12 November 2026

Hasan Nasbi

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik tajam terkait komunikasi Istana di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Melalui unggahan di media sosial X pada Jumat (29/5/2026), Said Didu menilai serangan terhadap Prabowo semakin menguat, namun dua figur yang disebutnya sebagai “Jokower”, yakni Muhammad Qodari dan Hasan Nasbi, justru memilih diam.

“Serangan ke PS makin kencang, tapi 2 Jokower (Qodari dan Hasan Nasbi) yang bertanggung jawab atas komunikasi Istana diam seribu bahasa, termasuk banpres untuk kurban,” tulis Said Didu dalam unggahannya.

Ia kemudian mempertanyakan sikap diam tersebut dan mengaitkannya dengan sosok Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

“Apakah karena junjungan mereka (Jokowi) melakukan hal yang sama sehingga mereka diam agar yang dianggap salah hanya PS?” lanjutnya.

Unggahan itu pun langsung memantik reaksi luas dari warganet. Sejumlah nitizen ramai memberikan komientar, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pernyataan Said Didu.

Sebagian netizen menilai komunikasi publik Istana memang lemah dalam merespons isu-isu sensitif yang berkembang di masyarakat, termasuk polemik bantuan presiden untuk hewan kurban. Namun ada pula yang menilai kritik Said Didu bernuansa politis dan dapat memperkeruh suasana politik nasional.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Hasan Nasbi maupun Muhammad Qodari terkait pernyataan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Loyalis mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Hasan Nasbi, menilai keberadaan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di lingkaran pemerintahan saat ini justru dapat menciptakan persepsi negatif terhadap soliditas kabinet Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan, jika kondisi seperti ini dibiarkan, publik bisa menilai pemerintahan Prabowo tidak kompak dan mudah dipecah belah.

“Kalau ini diteruskan, itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah, tidak solid, gampang diadu domba,” kata Hasan Nasbi dalam video yang beredar di media sosial, Sabtu (25/10/2025).

Menurut Hasan, gesekan antarpejabat publik, apalagi jika dilakukan di ruang terbuka, bisa menimbulkan citra buruk terhadap pemerintahan. “Ini bahaya kalau persepsi ini dikembangkan. Lama-lama orang akan melihat menteri berantem dengan gubernur, dan mungkin awalnya dianggap hiburan. Tapi kalau berlarut-larut, publik akan menilai pemerintah tidak solid,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya menjaga konsolidasi dan soliditas dalam pemerintahan, terutama di tahun pertama masa jabatan Prabowo-Gibran. “Soliditas pemerintah itu sangat penting sekali. Konsolidasi kekuasaan itu penting. Jadi enggak bisa berlarut-larut seperti itu,” katanya.

Hasan menilai, perbedaan pendapat antarelemen pemerintah sebenarnya wajar selama masih terkait dengan kebijakan dan fungsi masing-masing. Namun, jika perbedaan itu menjurus pada saling serang atau upaya melemahkan antarpejabat, justru akan menjadi bumerang bagi pemerintah.

“Maksudnya kalau ceplas-ceplos mengenai kebijakan enggak apa-apa. Tapi kalau saling melemahkan antarpejabat, itu bahaya. Kita pernah mengalami hal seperti itu dan akhirnya tidak solid,” tutur Hasan.

MoneyTalk, Jakarta – Pengangkatan Hasan Nasbi sebagai anggota komisaris di PT Pertamina (Persero) oleh BPI Danantara setelah Hasan dicopot dari Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office) wajar jadi trending topik di medsos. Sebab, publik menilai secara keseluruhan bahwa semua anggota Komisaris Pertamina baik di holding dan sub holding saat ini tidak memiliki kompetensi atau rekam jejak mumpuni atau pernah mengelola sebuah korporasi sekelas Pertamina atau di bawahnya.

Atau jangan jangan CEO Danantara beranggapan penjarahan besar besaran yang terjadi di Pertamina selama ini karena kurang banyak surveyor dari lembaga survei yang duduk sebagai Komisarisnya. Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Energy and Reaources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Minggu (21/9/2025).

“Jika komisaris tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam menjalankan proses bisnis Migas dari hulu hingga hilir, bagaimana mungkin mereka bisa mengawasi dan memperbaiki kerja direksi dalam mengoperasikan perusahaan untuk bisa melayani dengan baik kebutuhan BBM, LPG dan gas yang efisien untuk masyarakat dan industri hingga daerah terluar, terjauh dan tertinggal yang harus tersedia dengan satu harga?,” tanya Yusri.

