MoneyTalk.id, Jakarta – Sutarto Alimoeso selaku Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), menilai tekanan ekonomi global akibat ketegangan geopolitik, proteksionisme, dan volatilitas harga energi berpotensi meningkatkan risiko terhadap stabilitas pasokan dan harga beras di dalam negeri. (lebih…)
Bulog
MoneyTalk, Jakarta – Apakah ini perubahan besar atau Wujud sebagai ketidakpercayaan kepada Menteri BUMN lantaran sedang terjadi perubahan struktur dan tali “komando” kelembagaan dalam Perum Bulog.
Dimana Perum Bulog kini tidak lagi akan berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau dibawah komando Erick Thohir, tetapi akan berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia ungkap Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Supariono.
Salah satu alasan perubahaan atau transformasi kelembagaan ini mencerminkan upaya besar pemerintah dalam memperkuat sektor ketahanan pangan, yang menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Wahyu Supariono, keputusan untuk mengubah status Bulog dari BUMN menjadi lembaga yang berada langsung di bawah Presiden ini tidak datang begitu saja. Transformasi ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan logistik pangan di Indonesia, terutama dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa Bulog dapat beroperasi lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pangan di masyarakat, tanpa terhambat oleh birokrasi yang ada di kementerian.
Dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa keputusan untuk membawa Bulog di bawah kendali Presiden merupakan bagian dari visi besar Prabowo Subianto mengenai ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah salah satu fokus utama pemerintah, yang tercermin dalam berbagai program yang telah dan akan dijalankan, termasuk pengembangan daerah-daerah lumbung pangan seperti di Papua Selatan.
Perlu diketahui Sejak awal berdirinya, Bulog telah melalui beberapa perubahan struktural. Didirikan pada tahun 1967 sebagai Badan Urusan Logistik (BULOG), perusahaan ini pada awalnya berada di bawah koordinasi kabinet presiden.
Namun, pada tahun 2003, Bulog berubah status menjadi perusahaan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, dan mulai beroperasi di bawah koordinasi Kementerian BUMN. Kini, pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, Bulog dipersiapkan untuk kembali berada langsung di bawah kendali Presiden, sebuah langkah yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat sektor ketahanan pangan dan logistik.(c@kra)
MoneyTalk, Jakarta – Memperingati Hari Tani Nasional, Mirah Sumirat, SE., Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), mengkritisi fenomena harga beras yang terus melonjak di Indonesia. Presiden ASPIRASI sekaligus Presiden Women Committee Asia Pasifik UNI Apro ini mengklaim harga beras di Indonesia sebagai yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Hal ini dismapaikan dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (03/10).
Ia menegaskan, “Sungguh aneh dan tidak habis pikir mengingat Indonesia adalah negara agraris, kenapa harga berasnya bikin rakyat menangis! Lalu, buat apa keberadaan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) jika tidak bisa mengendalikan harga pangan?!”
Menurut Mirah, salah satu tugas pokok BAPANAS adalah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Ketika harga beras di Indonesia justru melambung tinggi, jauh di atas negara-negara tetangga, hal itu menunjukkan bahwa fungsi BAPANAS belum berjalan efektif. Ia mengkritik kebijakan pemerintah yang mendirikan BAPANAS, sedangkan sebelumnya sudah ada Bulog dengan fungsi yang mirip, yakni stabilisasi pasokan dan harga pangan.
“Mengapa tidak maksimalkan saja peran Bulog? Keberadaan BAPANAS ini malah menjadi ‘bayangan’ Bulog dan justru menguras anggaran negara dengan membayar mahal para pejabatnya tanpa hasil yang jelas,” tegasnya.
Mirah juga menyoroti keanekaragaman beras di Indonesia, mulai dari beras putih, merah, hitam, coklat, hingga beras organic. menurutnya, ini mencerminkan kekayaan hayati yang sangat luar biasa. Menurutnya, kesuburan tanah Indonesia adalah anugerah yang harus dikelola dengan baik oleh orang-orang yang kompeten. Namun, pengelolaan yang buruk oleh pihak yang kurang memahami potensi agraris ini, menyebabkan kesulitan bagi petani lokal untuk bersaing dengan korporasi besar yang menguasai pasar dan menekan harga.
Ia menambahkan, pemerintah belum memberikan dukungan maksimal bagi petani, yang berdampak pada rendahnya daya saing mereka di tengah dominasi pasar oleh korporasi besar.
“Keberadaan perusahaan-perusahaan besar ini justru memperburuk situasi, karena mereka bisa menekan harga beras di pasar, sehingga petani kita semakin terpinggirkan,” ujarnya.
Mirah berharap pemerintahan yang baru akan lebih serius menangani masalah pertanian, dengan memberikan insentif kepada petani dan mendorong generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.
“Pertanian memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan bisa menjadi pilihan hidup yang menjanjikan di tengah Undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja yang tidak berpihak kepada pekerja dengan upah murah, PHK mudah, dan sistem kerja kontrak berkepanjangan,” jelasnya.
Ia juga mengusulkan beberapa langkah konkret untuk membenahi sektor pertanian di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah perbaikan sistem irigasi, pengembangan teknologi pertanian modern, penyediaan benih unggul, dan peningkatan subsidi pupuk serta alat pertanian.
