16 November 2026

Board of Peace

MoneyTalk, Jakarta -Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, Keluarga Besar Partai Gelora berduka atas gugurnya tiga prajurit terbaik TNI yang tergabung dalam Satgas Yonmek TNI-Konga XXIII-S UNIFIL, akibat serangan artileri militer Israel (IDF) di wilayah Libanon Selatan; Libanon pada Senin (30/3/2026).

“Keluarga Besar Partai Gelora Indonesia mengucapkan Turut Berduka Cita atas gugurnya prajurit Satgas Yonmek TNI-Konga XXIII-S UNIFIL. Semoga Allah SWT menempatkan mereka dalam barisan Syuhada dan seluruh keluarga mereka diberikan kekuatan, serta ketabahan,” kata Mahfuz dalam keterangan, Selasa (31/3/2026).

Diketahui, Kapten Inf. Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ichwan, dan Praka Farizal Rhomadon gugur saat menjalankan misi penjaga perdamain di Indonesia di Timur Tengah.

Mereka tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dalam dua hari berturut-turut serangan Israel di Lebanon.

Insiden tersebut terjadi di tengah serangan dan pendudukan Israel ke Lebanon. Bahkan, sejak awal Maret 2026, Israel memperluas serangan untuk mencaplok Lebanon selatan.

Menurut Mahfuz, peristiwa ini harus menjadi concern dan keprihatinan Indonesia. Investigasi menyeluruh dan pertanggungjawaban harus dituntut atas insiden yang mencoreng spirit pasukan penjaga perdamaian.

“Saya kira tidak hanya Partai Gelora yang kehilangan atas gugurnya tiga prajurit terbaik TNI, yang tergabung dalam Satgas Yonmek TNI-Konga XXIII-S UNIFIL. Tapi seluruh Indonesia berduka,” katanya.

Ketua Komisi I DPR 2010-2017 ini menilai serangan militer Israel ke garis demarkasi antara Libanon dan Israel (Blue Line) adalah bentuk pelanggaran serius terhadap aturan hukum internasional tentang Blue Line, yang mengacu kepada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 tahun 2006.

“Blue Line adalah area bebas senjata, penghentian permusuhan dan berlaku ketentuan inviolability, yaitu tidak boleh dilanggar oleh para pihak yang bersengketa,” tegas Mahfuz Sidik.

Menurut Mahfuz, serangan beruntun militer Israel ke wilayah demarkasi ini menyebabkan keberadaan pasukan penjaga perdamaian yang bertugas di bawah mandat PBB, menjadi sangat rentan dan beresiko tinggi.

“Meskipun pasukan UNIFIL memiliki kewenangan melakukan self-defense, yaitu menggunakan kekuatan senjata untuk pertahanan diri, namun dalam serangan militer Israel yang menggunakan rudal, akan membuat pasukan UNIFIL sulit melakukan self-defence,” kata dia.

Mahfuz yang pernah mengunjungi markas pasukan penjaga perdamaian TNI di Libanon Selatan itu, menegaskan, bahwa serangan Israel menggunakan rudal di Libanon Selatan mengancam keselamatan jiwa pasukan penjaga perdamaian Indonesia. “Nyawa mereka terancam setiap saat.” Tegasnya.

Mahfuz menilai pemerintah dan militer Israel telah seringkali melanggar perjanjian dan kesepakatan. Misalnya selama masa gencatan senjata di Gaza sejak Oktober tahun lalu.

“Militer Israel masih kerap melakukan pemboman di wilayah Gaza dan kantong-kantong pengungsian,” ungkapnya.

Pengamat Timur Tengah ini menunjukkan, data kekejaman dan kebengisab militer zionis Israel sejak Oktober 2025 sampai Maret 2026, telah memakan korban jiwa 600-an warga sipil Gaza.

“Jadi jika kali ini militer Israel melanggar aturan Blue Line di Libanon Selatan dan mengakibatkan tiga pasukan TNI gugur, ini adalah pola ulangan dari perilaku brutal militer Israel,” ungkap Ketua Komisi I DPR RI periode 2010-2017.

Mengacu kepada peristiwa ini, Mahfuz mengusulkan agar pemerintah Indonesia menunda dan mengkaji ulang rencana pengiriman pasukan stabilisasi Internasional (ISF) di bawah payung Board of Peace.

