MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM perlu dicermati arah politiknya menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Di tengah popularitasnya sebagai kepala daerah, Muslim melihat kemungkinan Dedi membangun kekuatan politik sendiri yang tidak sepenuhnya sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Muslim bahkan menilai KDM berpotensi berkiblat kepada kelompok politik yang diasosiasikan dengan Solo, terutama lingkaran politik Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Muslim, dinamika tersebut perlu menjadi perhatian Gerindra dan Prabowo. Sebab, dukungan politik seseorang terhadap pemerintahan tidak otomatis menjamin kesetiaan jangka panjang ketika kepentingan dan kalkulasi menuju Pilpres 2029 mulai mengemuka.
“Prabowo perlu mewaspadai manuver politik KDM. Jangan sampai dukungan yang terlihat sekarang justru menjadi bagian dari strategi membangun kekuatan untuk kepentingan politiknya sendiri pada 2029,” kata Muslim kepada wartawan, Selasa (27/10/2026).
Muslim menyoroti pola komunikasi politik KDM ketika ditanya mengenai kemungkinan pencalonannya sebagai presiden pada 2029.
Dedi, menurut Muslim, cenderung mengarahkan jawaban pada pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sikap tersebut dinilai menyerupai pola komunikasi politik Joko Widodo ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Pada masa itu, Jokowi kerap menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang berfokus menyelesaikan persoalan Jakarta. Namun, perjalanan politiknya kemudian bergerak ke tingkat nasional hingga menjadi calon presiden pada Pilpres 2014.
Bagi Muslim, pola komunikasi semacam itu menarik dicermati karena pernyataan tidak memikirkan pencalonan presiden belum tentu menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan seseorang membangun modal politik untuk masa depan.
Popularitas melalui pemberitaan, aktivitas di lapangan, komunikasi dengan masyarakat, serta kemampuan membangun citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dapat menjadi modal penting dalam kompetisi politik nasional.
Muslim juga menilai KDM berpotensi menjajaki peluang politik bersama Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029.
Dalam pembacaannya, kemungkinan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membangun poros politik yang memiliki basis popularitas dan jaringan tersendiri. Dedi memiliki panggung politik di Jawa Barat, sedangkan Gibran menempati posisi strategis sebagai wakil presiden.
Jika kedua tokoh itu benar-benar membangun kerja sama politik, kombinasi tersebut berpotensi menghadirkan konfigurasi baru dalam persaingan menuju kursi kepresidenan.
Karena itu, yang lebih penting untuk dicermati saat ini bukan hanya siapa yang berpotensi berpasangan dengan siapa, melainkan bagaimana para tokoh membangun pengaruh, menjaga hubungan dengan partai, dan mempersiapkan posisi tawar menjelang kontestasi nasional.
Muslim melihat bahwa apabila Dedi membangun jalur politik yang semakin dekat dengan kelompok Jokowi dan Gibran, Gerindra perlu menghitung konsekuensinya terhadap keseimbangan kekuatan politik di dalam pemerintahan.
Persoalan lain yang disoroti Muslim adalah perjalanan politik KDM, yang pernah berada di Partai Golkar sebelum bergabung dengan Partai Gerindra.
Perpindahan partai tersebut, menurut pembacaan Muslim, memunculkan pertanyaan mengenai dasar loyalitas politik Dedi. Apakah pilihannya didasarkan pada kesamaan ideologi dan platform perjuangan, atau lebih ditentukan oleh perhitungan strategis serta peluang memperoleh posisi politik?
Muslim cenderung melihat Dedi sebagai politisi pragmatis, bukan kader yang identitas politiknya sepenuhnya dibentuk oleh ideologi Gerindra.
Bagi Gerindra, persoalannya bukan semata-mata apakah seorang kader pernah menjadi anggota partai lain. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah seberapa kuat komitmennya terhadap garis perjuangan partai, bagaimana konsistensi sikap politiknya, dan apakah kepentingan pribadinya berpotensi berbenturan dengan agenda organisasi.
Muslim mengingatkan bahwa hubungan antara Prabowo dan para tokoh di lingkaran pemerintahan tidak cukup dinilai berdasarkan pernyataan dukungan di ruang publik.
“Kepentingan politik menjelang 2029 berpotensi mengubah hubungan antarelite,” tegasnya.
Prabowo, sebagai Presiden sekaligus tokoh utama Gerindra, perlu memastikan bahwa partainya memiliki kader yang konsisten memperjuangkan agenda organisasi. Popularitas seorang kepala daerah memang dapat menjadi aset elektoral, tetapi popularitas juga dapat berkembang menjadi kekuatan politik mandiri apabila tidak diimbangi ikatan organisasi yang kuat.
Dalam situasi seperti itu, Gerindra perlu membedakan antara dukungan terhadap pemerintahan dan komitmen terhadap partai. Keduanya bisa berjalan searah, tetapi tidak selalu identik.
Apabila Dedi Mulyadi memiliki ambisi politik nasional, hal tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Persoalannya muncul jika langkah politik seorang kader bertentangan dengan kesepakatan organisasi atau digunakan untuk membangun poros tandingan tanpa komunikasi yang jelas dengan partai.
Karena itu, kewaspadaan yang dimaksud bukan berarti Prabowo harus langsung mencurigai setiap manuver Dedi. Sebaliknya, Gerindra perlu membaca perkembangan politik secara objektif, memperkuat konsolidasi internal, serta mengukur loyalitas melalui tindakan nyata.
Dedi Mulyadi memiliki keuntungan politik karena menjabat Gubernur Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Aktivitasnya sebagai kepala daerah juga memberinya panggung untuk menjangkau masyarakat secara luas.
Modal tersebut dapat memperkuat posisinya dalam politik nasional. Namun, untuk menjadi calon presiden, popularitas saja tidak cukup. Ia tetap membutuhkan dukungan partai, jaringan politik lintas daerah, sumber daya organisasi, dan penerimaan dari berbagai kelompok masyarakat.
Hal serupa berlaku jika muncul wacana duet dengan Gibran. Kedekatan politik dua tokoh tidak otomatis menghasilkan tiket pencalonan, karena keputusan tersebut akan melibatkan kepentingan partai-partai dan perhitungan koalisi.
Pada akhirnya, penilaian Muslim Arbi mengenai arah politik KDM menggarisbawahi satu persoalan penting: persaingan menuju Pilpres 2029 berpotensi berkembang jauh sebelum masa kampanye resmi dimulai.
“Bagi Prabowo dan Gerindra, tantangannya adalah membedakan spekulasi dari indikator politik yang nyata. Jika terdapat tanda-tanda perubahan arah dukungan, partai perlu mengkajinya secara serius,” pungkas Muslim.
