12 November 2026

pemerintahan Prabowo Subianto.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat sosial dan politik, Erizal, menilai pengakuan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla dalam Podcast Majalah KeadilanTV memperkuat pernyataan politisi senior PDIP sekaligus wartawan senior Panda Nababan mengenai hubungan yang tidak harmonis antara Joko Widodo dan JK sejak awal.

Dalam rilis yang diterima, Selasa (20/5/2026), Erizal menyebut Podcast Eksklusif Majalah KeadilanTV yang mempertemukan JK dan Panda Nababan memperlihatkan tidak adanya bantahan dari JK terhadap berbagai pernyataan Bang Panda sebelumnya. Bahkan, menurutnya, JK justru memberikan pendalaman terhadap sejumlah fakta politik yang pernah disampaikan Panda Nababan.

“Majalah KeadilanTV berhasil mempertemukan JK dan Bang Panda dalam satu podcast eksklusif. Apa yang dikatakan Bang Panda sebelumnya tidak ada yang dibantah oleh JK alias dibenarkan semua dan bahkan ditambah pengayaan,” ujar Erizal.

Menurut Erizal, salah satu poin penting yang mengemuka ialah pengakuan JK mengenai ketidakharmonisan relasinya dengan Jokowi yang disebut sudah terlihat sejak awal penunjukan dirinya sebagai calon wakil presiden oleh Megawati Soekarnoputri.

Setelah mendapat penugasan mendampingi Jokowi, JK disebut langsung berinisiatif menemui Jokowi. Dalam pertemuan itulah, menurut Erizal mengutip pengakuan JK, mulai terlihat adanya ketidaknyamanan dari Jokowi terhadap dirinya.

“Artinya, tidak salah pengakuan Bang Panda bahwa dia sejak awal ditunjuk Jokowi sebagai perantara atau penengah antara Jokowi dan JK,” kata Erizal.

Ia juga menyoroti pengakuan JK yang menyebut dirinya kerap lebih dahulu berbicara dengan Panda Nababan sebelum berkomunikasi dengan Megawati. Hal itu dilakukan karena JK meyakini pesan-pesannya akan tersampaikan dengan baik kepada Megawati melalui Panda Nababan.

Bagi Erizal, hal itu menunjukkan posisi strategis Panda Nababan dalam komunikasi politik antara PDIP dan Golkar pada masa itu.

“Bang Panda tidak saja diakui sebagai penengah antara JK dan Jokowi, tapi juga sebagai perantara antara JK dan Megawati, bahkan antara kepentingan Golkar dan PDIP,” ujarnya.

Erizal juga menyinggung pengakuan JK terkait Pilgub DKI Jakarta kala Taufik Kiemas ternyata tidak menyetujui Jokowi sebagai calon gubernur. Menurut JK, sosok yang justru didukung Taufik Kiemas saat itu adalah Fauzi Bowo.

JK disebut mengaku baru mengetahui hal tersebut belakangan. Jika sejak awal mengetahuinya, kata Erizal mengutip pernyataan JK, kemungkinan dirinya tidak akan mendorong Jokowi maju demi menghormati pilihan Taufik Kiemas.

Selain itu, Erizal turut menyinggung pernyataan konsultan politik Muhammad Qodari yang sebelumnya menyebut target awal Jokowi sebagai calon wakil presiden bukan JK, melainkan Abraham Samad. Hal itu, menurutnya, juga pernah diakui Abraham Samad bahwa pihak Jokowi sempat meminta dirinya menjadi pendamping.

Di bagian akhir, Erizal menilai sikap JK dalam podcast tersebut memperlihatkan ketidakpuasan tidak hanya terhadap Jokowi, tetapi juga terhadap kondisi politik dan ekonomi saat ini di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.

“JK terlihat sekali tidak sreg dengan Jokowi, tapi juga dengan situasi politik dan ekonomi saat ini di bawah kepemimpinan Prabowo,” kata Erizal.

Menurutnya, JK menilai iklim politik saat ini tidak lagi jernih. Kritik kepada pemerintah dianggap sebagai sikap anti-pemerintah, sementara diam juga dipandang salah.