“Banyak anak bangsa yang pandai dan bisa membuat teknologi pertanian yang lebih canggih. Kita perlu meningkatkan produktivitas dengan menggunakan metode yang tepat untuk melawan hama, meningkatkan kualitas benih, dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan,” tambahnya.
Mirah juga mengkritisi kebijakan impor beras yang tidak seimbang dengan produksi lokal, serta menyoroti betapa sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% juga membuat harga pupuk semakin mahal, yang menjadi beban tambahan bagi petani.
“Selain itu, banyak petani di Indonesia yang tidak memiliki lahan sendiri, sehingga mereka hanya bertindak sebagai penggarap di lahan orang lain dengan sistem sewa atau bagi hasil,” tuturnya.
Mirah menekankan bahwa langkah-langkah mendasar harus segera diambil agar kebutuhan pangan, khususnya beras, dapat tercukupi dan harga kembali terjangkau bagi rakyat Indonesia.
“Jika harga pangan terus melambung, maka keutuhan sosial dan ketahanan bangsa akan terancam. Pemerintah harus bertindak cepat,” pungkasnya.(c@kra)
JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyoroti rencana pemerintah yang akan mengimpor beras sebanyak 2 (dua) juta ton. Menurutnya, impor beras di tengah musim panen raya di beberapa wilayah di Indonesia berpotensi membuat serapan panen masyarakat tidak maksimal.
“Rencana impor beras menjadi isu hangat di tengah musim panen raya di beberapa wilayah di Indonesia dengan dalih sebagai cadangan stok. Namun tentu akan membuat serapan panen masyarakat menjadi tidak maksimal dengan harga yang pantas,” ujar Nevi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BUMN Pangan dan Perkebunan, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Perum Bulog dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.
Sebelumnya, Perum Bulog mendapat penugasan untuk melakukan impor beras sebanyak 2 (dua) juta ton. Arahan ini diberikan untuk menjaga ketahanan pangan nasional hingga akhir tahun ini. Tambahan pasokan beras tersebut diketahui sebagai cadangan dan strategi untuk persiapan menghadapi el nino.
Melihat hal tersebut, Politisi Fraksi PKS ini menanyakan kepada Perum Bulog apa yang akan dilakukan BUMN bidang logistik pangan tersebut untuk menjadi serapan beras di masyarakat tetap maksimal dengan harga yang pantas.
“Karena begitu kita impor, kita harapkan serapan beras di masyarakat dengan harga yang bagus, begitu juga dengan serapan bahan pokok lain di masyarakat,” imbuhnya.
Selain perihal impor beras, Nevi mengingatkan kepada ID Food untuk dapat melibatkan UMKM dalam distribusi gula. Hal ini dinilai penting mengingat tingginya permintaan gula menjelang Idul Fitri. Sehingga distribusi gula diharapkan dapat dirasakan manfaatnya juga oleh UMKM.
“Jangan sampai ini hanya melibatkan pengusaha-pengusaha besar saja pak,” imbuhnya.
JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah berencana kembali akan mengimpor beras sebanyak 2 (dua) juta ton hingga akhir tahun 2023. Sebanyak 500 ribu ton, di antaranya, ditargetkan akan tiba sebelum Lebaran 2023.
Penugasan yang diberikan kepada Perum Bulog tersebut bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan nasional hingga akhir tahun.
Melihat hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah menekankan pentingnya mendahulukan serapan beras dari dalam negeri.
Ia menilai, impor beras sejumlah 2 (dua) juta ton bukanlah angka yang main-main. Sehingga, seharusnya Bulog dapat mengupayakan terlebih dahulu penyerapan dari pertani.
“Petani harus jadi nomor satu, Pak. Jadi serapan dalam negeri harus menjadi nomor satu karena itulah momen di mana para petani kita itu merasakan sedikit hasil dari keringat dan bahkan air matanya selama ini,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BUMN Pangan dan Perkebunan, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Perum Bulog dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), di Gedung Nusantara I, Senayan.
Terkait rencana impor tersebut, Luluk pun mempertanyakan penyerapan beras dari petani selama ini. Sebab menurut data Bulog, hingga awal April 2023, cadangan beras Bulog tinggal sebesar 283.883 ton.
“Mengapa ini (cadangan beras Bulog) dibiarkan sampai dalam kondisi yang serendah ini. Apa di tahun-tahun sebelumnya, Bulog memang tidak melakukan serapan besar-besaran pada saat panen raya misalnya di tahun 2022, 2021, 2020 atau bahkan 2019 sehingga ini (kurangnya cadangan beras) sudah diantisipasi,” jelasnya.
Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini meminta Bulog untuk dapat mempertimbangkan kembali rencana sisa impor beras. Bulog diminta untuk mengecek kembali ketersediaan beras petani.
“Pemerintah harus satu suara terkait dengan data produksi, kemudian daerah-daerah mana sentra-sentra penghasil padi yang selama ini misalnya belum panen karena kebetulan musim tanamnya tidak sama dan panennya juga tidak sama sehingga jangan sampai petani lagi-lagi merasa pilu hatinya,” imbuhnya.
