16 November 2026

Budi Arie Setiadi

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politi Muslim Arbi, kembali melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Prabowo Subianto, kali ini terkait penanganan kasus perjudian online (judol) yang menyeret nama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi. Menurutnya, sikap Prabowo yang tidak memecat ataupun memerintahkan proses hukum terhadap Budi Arie memperlihatkan bahwa komitmen pemberantasan judol hanyalah retorika belaka.

“Kalau Prabowo serius ingin memberantas judi online, seharusnya Budi Arie sudah dicopot sejak namanya muncul dalam persidangan,” kata Muslim Arbi kepada wartawan Rabu (30/7/2025). “Faktanya, sampai hari ini dia (Budi Arie) masih duduk manis di kabinet. Ini menandakan Prabowo hanya omon-omon soal pemberantasan judol.”

Dalam persidangan terdakwa kasus judol beberapa waktu lalu, jaksa membacakan BAP (berita acara pemeriksaan) yang menyebut nama Budi Arie sebagai salah satu pihak yang menerima setoran uang dari operator situs judi online. Uang itu disebut sebagai imbalan karena tidak dilakukan pemblokiran terhadap sejumlah situs yang jelas-jelas teridentifikasi sebagai sarana perjudian daring.

Meski pihak Kominfo membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya fitnah yang belum terbukti secara hukum, publik terlanjur bereaksi keras. Pasalnya, Budi Arie adalah Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online, Kredibilitas upaya pemberantasan judi online pun diragukan.

Muslim Arbi menyebut kasus ini sebagai “bom waktu politik” bagi pemerintahan Prabowo jika tidak segera direspons tegas.

“Judi online ini sudah masuk ke ranah kejahatan lintas negara, melibatkan miliaran rupiah, dan menyasar rakyat kecil. Kalau pemimpinnya malah membiarkan menteri yang diduga terlibat, itu mengundang persepsi buruk bahwa negara tidak hadir, atau bahkan ikut bermain,” ujar Muslim.

Ia menambahkan bahwa sikap permisif terhadap Budi Arie bisa menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan melemahkan moral birokrasi. “Bukan hanya tentang Budi Arie. Ini tentang etika dan tanggung jawab publik seorang pemimpin. Kalau dibiarkan, rakyat akan menganggap Prabowo melindungi pejabat bermasalah,” tambahnya.

Di awal masa jabatannya, Prabowo Subianto bertekad keras memberantas judi online yang dinilai merusak generasi muda dan ekonomi keluarga.

Muslim Arbi menilai situasi ini sebagai ujian awal bagi Prabowo dalam membuktikan janji-janji kampanyenya. “Presiden ini bukan cuma penentu arah kebijakan, tapi simbol moral negara. Kalau sudah ada nama menterinya disebut dalam persidangan, minimal yang bersangkutan dinonaktifkan dulu sampai proses klarifikasi selesai,” katanya. “Tapi yang terjadi sekarang, justru seperti tidak ada apa-apa. Ini bahaya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Muslim menyebut Prabowo sedang berada dalam dilema politik: antara menjaga soliditas kabinet atau mempertaruhkan citra bersih pemerintahannya di hadapan rakyat.

“Kalau dia bertindak tegas, bisa saja memicu konflik internal politik karena Budi Arie adalah tokoh penting relawan Jokowi yang masih punya pengaruh besar. Tapi kalau dibiarkan, bisa jadi bumerang elektoral dan mempercepat erosi kepercayaan publik.”

Sejumlah organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga tokoh agama mulai menyuarakan tuntutan serupa: agar Budi Arie dinonaktifkan demi menjaga netralitas penyelidikan.

Bagi Muslim Arbi, kasus ini bisa menjadi titik balik arah kepemimpinan Prabowo Subianto.

“Rakyat sedang menunggu, apakah Presiden Prabowo akan menjadi pemimpin yang tegak lurus menegakkan hukum, atau justru ikut hanyut dalam kompromi elit yang mencederai rasa keadilan publik,” pungkasnya.

Jika tak segera mengambil langkah konkret dan transparan, bukan tidak mungkin isu judi online ini akan menjadi batu sandungan besar bagi pemerintahan Prabowo di tahun pertamanya menjabat. Dan kredibilitas Satgas Judol bisa runtuh bahkan sebelum benar-benar bekerja.

MoneyTalk,Jakarta – Disclaimer: Judul tulisan diatas samasekali bukan Typo alias Salah Ketik, tetapi memang (sengaja) diketik begitu agar tidak langsung bisa dituntut “Pencemaran Nama Baik” oleh Kaum Tukang Lapor yang merajalela di Konoha. Memang sepanjang yang diketahui umum, tidak ada orang terkenal bernama “Judi Arie” dan meski ada kasus Pidana dan-juga bisnis “Budi Online”, tetapi itu hanyalah kebetulan semata sebagaimana keterangan yang banyak disebut di berbagai film atau sinetron saja alias jangan cepat Baperan melihat kata.

