21 November 2026

Budi Gunadi Sadikin

MoneyTalk.id,Jakarta – Media ekonomi internasional Bloomberg menyoroti dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memunculkan kekhawatiran di kalangan investor. Dalam laporan berjudul “How President Prabowo’s Inner Circle Is Unnerving Investors”, Rabu (16/6/2026) Bloomberg mengulas sejumlah faktor yang dianggap memengaruhi persepsi pasar terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Menurut Bloomberg, salah satu perhatian utama investor adalah tekanan terhadap pasar keuangan yang sempat terjadi ketika nilai tukar rupiah melemah tajam terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut mendorong Bank Indonesia mengambil langkah stabilisasi melalui intervensi pasar dan kebijakan moneter guna menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor.

Bloomberg mencatat, pelemahan rupiah menjadi perhatian serius karena berpotensi meningkatkan biaya impor, menambah tekanan terhadap inflasi, serta memperbesar beban pembayaran utang yang berdenominasi dolar AS. Situasi tersebut dinilai dapat memengaruhi arus investasi asing apabila tidak direspons dengan kebijakan yang meyakinkan pasar.

Selain faktor ekonomi makro, Bloomberg juga menyoroti perubahan dinamika di lingkaran dalam pemerintahan. Dalam laporannya disebutkan muncul kelompok yang disebut sebagai “Hambalang Boys”, yakni sejumlah figur muda yang disebut memiliki pengaruh besar dalam mengatur akses informasi dan komunikasi kepada Presiden.

Menurut laporan tersebut, perubahan pola komunikasi dan pengambilan keputusan di lingkungan Istana menjadi perhatian sebagian pelaku pasar. Bloomberg menyebut investor cenderung menginginkan proses pengambilan kebijakan yang transparan, terukur, dan melibatkan berbagai masukan dari kalangan teknokrat maupun pelaku ekonomi.

Bloomberg juga mengulas persepsi kalangan bisnis terhadap gaya pembuatan kebijakan pemerintahan saat ini. Beberapa pelaku usaha yang diwawancarai menilai terdapat kecenderungan perubahan kebijakan yang berlangsung cepat atau mengalami revisi setelah mendapat respons publik dan pasar.

Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha yang membutuhkan kepastian regulasi dalam menyusun rencana investasi jangka panjang. Investor pada umumnya lebih menyukai kebijakan yang konsisten dan memiliki arah implementasi yang jelas.

Di sisi lain, Bloomberg turut menyoroti posisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang disebut menghadapi tantangan besar dalam menjaga kepercayaan investor internasional. Dalam laporan itu beredar spekulasi mengenai kemungkinan perombakan kabinet sebagai bagian dari upaya memperkuat kredibilitas ekonomi pemerintah.

Beberapa nama seperti ekonom Chatib Basri dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin disebut dalam berbagai spekulasi pasar sebagai figur yang dinilai memiliki reputasi kuat di mata investor. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait isu tersebut dari pemerintah.

Bloomberg juga membahas sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan pengembangan Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia. Kedua program tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun membutuhkan tata kelola yang kuat, transparansi, serta kapasitas manajerial yang memadai agar dapat berjalan efektif.

Menurut Bloomberg, investor pada dasarnya tidak selalu menolak program ambisius pemerintah. Namun yang paling dibutuhkan pasar adalah kepastian arah kebijakan, konsistensi pelaksanaan, dan komunikasi yang jelas dari pemerintah kepada publik maupun pelaku usaha.

Secara keseluruhan, laporan Bloomberg menilai tantangan utama pemerintahan Prabowo saat ini bukan hanya menjalankan berbagai program strategis, melainkan juga menjaga dan memperkuat kepercayaan pasar melalui tata kelola yang kredibel, transparan, dan mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha.

MoneyTalk, Jakarta – Anggaran pemberantasan hama di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI menjadi sorotan publik setelah Center for Budget Analysis (CBA) menilai terdapat kejanggalan dalam nomenklatur dan alokasi anggaran yang muncul dalam dua tahun berturut-turut.

Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mempertanyakan penggunaan anggaran yang disebut mencapai total Rp500 juta pada tahun 2025 hanya untuk program pemberantasan hama di lingkungan kantor pusat Kementerian Kesehatan.

Menurut Jajang, terdapat dua nomenklatur kegiatan yang dinilai memiliki substansi serupa, yakni “Jasa Pemberantasan Hama” sebesar Rp200 juta dan “Dukungan Pemberantasan Hama” sebesar Rp300 juta.

“Kalau dilihat dari nomenklaturnya, antara jasa pemberantasan hama dan dukungan pemberantasan hama itu substansinya hampir sama. Ini menimbulkan pertanyaan apakah ada potensi penganggaran ganda atau pemecahan kegiatan,” ujar Jajang dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).

Ia menilai penggunaan dua nomenklatur berbeda untuk kegiatan yang dianggap memiliki tujuan serupa perlu dijelaskan secara rinci kepada publik agar tidak memunculkan dugaan pemborosan anggaran.

