MoneyTalk, Jakarta – Dalam Rapat Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Senayan pada Kamis (7/11), Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak masif produk impor terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Erick Thohir menekankan pentingnya kebijakan dan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara produk impor dan dukungan terhadap produk lokal.
Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam menjaga kemandirian ekonomi nasional. Produk impor yang masuk ke pasar domestik seringkali didukung oleh struktur harga yang lebih kompetitif, subsidi negara asal, atau keunggulan efisiensi produksi. Akibatnya, UMKM dalam negeri yang berperan sebagai pilar perekonomian Indonesia harus bersaing di pasar yang tidak seimbang.
Erick Thohir menyatakan bahwa keterbukaan terhadap impor tanpa perencanaan matang dapat “membunuh” UMKM secara perlahan. Produk impor yang membanjiri pasar domestik, terutama dengan harga murah yang tidak wajar (damping), menjadi ancaman serius. “Kita tidak mungkin menjadi negara yang terus didamping secara produksi-produksi dalam luar negeri tanpa struktur pajak dan distribusi yang fair,” tegasnya.
Menteri Erick menegaskan bahwa peran BUMN ke depan tidak hanya harus berfokus pada pembangunan dan restrukturisasi internal, tetapi juga harus melibatkan upaya strategis untuk mendukung perekonomian kerakyatan. Salah satu langkah konkret adalah memastikan akses pembiayaan yang lebih besar dan terjangkau bagi UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Dari total pembiayaan KUR, 92% dibiayai oleh bank-bank BUMN dengan nilai hampir 1.000 triliun lebih,” ujarnya. Ini menunjukkan komitmen BUMN untuk menjaga keberlanjutan sektor UMKM di tengah persaingan pasar global.
Selain itu, Erick menyebutkan perlunya program stimulus untuk membantu UMKM yang terdampak pandemi dan menghadapi situasi pasar yang menantang. Peningkatan akses kredit dan penghapusan utang lama diharapkan mampu memutar kembali roda ekonomi UMKM yang sempat terhenti.
BUMN dalam upayanya mendukung ekonomi nasional, turut mendorong pembangunan proyek strategis nasional (PSN) yang dapat memperluas lapangan pekerjaan dan menggerakkan sektor-sektor pendukung UMKM. Pembangunan infrastruktur seperti Trans Sumatera, Trans Jawa, LRT, dan proyek transportasi lainnya menjadi sarana untuk meningkatkan mobilitas dan distribusi barang, yang pada gilirannya menguntungkan pelaku usaha kecil dan menengah.
Namun, tantangan tetap ada. Erick Thohir menyoroti pentingnya efisiensi dalam proyek-proyek tersebut agar tidak membebani anggaran negara. Misalnya, pembangunan Terminal 4 di Bandara Soekarno-Hatta yang diusulkan diubah menjadi perbaikan terminal yang lebih hemat anggaran, mencerminkan upaya efisiensi yang diambil Kementerian BUMN.
Dalam menjaga keberlanjutan ekonomi nasional, hilirisasi industri menjadi salah satu fokus utama. Erick mencontohkan bagaimana upaya memproses produk mineral seperti tembaga dan emas di dalam negeri bukan hanya mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk lokal. Program seperti ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global, termasuk dalam sektor EV baterai dan produk semikonduktor.
Erick Thohir menekankan bahwa kebijakan harus mendukung fairness di pasar dalam negeri. BUMN berperan dalam menjaga agar struktur pajak dan distribusi mendukung keberlanjutan UMKM dan tidak hanya menguntungkan produk impor.
“Kita harus konsolidasi, bukan untuk memproteksi, tetapi memastikan bahwa kita memiliki kebijakan yang adil untuk semua pelaku pasar,” jelas Erick.
Langkah-langkah lain, seperti mendorong penggunaan produk lokal oleh sektor publik dan swasta serta pengembangan produk inovatif dari UMKM, juga diusulkan. Integrasi sektor-sektor dalam ekosistem BUMN, seperti pertanian dan industri kreatif, menjadi salah satu jalan untuk mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus meningkatkan kapasitas dan daya saing produk UMKM.
Pernyataan Erick Thohir dalam rapat tersebut bukan hanya seruan tetapi sebuah peta jalan bagi BUMN dan pihak-pihak terkait untuk menjaga keseimbangan pasar. Dengan kebijakan yang tepat, peningkatan efisiensi, dan sinergi antara sektor swasta, BUMN, serta pemerintah, UMKM dapat tumbuh lebih kuat dan bersaing secara sehat di pasar yang semakin global.
Menjaga keberlanjutan UMKM adalah tantangan yang harus dihadapi bersama. Langkah-langkah yang diambil harus menyentuh berbagai aspek, mulai dari kebijakan fiskal, regulasi, hingga dukungan nyata dari lembaga-lembaga negara. Terpenting, semua ini dilakukan dalam kerangka ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan.(c@kra)