Namun memang di Indonesia kenyataannya yang terjadi adalah tiga hari lalu, tepatnya Kamis 19/12/24, Kortas Tipikor Bareskrim Polri -bersinergi dengan penyidikan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya- telah melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih Prabowo ini selama lebih dari lima jam. Budi Arie Setiadi (BAS) memang tidak diperiksa di Kementerian yang baru dijabatnya selama dua bulan terakhir, namun selaku Mantan Menkominfo di Kabinet Kerja era JokoWi selama lebih kurang 15 bulan semenjak Juli 2023.

BAS sempat menjabat posisi orang pertama di Kementerian yang kini sudah berganti nama jadi KomDigi (Komunikasi dan Digital) semenjak Senin 17/07/23 menggantikan Johnny Gerald Plate (JGP) yang dicopot karena ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai Tersangka kasus korupsi BTS-4G (Base Transmitter Station Fourth Generation) Kominfo yang kini malah tampak “terhenti” kasusnya. Padahal korupsi yang disebut-sebut dalam kasus BTS itu mencapai nilai Delapan Triliyun lebih, sudah menersangkakan hingga 16 orang dan memvonis JGP selama 15 tahun setelah Kasasinya ditolak MA.

Memang BAS masuk Kemkominfo setelah kasus BTS-4G, jadi dia bisa disebut luput (atau selamat) dari kasus yang sebenarnya Netizen masih curiga ada beberapa nama penting yang belum tersentuh samasekali tersebut. Namun penting diingat bahwa justru ketika BAS mulai menjabat Menkominfo itu, sebenarnya ada Kasus besar lain yang lagi menjadi tanggungjawab Kementerian berlogo tiga huruf C yang merupakan singkatan dari “Communication, Content and Computer” tersebut yakni Kasus maraknya Judi Online atau JudOl.

Kasus JudOl sangat meresahkan, karena korbannya praktis semua golongan masyarakat, mulai dari Laki-laki Dewasa, Ibu-ibu Rumahtangga hingga Anak-anak. Dilihat dari perputaran uang yang beredar di kasus judOl ini juga sangat fantastis, tercatat mulai sekitar 54 Triliyun di tahun 2021, meningkat menjadi 137 Triliyun di tahun 2022, bertambah signifikan ke angkat 463 Trilyun di tahun 2023 hingga melonjak ke angka sekitar 900 Trilyun di tahun 2024 ini. Ini berarti uang rakyat yang akhirnya hilang keluar dari Indonesia (karena rata-rata Pemilik dan server JudOl ini dari luarnegeri dan hanya memanfaatkan Operator lokal) bisa digunakan untuk membangun 2 Ibukota Negara (IKN) tanpa harus merongrong APBN.

Meski juga Aturan yang sangat penting sebenarnya terkait dengan kasus JudOl ini terjadi sebelum BAS jadi Kominfo-1 (dulu ada PP No. 82 Th 2012 jaman SBY yang mewajibkan Server harus di Indonesia dan di jaman JokoWi diubah jadi PP No. 71 Th 2019 yang membolehkan Server Data di luarnegeri), tetapi seharusnya kalau BAS memang faham tupoksinya dia bisa mengusulkan perubahan PP yang sangat krusial tersebut kembali. Karena inilah point yang paling penting di kasus JudOl itu, bukan hanga sekedar bisa melaporkan “menutup ratusan hingga ribuan situs judOl” saja, karena ibarat air selama sumbernya tidak ditutup akan “bocor” mencari jalan kemana-mana.

Perubahan lokasi server (dari sebelumnya jaman SBY Indonesia memiliki kedaulatan didalam negeri) dan kini Indonesia seperti (sengaja?) dijajah luarnegeri jaman JokoWi, ini masih ditambah dengan S.O.P saat Covid-19 yang memberi izin mesin AIS di Lantai 8 Gedung Kemkominfo bisa di-“remote” dari luar. Inilah yang membuat ada Lokasi “Kantor Satelit” di Bekasi yang dioperasikan oleh sekitar 10 Oknum Pegawai Kominfo yang kini sudah ditetapkan sebagai Tersangka. Sekalilagi seharusnya BAS sebagai Menkominfo saat itu tahu S.O.P tersebut dan langsung mencabutnya, karena Covid-19 sudah selesai, bukan sekedar koar-koar statemen bahwa dia “tahu ada 5 Bandar besar” namun tak melakukan apa-apa sebagaimana di beberapa PodCast yang ada.