Sehingga, kata Yusri, publik menilai bahwa saat ini Pertamina sedang dijejali Komisaris Bakortiba, alias baca koran kerjanya setiap hari setiap akhir bulan terima bayaran.

“Kerisauan publik sangat wajar atas kebijakan ini di saat terungkapnya penjarahan besar-besaran tata kelola pengadaan minyak mentah dan produk BBM untuk periode 2018 hingga 2023, yang menurut Kejaksaan Agung telah merugikan negara Rp 285 triliun, malah jika dihitung sejak Jokowi menjadi Presiden pada periode 2014 hingga 2024, bisa mencapai Rp 1000 triliun. Sebuah nilai yang fantastis dan mengerikan,” lanjut Yusri.

Menurut Yusri “Itu belum termasuk kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK saat ini, seperti kasus Katalis, kasus Korupsi PGN Tbk dan Digitalisasi SPBU bernilai Rp 3,6 triliun serta akuisisi PI blok migas Maurel & Prom perusahan di Prancis dengan 3 aset di Afrika Barat”.

Padahal, sambung Yusri, banyak sekali mantan direksi atau pejabat Migas yang memiliki rekam jejak baik dan berintegritas dan punya prestasi sewaktu bekerja di Pertamina, KKKS, Kementerian ESDM, SKK Migas dan BPH Migas yang harusnya bisa dimanfaatkan, namun tak dimanfaatkan untuk menjadi komisaris hanya karena tidak memiliki akses ke penguasa.

“Malah kami juga mendengar mereka menghindar dan menolak dari tawaran makelar jabatan yang bergentayangan di hotel-hotel seputar Senayan untuk bisa dapat posisi jabatan dengan kewajiban menyetor angka berkisar Rp 5 hingga Rp 10 miliar agar bisa diatur ke BPI Danantara untuk bisa dapat jabatan,” ungkap Yusri.

Menurut pengamatan CERI selama 20 tahun terakhir, ungkap Yusri, Pertamina pernah memiliki Komisaris Utama terbaik, mulai Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto dan terakhir, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tetapi sekarang tampaknya tak mungkin bisa ada lagi.

Sementara itu, lebih menyedihkan lagi, lanjut Yusri, faktanya BPI Danantara saat ini malah secara terang terangan berani melawan hasil putusan Makamah Konsitusi yang jelas melarang Wakil Menteri rangkap jabatan menduduki Komisaris di BUMN.

Jadi, lanjut Yusri, tak salah publik sudah mulai mencurigai bahwa kinerja BPI Danantara ke depan bisa lebih buruk dari kinerja BUMN selama di bawah Erick Tohir ini yang juga sangat menyedihkan.

“Kami berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto mampu mencari tau dari jaringan intelijennya atas gerak gerik makekar jabatan ini yang juga merangkap makelar kasus,” harap Yusri.

Selain itu, beber Yusri, ironisnya, pihaknya juga mendengar bisik-bisik deras di internal Pertamina, ada juga komisaris bekerja sama dengan mantan narapidana melakukan intervensi ke pejabat-pejabat di beberapa sub holding untuk mengatur agar perusahaan jagoannya mendapat paket pekerjaan sebanyak mungkin.

“Hal ini haruslah dicegah dan dilawan,” pungkas Yusri.

Akan tetapi menurut Yusri, “ada hal yang paling menakjubkan terjadi, Pertamina Perkapalan sudah sejak tahun 2012 telah mengeluarkan uang ratusan miliar untuk membeli tiga kapal tanker MT Sembakung dari galangan kapal Chenye di China, MT Putri dan MT Patimura dari anak usaha PT Soeci Tbk yaitu PT Multi Ocean Shipyard, terbukti lebih dari 10 tahun tankernya tak pernah ada dalam aset Pertamina tapi BPK RI dan BPKP serta aparat penegak hukum tak bertindak apapun untuk menyelamatkan potensi kerugian negera”.