Erizal juga menyoroti pandangan JK terkait pernyataan Presiden Prabowo mengenai “pengusaha-pengusaha nakal”. Meski tidak disampaikan secara langsung, JK dinilai kurang sejalan dengan pendekatan tersebut.

“Pengusaha-pengusaha nakal itu harusnya dibina, bukan dibinasakan. Kira-kira begitu pandangan JK,” ujar Erizal.

Ia pun menilai masih terdapat dinamika politik yang belum sepenuhnya selesai di antara para elite nasional saat ini.

MoneyTalk, Jakarta – Apakah ini perubahan besar atau Wujud sebagai ketidakpercayaan kepada Menteri BUMN lantaran sedang terjadi perubahan  struktur  dan tali “komando” kelembagaan dalam Perum Bulog.

Dimana Perum Bulog kini tidak lagi akan berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau dibawah komando Erick Thohir, tetapi akan berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia ungkap Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Supariono.

Salah satu alasan perubahaan atau transformasi kelembagaan ini mencerminkan upaya besar pemerintah dalam memperkuat sektor ketahanan pangan, yang menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Wahyu Supariono, keputusan untuk mengubah status Bulog dari BUMN menjadi lembaga yang berada langsung di bawah Presiden ini tidak datang begitu saja. Transformasi ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan logistik pangan di Indonesia, terutama dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa Bulog dapat beroperasi lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pangan di masyarakat, tanpa terhambat oleh birokrasi yang ada di kementerian.

Dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa keputusan untuk membawa Bulog di bawah kendali Presiden merupakan bagian dari visi besar Prabowo Subianto mengenai ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah salah satu fokus utama pemerintah, yang tercermin dalam berbagai program yang telah dan akan dijalankan, termasuk pengembangan daerah-daerah lumbung pangan seperti di Papua Selatan.

Perlu diketahui Sejak awal berdirinya, Bulog telah melalui beberapa perubahan struktural. Didirikan pada tahun 1967 sebagai Badan Urusan Logistik (BULOG), perusahaan ini pada awalnya berada di bawah koordinasi kabinet presiden.

Namun, pada tahun 2003, Bulog berubah status menjadi perusahaan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, dan mulai beroperasi di bawah koordinasi Kementerian BUMN. Kini, pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, Bulog dipersiapkan untuk kembali berada langsung di bawah kendali Presiden, sebuah langkah yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat sektor ketahanan pangan dan logistik.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Hasan Nasbi dan Zulfikar Tawalla tampil di podcast Total Politik pada Jumat (01/11). Keduanya membahas fenomena dan isu strategis yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto, dengan kecenderungan ke arah sistem pemerintahan yang militeristik. Wawancara menampilkan Hasan Nasbi yang menyoroti kehadiran berbagai kalangan dalam kabinet, termasuk aktivis yang sebelumnya berseberangan dengan Prabowo.

Hasan Nasbi menyatakan, ada indikasi kuat pemerintahan Prabowo sedang berupaya mengadopsi ide-ide militeristik. Pernyataan ini muncul setelah melihat komposisi dan tindakan dalam acara retret kabinet di Magelang. Para menteri hadir dengan pakaian militer, yang bagi Nasbi menjadi simbol dari penguatan nilai-nilai ketentaraan dalam birokrasi pemerintahan. Kekuatan militer, dalam pandangan ini, tampaknya menjadi salah satu fondasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan di pemerintahan.

Ia juga menegaskan tidak ada ide-ide militeristik yang seharusnya dikhawatirkan. Menurutnya, upaya untuk mengedepankan disiplin dan keteraturan dalam organisasi pemerintahan tidak harus dikaitkan dengan pendekatan militer.

“Ketika kita belajar kedisiplinan, kita belajar keteraturan, ini adalah tempat terbaik. Kita perlu menjalani hidup yang tertata dengan baik,” jelas Nasbi.

Ia menggambarkan pengalaman mengikuti program retreat kabinet yang menekankan pada kedisiplinan dan kerja sama tim, meskipun dikaitkan dengan elemen militer seperti baris-berbaris. Menurutnya, hal ini bukan untuk menormalisasi militerisme, tetapi lebih kepada menciptakan kedisiplinan yang diperlukan dalam sebuah organisasi.