Menurut data yang dikaji CBA, pola serupa juga muncul pada alokasi tahun 2026. Namun terdapat perubahan pembagian nominal anggaran.

Pada tahun 2026, “Dukungan Pemberantasan Hama” tercatat sebesar Rp329 juta, sementara “Jasa Pemberantasan Hama” turun menjadi Rp171 juta.

Jajang menilai perubahan nilai tersebut menimbulkan pertanyaan baru terkait konsistensi dan dasar perhitungan anggaran.

“Kalau tahun 2026 jasa pemberantasan hama turun menjadi Rp171 juta, lalu mengapa pada 2025 bisa mencapai Rp200 juta? Ini perlu dijelaskan apakah ada perubahan volume pekerjaan, metode, atau justru ada indikasi mark up pada tahun sebelumnya,” katanya.

Ia juga menyoroti fakta bahwa anggaran pemberantasan hama terus muncul setiap tahun di lingkungan Kementerian Kesehatan. Menurutnya, publik berhak mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan, luas area yang ditangani, hingga evaluasi efektivitas program tersebut.

“Kalau setiap tahun anggaran terus muncul, berarti ada persoalan yang tidak pernah benar-benar selesai. Publik perlu tahu sebenarnya hama apa yang diberantas dan bagaimana evaluasi pekerjaannya,” lanjutnya.

Dalam pernyataannya, Jajang juga menyinggung polemik lain yang tengah menyeret nama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin terkait penggunaan gelar akademik.

Ia menyebut bahwa “hama” yang dimaksud dalam anggaran tersebut adalah hama rayap dan gangguan serangga di lingkungan kantor, bukan polemik mengenai penggunaan gelar “Ir.” yang beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik.

Sebelumnya, pada 11 Mei 2026, Menteri Kesehatan dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh lima dokter spesialis Indonesia terkait dugaan penggunaan gelar Insinyur (Ir.) secara tidak sah. Laporan tersebut didampingi advokat senior Otto Cornelis Kaligis.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Kementerian Kesehatan terkait sorotan CBA mengenai rincian anggaran pemberantasan hama tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Forum Kekeluargaan Relawan Pemuda Nusantara (FK Repnus), Faisal Nasution, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersikap tegas dan tidak ragu dalam memperluas pemeriksaan, termasuk memanggil dan memeriksa Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, terkait dugaan kasus korupsi pada pembangunan 31 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di bawah program Quick Win Kementerian Kesehatan.

‎Permintaan ini menyusul pernyataan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu yang tengah mendalami 31 RSUD lainnya setelah terkuaknya kasus suap di RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

‎Faisal Nasution menegaskan bahwa meskipun Menkes telah menyatakan komitmen untuk kooperatif, institusi KPK harus menjalankan tugasnya secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada celah korupsi yang tersembunyi.

‎“Kami mengapresiasi langkah cepat KPK dalam mengusut kasus Kolaka Timur dan mendalami 31 RSUD lainnya. Namun, integritas dan akuntabilitas program strategis Kemenkes harus dipertanggungjawabkan hingga ke level tertinggi. Oleh karena itu, kami mendesak KPK untuk tidak ragu memanggil dan memeriksa Bapak Budi Gunadi Sadikin. Ini bukan soal menuduh, tetapi ini adalah bentuk pertanggungjawaban pimpinan tertinggi atas program yang didanai negara,” ujar Faisal Nasution di Jakarta (29/11/25).

‎Faisal menekankan bahwa proyek pembangunan RSUD masuk dalam program Quick Win Kemenkes, yang seharusnya menjadi prioritas utama pelayanan kesehatan. Skandal yang terkuak di Kolaka Timur, di mana lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pejabat Kemenkes, mengindikasikan adanya kelemahan pengawasan dan potensi penyalahgunaan wewenang yang meluas.

‎Menurut Faisal, Menkes Budi Gunadi Sadikin sebagai penanggung jawab utama Kemenkes harus dimintai keterangan untuk mengklarifikasi:

‎Pertama, Mekanisme Pengawasan: Bagaimana sistem pengawasan internal Kemenkes terhadap proyek Quick Win 31 RSUD tersebut dijalankan.

‎Kedua, Sistem Tender: Proses penetapan pemenang tender dan pihak swasta yang terlibat dalam proyek-proyek tersebut.

‎Dan Ketiga,Potensi Kerugian Negara: Sejauh mana kerugian negara yang mungkin timbul akibat dugaan penyimpangan di puluhan proyek RSUD ini.

‎Faisal Nasution menambahkan, “Jika terbukti ada pelanggaran yang sistematis dan merugikan negara, maka siapa pun yang terlibat, dari level manapun, harus ditindak tegas. Kesehatan rakyat adalah prioritas, dan tidak boleh dinodai oleh praktik korupsi. KPK harus membuktikan bahwa tidak ada ‘kekebalan hukum’ bagi pejabat setingkat menteri.”

‎FK Repnus berkomitmen untuk terus memantau perkembangan penyidikan ini dan mendukung penuh upaya KPK dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.