Kegagalan Sri Juniarsih Tak Layak Dipilih di Pilkada Mendatang

MoneyTalk,Jakarta – Mengevaluasi kegagalan seorang pemimpin daerah memerlukan pendekatan yang objektif dan berbasis fakta. Sebagai Bupati, Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd menghadapi berbagai tantangan dan tanggung jawab yang harus diselesaikan selama masa jabatannya. Namun, ada beberapa faktor yang dapat dianggap sebagai kegagalan dalam kepemimpinannya, berdasarkan analisis umum yang sering diterapkan dalam evaluasi kinerja seorang pemimpin daerah.

Dalam kontestasi Pilkada serantak 2024, Hal ini menjadi perhatian Mus Gaber selaku Ketua Padepokan Hukum Indonesia pada Jumat (23/08) di Jakarta

Mus Gaber menyikapi benerap aspek dari beberapa calon kepala daerah terutama bagi incumbent , saat ini yang menjadi sorotan kabupaten berau kalimantan Timur..

Dikabupaten Berau menurut Mus Gaber terkait Pengelolaan Infrastruktur yang Kurang Optimal.

Infrastruktur sebagai salah satu sektor krusial yang sering menjadi sorotan. Di bawah kepemimpinan Sri Juniarsih, banyak proyek infrastruktur yang mengalami keterlambatan atau bahkan terhenti.

Kurangnya pengawasan dan perencanaan yang matang menjadi salah satu penyebab utama masalah ini. Masyarakat Berau, terutama di daerah pedesaan, masih menghadapi masalah jalan yang rusak, kurangnya akses air bersih, dan fasilitas umum yang tidak memadai.

Swlain itu mis juga mnyikapi dengan adanya Penurunan Kualitas Pelayanan Publik di kabupaten Berau, selama masa jabatan Hj. Sri Juniarsih, beberapa laporan menunjukkan adanya penurunan kualitas pelayanan publik di Berau.

Layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik yang seharusnya menjadi prioritas sering kali dikeluhkan oleh masyarakat. Antrian panjang, pelayanan yang lambat, dan ketidakjelasan prosedur menjadi masalah yang kerap dihadapi warga.

Disamping itu mus menambahkan adanya Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas di kabupaten Berau.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah adalah aspek penting dalam tata kelola pemerintahan.

Namun, dalam beberapa kesempatan, pemerintahan Sri Juniarsih dinilai kurang transparan dalam penggunaan anggaran, terutama terkait proyek-proyek besar. Hal ini memicu kritik dari berbagai kalangan.

Bidang lain yang menjadi aorotan Mus Gaber terkait Kendala dalam Pengentasan Kemiskinan di kabupaten Berau.

Program pengentasan kemiskinan adalah salah satu janji kampanye yang diusung oleh Sri Juniarsih. Namun, dalam pelaksanaannya, hasil yang dicapai belum memenuhi harapan masyarakat.

Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Berau tidak mengalami penurunan yang signifikan, dan masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Program-program yang ada dinilai tidak efektif dalam menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Disamping itu terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Belum Maksimal.

Berau dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama dalam sektor pertambangan dan perkebunan. Namun, di era kepemimpinan Sri Juniarsih, pengelolaan sumber daya alam ini dinilai belum maksimal.

Banyak potensi yang belum tergali dengan baik, sementara kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan semakin meresahkan masyarakat. Upaya untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan pelestarian lingkungan dianggap kurang memadai.

Setiap pemimpin tentu memiliki pencapaian dan kegagalannya masing-masing. Hj. Sri Juniarsih sebagai Bupati Berau untuk membawa kemajuan jauh dari harapan. N

amun, beberapa aspek sebagaimana diuraikan menunjukkan bahwa ada sejumlah kegagalan yang perlu diperbaiki. Penting bagi pemerintahan daerah untuk melakukan evaluasi diri, memperbaiki kekurangan, dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan yang lebih transparan dan akuntabel.

“Maka dari itu, capaian yang telah diraih dalam kepemimpinannya dianggap gagal dan tidak layak untuk memimpin kembali Kabupaten Berau.”, Tutup Mus Gaber. (c@kra)

Views: 0