“Saya mendesak agar pemerintah menunda dan mengkaji ulang rencana pengiriman pasukan ke Gaza,” kata Sekjen Partai Gelora ini.

Mahfuz melihat militer Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan melanggar aturan PBB tentang Blue Line di Libanon Selatan, serta terus melakukan serangan bersenjata yang mengorbankan banyak warga dan pasukan penjaga perdamaian.

Ia mengecam pemerintah dan militer Israel tidak pernah menyatakan penyesalan dan pengakuan terhadap tindakan pelanggaran serius ini. Bahkan pemerintah Amerika Serikat yang selama ini menjadi pelindung dan sekutu Israek ikut membiarkan tindakan itu.

Jadi menurut Mahfuz, tidak ada jaminan keamanan sedikitpun bagi pasukan stabilisasi internasional (ISF) di bawah payung Board of Peace yang akan ditempatkan di Gaza.

Apalagi ada desakan dari Israel agar tugas pertama dari pasukan stabilisasi di Gaza ini adalah melakukan perlucutan senjata dari pejuang Hamas dan pendukungnya.

“Hal ini tentu akan sangat beresiko tinggi bagi keamanan dan nyawa pasukan TNI di Gaza,” tutup Mahfuz.

MoneyTalk, Jakarta – Staf Khusus Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono, Heru Lelono, melontarkan kritik keras terhadap wacana “Board of Peace” yang dikaitkan dengan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut Heru, gagasan perdamaian yang digagas Trump justru bertolak belakang dengan realitas konflik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Israel dan Palestina.

“Simple saja kok. Mengapa masih percaya kepada Trump sebagai pencetus Board of Peace? Peace itu artinya damai, bukan?” kata Heru Lelono dalam pernyataannya, Ahad (8/3/2026).

Ia menilai konsep perdamaian tersebut sulit dipercaya jika melihat kondisi yang terjadi di Palestina selama ini. Heru menyoroti berbagai serangan yang menimbulkan korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.

“Amerika dan Israel yang menghancurkan Palestina, membunuh anak-anak dan rakyat tak berdosa. Lalu sekarang mereka bicara peace?” ujarnya.

Heru juga menilai narasi perdamaian yang dibawa Trump lebih bersifat politis dibanding solusi nyata bagi konflik berkepanjangan di kawasan tersebut.

“Trump hanya mencari kambing congek,” tegasnya dengan nada kritik.

Pernyataan Heru Lelono ini menambah panjang daftar kritik dari berbagai pihak terhadap peran Amerika Serikat dalam konflik Timur Tengah. Selama ini, kebijakan luar negeri Washington sering dipandang memihak kepada Israel dan kurang memberi tekanan kuat untuk menghentikan konflik yang menimpa rakyat Palestina.

Konflik antara Israel dan Palestina sendiri telah berlangsung selama puluhan tahun dan berulang kali memicu krisis kemanusiaan. Berbagai upaya perdamaian internasional telah dilakukan, namun hingga kini solusi permanen masih belum tercapai.

Pernyataan Heru Lelono mencerminkan pandangan sebagian kalangan di Indonesia yang menilai upaya perdamaian harus benar-benar berpihak pada keadilan dan penghentian kekerasan terhadap warga sipil.

“Kalau benar ingin damai, hentikan dulu kekerasan. Jangan bicara peace sementara bom masih dijatuhkan,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid secara tegas menyatakan penolakan terhadap inisiatif internasional Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, inisiatif tersebut bukan jalan menuju kemerdekaan Palestina dan justru mencerminkan dominasi politik kekuatan global dengan kemasan perdamaian.

“Perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Board of Peace sejak awal tidak dirancang untuk menjamin kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Palestina,” kata Alissa Wahid dalam Pernyataan Sikap Jaringan Gusdurian yang disampaikan di Yogyakarta, 2 Februari 2026.

Board of Peace diluncurkan Donald Trump pada 22 Januari 2026 di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, dan diklaim sebagai upaya penyelesaian pendudukan Israel atas Palestina serta pembangunan kembali Gaza. Sejumlah negara disebut bergabung, termasuk Indonesia.

