MoneyTalk, Jakarta – Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti lima menteri sekaligus pada Selasa sore, 8 Oktober 2025, mengguncang peta politik dan ekonomi nasional. Langkah mendadak itu bahkan menyapu bersih dua tokoh kuat era Jokowi, yakni Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Menko Polkam Budi Gunawan, yang selama 10 tahun terakhir menjadi figur dominan di kabinet.
Tak hanya itu, Prabowo juga memberhentikan Budi Arie Setiadi, Menteri Kominfo, yang sebelumnya dikaitkan dengan sorotan publik dan radar Kejagung terkait dugaan perlindungan bandar judi online.
Pergantian Sri Mulyani disebut-sebut sebagai jawaban atas desakan luas mahasiswa dan masyarakat yang menolak berbagai kebijakan fiskalnya. Kritik tajam terhadap kebijakan pajak yang dianggap menekan kelas menengah-bawah, serta ucapan kontroversialnya yang merendahkan guru dan dosen, mempercepat keputusan reshuffle ini.
Ketua Umum DPP Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB), Erick Sitompul, menyambut baik pergantian tersebut. Ia menilai masuknya Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi adalah sinyal kuat bahwa Prabowo ingin mengarahkan pembangunan ekonomi lebih berpihak pada rakyat kecil.
“Prabowo jelas tidak ingin terjebak lagi pada ekonomi kapitalis-liberal yang dirancang Sri Mulyani di era Jokowi. Astacita beliau menekankan ekonomi kerakyatan, kemandirian pangan, energi hijau, hingga penguatan BUMN sesuai amanat Pasal 33 UUD 45,” tegas Erick kepada wartawan, Kamis (11/9/2025).
Sebelumnya, APIB telah merilis 9 Pernyataan Sikap, salah satunya menuntut Presiden mengevaluasi menteri yang kerap mengeluarkan kebijakan menyakiti rakyat. Erick menilai reshuffle ini adalah jawaban dari aspirasi publik.
Langkah cepat dilakukan Purbaya di awal masa jabatannya. Ia mengumumkan pemindahan Rp200 triliun dana Kementerian Keuangan dari Bank Indonesia ke perbankan nasional. Menurut Erick, gebrakan ini akan memperkuat likuiditas perbankan yang belakangan kering dan bisa langsung menyentuh sektor riil.
Namun, Erick memberi peringatan keras agar dana tersebut tidak tersedot ke korporasi besar. “Itu sama saja buang garam ke laut. Malah sering dipindahkan ke luar negeri, terutama Singapura. Dana ini harus diarahkan ke pelaku usaha menengah ke bawah, koperasi rakyat, dan UMKM agar benar-benar menekan angka pengangguran yang kini mencapai 7,4 juta orang,” katanya.
Terkait gejolak pasar modal pasca-pergantian Sri Mulyani, Erick menilai fenomena itu hanya sementara. Ia menegaskan bahwa daya tarik utama investor asing bukanlah reputasi personal Menkeu, melainkan stabilitas iklim investasi dan potensi ekonomi Indonesia.
“Indonesia punya SDA luar biasa: sawit, pangan, perikanan, pariwisata, farmasi, industri digital, hingga mineral strategis seperti nikel, tembaga, bauksit, emas, dan tanah jarang. Itu magnet sesungguhnya, bukan siapa Menkeunya,” ujar Erick.
Erick menegaskan tugas Purbaya sangat berat: menjaga stabilitas fiskal, menekan defisit APBN, membuka kantong-kantong pendapatan negara baru, dan menerapkan pajak progresif bagi korporasi besar serta warga super kaya, tanpa kembali membebani rakyat kecil.
“Belanja pemerintah harus tetap maksimal, tapi fokusnya membantu industri dalam negeri dan koperasi rakyat. Kalau ini dilakukan konsisten, target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen yang dicanangkan Prabowo bukan mimpi,” pungkas Erick.
