deflasi Archives -

Stabilitas Inflasi di Indonesia, Setelah Berakhirnya Tren Deflasi Oktober 2024

Hedi Batubara 3 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa inflasi di Indonesia pada bulan Oktober 2024 mencapai 0,08% secara bulanan (month-to-month/mtm) atau sebesar 1,71% secara tahunan (year-on-year/yoy). Inflasi yang stabil ini mendapat tanggapan positif, terutama karena masih berada dalam rentang target Bank Indonesia (BI) yakni ±3%.

Ekonom Bank CIMB Niaga, Mika Martumpal, menilai bahwa berakhirnya tren deflasi selama lima bulan berturut-turut di bulan Oktober menjadi cerminan awal dari stabilnya inflasi di Indonesia, serta mencerminkan keberhasilan pemerintah dan otoritas moneter dalam menjaga tingkat harga di dalam negeri.

Namun, tantangan tetap ada. Perkembangan ekonomi global, seperti penurunan ekonomi Tiongkok dan volatilitas nilai tukar, masih dapat berdampak pada stabilitas ekonomi Indonesia. Berikut adalah analisis mendalam tentang kondisi inflasi di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga stabilitas ini.

Kenaikan inflasi 0,08% pada bulan Oktober menjadi titik balik yang penting setelah periode deflasi sebelumnya. Menurut Mika Martumpal, kondisi inflasi yang berada di bawah median target BI menunjukkan stabilitas tingkat harga. Meski begitu, inflasi inti masih di bawah 2,5%, yang mengindikasikan permintaan domestik, khususnya dalam konsumsi rumah tangga dan investasi, belum sepenuhnya pulih.

Pemerintah dan BI telah mengambil langkah pengendalian harga yang cukup efektif, khususnya pada komponen harga yang sering berfluktuasi, seperti bahan makanan. Stabilitas pasokan bahan pokok juga menjadi kunci dalam menjaga harga-harga di pasaran. Jika ditarik ke belakang, inflasi tertinggi tahun ini yang mencapai 3% terjadi pada Maret, yang terutama didorong oleh kenaikan harga bahan makanan. Dengan penurunan inflasi ini, bisa disimpulkan bahwa kondisi pasokan sudah membaik dan langkah-langkah pengendalian harga berhasil dilakukan.

Seiring dengan stabilnya inflasi domestik, terdapat beberapa tantangan eksternal yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah perlambatan ekonomi Tiongkok, yang merupakan mitra dagang utama Indonesia. Penurunan permintaan dari Tiongkok dapat berdampak pada sektor ekspor Indonesia, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perekonomian dalam negeri dan daya beli masyarakat.

Selain itu, volatilitas nilai tukar rupiah akibat fluktuasi suku bunga global juga mempengaruhi harga-harga di dalam negeri. Menurut Mika, kebijakan moneter global, terutama dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, memiliki efek lanjutan terhadap nilai tukar, yang pada akhirnya berdampak pada harga barang-barang impor dan inflasi dalam negeri.

Deflasi yang terjadi selama lima bulan sebelumnya juga menimbulkan kekhawatiran akan daya beli masyarakat yang menurun. Dalam konteks ini, angka inflasi yang positif pada bulan Oktober, meski kecil, menjadi indikasi awal bahwa daya beli masyarakat mulai pulih. Namun, hal ini belum cukup untuk menjadi sinyal bahwa permintaan agregat telah benar-benar menguat.

Pemerintah perlu memperhatikan data lain seperti pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2024, indeks manufaktur, dan data lapangan pekerjaan sebagai indikator tambahan untuk menilai apakah ekonomi telah mengalami perbaikan yang berkelanjutan. Jika data-data ini menunjukkan pertumbuhan yang positif, maka dapat disimpulkan bahwa konsumsi rumah tangga mulai membaik.

Menurut Mika, menjaga inflasi dalam rentang target BI merupakan langkah penting dalam menstabilkan perekonomian. Salah satu cara yang diusulkan adalah dengan meningkatkan inflasi inti, yaitu inflasi yang mencerminkan tingkat permintaan domestik. Dalam jangka panjang, peningkatan inflasi inti yang stabil dapat menjadi indikator positif bahwa permintaan domestik terus meningkat, yang juga akan berdampak baik pada tingkat produksi dan investasi dalam negeri.