MoneyTalk, Jakarta – Perombakan Kabinet Merah Putih Jilid 2 yang diumumkan pekan ini menjadi sorotan besar di lingkar politik nasional. Sejumlah pos penting mengalami pergeseran, dengan pergantian Menko Polhukam dari pejabat lama ke sosok baru, Djamari Chaniago, menandai arah konsolidasi baru Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini memunculkan tafsir politik: apakah ini sinyal penyusutan pengaruh “Geng Solo” istilah populer untuk kelompok pendukung setia mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) asal Solo yang sebelumnya dianggap punya peran strategis dalam pemerintahan.

Penunjukan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dipandang bukan sekadar rotasi. Djamari memiliki reputasi kuat di bidang intelijen dan operasi strategis. Di tengah situasi geopolitik yang dinamis dari ketegangan Laut Cina Selatan hingga ancaman teror siber Prabowo dinilai membutuhkan figur dengan kecakapan analitik dan jejaring intelijen mumpuni.

“Prabowo sedang memastikan bahwa seluruh jalur informasi politik dan keamanan berada dalam kendali yang akurat,” papar pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah dalam analisa tertulisnya, Rabu (17/9/2025).

Menurutnya, data intelijen yang tajam menjadi modal utama menghadapi dinamika lima tahun mendatang, termasuk peta kekuatan politik dalam negeri.

Perubahan tak hanya menyentuh posisi Menko Polhukam. Pencopotan Kepala PCO Hasan Nasbi figur yang kerap dikaitkan dengan lingkaran “Geng Solo” menambah kuat kesan adanya penataan ulang. Hasan sebelumnya dikenal sebagai sosok yang rajin membangun komunikasi antara jejaring Solo dan istana.

Amir Hamzah menilai langkah ini merupakan pesan simbolis. “Prabowo tampaknya menginginkan pemerintahan yang lebih bebas dari friksi lama. Mengurangi pengaruh kelompok tertentu memberi ruang bagi keseimbangan baru, terutama dalam relasi dengan partai-partai pendukung dan kekuatan militer,” tulis Amir.

Amir melihat reshuffle jilid 2 ini bukan semata-mata soal kinerja kementerian. Dalam lanskap politik pasca transisi Jokowi–Prabowo, isu kesinambungan dan jarak politik menjadi dua sisi mata uang yang sulit dihindari. “Geng Solo” yang selama ini dianggap sebagai kepanjangan tangan kepentingan lama mungkin mulai kehilangan posisi kunci, tetapi tidak serta-merta hilang pengaruh.

Amir Hamzah menekankan bahwa Prabowo cenderung berhitung jangka panjang. “Langkahnya selalu gradual. Menggeser figur kunci lebih ke arah pelemahan perlahan, bukan pemutusan drastis. Ini khas gaya seorang mantan prajurit: observasi, kalkulasi, lalu eksekusi tahap demi tahap,” jelasnya.

Dari perspektif pemerintahan, penguatan pos politik-keamanan melalui Djamari Chaniago diperkirakan akan memperlancar koordinasi antar lembaga. Tantangan utama adalah menjaga stabilitas politik sambil menyiapkan peta jalan ekonomi dan pertahanan yang sudah dicanangkan.

Amir menambahkan, “Bila konsolidasi intelijen dan politik ini berjalan mulus, Prabowo akan lebih leluasa mengeksekusi agenda strategis, termasuk investasi pertahanan dan kedaulatan pangan, tanpa terganggu rivalitas internal.”

MoneyTalk, Jakarta -Menyikapi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat yang terjadi pasca demontrasi dan adanya anarkis dilapangan. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa polisi yang akan diberi kenaikan pangkat oleh Presiden adalah mereka yang menjadi korban tindakan anarkis.

Ia menegaskan, polisi-polisi tersebut terluka bukan oleh demonstran yang menyuarakan aspirasi, melainkan oleh pelaku anarki. Menurut Hasan, kenaikan pangkat ini adalah bentuk apresiasi karena para polisi tersebut terluka saat menjalankan tugas negara.

Pernyataan itu telah melukai perasaan masyarakat. Ada rasa kecewa atas keberpihakan yang tidak adil dalam menyikapi hap ini, ungkap aktivis yang juga Presiden Komunitas Penulis Indonesia (Kopi), Feryandi, Sabtu (5/9/2025).

Menurut telaah, Feryandi bahwa bagaimana para demonstran yang benar-benar menyampaikan aspirasi tanpa ikut terlibat anarkis tetapi terluka dan digebuki polisi saat aksi demontrasi berlangsung.

