16 November 2026

Budi Arie Setiadi

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membuka kemungkinan berbagai konfigurasi politik menuju Pemilu 2029. Termasuk kemungkinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali berpasangan.

Pernyataan itu disampaikan Budi Arie ketika berbincang dengan pengamat politik Hendri Satrio. Dalam dialog tersebut, Hendri menanyakan kemungkinan Prabowo tidak lagi bersama Gibran pada Pilpres 2029.

“Jadi itu taktik politik,” ujar Budi Arie ketika membahas dinamika politik menuju 2029, Kamis (17/9/2026).

Ketika kembali ditanya apakah Gibran masih mungkin bersama Prabowo, Budi Arie menjawab bahwa seluruh kemungkinan masih terbuka.

“Semuanya masih mungkin menurut saya. Kalau saya bilang, kartunya masih dikocok, belum dibagi,” kata Budi Arie.

Budi Arie juga menjelaskan bahwa Pilpres 2029 akan memiliki dinamika berbeda dibandingkan Pemilu 2024. Pada 2029, Prabowo dan Gibran berstatus sebagai presiden dan wakil presiden petahana yang secara konstitusional masih memiliki hak untuk mencalonkan diri kembali.

Menurut Budi Arie, sejarah pemilihan presiden secara langsung sejak 2004 juga menunjukkan belum ada pasangan presiden dan wakil presiden yang kembali maju bersama untuk periode kedua.

“Sejak pemilihan presiden langsung 2004 zaman Pak SBY, tidak ada pasangan yang dua periode. Dulu SBY dengan JK, lalu Pak SBY dengan Budiono. Lalu Jokowi-JK, selanjutnya Jokowi dengan Ma’ruf Amin,” ujarnya.

Meski membuka seluruh kemungkinan, Budi Arie mengaku secara pribadi masih berharap Prabowo-Gibran dapat melanjutkan pemerintahan untuk periode kedua.

“Kalau kita mengharapkan begitu,” kata Budi Arie.

Dalam dialog tersebut, Budi Arie juga menyinggung hubungannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta relasi politik Jokowi dan Prabowo.

Ia menolak anggapan bahwa hubungan kedua tokoh tersebut harus dibaca sebagai hubungan yang pasti berujung perpisahan politik.

Menurut Budi Arie, baik Jokowi maupun Prabowo merupakan pemimpin yang memiliki kepentingan terhadap negara dan rakyat.

“Saya bilang begini, ini adalah pemimpin-pemimpin yang mengedepankan kepentingan negara dan rakyat,” katanya.

Budi Arie mengatakan dirinya pernah menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo sehingga mengetahui bagaimana Prabowo bekerja.

“Saya lihat beliau ini orang yang sangat konsen. Kalau di hitam itu dadanya merah putih,” ujar Budi Arie.

Ia kemudian menyamakan hal tersebut dengan Jokowi.

“Begitu juga Pak Jokowi. Enggak ada kepentingan lain,” katanya.

Budi Arie juga menyebut sejumlah pemimpin lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri sebagai tokoh bangsa yang menurutnya patut dihormati.

“Makanya saya juga kadang-kadang sedih kalau pemimpin-pemimpin bangsa kita ini diadu domba. Enggaklah,” ujarnya.

Menurut dia, setiap pemimpin memiliki masa dan waktunya masing-masing. Perbedaan pandangan politik, kata Budi Arie, merupakan hal yang biasa dalam demokrasi.

“Kalau soal politik ya sudahlah, berbeda pendapat yang mungkin biasa. Jangan…” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Budi Arie juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kasus keracunan makanan yang melibatkan anak-anak penerima program makan bergizi.

Ia menilai persoalan tersebut menjadi sangat sensitif karena menyangkut anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Jadi saya sedihnya gini loh kalau ngelihat laporan orang yang keracunan itu udah anak orang miskin keracunan, dosa banget,” ujar Budi Arie.

Budi Arie mengkritik pelaksanaan pemberian makanan kepada seluruh anak Indonesia apabila dalam pelaksanaannya masih terjadi persoalan keamanan pangan.

“Jadi beri makan ke seluruh anak Indonesia itu udah menurut saya eksekusi yang kurang tepat,” katanya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyoroti pernyataan yang dikaitkan dengan Budi Arie Setiadi dan mengaitkannya dengan apa yang ia sebut sebagai agenda politik kelompok “SOP”, singkatan dari Solo, Oligarki, dan Parcok.

Pandangan tersebut disampaikan Said Didu melalui akun YouTube pribadinya dalam tayangan berjudul “TERIMA KASIH KE BUDI ARIE YANG TELAH MEMBUKA AGENDA BUSUK SOLO”. Dalam paparannya, Said Didu menilai dinamika politik pascapelantikan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan adanya perebutan pengaruh dan kekuasaan.