Meningkatnya inflasi inti ini diharapkan dapat mendekati median target BI di level 2,5%. Dengan permintaan agregat yang lebih kuat, tingkat inflasi ini dapat mempertahankan daya beli masyarakat tanpa menimbulkan tekanan inflasi yang terlalu tinggi.

Stabilitas inflasi pada bulan Oktober 2024 menjadi pertanda positif bahwa pengendalian harga di dalam negeri berjalan efektif. Berakhirnya tren deflasi menandakan awal dari stabilitas harga yang perlu dijaga, terutama di tengah tantangan global seperti perlambatan ekonomi Tiongkok dan volatilitas nilai tukar rupiah.

Meskipun inflasi masih berada dalam batas aman, pemerintah dan BI perlu terus memonitor perkembangan global serta melakukan kebijakan yang dapat memperkuat permintaan domestik. Dengan mengoptimalkan potensi pasar domestik serta menjaga stabilitas harga, Indonesia dapat menjaga laju inflasi yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perkembangan positif pada angka inflasi ini diharapkan menjadi awal dari pemulihan daya beli masyarakat, yang didukung oleh peningkatan inflasi inti dan penguatan permintaan domestik. Jika pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, Indonesia berpeluang mempertahankan stabilitas inflasi yang mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi.(c@kra)

Penyebab Deflasi Beruntun, Apakah Data Kita Masih Relevan?

Hedi Batubara 11 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Isu deflasi beruntun yang dialami Indonesia selama lima bulan terakhir menjadi sorotan penting. Berbagai pandangan muncul di publik terkait fenomena ini. Ada yang berpendapat bahwa penurunan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, adalah penyebab utama deflasi ini. Di sisi lain, ada juga tuduhan bahwa pemerintah daerah (Pemda) telah memanipulasi data inflasi demi mendapatkan insentif. Namun, sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama deflasi beruntun ini, dan seberapa akurat data inflasi yang kita miliki saat ini?

Deflasi merupakan penurunan umum harga barang dan jasa, yang sering kali disebabkan oleh penurunan permintaan di pasar. Menurut Chaikal Nuryakin, Kepala LPEM FEB UI Kamis (10/10), fenomena deflasi yang terjadi di Indonesia ini cukup unik. Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut—sesuatu yang belum pernah terjadi sejak tahun 1999. Faktor penyebab deflasi dapat dikelompokkan menjadi tiga komponen utama.

Inflasi Inti, mengukur harga barang dan jasa yang cenderung stabil dan tidak dipengaruhi oleh harga-harga bergejolak.

Inflasi yang Diatur Pemerintah (Administered Price): Mengukur harga barang dan jasa yang ditetapkan atau dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.

Inflasi Volatile, Mengukur harga barang-barang yang cenderung bergejolak, seperti bahan pangan, cabai, bawang, dan sebagainya.

Deflasi yang terjadi selama beberapa bulan terakhir terutama disebabkan oleh turunnya harga barang-barang volatile. Produk-produk seperti cabai, bawang, ikan, dan daging mengalami penurunan harga karena faktor-faktor musiman. Contohnya, panen raya dan penurunan harga input produksi global, seperti harga pupuk, turut menurunkan biaya produksi sehingga harga pangan pun menurun.

Salah satu isu yang sering dikaitkan dengan deflasi adalah penurunan daya beli kelas menengah. Teori ekonomi mengajarkan bahwa jika daya beli menurun, maka masyarakat akan mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sekunder dan fokus pada kebutuhan pokok seperti makanan. Namun, inflasi inti yang stabil menunjukkan bahwa daya beli kelas menengah tidak sepenuhnya menurun. Dalam hal ini, daya beli tidak serta-merta ditunjukkan oleh inflasi volatile atau komponen pangan, melainkan lebih mencerminkan konsumsi kebutuhan dasar.

Deflasi ini lebih mencerminkan penurunan harga pangan karena faktor eksternal, seperti kondisi pasokan yang lebih stabil dan perbaikan dalam rantai distribusi. Jadi, meskipun daya beli kelas menengah mungkin menurun, hal ini belum cukup kuat untuk menggerakkan deflasi secara keseluruhan, terutama pada komponen pangan.

Tuduhan mengenai manipulasi data inflasi oleh Pemda demi mendapatkan insentif memang menarik perhatian. Dilaporkan bahwa beberapa Pemda diduga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) daerah untuk mencatat inflasi lebih rendah. Insentif bagi daerah yang berhasil menekan inflasi bisa menjadi motivasi untuk manipulasi data, tetapi dampak yang dihasilkan dari intervensi ini relatif kecil jika dibandingkan dengan faktor-faktor yang lebih besar, seperti kondisi pasokan dan permintaan.

