyikapi benerap aspek dari beberapa calon kepala daerah terutama bagi incumbent , saat ini yang menjadi sorotan kabupaten berau kalimantan Timur..
Dikabupaten Berau menurut Mus Gaber terkait Pengelolaan Infrastruktur yang Kurang Optimal.
Infrastruktur sebagai salah satu sektor krusial yang sering menjadi sorotan. Di bawah kepemimpinan Sri Juniarsih, banyak proyek infrastruktur yang mengalami keterlambatan atau bahkan terhenti.
Kurangnya pengawasan dan perencanaan yang matang menjadi salah satu penyebab utama masalah ini. Masyarakat Berau, terutama di daerah pedesaan, masih menghadapi masalah jalan yang rusak, kurangnya akses air bersih, dan fasilitas umum yang tidak memadai.
Swlain itu mis juga mnyikapi dengan adanya Penurunan Kualitas Pelayanan Publik di kabupaten Berau, selama masa jabatan Hj. Sri Juniarsih, beberapa laporan menunjukkan adanya penurunan kualitas pelayanan publik di Berau.
Layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik yang seharusnya menjadi prioritas sering kali dikeluhkan oleh masyarakat. Antrian panjang, pelayanan yang lambat, dan ketidakjelasan prosedur menjadi masalah yang kerap dihadapi warga.
Disamping itu mus menambahkan adanya Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas di kabupaten Berau.
Transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah adalah aspek penting dalam tata kelola pemerintahan.
Namun, dalam beberapa kesempatan, pemerintahan Sri Juniarsih dinilai kurang transparan dalam penggunaan anggaran, terutama terkait proyek-proyek besar. Hal ini memicu kritik dari berbagai kalangan.
Bidang lain yang menjadi aorotan Mus Gaber terkait Kendala dalam Pengentasan Kemiskinan di kabupaten Berau.
Program pengentasan kemiskinan adalah salah satu janji kampanye yang diusung oleh Sri Juniarsih. Namun, dalam pelaksanaannya, hasil yang dicapai belum memenuhi harapan masyarakat.
Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Berau tidak mengalami penurunan yang signifikan, dan masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Program-program yang ada dinilai tidak efektif dalam menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Disamping itu terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Belum Maksimal.
Berau dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama dalam sektor pertambangan dan perkebunan. Namun, di era kepemimpinan Sri Juniarsih, pengelolaan sumber daya alam ini dinilai belum maksimal.
Banyak potensi yang belum tergali dengan baik, sementara kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan semakin meresahkan masyarakat. Upaya untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan pelestarian lingkungan dianggap kurang memadai.
Setiap pemimpin tentu memiliki pencapaian dan kegagalannya masing-masing. Hj. Sri Juniarsih sebagai Bupati Berau untuk membawa kemajuan jauh dari harapan. N
amun, beberapa aspek sebagaimana diuraikan menunjukkan bahwa ada sejumlah kegagalan yang perlu diperbaiki. Penting bagi pemerintahan daerah untuk melakukan evaluasi diri, memperbaiki kekurangan, dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Maka dari itu, capaian yang telah diraih dalam kepemimpinannya dianggap gagal dan tidak layak untuk memimpin kembali Kabupaten Berau.”, Tutup Mus Gaber. (c@kra)