Said Didu mengungkit peristiwa pelantikan Prabowo sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024. Menurut dia, ketika itu Presiden ke-7 Joko Widodo kembali ke Solo dengan pengawalan pesawat tempur.

“Saat pelantikan Presiden Prabowo 20 Oktober 2024, Jokowi dikawal pesawat tempur ke Solo. Saat itu saya menyatakan hari awal perebutan kekuasaan yang sebenarnya antara Presiden Prabowo dengan Geng SOP, karena pada dasarnya Jokowi tidak pernah rela lepaskan kekuasaan kepada siapapun. Akhirnya sekarang terbukti,” kata Said Didu.

Ia kemudian menyinggung rekaman pernyataan Budi Arie yang, menurut penilaiannya, merupakan seruan kepada kelompok tertentu untuk mulai bergerak.

“Rekaman pernyataan Budi Arie yang seakan sudah meminta Geng SOP sudah harus siap ambil alih kekuasaan, bagi saya adalah pengumuman sikap kepada geng mereka untuk segera bergerak,” ujarnya.

Said Didu mendasarkan analisisnya pada sejumlah hal. Pertama, ia menyebut memperoleh informasi bahwa pernyataan tersebut disampaikan setelah sebuah pertemuan yang disebutnya “dipimpin” Jokowi dan dihadiri sekitar 60 orang yang disebutnya sebagai tokoh “die hard SOP”.

“Pernyataan tersebut disampaikan setelah hasil pertemuan yang ‘dipimpin’ oleh Jokowi yang dihadiri sekitar 60 orang tokoh die hard SOP,” kata Said Didu.

Kedua, Said Didu menyoroti posisi Budi Arie saat menyampaikan pernyataan tersebut. Menurut dia, pernyataan itu disampaikan ketika berada di samping Jokowi.

“Pernyataan tersebut disampaikan di samping Jokowi dan Jokowi hanya diam. Bahkan Budi Arie menyatakan sudah membisikkan Jokowi sebelumnya,” ujarnya.

Ketiga, Said Didu menyinggung kemungkinan munculnya bantahan bahwa Jokowi tidak mengetahui pernyataan tersebut. “Seperti biasa, saat ini dimunculkan tukang bantah bahwa Jokowi tidak tahu. Ini permainan lama Geng SOP,” katanya.

Lebih lanjut, Said Didu memperkirakan masih akan ada dinamika politik yang melibatkan pihak-pihak yang disebutnya sebagai faksi SOP di lingkungan pemerintahan Prabowo.

“Tapi kita juga harus siap-siap bahwa akan ada acara faksi SOP dalam pemerintahan Prabowo yang akan siapkan acara dan berteriak, ‘Hidup Jokowi’,” ujarnya.

Ia pun mempertanyakan sampai kapan, menurut istilah yang digunakannya, “drama Hambalang-Solo” akan terus berlangsung dan berdampak pada masyarakat.

“Sampai kapan drama Hambalang-Solo ini menyiksa rakyat? Sangat tergantung pada ketegasan sikap Presiden Prabowo,” tegas Said Didu.

Hingga berita ini diturunkan, paparan tersebut merupakan analisis dan penilaian pribadi Muhammad Said Didu berdasarkan pernyataan yang dibahas dalam tayangan videonya.

Media masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab dari Budi Arie Setiadi, Joko Widodo, maupun pihak-pihak lain yang disebut atau terkait dalam paparan tersebut, sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Sumber: Tayangan YouTube Muhammad Said Didu, berjudul “TERIMA KASIH KE BUDI ARIE YANG TELAH MEMBUKA AGENDA BUSUK SOLO”.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengungkapkan pandangan mengejutkan mengenai kemungkinan terjadinya percepatan pergantian kekuasaan nasional sebelum Pemilu 2029.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah forum diskusi. Ia mengaku memiliki insting sebagai aktivis bahwa dinamika politik dan sosial saat ini berpotensi melahirkan perubahan yang lebih cepat dari perkiraan.

Budi Arie bahkan secara terbuka mempertanyakan kesiapan menghadapi kemungkinan tersebut.

“Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong, kok belum 2029, belum 2029. Kalau terjadi percepatan, gimana? Kita siap nggak? Siap!” kata Budi Arie dalam video yang beredar di media sosial, Senin (24/8/2026).

Menurut dia, masyarakat saat ini menunjukkan berbagai gejala yang tidak bisa hanya dibaca melalui skenario politik konvensional.

Ia menyinggung munculnya berbagai aksi demonstrasi dan keresahan sosial sebagai bagian dari variabel yang perlu diperhatikan.

“Terjadi anomali-anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sedang memikirkan skenario-skenario konvensional,” ujarnya.

Budi Arie kemudian membandingkan situasi saat ini dengan dinamika sosial-politik menjelang Reformasi 1998. Menurutnya, perubahan besar dalam sejarah politik Indonesia terkadang muncul secara tiba-tiba dan sulit diprediksi melalui perhitungan politik biasa.