Kalau dilihat lagi dalam posisinya di Satgas Pemberantasan JudOl yang diketuai Menkopolhukam Hadi Tjahyanto (saat itu), BAS adalah selaku Ketua Pencegahan, sehingga seharusnya dia berupaya semaksimal mungkin mencegah apapun yang bisa dilakukannya, bukan sekedar omon-omon dan ironisnya sempat dapat “award” dari salahsatu media akan “prestasi”-nya (yang samasekali tidak jelas) tersebut. Belum lagi kalau melihat kasus bobolnya PDNs (Pusar Data Nasional sementara) dan Situs KPU yang terbukti menggunakan Server Aliyun Computing di Alibaba, sudah sangat parah kinerja dia selama ini. Lucunya BAS malah dapat Bintang Jasa di Rezim JokoWi yang mengeluarkan PP No. 71 Th 2019 yang menjadi Prima Causa bisa terjadinya kasus-kasus diatas (Pemilu, PDNs, hingga JudOl), Terwelu …

Semua ini masih ditambah dengan tidak memahaminya BAS soal adanya putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada 2019, yang meloloskan PT Gateway Guna Selaras sebagai pengelola permainan taruhan, padahal BAS mengaku tahu ada lima bandar besar yang mengendalikan judi online di Tanah Air dan diduga terkait perusahaan yang diloloskan melalui putusan PN Jakarta Utara tersebut. Kelima perusahaan yang mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah:  PT Gateway Guna Selaras, PT Patron Aptika Utama, PT Value Cipta Gemilang, PT Proteksi Dunia Emas dan PT Protokol Sasana Janawi

Kesimpulannya, kembali kepada Judul -yang seperti “Typo” diatas- bahwa “Mengapa Judi Arie bisa terseret Kasus Pidana dalam Budi Online ?”, karena pengertian terkena Kasus Pidana bukan hanya terbukti menerima secara langsung atau tidak langsung dan Gratifikasi (sebagaimana yang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri), tetapi ” abai” atau membiarkan terjadinya hal-hal yang salah dan pelanggaran hukum, apalagi sebenarnya dia tahu tetapi tidak berbuat apa-apa padahal punya Otoritas untuk melakukannya, adalah juga sebuah Tindak Pidana. Namun itu semua idealnya memang bisa ditindak jika di Konoha, bagaimana di Indonesia? Apa kita harus menunggu juga agar “No Viral No Justice” terjadi lagi …? Seharusnya tidak.

Penulis : Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes – Pemerhati Telematika, Multinedia, AI & OCB Independen

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto diharapkan benar-benar mewujudkan komitmennya dalam menciptakan penegakan hukum berkeadilan.

Harapan ini disampaikan Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menanggapi penanganan kasus judi online oleh kepolisian.

Uchok mendapat informasi bahwa Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, hingga kini belum diperiksa penyidik Polda Metro Jaya lantaran terkendala izin dari presiden.

Padahal, sudah ada 24 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka di mana 10 di antaranya bekas-bekas anak buah Budi Arie di Kominfo.

“Apalagi Pak Prabowo pernah menyebut judi online sebagai salah satu ancaman paling berat di Indonesia, sehingga pemberantasannya harus ditopang penegakan hukum yang tidak ragu-ragu. Untuk itu sudah semestinya tidak ragu memberikan izin,” kata Uchok.

Penegakan hukum terkait judi online, sebut Uchok yang baru-baru ini bersama pegiat antikorupsi lainnya Iskandar Sitorus mengadukan dugaan hoaks Jaksa Agung Burhanuddin ke Bareskrim Polri, harus dilakukan tidak tebang pilih.

Semua yang terlibat, katanya, harus ditindak tegas termasuk memeriksa Budi Arie sebagai mantan Menkominfo, sehingga masyarakat percaya bahwa hukum tidak hanya tajam ke Bawah, tetapi juga tajam ke atas.

“Pak Prabowo berulang kali menyampaikan penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Inilah saatnya untuk membuktikan.” Demikian kata Uchok Sky Khadafi.

MoneyTalk, Jakarta – Ada orang-orang yang berambisi menghabisi reputasi Budi Arie. Mereka saling membisik, menyampaikan pesan gelap bahwa dalam waktu yang singkat Budi Arie Setiadi akan diadili. Tuduhan itu pun seragam; bahwa Budi Arie telah berkompromi dengan bandar judi!

Belakangan saya mengamati, mencermati serta menikmati tuduhan bertubi-tubi pada Budi Arie. Sepanjang itu pula, lahir dukun-dukun palsu digital. Seakan-akan dirinya bersaksi dan punya bukti soal Budi Arie Setiadi.

Kesaksian dalam surat terbuka ini, tentang upaya membela harga diri dan mempertahan sebuah perjuangan reputasi.

Saat itu saya dipanggil oleh Menteri Budi Arie, selaku Menteri Kominfo. Saya diminta untuk membantu penugasannya sebagai Menteri Kominfo RI yang dimandatkan Presiden Jokowi. Dan lantas, mandatori itu kami terima untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya.

Tibalah pada seputaran April 2024. Tiba-tiba Menteri Kominfo saat itu, menelefon kami dini hari dan menginstruksikan agar besok datang pagi karena kita sedang melakukan penyegelan dan patroli oknum terlibat Judi Online.

Besoknya, saya tiba pukul 6.30 pagi gedung kominfo dan lantai 8 ruang monitoring situs judi online sudah di Kominfo “Disegel” oleh Pamdal Kominfo atas instruksi Menteri Langsung.

Sejak saat itulah, Menteri Kominfo Budi Arie secara konsisten dan sistematis berdiri bersama rakyat. Dalam rangka memberantas dan melawan Judi online.

Jika berkaca pada momen itu, banyak asumsi yang dimunculkan; bahwa itu sebagai pintu masuk negosiasi antara Budi Arie dengan para bandar judi.