Namun Alissa menilai, sejak awal Board of Peace sarat dengan kepentingan sepihak Amerika Serikat dan mengabaikan prinsip dasar keadilan internasional.

“Tidak ada satu pun wakil Palestina yang dilibatkan di dalam dewan ini. Rancangannya disusun tanpa konsultasi dengan bangsa yang justru menjadi korban pendudukan,” ujarnya.

Menurut Alissa, ketiadaan mandat hukum internasional yang jelas serta upaya melemahkan mekanisme resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat Board of Peace berpotensi melahirkan keputusan yang tidak transparan dan hanya mengikuti kepentingan geopolitik Amerika Serikat.

“Ini adalah perdamaian semu pemulihan tanpa kemerdekaan, tanpa martabat, dan tanpa keadilan bagi rakyat Palestina,” tegasnya.

Indonesia Diminta Tarik Diri

Alissa Wahid juga menyoroti keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Ia menegaskan, langkah tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi.

“Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Keikutsertaan Indonesia justru berisiko memberi legitimasi pada praktik penjajahan yang masih berlangsung,” katanya.

Selain itu, Alissa mengingatkan bahwa perjanjian internasional yang berdampak luas dan mendasar seharusnya melalui persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD 1945.

Ia menegaskan Indonesia seharusnya tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan memperjuangkan perdamaian melalui mekanisme multilateral di bawah PBB.

“Indonesia tidak boleh menjadi bagian dari skema global yang melanggengkan penindasan. Jalan yang benar adalah memperkuat mekanisme PBB yang transparan dan berpihak pada rakyat Palestina,” ujar Alissa.

Dalam pernyataan tersebut, Alissa Wahid juga menyerukan peran aktif masyarakat sipil untuk terus mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai menyimpang dari amanat konstitusi.

Ia mengajak seluruh warga Indonesia untuk tetap memberikan dukungan kepada perjuangan rakyat Palestina dan menolak segala bentuk genosida serta pendudukan yang dilakukan Israel.

“Perdamaian sejati hanya mungkin lahir dari keadilan, bukan dari kesepakatan sepihak yang menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina,” pungkas Alissa Wahid.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Roy Murtadho yang akrab disapa Gus Murtadho, melontarkan kritik keras terhadap Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf terkait sikap dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto yang bergabung dalam Board of Peace, sebuah inisiatif perdamaian global yang dikaitkan dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Menurut Gus Murtadho, dukungan tersebut mencerminkan keberpihakan PBNU di bawah kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf kepada kepentingan oligarki global dan kekuatan imperialisme Barat.

“Sikap mendukung Prabowo bergabung dengan Board of Peace bentukan Trump menunjukkan keberpihakan pada agenda oligarki, imperialisme, bahkan penjajahan zionis Israel,” kata Gus Murtadho dalam pernyataannya, Sabtu (31/1/2026).

Ia menilai, Board of Peace tidak bisa dilepaskan dari rekam jejak politik luar negeri Amerika Serikat di bawah Donald Trump yang secara terbuka mendukung Israel, termasuk dalam konflik Palestina.

“Trump adalah simbol dukungan Amerika terhadap zionisme Israel. Ketika PBNU mendukung langkah politik yang berada dalam orbit tersebut, maka secara ideologis itu bertentangan dengan sejarah dan sikap NU yang sejak awal membela kemerdekaan Palestina,” tegasnya.

Gus Murtadho juga mengkritik arah PBNU yang dinilainya semakin menjauh dari aspirasi warga nahdliyin di akar rumput.

“PBNU hari ini lebih dekat dengan kekuasaan dan kepentingan global ketimbang suara umat. Ini berbahaya bagi marwah NU sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah,” ujarnya.

Meski demikian, Gus Murtadho menegaskan bahwa kritik tersebut tidak ditujukan kepada pribadi Prabowo Subianto, melainkan pada arah kebijakan dan legitimasi moral yang diberikan oleh PBNU.

“Soal Prabowo adalah ranah politik negara. Tapi ketika PBNU ikut memberi pembenaran moral terhadap agenda global yang bermasalah, di situlah kami wajib bersuara,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, PBNU belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik yang disampaikan Gus Murtadho tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman mengungkap kronologi lengkap terkait pernyataan Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengenai rencana pembayaran iuran Indonesia sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17 triliun kepada Board of Peace (BoP). Menurut Dina, klaim bahwa dana tersebut akan digunakan untuk rekonstruksi Gaza sangat problematik dan berpotensi menyesatkan publik.