Ia menilai kondisi ekonomi dan keresahan masyarakat menjadi faktor yang patut diperhatikan secara serius.

“Menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 90-an ini tiba-tiba pemilu-pemilu berikutnya 1999 dan potensi ini bukan tak ada,” katanya.

Budi Arie menyebut potensi perubahan tersebut cukup besar apabila dikaitkan dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi yang dinilainya belum membuat masyarakat merasa bahagia.

“Sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy,” ujarnya.

Mantan Menteri Koperasi dan UKM itu menegaskan bahwa pernyataannya bukan untuk memastikan bahwa pergantian kekuasaan akan terjadi sebelum 2029. Ia mengatakan dirinya hanya ingin membuka ruang diskusi agar para pendukung pemerintah tidak hanya mempersiapkan satu skenario.

“Saya, insting aktivis saya mengatakan ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan,” kata Budi Arie.

Karena itu, ia meminta para koleganya mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain di luar skenario politik yang selama ini dianggap normal.

“Jangan hanya sekadar berpikir dua sekian, harus ada kepikiran lain. Kalau terlambat, padahal kalah menjadi percepatan sejarah,” katanya.

MoneyTalk, Jakarta – Setelah bertahun-tahun publik mendesak, akhirnya Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, memperlihatkan ijazah aslinya. Tapi bukan di pengadilan, bukan di depan rakyat yang mempertanyakannya. Dia pamer ijazah di hadapan Budi Arie Setiadi dan rombongan Projo. Ironis, bahkan tragis.

Bukankah yang mempertanyakan keaslian ijazah itu rakyat Indonesia? Bukankah publik yang menuntut transparansi dari seorang bekas pejabat publik tertinggi di negeri ini? Lalu kenapa yang diperlihatkan justru kepada para penyembahnya. Bukankah mereka ini yang sejak awal sudah percaya tanpa perlu bukti? Ini seperti seorang terdakwa yang memperlihatkan barang bukti hanya kepada pengacara pribadinya. Bukan kepada hakim dan jaksa yang sedang mengadili perkaranya. Ini Drakor lagi. Drama kotor!

Lebih ironis lagi, Jokowi sendiri berkali-kali menegaskan bahwa dirinya hanya akan menunjukkan ijazah asli di pengadilan. “Kalau ijazah asli diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada,” katanya di Solo, 16 April 2025.

Ngeles lagi, Drakor lagi!

Tapi apa yang terjadi. Jokowi kembali berbohong. Ketika pengadilan betul-betul memproses perkara ijazahnya, dia tak pernah muncul. Dalam sidang dan mediasi di PN Solo, Jokowi mangkir. Kuasa hukumnya berdalih, “tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan kepada pihak yang tidak berwenang.” Ngeles lagi. Drakor alias drama kotor lagi!

Padahal, di situlah letak masalahnya. Jika benar ijazah itu asli, apa sulitnya memperlihatkan ke pengadilan? Bukankah itu justru akan menutup perdebatan panjang, sekaligus membersihkan nama baiknya di hadapan seluruh rakyat Indonesia? Atau jangan-jangan, justru di situlah letak ketakutannya.

Karena di pengadilan, ijazah bukan hanya “dilihat”, tapi diperiksa. Nomor seri bisa diverifikasi. Nama di dokumen bisa dicocokkan dengan arsip sekolah. Tahun kelulusan bisa di-crosscheck dengan daftar alumni. Bahkan tandatangan rektor dan cap fakultas bisa dibandingkan dengan dokumen resmi universitas pada tahun yang sama. Singkatnya, keaslian ijazah akan diuji secara hukum dan administratif. Bukan sekadar diperlihatkan sambil ngopi di ruang tamu rumah pribadi.

Itulah yang tampaknya ditakuti. Bukan takut pada ijazah itu sendiri, tapi pada proses verifikasi yang menyertainya. Karena verifikasi berarti membuka kemungkinan perbandingan, audit, dan pencocokan data. Dan di era digital seperti sekarang, tak ada lagi ruang untuk sekadar “katanya asli”. Semuanya bisa dilacak, difoto, dan diuji publik.

Langkah Jokowi memperlihatkan ijazah kepada Projo juga memperlihatkan sesuatu yang lain: bahwa relasi antara kekuasaan dan relawan masih terus hidup. Dia seolah ingin memastikan bahwa barisan pendukungnya tetap solid. Tetap percaya kepadanya. Tetap siap mengawal narasi yang dibangunnya.

Budi Arie pun dengan cepat menegaskan, “Udah asli, asli ijazah Jokowi.” Pernyataan itu segera viral. Seolah menjadi stempel sakral dari tuan relawan kepada sang patron. Padahal, buat publik berakal waras, pernyataan itu hanya kembali membuktikan bahwa para penyembah Jokowi memang ber-IQ rata-rata cuma 58.

Bukti hukum, bukan testimoni!