Jika tuduhan itu yang diedarkan, logika semestinya pada saat itulah Budi Arie selaku Menteri Kominfo merintis tim baru yang berkaitan untuk memainkan informasi pemblokiran situs.

Jika tuduhan itu yang dipakai, seharusnya ada tim menteri yang diutus sebagai mata telinga setiap transaksi.

Konsekuensinya ada tim Staff Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ada yang terseret dalam penangkapan 11 orang terakhir. Nyatanya, tidak ada satupun orang Menteri Budi Arie yang masuk daftar penangkapan.

Setelah tuduhan itu patah, maka kemudian dimunculkan cerita baru tentang sosok Zulkarnaen atau Tony Tomang. Ini babak tuduhan baru terhadap Budi Arie.

Sejujurnya, saya secara pribadi juga mengenal sosok Tony Tomang. Dan sosok Tony Tomang yang saya paham adalah orang-orang yang berafiliasi kuat pada PDI-P.

Saya juga pernah mendengar bahwa dirinya (Tony Tomang) memilki peran dan fungsi strategis dalam pertempuran sosial media di lingkungan partai.

Semesta juga turut menjelaskan betapa pentingnya peran Tony Tomang dalam Pilkada DKI. Dimana pada satu malam setelah rapat pemenangan Pram-Doel, Tony Tomang duduk satu meja dengan petinggi PDI-P.

Jangankan sosok Budi Arie yang pernah menjadi pengurus PDI-P, mengenal baik Tony Tomang. Saya saja yang tidak pernah memiliki KTA partai juga mengenal Tony Tomang.

Pertanyaanya, jika Anda mengenal seseorang secara pertemanan, apakah Anda juga berkewajiban mengetahui sisi gelap dari orang tersebut? Ketidaktahuan saya bahkan Budi Arie pada “sisi gelap” Tony Tomang adalah karena dua hal.

Pertama, karena hubungan sebatas pertemanan biasa. Kedua, karena kita tidak tahu sisi gelap Tony Tomang.

Lagi pula, bicara soal pemberantasan Judi Online. Tidak bisa semua dibebankan di Kominfo atau sekarang menjadi Komdigi. Ini adalah kartel kejahatan siber dan perbankan.

Kenapa kita hanya selalu berkutat pada situs judi online. Yang kita tahu, ini hanya perkara menutup dan para bandar membeli domain baru.

Semestinya media dan publik, membangun kesadaran baru untuk mengejar pada otorisasi rekening judi online. Atau, melihat aspek penegakan hukum siber dari pihak penegak hukum.

Publik tidak dicerahkan dengan hal-hal yang lebih strategis dan vital.

Jika pihak penegak hukum mampu menciduk 11 pegawai Komdigi yang terlibat pada pengoperasian level yang paling bawah dari proses bisnis Judi online. Lantas, kapan PPATK merilis nama-nama Private Bankers yang terlibat pada pengelolaan bisnis haram ini.

Seraya publik terus menanti upaya Kepolisian menyeret bandar besar kedalam jeruji besi. Kita selalu menantikan kapan episode dramatis itu dipanggungkan.

Bersamaan dengan kesaksian ini, perlu saya yakinkan bahwa sosok Budi Arie Setiadi tidak pernah terlibat dalam proses bisnis haram judol.

Pada akhirnya, kita boleh menyimpulkan. Bahwa, isu ini terus dieskalasi dalam rangka memecahbelah antara hubungan Presiden Prabowo dengan Joko Widodo.

Ada kelompok-kelompok politik terus resah dan gelisah ketika hubungan Prabowo Subianto dan Joko Widodo terus harmonis.

Sayõnara Kurai Jidai (Selamat tinggal masa kelam), Welcome to the glory days (Selamat datang masa kejayaan).

Salam Akal Sehat, Sebuah Kesaksian dari Dalam, Jakarta, 21 November 2024

Penulis: Abi Rekso (Penyuluh Rakyat Akal Sehat)

MoneyTalk, Jakarta – Isu judi online kembali mencuat ke permukaan setelah pernyataan dari Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi. Pada Kamis (14/11) Budi Arie menyebut sosok berinisial ‘T’ yang diduga menjadi pengendali jaringan judi online di Indonesia.

Pernyataan ini menjadi sorotan karena Budi Arie menuding sosok ‘T’ tersebut adalah teman dekat Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dan bagian dari tim sukses Pramono Rano pada Pilkada Jakarta. Namun, tuduhan ini langsung dibantah oleh Pramono Rano yang menegaskan ia tidak pernah mengenal sosok ‘T’ tersebut.

Seiring dengan mencuatnya isu ini, pihak kepolisian berhasil mengungkap jaringan judi online yang melibatkan 18 orang tersangka, termasuk 10 pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Penyelidikan ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam menindak tegas aktivitas ilegal yang telah meresahkan masyarakat.