“Apa ada investigasi, tidak menutup kemungkinan ada polisi yang mulai gebuk demonstran dan dia melawan balik. Dan demonstran tersebut akhirnya dijadikan tersangka karena melawan, padahal kemungkinan faktanya di dipikul terlebih dahulu.

Polisi yang terluka tersebut mendapat kenaikan pangkat, sedangkan demonstran tersebut kemungkinan ditangkap polisi. Apa begini, bisa dikatakan tugas negara? Apa seperti ini disebut keadilan bagi masyarakat?

Hal ini, saya prediksi tidak terpikir oleh Hasan Nasbi. Makanya statement tersebut terkesan membuat masyarakat kecewa dan tidak adil dalam memberikan pernyataan bahkan menerapkan kebijakan memberikan kenaikan pangkat tersebut terlalu dini.

“Pejabat pemerintah harus bisa berpikir jernih, tidak sembarangan membuat pernyataan yang bisa membuat masyarakat tambah kecewa dengan pemerintah, ” ungkap Feryandi yang biasa disapa Ferry Komeng.

Komeng juga menegaskan aparat kepolisian nantinya jangan asal tangkap para demonstran yang mereka anggap ikut anarkis atau perusuh dalam aksi tersebut.

“Saya khawatir mereka salah tangkap, atau sengaja menangkap para demonstran tanpa adanya bukti yang cukup. Sehingga jika sampai terjadi hal ini akan menciderai demokrasi yang pada akhirnya kepercayaan masyarakat kepada polisi dan pemerintah jadi hilang, ” tegas Ferry Komeng yang juga penulis buku ini.

Melihat fenomena saat ini tidak sedikit pejabat negara bahkan sekelas menteri, anggota DPR yang terkesan asal bicara memberikan pernyataan yang secara logika tidak pantas diucapkan, sehingga membuat masyarakat sakit hati dan kecewa.

Sepertinya memang, Peesiden perlu penasehat bidang literasi atau setidaknya yang selalu mengingatkan para pejabat untuk tidak membuat pernyataan tang menyakiti hati rakyatnya.

“Saya pikir, perlu adanya praktisi atau pegiat yang cakap dalam berkemampuan literasi untuk menghindar pejabat pemerintah yang sering asal memberikan pernyataan ngawur, “terang Ferry Komeng.

MoneyTalk,Jakarta – Buntut dari Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh dengan menggunakan kata kasar goblok’ sambil tertawa terbahak-bahak sangat menganggu orang orang Istana.

“Es tehmu jik okeh ra? Masih, yo kono didol Goblok! (Es teh kamu masih banyak atau tidak? Masih, ya sana dijual. Goblok),” kata Gus Miftah dari atas panggung yang membuat para jemaah tertawa.

Dari Istana Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya sudah menegor Gus Gus Miftah agar lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum.

Sedangkan Hasan Nasbi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan hanya berkomentar menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini, yang melibatkan Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia.

Dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Djiwandono menyebut Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Miftah Maulana atau Gus Miftah harus dievaluasi.

Yang lebih tegas lagi datang dari adanya dukungan petisi masyarakat untuk segera Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden. Dukungan petisi ini bisa dilihat di Change.org, pada Jam.10.08 tanggal 5 Desember baru berjumlah 12.360 yang ikut tanda tangan petisi.

MoneyTalk, Jakarta – Apakah ini perubahan besar atau Wujud sebagai ketidakpercayaan kepada Menteri BUMN lantaran sedang terjadi perubahan  struktur  dan tali “komando” kelembagaan dalam Perum Bulog.

Dimana Perum Bulog kini tidak lagi akan berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau dibawah komando Erick Thohir, tetapi akan berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia ungkap Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Supariono.

Salah satu alasan perubahaan atau transformasi kelembagaan ini mencerminkan upaya besar pemerintah dalam memperkuat sektor ketahanan pangan, yang menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Wahyu Supariono, keputusan untuk mengubah status Bulog dari BUMN menjadi lembaga yang berada langsung di bawah Presiden ini tidak datang begitu saja. Transformasi ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan logistik pangan di Indonesia, terutama dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa Bulog dapat beroperasi lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pangan di masyarakat, tanpa terhambat oleh birokrasi yang ada di kementerian.

Dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa keputusan untuk membawa Bulog di bawah kendali Presiden merupakan bagian dari visi besar Prabowo Subianto mengenai ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah salah satu fokus utama pemerintah, yang tercermin dalam berbagai program yang telah dan akan dijalankan, termasuk pengembangan daerah-daerah lumbung pangan seperti di Papua Selatan.

Perlu diketahui Sejak awal berdirinya, Bulog telah melalui beberapa perubahan struktural. Didirikan pada tahun 1967 sebagai Badan Urusan Logistik (BULOG), perusahaan ini pada awalnya berada di bawah koordinasi kabinet presiden.

Namun, pada tahun 2003, Bulog berubah status menjadi perusahaan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, dan mulai beroperasi di bawah koordinasi Kementerian BUMN. Kini, pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, Bulog dipersiapkan untuk kembali berada langsung di bawah kendali Presiden, sebuah langkah yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat sektor ketahanan pangan dan logistik.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Hasan Nasbi dan Zulfikar Tawalla tampil di podcast Total Politik pada Jumat (01/11). Keduanya membahas fenomena dan isu strategis yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto, dengan kecenderungan ke arah sistem pemerintahan yang militeristik. Wawancara menampilkan Hasan Nasbi yang menyoroti kehadiran berbagai kalangan dalam kabinet, termasuk aktivis yang sebelumnya berseberangan dengan Prabowo.

Hasan Nasbi menyatakan, ada indikasi kuat pemerintahan Prabowo sedang berupaya mengadopsi ide-ide militeristik. Pernyataan ini muncul setelah melihat komposisi dan tindakan dalam acara retret kabinet di Magelang. Para menteri hadir dengan pakaian militer, yang bagi Nasbi menjadi simbol dari penguatan nilai-nilai ketentaraan dalam birokrasi pemerintahan. Kekuatan militer, dalam pandangan ini, tampaknya menjadi salah satu fondasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan di pemerintahan.

Ia juga menegaskan tidak ada ide-ide militeristik yang seharusnya dikhawatirkan. Menurutnya, upaya untuk mengedepankan disiplin dan keteraturan dalam organisasi pemerintahan tidak harus dikaitkan dengan pendekatan militer.

“Ketika kita belajar kedisiplinan, kita belajar keteraturan, ini adalah tempat terbaik. Kita perlu menjalani hidup yang tertata dengan baik,” jelas Nasbi.

Ia menggambarkan pengalaman mengikuti program retreat kabinet yang menekankan pada kedisiplinan dan kerja sama tim, meskipun dikaitkan dengan elemen militer seperti baris-berbaris. Menurutnya, hal ini bukan untuk menormalisasi militerisme, tetapi lebih kepada menciptakan kedisiplinan yang diperlukan dalam sebuah organisasi.

Zulfikar Tawalla kemudian menanggapi, meskipun ada stigma negatif mengenai keterlibatan militer dalam kehidupan sipil, banyak istilah dan struktur yang diadopsi dari militer yang sebenarnya sudah ada dalam organisasi perusahaan. Ia memberikan contoh penggunaan istilah seperti “chief officer” yang mengakar pada struktur militer. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang efektif sering kali mencerminkan disiplin dan hierarki yang serupa dengan yang ada dalam angkatan bersenjata.

“Banyak perusahaan yang sukses menerapkan model organisasi yang jelas dan tidak membiarkan setiap orang bertindak seenaknya. Ini adalah prinsip yang diambil dari kemiliteran,” katanya. Dengan pendekatan ini, Tawalla berargumen bahwa penekanan pada kedisiplinan dan keteraturan dapat menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dalam pemerintahan.

Zulfikar menekankan, meskipun terdapat berbagai latar belakang dalam kabinet seperti aktivis kiri yang berseberangan dengan Prabowo di masa lalu, hal ini tidak menghilangkan esensi pemerintahan yang terstruktur dan disiplin. Dia mencatat kehadiran berbagai elemen tersebut justru menciptakan “miniatur persatuan nasional” yang dapat berfungsi dengan baik meskipun dari latar belakang berbeda.

Kedua pembicara sepakat bahwa kedisiplinan yang diterapkan dalam acara-acara pemerintahan, terutama di lingkungan militer seperti Akademi Militer di Magelang, menciptakan atmosfer yang memungkinkan interaksi antar menteri lebih efektif. Hasan Nasbi menyebut, pengalaman dalam retret tersebut menunjukkan, meskipun banyak menteri berasal dari latar belakang yang beragam, mereka tetap mampu beradaptasi dengan kedisiplinan yang diterapkan.