Publik sama sekali tidak butuh testimoni Budi Arie. Publik butuh bukti hukum. Karena mandat kepemimpinan Jokowi berasal dari rakyat, bukan dari Projo. Maka yang berhak tahu kebenaran ijazah itu adalah seluruh rakyat Indonesia. Bukan segelintir loyalis yang hidup dari recehan yang dibarter dengan pujian kepada majikan.

Kisah “ijazah asli” yang ditunjukkan di ruang privat ini akhirnya hanya menambah panjang daftar sandiwara kekuasaan. Semakin ditutupi, semakin besar rasa curiga. Semakin sering dibela oleh para relawan, semakin menegaskan bahwa kebenaran memang belum sepenuhnya tampil di ruang terang.

Kalau memang asli, buktikan di tempat yang seharusnya. Di pengadilan, di hadapan publik. Di bawah sumpah hukum. Itulah satu-satunya cara untuk menghentikan perdebatan ini secara terhormat dan bermartabat.

Sebab kalau keaslian hanya ditunjukkan kepada para penyembah, itu bukan transparansi. Itu kultus. Dan republik ini terlalu mahal untuk dibiarkan tenggelam dalam kultus individu yang menukar kebenaran dengan loyalitas.

Sebab di atas segalanya, bangsa ini butuh pemimpin yang jujur. Bukan pemain sandiwara yang pandai menata panggung. Bukan koruptor kelas dunia yang keranjingan berbohong dan terus berbohong.

Penulis ; Edy Mulyadi, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Relawan Jokowi 2 Periode (RJ2P), Relly Reagen, menilai pencopotan Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi dan UKM tidak lepas dari isu loyalitas. Menurutnya, Budi Arie dianggap tidak lagi menunjukkan kesetiaan kepada Presiden Jokowi, sosok yang telah membesarkannya.

“Kalau sudah diberi kepercayaan, ya harus loyal. Jangan ketika dilepas malah menyerang balik. Itu catatan penting buat siapa pun yang pernah diberi kesempatan oleh Jokowi,” tegas Relly dalam podcast Zulfan Lindan Unparking (15/09).

Relly mengingatkan, kesetiaan adalah kunci dalam politik tingkat tinggi. Ia mencontohkan bagaimana Prabowo Subianto selalu dikelilingi orang-orang yang setia sejak masa TNI hingga kini menjabat Presiden. “Makanya saya salut sama Pak Prabowo, beliau sangat menjaga loyalitas. Orang-orang yang mendampinginya tetap setia, dan itu yang dibawa ke kabinet,” ujarnya.

Terkait kasus Budi Arie, Relly menyebut ada dua faktor utama. Pertama, isu negatif yang berkembang di publik soal dugaan judi online yang mencatut namanya, meskipun belum ada proses hukum yang membuktikan. “Di media sosial, framing itu sudah terbentuk. Itu bisa membebani kabinet Pak Prabowo,” katanya.

Kedua, soal arah politik. Relly mengungkap momen ketika Jokowi dalam Kongres PSI menanyakan kesiapan Budi Arie. Namun belakangan, Budi justru menyatakan akan bergabung ke Gerindra. “Itu sebenarnya tes kesetiaan. Pertanyaannya: lu setia enggak sama Jokowi? Ternyata jawabannya tidak. Jadi wajar kalau akhirnya dicopot,” tutur Relly.

Ia menilai, langkah itu bukan sekadar hukuman, tapi juga pesan keras bagi para elite politik: jangan sampai salah memilih orang dekat (think tank). “Belajarlah dari pengalaman Pak Jokowi. Salah pilih think tank, ujungnya bisa jadi musuh sendiri. Itu yang harus dihindari Mas Gibran di masa depan,” jelasnya.

Relly menambahkan, sebagai wakil presiden muda, Gibran harus berhati-hati dalam memilih lingkaran dekatnya. Loyalitas dan kesetiaan adalah harga mati. “Jangan sampai ada orang yang dulu dibesarkan, diberi jabatan, tapi kemudian menikam dari belakang. Kalau setia kepada orang yang membesarkan saja tidak bisa, jangan bicara setia kepada bangsa,” tandasnya.

Lebih jauh, Relly mengajak semua pihak menghentikan upaya memecah belah antara Jokowi, Prabowo, dan Gibran. “Mandat rakyat 58% itu untuk semua, bukan hanya pemilihnya. Jadi jangan buat gaduh. Bersatulah untuk membangun bangsa,” tutupnya.

MoneyTalk, Jakarta – Kondisi politik Indonesia saat ini sangat keras dan pedas. Pertunjukan drama politik yang menyakitkan penuh drama , menguatkan tanda tanya besar, sejauh mana hubungan politik saat ini antara Prabowo dan Jokowi?

Seperti diketahui pencopotan Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik di lingkaran Istana. Level sekelas menteri saja tidak ada komunikasi sebelum dilakukan reshuffle Kabinet Merah Putih.