Tim Satgas Anti Judi (Satgas Asita) baru-baru ini menangkap lima selebgram asal Cimahi dan Bandung Barat yang terlibat dalam promosi situs judi online. Mereka berperan sebagai afiliator, mempromosikan situs tersebut melalui akun Instagram mereka. Para selebgram ini diketahui telah memperoleh keuntungan belasan juta rupiah dari kegiatan promosi tersebut. Bukti berupa unggahan di Instagram dan akun situs judi online diamankan sebagai barang bukti.

Modus yang digunakan cukup sederhana namun efektif, yakni melalui unggahan cerita (Instagram Story) dengan menyematkan tautan langsung menuju situs judi online. Setiap klik yang dihasilkan dari tautan tersebut memberikan keuntungan bagi para afiliator.

Dalam konferensi pers, Budi Arie Setiadi menyoroti peran sosok ‘T’ yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sosok ini diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas politik dan menjadi bagian dari tim pemenangan calon gubernur Pramono Rano dalam Pilkada Jakarta. Budi Arie mengklaim bahwa ‘T’ merupakan aktivis politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga terlibat sebagai tim konten media sosial PDIP.

Pernyataan ini menjadi polemik, terutama karena nama ‘T’ dikaitkan dengan lingkaran elite politik dan tim sukses capres-cawapres Ganjar-Mahfud. Lebih jauh, Budi Arie menyebut bahwa ‘T’ adalah teman dekat Menhub Budi Karya Sumadi dan memiliki pengaruh kuat di beberapa kementerian.

Merespons tuduhan tersebut, Pramono Rano, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, secara tegas membantah adanya keterlibatan sosok ‘T’ dalam tim pemenangannya. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh tim hukumnya, Pramono mengaku tidak pernah mengenal atau bekerja sama dengan individu yang dimaksud oleh Budi Arie.

“Saya sama sekali tidak kenal sosok yang disebut ‘T’. Saya tidak pernah bertemu atau bekerja sama dengannya,” ujar Pramono Rano. Ia juga menegaskan bahwa tim pemenangannya selalu transparan dan terbuka terkait siapa saja yang terlibat. “Jika tuduhan ini tidak ditarik dalam tiga hari, kami akan menempuh jalur hukum,” lanjutnya.

Pramono Rano memberi waktu tiga hari kepada Budi Arie untuk menarik pernyataannya secara publik. Jika tidak, ia bersama tim hukum akan melaporkan Budi Arie atas tuduhan pencemaran nama baik. Langkah ini mencerminkan keseriusan tim Pramono untuk membersihkan nama baik mereka dari tuduhan yang dianggap tidak berdasar.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa penyelidikan terhadap kasus judi online ini akan terus dikembangkan. “Siapapun yang terlibat, baik itu pejabat atau masyarakat sipil, akan diperiksa jika ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan mereka,” tegas Kapolri.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Kasus judi online kembali menjadi sorotan publik setelah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, disebut-sebut dalam penyelidikan terbaru. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan, menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian terkait kemungkinan pemanggilan Budi Arie oleh pihak berwenang.

Budi Gunawan menyatakan, proses hukum terhadap siapa pun yang terlibat dalam kasus ini harus terus berjalan selama bukti yang ada memadai. Hal ini ia sampaikan setelah Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan.

“Proses hukum harus tetap dijalankan. Jika buktinya kuat, siapa pun yang terlibat akan dipanggil,” ujar Budi Gunawan, menegaskan prinsip penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Di bawah arahan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, pemerintah telah membentuk Desk Judi Online yang bertugas khusus untuk menangani kasus-kasus terkait perjudian digital. Tim ini telah melakukan serangkaian tindakan tegas termasuk penangkapan sejumlah tersangka. Polda Metro Jaya baru-baru ini menangkap 15 tersangka, yang 11 di antaranya merupakan pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Menurut Kombes Ade Ary Syam Indradi, beberapa pegawai tersebut diduga menyalahgunakan wewenang mereka dengan tidak memblokir situs judi online yang seharusnya diblokir. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, menyatakan penyelidikan masih terus berlangsung untuk menentukan apakah Budi Arie akan turut dipanggil sebagai saksi atau tersangka.

Budi Arie Setiadi yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Projo, menyatakan kesiapan dirinya untuk diperiksa jika diperlukan. Ia dengan tegas menampik keterlibatan dalam kasus judi online yang menyeret beberapa bekas anak buahnya di Kementerian Kominfo.

“Saya siap diperiksa, sebagai warga negara yang patuh hukum,” ujar Budi Arie saat ditemui di Istana Kepresidenan, 6 November 2024.

Ia menambahkan, selama masa jabatannya, Kominfo fokus pada pemberantasan judi online. Selama menjabat sebagai Menkominfo dari Juli 2023 hingga Oktober 2024, Budi Arie tercatat gencar melakukan pemutusan akses terhadap konten judi online. Kementerian yang dipimpinnya berhasil memblokir lebih dari 3,8 juta konten bermuatan judi online, serta 63.563 sisipan halaman judi di situs lembaga pendidikan dan pemerintahan. Langkah ini dianggap sebagai salah satu pencapaian besar dalam upaya pemerintah memerangi perjudian digital yang kian marak.