“Ketika bangsa memanggil, maka tidak bisa ditawar, loyalitas kita itu harus loyalitas kepada negara dan bangsa,” ungkap Zulfikar. Hal ini menunjukkan, di balik segala perbedaan ada satu tujuan bersama yang dapat menyatukan mereka, yakni loyalitas kepada negara.

Fenomena pemerintahan yang militeristik tidak lepas dari kritik masyarakat. Banyak yang menganggap bahwa mengedepankan nilai-nilai militer dalam pemerintahan bisa berdampak negatif seperti pengekangan kebebasan sipil dan pengabaian terhadap demokrasi. Namun, Hasan dan Zulfikar melihatnya sebagai upaya Prabowo untuk menegaskan pentingnya stabilitas dan disiplin dalam pemerintahan.

Salah satu hal menarik yang diangkat dalam diskusi adalah penggunaan strategi bonding di antara anggota kabinet, yang dilakukan melalui interaksi langsung di lingkungan militer. Ini menciptakan ikatan yang lebih kuat dan mendorong kerja sama, meskipun harus diakui, tidak semua anggota kabinet memiliki pengalaman yang sama dalam kedisiplinan militer.

Pernyataan Hasan Nasbi dan Zulfikar Tawalla di podcast Total Politik menunjukkan ada ambiguitas dalam pemahaman publik mengenai pemerintahan Prabowo. Apakah pendekatan militeristik ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih kuat dan terorganisir, ataukah akan berujung pada tirani yang mengesampingkan hak-hak sipil?

Ketidakpastian ini menciptakan tantangan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap terjaga sambil menciptakan disiplin dan ketertiban. Dengan keberagaman latar belakang di dalam kabinet, diharapkan pemerintahan Prabowo dapat menemukan keseimbangan antara kekuatan militer dan kebebasan sipil, untuk menciptakan stabilitas yang diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah diskusi yang tayang di acara Rosi di Kompas TV, terjadi perdebatan sengit antara Hasan Nasbi, pendiri Cyrus Network, dan Rocky Gerung, seorang filsuf, dan pengamat politik. Perdebatan ini menjadi panas ketika Hasan secara terbuka menyebut Rocky lebih berbahaya dari Snouck Hurgronje, seorang tokoh Belanda yang dikenal karena strategi infiltrasi politiknya di kalangan umat Islam pada masa kolonial. Pernyataan Hasan ini memicu reaksi keras dari Rocky Gerung dan penonton diskusi tersebut.

Snouck Hurgronje adalah seorang orientalis asal Belanda yang terkenal dengan perannya dalam membantu pemerintah kolonial Belanda menghadapi perlawanan rakyat Aceh. Dia mempelajari Islam secara mendalam dan berpura-pura menjadi seorang Muslim untuk memahami budaya dan keyakinan lokal. Tujuan akhirnya adalah untuk memberikan nasihat kepada pemerintah kolonial tentang cara menaklukkan Aceh, yang saat itu masih melakukan perlawanan sengit terhadap Belanda. Hurgronje kerap dianggap sebagai figur yang manipulatif karena menggunakan agama sebagai alat untuk memuluskan agenda kolonial.

Hasan Nasbi mengaitkan Snouck Hurgronje dengan Rocky Gerung dalam konteks diskusi di acara tersebut. Menurut Hasan, Rocky, yang mengaku ateis dan sering memberikan kritik tajam terhadap berbagai isu keagamaan dan politik, sering kali dijadikan acuan oleh kelompok tertentu dalam membela argumen keagamaan mereka. Hasan bahkan menyebut Rocky sebagai figur yang lebih berbahaya daripada Snouck Hurgronje.

Dalam pernyataannya, Hasan Nasbi menyebutkan bahwa peran Rocky Gerung dalam mempengaruhi opini publik, khususnya di kalangan kelompok Islam politik, lebih besar dibandingkan dengan peran Snouck Hurgronje di masa kolonial. Hasan secara provokatif mengatakan, “Bang Rocky ini lebih hebat dari Snouck Hurgronje. Kalau Snouck Hurgronje belajar di Mekah dulu dan memakai jubah, Rocky tanpa itu sudah dianggap hujjatul islam.”