Anehnya dan ajaib, Budi Arie mengaku tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya terkait pencopotan jabatan sebagai Menteri Koperasi. Justru baru mengetahui hal itu setelah menghadiri rapat kerja bersama Komisi VI DPR pada Senin (8/9/2025) kemarin, pada pukul 14.30 WIB.

Pembunuhan Politik

Hengkangnya Budi Arie dari jabatan menteri menjadi sinyal akhir dari dominasi relawan militan Jokowi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Budi Arie adalah portofolio terakhir relawan militan Jokowi harus habis dan dipaksa mundur oleh Prabowo. Budi Arie dibunuh sadis oleh kekuatan politik pengaruh Prabowo Subianto.

Ketika Budi Arie termasuk menteri yang sangat agresif baik dalam propaganda dan juga merencanakan sekaligus mengusulkan anggaran jumbo bagi kementeriannya Baru jaman Budi Arie anggaran dari ratusan milyar membumbung jauh ke angka puluhan triliun. Uniknya Budi Arie sebelum lengser masih juga berjuang memperebutkan tambahan anggaran sebesar Rp7,6 triliun di Kementerian Koperasi.

Terdeteksi Dini

Budi Arie sedang melakukan manuver tes ombak bagi keseriusan Prabowo untuk memajukan ekonomi koperasi sebagai cara menuju kesejahteraan rakyat berbasis pedesaan. Munculnya Koperasi Desa Merah Putih adalah bukti nyata ikhtiar dan keseriusannya Prabowo- membangun ekonomi Koperasi Indonesia.

Namun, pada akhirnya kecurigaan itu muncul, usulan itu lebih sarat kepentingan politik dibanding murni program pemberdayaan koperasi desa.

Pada dasarnya permintaan ini sepenuhnya permintaan infrastruktur politik dibandingkan betul-betul pencapaian yang diarahkan untuk Koperasi Desa.

Koperasi dan Infrastruktur Politik

Suatu ketika Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memamerkan bahwa 80.560 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sudah terbentuk per pagi ini, Rabu (9/7/2025). Budi Arie juga menunjukkan jaringan koperasi beberapa provinsi yang sudah terbentuk. Kopdes Merah Putih sudah 100 persen terbentuk. Hal tersebut Budi sampaikan dalam rapat Menteri Koperasi dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Budi Arie membangun koperasi tak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai Ketua Projo yang kemungkinan besar akan berafiliasi dengan Jokowi dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sepertinya akan mempertahankan sebagai sayap relawan bukan perwujudannya bermetamorfosis menjadi parpol namun secara psikologis dan ideologi akan lebih condong menjatuhkan pilihannya ke PSI.

Dengan kata lain, membangun infrastruktur koperasi berarti juga membangun infrastruktur relawan Projo dan parpol dalam hal ini PSI. Bayangkan, Koperasi Desa terbentuknya di seluruh Desa Indonesia hampir 80 ribu tersebar. Lebuh gila lagi, Kopdes akan menggulirkan aktivitas bisnisnya dengan kapitalisasi / perputaran uang negara hingga Rp 400 Triliun.

Dengan demikian Koperasi Desa itu posisinya politik ketimbang sebagai entitas bisnis yang kayak dijalankan. Karenanya Reshuffle di Kementerian Koperasi menjadi langkah strategis Prabowo langsung memotong apa yang dilakukan Budi Arie.

Berakhirnya Kekuatan Relawan

Keputusan yang diambil oleh Prabowo mencopot Budi Arie sekaligus menandai runtuhnya pengaruh relawan Jokowi. Realita politik yang kejam namun strategis bagi kekuatan politik Prabowo.

Dengan adanya portofolio Budi Arie ditendang dari Kementerian Koperasi, berakhir sudah dominasi dan juga keterlibatan politik relawan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Secara kolektif dukungan sayap militan Jokowi sudah ambruk.

Image negatif dan proses hukum yang sedang menimpa para petinggi relawan Jokowi seperti kasus judi online yang menjerat nama Budi Arie serta proses hukum yang membayangi relawan lain, Silfester Matutina. Baginya, hal ini memperlihatkan bagaimana kekuatan modal sosial dan politik relawan Jokowi perlahan luntur dengan sendirinya.

Pentolan Relawan Mati Kutu

Karenanya jika seandainya Budi Arie diteruskan untuk diadili pada kasus Judol, bisa dikatakan bahwa relawan militan Jokowi harus mengakhiri kejayaannya.

Ini didukung juga bagaimana Silfester sebagai bagian dari relawan Jokowi, juga sedang mengalami proses hukum. Artinya sayap relawan Jokowi memang sengaja diambrukkan oleh kekuatan Prabowo dan afiliasinya.