Budi Arie juga mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Pejabat Tinggi Madya dan ASN di Kementerian Kominfo untuk tidak berhubungan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas judi online. Ia bahkan mengingatkan agar para pegawai tidak memfasilitasi aktivitas yang berkaitan dengan judi slot dan sejenisnya.

Kasus ini menimbulkan spekulasi politis mengingat Budi Arie adalah tokoh penting dalam lingkaran pendukung Presiden Joko Widodo. Beberapa pihak menduga, kasus ini bisa menjadi ajang saling sikut menjelang Pilpres 2024, di mana isu integritas dan komitmen anti-korupsi menjadi isu sentral. Namun, Budi Arie menepis semua tuduhan tersebut dan meminta masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan yang sah.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan setiap pelanggaran hukum, terutama terkait perjudian online, diproses secara tuntas. Ia juga telah menunjuk Gunawan Sadbor sebagai Duta Anti-Judi Online, sebuah langkah yang diharapkan dapat mempercepat kampanye pemberantasan perjudian digital di Indonesia.

Kasus yang melibatkan mantan pejabat negara ini menjadi ujian serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Dengan tekanan publik yang tinggi, aparat penegak hukum dituntut untuk bekerja lebih transparan dan independen. Jika terbukti ada pelanggaran, kasus ini bisa menjadi momentum penting dalam membersihkan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tubuh pemerintahan.

Sejauh ini, perkembangan kasus judi online masih terus bergulir. Publik menanti langkah berikutnya dari kepolisian, apakah Budi Arie Setiadi benar-benar akan dipanggil dan bagaimana kelanjutan penegakan hukum terkait pegawai Kementerian Kominfo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, dalam beberapa pekan terakhir menjadi sorotan publik setelah kasus hukum yang melibatkan dirinya diungkap ke publik. Kasus dugaan judol yang dituduhkan terhadap Budi Arie menambah daftar panjang kontroversi yang mengguncang kabinet pemerintahan. Dengan segala dinamika politik dan hukum yang ada, sudah saatnya kita mempertanyakan kelayakan Budi Arie untuk tetap menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM.

Sebagai seorang pemimpin, baik dalam kapasitas apapun, seorang pejabat publik seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Integritas, kejujuran, dan kredibilitas adalah modal utama dalam memimpin dan menjalankan amanah. Namun, kasus yang kini mencuat ini menunjukkan bahwa Budi Arie gagal memenuhi standar moral yang diharapkan dari seorang menteri, terlebih di posisi yang sangat strategis seperti Menteri Koperasi.

Kasus judol yang menimpa Budi Arie bukan hanya menyangkut masalah hukum semata. Ini lebih dari sekedar urusan pidana. Sebagai seorang pejabat publik yang mengemban tanggung jawab besar di sektor ekonomi, khususnya dalam mengembangkan koperasi dan UMKM di Indonesia, Budi Arie seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjalankan usaha yang jujur dan beretika.

Namun, ketika seorang pemimpin terlibat dalam kasus yang merusak citra, seperti dugaan judol, maka kredibilitasnya akan dipertanyakan. Dalam konteks ini, bukan hanya urusan hukum yang harus diperhatikan, tetapi juga dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh kasus tersebut terhadap masyarakat. Apakah kita ingin memiliki seorang pemimpin yang terlibat dalam praktik yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang merugikan pihak lain?

Menteri Koperasi dan UKM adalah posisi yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam mendukung sektor ekonomi mikro yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian banyak keluarga di Indonesia. Sebagai seorang menteri, Budi Arie bukan hanya harus memiliki visi dan kemampuan untuk memajukan koperasi dan UMKM, tetapi juga harus memiliki karakter yang teruji dalam menjalankan tanggung jawab publik.

Dalam konteks ini, sangat wajar jika publik merasa kecewa dan mempertanyakan kelayakan Budi Arie untuk tetap menjabat. Kepemimpinan yang baik harus mengedepankan etika dan moralitas. Tanpa itu, sulit bagi seseorang untuk diterima dan dihormati oleh masyarakat luas, apalagi dalam sektor yang berkaitan dengan ekonomi rakyat kecil.

Ketika Budi Arie terjerat dalam kasus yang merusak citranya, kita seharusnya tidak hanya berbicara tentang hukum dan prosedur, tetapi juga tentang nilai-nilai integritas dalam pemerintahan. Pemerintah yang efektif dan dihormati adalah pemerintah yang dipimpin oleh individu yang memiliki integritas tinggi dan mampu memberi contoh yang baik kepada masyarakat.

Tidak ada yang lebih penting dalam memimpin bangsa ini selain menjaga kepercayaan publik. Ketika kasus-kasus seperti ini muncul, seharusnya para pemimpin kita memiliki rasa tanggung jawab untuk mundur, bukan malah bertahan dalam jabatan yang justru semakin merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sebagai wujud tanggung jawab moral, Budi Arie sebaiknya mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi dan UKM. Langkah ini tidak hanya akan memberi ruang bagi evaluasi yang lebih objektif, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip kepemimpinan yang jujur dan berintegritas. Jika seorang pemimpin sudah kehilangan kepercayaan publik karena masalah pribadi yang besar, maka mundur adalah keputusan yang paling bijak dan terhormat.

