12 November 2026

Brigjen Pol Helfi Assegaf

MoneyTalk, Jakarta – ‎Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengungkap kasus pembobolan rekening dormant (tidak aktif) senilai Rp204 miliar di salah satu kantor cabang Bank Negara Indonesia (BNI) di Jawa Barat.

Dalam konferensi pers, Kamis (25/9/2025), Brigjen Pol Helfi Assegaf menegaskan, uang sebanyak itu berhasil dipindahkan ke sejumlah rekening penampung hanya dalam waktu 17 menit angka yang mengejutkan dan menunjukkan perencanaan matang.

Kasus ini memantik kekhawatiran publik terhadap keamanan dana nasabah di perbankan nasional. Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengingatkan masyarakat untuk ekstra waspada.

“Pembobolan rekening BNI menandakan menyimpan duit di perbankan sudah tidak aman dan nyaman lagi. Di dalam bank pun banyak kejahatan yang mengakali atau merampok uang tabungan nasabah,” ujar Uchok kepada wartawan, Ahad (28/9/2025).

Ia menekankan, kejadian ini bukan sekadar ulah penjahat luar, tetapi melibatkan orang dalam selevel Kepala Cabang. Uchok bahkan menilai kasus serupa bisa saja menimpa bank pelat merah lain.

Polisi telah menetapkan sembilan tersangka, yang dibagi dalam tiga kelompok besar:

1. Kelompok Karyawan Bank

AP (50) – Kepala Cabang Pembantu BNI, memberikan akses ke sistem perbankan.

Galih Rahadyan Hanarusumo (GRH) – Consumer Relations Manager KCP, terlibat langsung dalam eksekusi.

2. Kelompok Eksekutor (Pembobol Dana)

Candy alias Ken (41) – Mastermind, mengaku sebagai anggota Satgas Perampasan Aset.

Dana Rinaldy (44) – Konsultan hukum yang melindungi kelompok pelaku.

Nida Ardiani Thaher (36) – Mantan pegawai bank yang melakukan akses ilegal ke sistem core banking.

Raharjo (51) – Mediator yang mempertemukan kepala cabang dengan sindikat.

Tony Tjoa (38) – Fasilitator keuangan ilegal.

3. Kelompok Pencucian Uang

Dwi Hartono (39) – Membantu membuka blokir dan memindahkan dana hasil kejahatan.

Ipin Suryana (60) – Menyediakan rekening penampungan dan menerima dana ilegal.

Investigasi awal menunjukkan sindikat memanfaatkan kelemahan pada sistem core banking. Dengan bantuan oknum internal, mereka mengeksekusi pemindahan dana dalam tempo luar biasa singkat. Polisi menilai, kolaborasi antara pihak internal dan eksternal menjadi kunci sukses aksi kilat tersebut.

Kasus ini menjadi ujian besar bagi reputasi BNI dan perbankan nasional. Kejadian tersebut bukan hanya merugikan finansial, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan bank pelat merah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia diminta memperketat pengawasan, sementara BNI diharapkan memberikan jaminan pemulihan dana serta transparansi proses investigasi.

Uchok Sky Khadafi menutup pernyataannya dengan pesan keras:

“Jangan anggap uang di bank sudah pasti aman. Nasabah harus cermat, dan regulator wajib membuktikan bahwa perbankan negeri ini tidak memberi ruang bagi kolusi kejahatan.”

Kasus pembobolan Rp204 miliar ini menjadi alarm keras: jika pengamanan dan pengawasan tak diperkuat, ancaman serupa bisa menghantui seluruh industri perbankan nasional.

MoneyTalk, Jakarta – Nama besar Wilmar Group kembali menjadi sorotan publik. Setelah terseret dalam kasus mega korupsi minyak goreng yang menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah, kini konglomerasi agribisnis itu diduga terlibat dalam skandal beras oplosan yang berpotensi merugikan konsumen hingga Rp99 triliun per tahun.

Wilmar Group sebelumnya diketahui terlibat dalam kasus dugaan korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Kejaksaan Agung telah menyita dana sebesar Rp11,8 triliun dari Wilmar Group, yang terdiri dari kerugian keuangan negara, illegal gain, hingga kerugian perekonomian nasional. Penyitaan ini merupakan bagian dari langkah pemulihan kerugian negara yang signifikan dalam sektor strategis pangan.

Kini, Kejaksaan Agung melalui Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK) kembali memanggil enam perusahaan dalam penyelidikan kasus dugaan manipulasi mutu beras atau beras oplosan. Salah satu entitas yang dipanggil adalah Wilmar Group. Pemanggilan dijadwalkan pada Senin, 28 Juli 2025.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri sekaligus Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, menjelaskan bahwa skema beras oplosan ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen mencapai Rp99,35 triliun setiap tahunnya. Angka itu terdiri dari kerugian pada kategori beras premium sebesar Rp34,21 triliun dan beras medium sebesar Rp65,14 triliun.

“Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku usaha adalah memproduksi beras premium dengan mutu yang tidak sesuai dengan label kemasan. Mereka menggunakan mesin produksi baik modern maupun tradisional,” ujar Brigjen Helfi dalam konferensi pers terbaru.

Tim gabungan dari penyidik dan laboratorium telah melakukan uji sampel dari berbagai merek beras yang beredar di pasar tradisional maupun modern. Dari hasil penyelidikan, ditemukan sembilan merek yang dicurigai, dan lima merek sudah terbukti tidak memenuhi standar mutu beras premium.

Lima merek tersebut berasal dari tiga entitas usaha, yaitu:

-PT PIM dengan merek Sania

-PT FS dengan merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen

-Toko SY dengan merek Jelita dan Anak Kembar

Dengan dua skandal besar yang melibatkan sektor pangan strategis — minyak goreng dan beras — citra Wilmar Group sebagai raksasa agribisnis global kini berada di ujung tanduk. Perusahaan yang didirikan oleh Kuok Khoon Hong dan Martua Sitorus pada 1991 ini menghadapi tekanan besar baik dari sisi hukum maupun publik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Wilmar Group belum memberikan pernyataan resmi terkait pemanggilan oleh Kejaksaan Agung dan temuan sementara dari Satgas Pangan.