Jika Budi Arie benar-benar dipenjara sementara Silfester terus diburu, maka Jokowi tidak punya pilihan lain kecuali mengakhiri sepak terjang relawannya. Dengan kemungkinan Budi Arie dijebloskan ke penjara, Silfester sedang diburu, otomatis mau tidak mau Jokowi harus mengakhiri sayap-sayap relawannya.

Bentuk Tim Pemenangan Gibran Presiden

Karena itu langkah strategis menegaskan bahwa Jokowi sebaiknya mengalihkan seluruh fokus politiknya kepada putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk menatap Pilpres 2029.

Saatnya keberanian Jokowi mendominasi peta politik harusnya sudah digeser. Dan jika terus meneruskan eksistensinya dengan membangun relawan baru tentu ini sudah tidak ada waktu.

Disarankan, Jokowi betul-betul mengarahkan ke putra sulungnya, Gibran Rakabuming. Nama besar Relawan-Relawan Jokowi sedang terpuruk dan karenanya Organisasi tersebut dan para elitenya harus digeser atau bahkan ditinggalkan.

Sandera dan Bargaining Politik

Hanya dengan strategi tersebut Gibran bisa diperkuat sebagai kandidat utama di Pilpres 2029-2034 mendatang. Gibran akan menjadi magnet bersama berbagai elemen baik para pendukung Jokowi dan juga para militan Gibran sendiri.

Keputusan politik yang saat ini harus disiapkan, Jokowi mestinya tidak lagi membangun image relawan Jokowi lagi, tapi tentu harus mensupport Gibran sepenuhnya dalam konteks berpikir Pilpres 2029 nanti.

Dengan adanya dukungan relawan maka akan memastikan Gibran mempunyai infrastruktur riil, organik dan akan menjadi sandra politik dan senjata bargaining politik baik secara pribadi atau posisinya sebagai wakil presiden saat ini. Prabowo juga akan berfikir logis dan strategis, untuk menganulir berbagai desakan menurunkan atau lengserkan Gibran dari Kursi Wakil Presiden.

Penulis : Heru Subagia,Pengamat Politik dan Ekonomi Alumni Fisipol UGM

MoneyTalk, Jakarta – Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti lima menteri sekaligus pada Selasa sore, 8 Oktober 2025, mengguncang peta politik dan ekonomi nasional. Langkah mendadak itu bahkan menyapu bersih dua tokoh kuat era Jokowi, yakni Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Menko Polkam Budi Gunawan, yang selama 10 tahun terakhir menjadi figur dominan di kabinet.

Tak hanya itu, Prabowo juga memberhentikan Budi Arie Setiadi, Menteri Kominfo, yang sebelumnya dikaitkan dengan sorotan publik dan radar Kejagung terkait dugaan perlindungan bandar judi online.

Pergantian Sri Mulyani disebut-sebut sebagai jawaban atas desakan luas mahasiswa dan masyarakat yang menolak berbagai kebijakan fiskalnya. Kritik tajam terhadap kebijakan pajak yang dianggap menekan kelas menengah-bawah, serta ucapan kontroversialnya yang merendahkan guru dan dosen, mempercepat keputusan reshuffle ini.

Ketua Umum DPP Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB), Erick Sitompul, menyambut baik pergantian tersebut. Ia menilai masuknya Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi adalah sinyal kuat bahwa Prabowo ingin mengarahkan pembangunan ekonomi lebih berpihak pada rakyat kecil.

“Prabowo jelas tidak ingin terjebak lagi pada ekonomi kapitalis-liberal yang dirancang Sri Mulyani di era Jokowi. Astacita beliau menekankan ekonomi kerakyatan, kemandirian pangan, energi hijau, hingga penguatan BUMN sesuai amanat Pasal 33 UUD 45,” tegas Erick kepada wartawan, Kamis (11/9/2025).

Sebelumnya, APIB telah merilis 9 Pernyataan Sikap, salah satunya menuntut Presiden mengevaluasi menteri yang kerap mengeluarkan kebijakan menyakiti rakyat. Erick menilai reshuffle ini adalah jawaban dari aspirasi publik.

Langkah cepat dilakukan Purbaya di awal masa jabatannya. Ia mengumumkan pemindahan Rp200 triliun dana Kementerian Keuangan dari Bank Indonesia ke perbankan nasional. Menurut Erick, gebrakan ini akan memperkuat likuiditas perbankan yang belakangan kering dan bisa langsung menyentuh sektor riil.

Namun, Erick memberi peringatan keras agar dana tersebut tidak tersedot ke korporasi besar. “Itu sama saja buang garam ke laut. Malah sering dipindahkan ke luar negeri, terutama Singapura. Dana ini harus diarahkan ke pelaku usaha menengah ke bawah, koperasi rakyat, dan UMKM agar benar-benar menekan angka pengangguran yang kini mencapai 7,4 juta orang,” katanya.