Keputusan mundur ini bukanlah kegagalan, tetapi justru sebuah penghargaan terhadap amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Seorang pemimpin yang mengutamakan integritas dan kepercayaan publik lebih layak dihormati. Keputusan mundur juga membuka jalan bagi calon pemimpin lain yang lebih mampu menjaga moralitas dan menciptakan perubahan positif bagi sektor koperasi dan UMKM yang sangat membutuhkan perhatian serius.

Pemerintah dan masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pemimpin yang tidak hanya cakap dalam bidangnya, tetapi juga mampu menjaga etika dan moralitas yang tinggi. Kasus Budi Arie memberikan pelajaran penting bahwa integritas harus selalu diutamakan. Tidak ada alasan untuk mempertahankan seseorang di posisi strategis apabila sudah kehilangan kepercayaan publik karena masalah moral. Oleh karena itu, langkah terbaik yang dapat diambil adalah dengan meminta Budi Arie untuk mundur, agar pemerintah dapat bergerak maju dengan pemimpin yang lebih layak dan lebih mengedepankan integritas.

Penulis: Mus Gaber, Ketua Padepokan Hukum Indonesia

MoneyTalk, Jakarta – Hari Rabu, 30 Oktober 2024 adalah tepat 50 (lima puluh) hari semenjak 10 September 2024 lalu, janji Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi (BAS) saat itu di depan wakil rakyat di DPR-RI soal akun “Fufufafa” di KasKus. Di mana BAS janjinya akan “segera” menjelaskan Siapa Pemilik Akun yang dikenal sangat tidak sopan dalam bertutur, bahkan sudah bisa digolongkan sebagai “hate speech”, vulgar, rasis, bahkan kampungan (karena mostly hanya berisi makian dan cacian serta topik seputar -maaf- alat kelamin saja).

Kata-kata dan kalimat yang sangat tidak proper bahkan tidak senonoh tersebut banyak ditujukan kepada sosok Bp Prabowo Subianto dan keluarganya (yang saat itu berkontestasi melawan Joko Widodo), tokoh-tokoh lainnya seperti Pak SBY, Habiburohman, Mas Anies, Kelompok 212, hingga artis-artis nasional seperti Syahrini, Cinta Laura, Nadia Mulia, Bella Sofie, Pevita Pierce, Duo Serigala, Haruka JKT48, Nurul Arifin, Wanda Hamidah, Titiek Soeharto, Kartika Poetri, Rachel Maryam, dsb.

Selain itu -sebagaimana kemarin saya presentasikan juga di depan Wakil Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah), Ketua Komite 1 dan Ketua BAP (Badan Akuntabilitas Publik) di Ruang Sriwijaya Gedung B bersama Kelompok “Bara Kemang”, Akun Fufufafa di KasKus ini juga terciduk sering terhubung ke : Chaturbate, Xhamster, Roblox, Lnkbio, Scrath, Spankbank, Redtube, Xvideos, male, Phonphisekchat, Cherkassy, Vk, Picsart, Rumble, Reddit, Xhame, Minecraft, Stackoverflow, Gifthub, Tenor, Revolut, hingga OnlyFans dan Semprot.com.

Publik Indonesia yang waras dan tidak amnesia tentu masih sangat ingat kata-kata BAS saat itu yang lantang mengatakan bahwa pemilik Akun Fufufafa di KasKus tersebut adalah “bukan Gibran” (?) tanpa dia bisa menjelaskan secara ilmiah atas dasar apa statemennya yang hanya OmDo (Omon Doank) alias bisa disebut sebagai Kebohongan Publik tersebut. Mengapa BAS bisa dikatakan telah berbohong, karena jika melihat tayangan YouTube “Bocor Alus” Tempo yang bisa diklik lengkapnya melalui link youtu.be/AWjLiJSZgis? jelas bahwa BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) hingga Kaesang Pangarep (KP)-pun sudah mengkonfirmasi bahwa Akun “Fufufafa” di KasKus tersebut adalah milik Gibran Rakabuming Raka (GRR).

Kalaupun saat ini BAS sudah bukan lagi menjadi Menkominfo (dan digantikan oleh MenkomDigi Meutya Hafidz, yang entah kebetulan atau tidak, kemarin dipanggil khusus oleh GRR dan tidak bersedia komen apapun soal pemanggilannya) dan kini BAS sudah menjadi Menteri Koperasi (Menkop), bukan berarti bahwa dia bisa seenaknya lepas dari tanggung jawab dari statemen (bohong) yang diucapkannya 50 hari lalu tersebut. Karena justru saat ini bisa ditegaskan fakta lain lagi soal kepemilikan akun Fufufafa di KasKus yang semakin menegaskan temuan sebagaimana sudah ditelaah secara ilmiah dan bertanggung jawab soal akun Fufufafa di KasKus tersebut sebelumnya.