Dina menegaskan, untuk memahami isu ini, publik harus melihat kronologi pembentukan BoP secara utuh, termasuk perbedaan mendasar antara BoP versi mandat PBB dan BoP versi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Kronologi bermula ketika Donald Trump mengajukan 20 poin gencatan senjata/perdamaian untuk konflik Palestina-Israel. Namun, menurut Dina, dokumen tersebut sangat tidak adil.

“Tidak ada satu pun poin yang menyebut sanksi terhadap Israel. Yang dilucuti justru pejuang Palestina, bukan tentara Zionis yang telah membunuh ratusan ribu warga Gaza,” kata Dina, Kamis (29/1/2026).

Pada November 2025, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2803 yang menyetujui pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Tujuannya adalah melaksanakan 20 poin tersebut di bawah mandat internasional PBB.

Namun, alih-alih menjalankan mandat PBB itu, Trump justru membentuk Board of Peace versinya sendiri, lengkap dengan Piagam yang disusun sepihak oleh AS.

“Yang mengejutkan, dalam Piagam Board of Peace versi Trump itu tidak ada satu kata pun tentang Palestina atau Gaza,” ujar Dina.

Dina mengungkap aturan keanggotaan BoP Trump yang dinilainya janggal. Negara yang tidak membayar iuran Rp17 triliun hanya akan menjadi anggota selama tiga tahun. Sebaliknya, negara yang membayar penuh—dan harus dilakukan dalam tahun pertama—akan memperoleh status anggota permanen.

“Jadi jelas, Rp17 triliun itu adalah biaya keanggotaan, bukan dana kemanusiaan,” tegas Dina.

Menurut Dina, klaim bahwa dana tersebut akan digunakan untuk rekonstruksi Gaza belum tentu benar. Pasalnya, BoP Trump secara eksplisit menyatakan diri sebagai lembaga untuk membangun perdamaian global secara umum, bukan khusus Gaza.

Gaza justru ditempatkan di bawah struktur turunan bernama Dewan Eksekutif Gaza (DEG).

Yang menjadi sorotan, lanjut Dina, figur sentral dalam DEG adalah Jared Kushner, menantu Donald Trump yang dikenal sebagai Yahudi Zionis. Kushner bahkan telah mempresentasikan master plan pembangunan Gaza berupa gedung pencakar langit mewah, kawasan resort, dan proyek properti berskala besar.

Investor proyek tersebut disebut berasal dari kalangan pengusaha real estate kaya, sementara pengawasan pembangunan dipercayakan kepada Yakir Gabay, miliarder Israel yang juga menguasai bisnis properti.

Dina mempertanyakan, jika proyek-proyek mewah itu terwujud, siapa yang akan menikmatinya.

“Apakah orang Gaza akan diberi gratis apartemen mewah? Atau disuruh beli? Kalau beli, uangnya dari mana?” kata Dina.

Ia menilai, sangat kecil kemungkinan warga Gaza menjadi pemilik hunian tersebut. Sebaliknya, mereka berpotensi hanya menjadi buruh bangunan, cleaning service, atau pekerja rendahan.

Sementara itu, tempat tinggal untuk warga Gaza disebut telah disiapkan dalam bentuk kamp permukiman di sudut Rafah, yang diberi label ‘kota kemanusiaan’.

Dina menegaskan, Board of Peace versi Trump sangat berbeda dengan BoP yang dimandatkan oleh Resolusi DK PBB 2803. Perbedaan inilah yang, menurutnya, harus dijelaskan secara jujur kepada publik Indonesia sebelum negara menggelontorkan dana dalam jumlah fantastis.

“Kalau ini diklaim untuk Gaza, faktanya Gaza bahkan tidak disebut dalam Piagam BoP Trump,” pungkas Dina.

Bagan perbedaan antara BoP versi Trump dan BoP mandat PBB, menurut Dina, semakin memperjelas bahwa skema ini lebih menguntungkan kepentingan politik dan bisnis tertentu ketimbang kepentingan rakyat Palestina.