Terkait gejolak pasar modal pasca-pergantian Sri Mulyani, Erick menilai fenomena itu hanya sementara. Ia menegaskan bahwa daya tarik utama investor asing bukanlah reputasi personal Menkeu, melainkan stabilitas iklim investasi dan potensi ekonomi Indonesia.

“Indonesia punya SDA luar biasa: sawit, pangan, perikanan, pariwisata, farmasi, industri digital, hingga mineral strategis seperti nikel, tembaga, bauksit, emas, dan tanah jarang. Itu magnet sesungguhnya, bukan siapa Menkeunya,” ujar Erick.

Erick menegaskan tugas Purbaya sangat berat: menjaga stabilitas fiskal, menekan defisit APBN, membuka kantong-kantong pendapatan negara baru, dan menerapkan pajak progresif bagi korporasi besar serta warga super kaya, tanpa kembali membebani rakyat kecil.

“Belanja pemerintah harus tetap maksimal, tapi fokusnya membantu industri dalam negeri dan koperasi rakyat. Kalau ini dilakukan konsisten, target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen yang dicanangkan Prabowo bukan mimpi,” pungkas Erick.

MoneyTalk, Jakarta – Gelombang protes datang dari kalangan relawan Jokowi setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet yang mencopot Budi Arie Setiadi dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi dan UKM.

Ketua Umum HILAP Jokowi sekaligus senior Rumah Juang Relawan Jokowi, Yana, menilai keputusan Prabowo mencopot Budi Arie adalah langkah yang arogan dan tidak menghargai jasa besar mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun para relawannya.

“Pak Prabowo, anda jangan terlalu arogan. Hak prerogatif bukan berarti bisa digunakan sesuka hati. Idola kami itu Budi Arie. Dia ikon relawan Jokowi. Salahnya apa sampai dicopot? Apakah dia korupsi?” tegas Yana dalam pernyataan sikapnya yang tersebar di media sosial, Rabu (10/9).

Yana menegaskan bahwa Budi Arie justru tengah bekerja keras membangun 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia. Menurutnya, pencopotan ini seakan menjadi upaya Prabowo untuk menyingkirkan orang-orang dekat Jokowi dari lingkaran kekuasaan.

“Apakah salah Jokowi? Apakah salah orang-orangnya Jokowi? Anda ikut Pilpres empat kali dan kalah, lalu datang minta tolong Jokowi. Jokowi yang membesarkan Anda, Jokowi yang mengangkat Anda sebagai menhan bahkan jenderal kehormatan. Masih kurang apa?” sambungnya.

Lebih lanjut, Yana mengungkit peran vital Jokowi dan relawan dalam kemenangan Prabowo di Pilpres 2024. Menurutnya, tanpa dukungan penuh Jokowi, termasuk dengan mendorong Gibran Rakabuming menjadi cawapres, kemenangan Prabowo mustahil terjadi.

“Waktu Pilpres 2024 Anda mengemis agar Gibran bisa jadi wapres, dan Jokowi menuruti. Bahkan Jokowi perintahkan semua relawan untuk mendukung Anda. Tapi ternyata, kami keliru. Anda justru membenci Jokowi, dan artinya membenci seluruh relawannya,” ujarnya dengan nada kecewa.

Yana bahkan menuding Prabowo masih membawa “anasir Orde Baru” dan meniru gaya otoriter Soeharto.

“Kamu mau menipu republik ini dengan cara tidak demokratis, menggunakan militer untuk menakut-nakuti rakyat. Tidak! Kami relawan Jokowi tidak akan diam,” tandasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Nama Budi Arie Setiadi kembali menjadi sorotan publik. Setelah dicopot dari jabatannya dalam reshuffle Kabinet Merah Putih, kini beredar kabar di kalangan wartawan bahwa mantan Menteri Koperasi tersebut telah berstatus tersangka dalam kasus perlindungan situs judi online (judol) yang tengah diusut aparat penegak hukum.

Isu ini merebak seiring fakta persidangan kasus mafia akses situs judol di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam dakwaan jaksa, muncul inisial dan keterangan saksi yang mengaitkan nama Budi Arie dengan aliran dana besar dari praktik ilegal tersebut. Bahkan disebut-sebut angka mencapai puluhan miliar rupiah. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, penetapan resmi status tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya belum pernah diumumkan secara terbuka.

Persidangan perkara mafia akses situs judi online yang digelar sejak pertengahan Mei 2025 menghadirkan sejumlah terdakwa. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menguraikan bagaimana sindikat ini bekerja: mulai dari mengamankan domain agar tidak diblokir, hingga mengalirkan dana “fee” ke sejumlah pihak yang dianggap melindungi aktivitas mereka.

Dalam dakwaan, muncul kode-kode yang diduga merujuk pada pejabat tertentu. Salah satunya, menurut sejumlah media, mengarah pada nama Budi Arie. Angka dugaan aliran dana yang disebut mencapai sekitar Rp48,75 miliar. Namun fakta ini masih bersifat keterangan awal di pengadilan, dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut.

