MoneyTalk, Jakarta – Apakah ini perubahan besar atau Wujud sebagai ketidakpercayaan kepada Menteri BUMN lantaran sedang terjadi perubahan struktur dan tali “komando” kelembagaan dalam Perum Bulog.
Dimana Perum Bulog kini tidak lagi akan berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau dibawah komando Erick Thohir, tetapi akan berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia ungkap Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Supariono.
Salah satu alasan perubahaan atau transformasi kelembagaan ini mencerminkan upaya besar pemerintah dalam memperkuat sektor ketahanan pangan, yang menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Wahyu Supariono, keputusan untuk mengubah status Bulog dari BUMN menjadi lembaga yang berada langsung di bawah Presiden ini tidak datang begitu saja. Transformasi ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan logistik pangan di Indonesia, terutama dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa Bulog dapat beroperasi lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pangan di masyarakat, tanpa terhambat oleh birokrasi yang ada di kementerian.
Dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa keputusan untuk membawa Bulog di bawah kendali Presiden merupakan bagian dari visi besar Prabowo Subianto mengenai ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah salah satu fokus utama pemerintah, yang tercermin dalam berbagai program yang telah dan akan dijalankan, termasuk pengembangan daerah-daerah lumbung pangan seperti di Papua Selatan.
Perlu diketahui Sejak awal berdirinya, Bulog telah melalui beberapa perubahan struktural. Didirikan pada tahun 1967 sebagai Badan Urusan Logistik (BULOG), perusahaan ini pada awalnya berada di bawah koordinasi kabinet presiden.
Namun, pada tahun 2003, Bulog berubah status menjadi perusahaan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, dan mulai beroperasi di bawah koordinasi Kementerian BUMN. Kini, pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, Bulog dipersiapkan untuk kembali berada langsung di bawah kendali Presiden, sebuah langkah yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat sektor ketahanan pangan dan logistik.(c@kra)