Zulfikar Tawalla kemudian menanggapi, meskipun ada stigma negatif mengenai keterlibatan militer dalam kehidupan sipil, banyak istilah dan struktur yang diadopsi dari militer yang sebenarnya sudah ada dalam organisasi perusahaan. Ia memberikan contoh penggunaan istilah seperti “chief officer” yang mengakar pada struktur militer. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang efektif sering kali mencerminkan disiplin dan hierarki yang serupa dengan yang ada dalam angkatan bersenjata.

“Banyak perusahaan yang sukses menerapkan model organisasi yang jelas dan tidak membiarkan setiap orang bertindak seenaknya. Ini adalah prinsip yang diambil dari kemiliteran,” katanya. Dengan pendekatan ini, Tawalla berargumen bahwa penekanan pada kedisiplinan dan keteraturan dapat menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dalam pemerintahan.

Zulfikar menekankan, meskipun terdapat berbagai latar belakang dalam kabinet seperti aktivis kiri yang berseberangan dengan Prabowo di masa lalu, hal ini tidak menghilangkan esensi pemerintahan yang terstruktur dan disiplin. Dia mencatat kehadiran berbagai elemen tersebut justru menciptakan “miniatur persatuan nasional” yang dapat berfungsi dengan baik meskipun dari latar belakang berbeda.

Kedua pembicara sepakat bahwa kedisiplinan yang diterapkan dalam acara-acara pemerintahan, terutama di lingkungan militer seperti Akademi Militer di Magelang, menciptakan atmosfer yang memungkinkan interaksi antar menteri lebih efektif. Hasan Nasbi menyebut, pengalaman dalam retret tersebut menunjukkan, meskipun banyak menteri berasal dari latar belakang yang beragam, mereka tetap mampu beradaptasi dengan kedisiplinan yang diterapkan.

“Ketika bangsa memanggil, maka tidak bisa ditawar, loyalitas kita itu harus loyalitas kepada negara dan bangsa,” ungkap Zulfikar. Hal ini menunjukkan, di balik segala perbedaan ada satu tujuan bersama yang dapat menyatukan mereka, yakni loyalitas kepada negara.

Fenomena pemerintahan yang militeristik tidak lepas dari kritik masyarakat. Banyak yang menganggap bahwa mengedepankan nilai-nilai militer dalam pemerintahan bisa berdampak negatif seperti pengekangan kebebasan sipil dan pengabaian terhadap demokrasi. Namun, Hasan dan Zulfikar melihatnya sebagai upaya Prabowo untuk menegaskan pentingnya stabilitas dan disiplin dalam pemerintahan.

Salah satu hal menarik yang diangkat dalam diskusi adalah penggunaan strategi bonding di antara anggota kabinet, yang dilakukan melalui interaksi langsung di lingkungan militer. Ini menciptakan ikatan yang lebih kuat dan mendorong kerja sama, meskipun harus diakui, tidak semua anggota kabinet memiliki pengalaman yang sama dalam kedisiplinan militer.

Pernyataan Hasan Nasbi dan Zulfikar Tawalla di podcast Total Politik menunjukkan ada ambiguitas dalam pemahaman publik mengenai pemerintahan Prabowo. Apakah pendekatan militeristik ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih kuat dan terorganisir, ataukah akan berujung pada tirani yang mengesampingkan hak-hak sipil?

Ketidakpastian ini menciptakan tantangan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap terjaga sambil menciptakan disiplin dan ketertiban. Dengan keberagaman latar belakang di dalam kabinet, diharapkan pemerintahan Prabowo dapat menemukan keseimbangan antara kekuatan militer dan kebebasan sipil, untuk menciptakan stabilitas yang diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan.(c@kra)

MoneyTalk,Jakarta – Menurut TAP MPR RI No. 6 Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa jika dihubungkan dengan perilaku Gibran, yang menurut pakar Dr. Roy Suryo, bahwa 99 % lebih akun fufufafa yang menghinakan dan membocorkan data pribadi Prabowo Subianto dan banyak menghujat pihak lainnya adalah milik Gibran Wapres RI saat ini, lalu analisa Dr. Roy diperkuat oleh BSSN.

(lebih…)