Kabar ini makin menguat setelah Presiden melakukan reshuffle kabinet pada 8 September 2025. Budi Arie termasuk pejabat yang diganti. Istana menyebut alasan evaluasi kinerja, namun publik mengaitkannya dengan isu hukum yang tengah berkembang.

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai, keputusan mengganti menteri yang namanya terseret kasus hukum merupakan langkah untuk menjaga stabilitas dan citra pemerintahan.

Sejauh ini, Budi Arie memilih bersikap defensif. Ia menyebut isu yang mengaitkan dirinya dengan praktik perlindungan situs judol sebagai “lagu lama” dan upaya mendiskreditkan dirinya. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan tidak pernah menerima aliran dana haram tersebut dan menyebut pemberitaan yang beredar sebagai fitnah.

Meski begitu, hingga berita ini dipublikasikan, Budi Arie belum memberikan komentar baru atas kabar yang menyebut dirinya telah berstatus tersangka.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menjadi pihak yang menangani kasus ini. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang menyebut Budi Arie sudah berstatus tersangka.

Beberapa sumber menyebut, penyidik masih mendalami bukti-bukti dan menunggu hasil persidangan terdakwa utama sebelum menetapkan langkah hukum lebih lanjut. Penetapan tersangka sendiri mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kasus ini bukan hanya soal hukum, melainkan juga soal politik. Nama Budi Arie sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan lingkaran kekuasaan dan aktif dalam dunia aktivisme politik. Jika benar terbukti menerima aliran dana dari praktik judol, kasus ini bisa menjadi salah satu skandal politik terbesar dalam sejarah pemerintahan pascareformasi.

Bagi publik, kasus ini menjadi ujian transparansi dan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan judi online yang kian meresahkan masyarakat. Sementara bagi aparat penegak hukum, semua mata kini tertuju pada sejauh mana keberanian mereka untuk menuntaskan kasus tanpa pandang bulu.

Hingga kini, posisi hukum Budi Arie masih berada di ranah spekulasi publik. Nama memang disebut di pengadilan, namun penetapan status tersangka adalah kewenangan penyidik. Publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini secara transparan, sementara asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati.

Dalam situasi penuh teka-teki ini, dua hal menjadi penentu arah: keputusan resmi dari Polda Metro Jaya, dan fakta hukum yang terbukti di meja hijau.

MoneyTalk, Jakarta – Kabar mengejutkan berembus di kalangan wartawan bahwa Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi di bawah Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto, disebut-sebut telah “didepak secara halus” dari jajaran kabinet. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari Istana, namun sinyal politik dan dinamika internal kabinet memunculkan spekulasi reshuffle besar-besaran tengah dipersiapkan.

Rumor ini bermula dari bocoran obrolan antar wartawan parlemen dan sumber di lingkaran dalam koalisi, yang menyebut nama Budi Arie termasuk dalam daftar menteri yang akan diganti. Beberapa nama pengganti bahkan telah santer dibicarakan, salah satunya berasal dari lingkaran dekat Presiden Prabowo.

“Sudah ada sinyal dari Presiden. Beberapa menteri yang dianggap kurang perform, atau punya beban masa lalu, kemungkinan besar akan diganti dalam waktu dekat. Salah satunya Budi Arie,” ujar seorang sumber dari partai koalisi yang enggan disebutkan namanya.

Budi Arie, yang sebelumnya menjabat sebagai Menkominfo dan kini memimpin Kementerian Koperasi memang tak lepas dari sorotan. Saat menjabat Menkominfo, ia sempat terseret dalam pemberitaan miring terkait penanganan kasus judi online yang marak di tanah air. Meski tidak pernah terbukti terlibat secara langsung, sejumlah tokoh masyarakat dan LSM sempat menudingnya gagal membersihkan kementerian dari praktik terselubung.

Spekulasi makin kuat ketika dalam beberapa pekan terakhir, Budi Arie terlihat jarang muncul di media atau mengikuti rapat kabinet terbuka. Selain itu, pernyataannya yang sempat menyiratkan kemungkinan bergabung dengan Partai Gerindra memunculkan tafsir politik baru bahwa ia tengah mencari ‘tiket aman’ di tengah turbulensi internal kabinet.

“Pernyataan Budi Arie soal ‘tegak lurus perintah presiden’ bisa dibaca sebagai sinyal bahwa dia sadar posisinya tidak aman. Dia sedang coba menjaga jalur politiknya agar tetap relevan,” ujar analis politik Muhammad Huda, Rabu (6/8/2025).

Namun, pihak Istana hingga kini belum memberikan klarifikasi terkait kabar Budi Arie Didepak dari Kabinet Merah Putih.

Di tengah ketidakpastian ini, publik hanya bisa menanti langkah Presiden. Apakah rumor ini akan menjadi kenyataan atau sekadar guncangan politik musiman, hanya waktu yang akan menjawab.