Hasan berargumen bahwa Rocky sering kali dijadikan rujukan oleh kelompok-kelompok Islam politik, khususnya oleh mereka yang terlibat dalam gerakan 212, yang sering diidentifikasi sebagai kelompok yang keras dalam menyuarakan pandangan mereka. Dalam pandangan Hasan, kelompok ini cenderung menyematkan status “imam besar” atau bahkan “ulama” kepada Rocky Gerung, padahal pandangan dan latar belakang Rocky sangat jauh dari keislaman.

Hasan menambahkan bahwa pandangan Rocky kerap diambil oleh kelompok-kelompok ini untuk membenarkan tindakan mereka, termasuk tindakan kekerasan. Ia mengutip contoh kasus Ade Armando, seorang dosen dan aktivis media sosial yang dikeroyok dalam sebuah demonstrasi. Hasan meyakini bahwa kelompok politik Islam, bukan sekadar mahasiswa, melihat Ade sebagai target karena dianggap menista agama.

Selama diskusi berlangsung, Rocky Gerung beberapa kali berusaha memotong pernyataan Hasan, merasa bahwa ia telah dituduh secara tidak adil. Rocky menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengklaim sebagai tokoh agama atau pemimpin spiritual, dan bahwa ia hanya memberikan pandangan kritis berdasarkan pemikiran rasional. Namun, Hasan tetap melanjutkan argumennya, mengatakan bahwa pengaruh Rocky di kalangan kelompok-kelompok tersebut tidak bisa diremehkan, bahkan menyebut bahwa Rocky, dengan deklarasi ateisnya, lebih berbahaya dibandingkan Snouck Hurgronje.

Menurut Hasan, Rocky, meskipun seorang ateis yang terbuka, sering kali dianggap sebagai rujukan dalam diskusi agama oleh kelompok-kelompok yang memiliki kecenderungan politik tertentu. “Bang Rocky pakai baju saya ateis saja dianggap sebagai hujjatul islam. Jadi jauh lebih hebat, karena jauh lebih hebat dari Snouck Hurgronje mungkin bahayanya juga jauh lebih besar,” tambah Hasan.

Pernyataan Hasan Nasbi yang menyematkan istilah hujjatul islam kepada Rocky Gerung sebetulnya bukanlah hal yang baru. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Hasan sebagai sindiran terhadap kelompok 212, yang dikenal sebagai gerakan politik Islam yang muncul setelah aksi besar-besaran terkait kasus penistaan agama pada 2016. Hasan menuduh bahwa kelompok ini cenderung menafsirkan pernyataan Rocky Gerung, yang acapkali berseberangan dengan pandangan mainstream Islam, sebagai pembenaran bagi argumen-argumen mereka.

Sebelumnya, Denny Siregar, seorang pegiat media sosial, juga sempat mengomentari pengaruh Rocky Gerung di kalangan kelompok 212, menyebut bahwa Rocky “digadang-gadang sebagai calon Imam Besar dan ulama umat Muslim.” Denny, dengan nada sinis, mengatakan bahwa kelompok ini memandang Rocky sebagai tokoh yang bisa memberikan justifikasi intelektual bagi tindakan-tindakan mereka.

Debat antara Hasan Nasbi dan Rocky Gerung dalam acara Rosi di Kompas TV mencerminkan ketegangan yang terjadi di antara tokoh-tokoh publik yang memiliki pandangan politik dan ideologi yang berbeda. Dalam perdebatan tersebut, Hasan Nasbi menyoroti pengaruh Rocky Gerung yang dianggapnya berbahaya, seraya membandingkannya dengan Snouck Hurgronje, tokoh kontroversial dari masa kolonial Belanda.

Meski Rocky Gerung tidak pernah mengklaim sebagai figur keagamaan, pandangannya sering kali disalahpahami dan dijadikan referensi oleh kelompok-kelompok politik tertentu. Perdebatan ini juga menyingkap isu yang lebih besar tentang bagaimana agama, politik, dan retorika intelektual dapat digunakan oleh berbagai kelompok untuk membentuk opini publik.

Rocky Gerung, dengan gaya retorika kritisnya, tetap menjadi salah satu tokoh yang kontroversial dan disegani di ranah publik Indonesia. Di sisi lain, Hasan Nasbi, dengan kritik tajamnya terhadap pengaruh Rocky, mengingatkan akan pentingnya kehati-hatian dalam menafsirkan peran intelektual dalam politik dan agama.(c@kra)