Kembali kepada pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh BAS, maka publik bisa menguji apakah manajemen dan adminitrasi di Kementerian Koperasi tertata rapi atau ngaco alias saling sengkarut sebagaimana Kemkominfo tempat BAS berada sebelumnya. Jelasnya, publik bisa sekali lagi menguji kejujuran BAS terhadap apa yang dilakukan oleh Kementeriannya tersebut 11 tahun silam, tepatnya pada hari Senin tanggal 11 November 2013 di kota Solo, Jawa Tengah. BAS tinggal menanyakan saja ke stafnya, sekali lagi kalau dia punya leadership yang baik dan kantornya tertib dalam administrasi, alias tidak acak adut sehingga BAS (lagi-lagi) tidak bisa menjawab sebagaimana soal akun Fufufafa di Kemkominfo dahulu.

Dalam postingannya, akun Fufufafa di KasKus saat tersebut menulis “saya berterima kasih dan bersyukur 🙂 soalnya acara kemaren pesen katering ane 🙂 moga2 pak menteri suka masakan saya”. Analisis dan penjelasan tulisan (terlampir) di atas besok akan disampaikan setelah melihat apa jawaban dan sikap dari BAS dalam menjawab Surat Terbuka & Tantangan ini. Namun, tidak seperti yang pernah ditulis soal “Menunggu Godot” beberapa waktu lalu, maka jika saat itu dianalogikan dengan menonton kisah drama klasik yang aslinya berbahasa Prancis dan berjudul “En attendant Godot”, sebuah ungkapan umum menunggu Godot yang kemudian diartikan sebagai menunggu sesuatu yang tak kunjung datang.

Detailnya, menunggu Godot adalah sebuah lakon drama karya Samuel Beckett. Menceritakan tentang dua karakter, Vladimir (Didi) dan Estragon (Gogo), terlibat dalam berbagai diskusi dan pertemuan sambil menunggu tituler Godot, yang tidak pernah datang. Teks Prancis aslinya disusun antara tanggal 9 Oktober 1948 sd 29 Januari 1949. Sedangkan pementasannya disutradarai oleh Roger Blin, pada tanggal 5 Januari 1953 di Théâtre de Babylone Paris, disusul versi bahasa Inggris yang ditayangkan perdana di London pada tahun 1955. Di Indonesia kisah ini pun sering dipentaskan di berbagai tempat dan pemeran berbeda, sebagai apresiasi atas naskah yang kini sudah banyak terjemahannya tersebut.

Maka saat ini kita beri waktu 1x 24 jam (baca: satu kali dua puluh empat jam) saja kepada BAS untuk bisa menjawab pertanyaan sederhana (soal kegiatan Kemenkop tanggal 11/11/2013) tersebut agar bisa dicocokkan dengan Postingan akun Fufufafa di KasKus sehari sesudahnya, Selasa pagi 12 November 2013 pukul 08.46. Dari jawaban BAS nantinya (kalau dia masih punya etika dan nyali untuk menjawab, tidak sekedar ngeles apalagi berbohong lagi), publik Indonesia lagi-lagi akan bisa melihat Fakta bahwa akun Fufufafa di KasKus terbukti secara dah dan meyakinkan 99,9% adalah GRR. Tengat waktu singkat ini sekalilagi agar kita tidak lagi-lagi “menunggu Godot”.

Kesimpulannya, Dengan Surat Terbuka & Tantangan ini, Rakyat Indonesia -khususnya Presiden Prabowo Subianto- akan menjadi Saksi kejujuran salahsatu Anggota Kabinet Merah Putihnya bernama BAS yang dahulunya dikenal sebagai Menkominfo paling gagal total dalam sejarah Republik ini (dengan kebocoran data masyarakat di PDNs / Pusat Data Nasional sementara). Akankah BAS kembali gagal dalam tugas sederhananya selaku Menkop saat ini, dimana dia tinggal mengecheck ketertiban administrasi di kantornya yang berhubungan langsung dengan Akun Fufufafa di KasKus 11 tahun silam tersebut … Ambyar.

Surat Terbuka & Tantangan untuk BAS ini ditulis oleh Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes – Pemerhati Telematika, Multimedia, AI dan OCB Independen pada hari ke-50 Statemen BAS soal akun Fufufafa, 30 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Hal ini diungkapkan oleh pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes, melalui tulisannya yang diterima oleh MoneyTalk pada Senin, 16 September 2024. Dalam tulisan tersebut, Roy Suryo membandingkan penantian publik atas pengakuan jujur dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi (BAS), serta mantan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka (GRR), dengan skenario drama klasik En attendant Godot (Menunggu Godot) karya Samuel Beckett. Drama ini menggambarkan dua karakter yang terus menunggu sosok bernama Godot, namun Godot tidak pernah datang, melambangkan penantian yang sia-sia dan tidak berujung.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, angkat bicara membela Kaesang Pangarep terkait dugaan penggunaan jet pribadi saat bepergian bersama istrinya, Erina Gudono. Isu tersebut mencuat ketika Kaesang dan Erina terlihat menggunakan jet pribadi untuk perjalanan baru-baru ini, yang kemudian menjadi sorotan publik.

(lebih…)