Menurut pernyataan Slyani, pihak Kemendagri telah melakukan koordinasi untuk memastikan akurasi data inflasi yang dikeluarkan BPS. Dengan begitu, walaupun mungkin ada intervensi dari Pemda di beberapa wilayah, data inflasi nasional tetap mencerminkan realitas yang ada secara umum.

Inflasi dihitung berdasarkan survei biaya hidup yang dilakukan oleh BPS untuk menentukan pola konsumsi masyarakat. Namun, dengan adanya perubahan pola konsumsi, terutama dalam bentuk digital, seperti langganan Netflix, pembelian item game, dan berlangganan cloud storage, survei yang ada mungkin sudah tidak relevan lagi. Pengeluaran untuk barang-barang digital ini kini menjadi bagian penting dari anggaran rumah tangga, terutama di kalangan kelas menengah perkotaan. Akan tetapi, komponen-komponen ini masih belum banyak dimasukkan ke dalam survei biaya hidup.

Kebutuhan akan pembaruan survei biaya hidup ini sangat krusial agar data inflasi lebih akurat dalam mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Dengan demikian, pembaruan ini akan memberi gambaran yang lebih sesuai tentang dinamika ekonomi yang terjadi saat ini, serta membantu kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Deflasi beruntun yang dialami Indonesia saat ini kemungkinan besar disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang memengaruhi harga barang-barang volatile. Meskipun ada kekhawatiran terkait penurunan daya beli kelas menengah, indikator ini belum dapat sepenuhnya menjelaskan fenomena deflasi yang terjadi.

Manipulasi data inflasi oleh Pemda juga tampaknya tidak signifikan memengaruhi data inflasi secara keseluruhan. Namun, kebutuhan untuk memperbarui survei biaya hidup dan memperluas cakupan komponen konsumsi menjadi penting agar data inflasi kita lebih relevan dengan kondisi aktual. Dengan begitu, kita dapat memahami kondisi ekonomi Indonesia secara lebih akurat dan menciptakan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung perekonomian negara.(c@kra)

Menghadapi Deflasi, Antara Resesi dan Tantangan Ekonomi di Indonesia

Hedi Batubara 3 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – William Sudhana melalui kanal YouTube-nya, Kamis (03/10), membahas topik yang hangat terkait ekonomi Indonesia, yaitu fenomena deflasi yang telah terjadi selama lima bulan berturut-turut. Dalam video tersebut, William memaparkan potensi dampak deflasi terhadap kehidupan sehari-hari dan sektor bisnis, serta memberikan pandangannya mengenai kemungkinan Indonesia terjerumus ke jurang resesi, bahkan mungkin lebih buruk dari krisis ekonomi 1998.

Deflasi terjadi ketika harga barang dan jasa menurun dalam jangka waktu yang signifikan. Meskipun penurunan harga tampaknya menguntungkan bagi konsumen, William mengingatkan bahwa situasi ini bisa berbahaya bagi perekonomian secara keseluruhan. Penurunan harga seringkali disebabkan oleh menurunnya permintaan konsumen, yang dapat memengaruhi pendapatan bisnis. Ketika harga produk turun, sementara biaya produksi (COGS – Cost of Goods Sold) tetap sama, profit margin perusahaan akan tergerus. Jika keuntungan terus menurun, perusahaan terpaksa melakukan efisiensi, yang salah satunya melalui pemutusan hubungan kerja (layoff).

William menjelaskan, layoff dapat menyebabkan masyarakat kehilangan pendapatan, yang pada gilirannya menurunkan daya beli mereka. Hal ini menciptakan lingkaran setan ekonomi: semakin banyak layoff, semakin sedikit orang yang mampu berbelanja, dan semakin tertekanlah sektor bisnis. Situasi ini sangat memukul kelas menengah ke bawah, kelompok terbesar dalam populasi Indonesia.

William juga membandingkan kondisi saat ini dengan krisis ekonomi 1998, yang ia alami secara langsung. Menurutnya, meskipun kondisi belum sepenuhnya mirip dengan 1998, tanda-tanda ke arah sana ada. Permintaan produk konsumsi menurun, terlihat dari penurunan penjualan motor dan mobil yang menjadi indikator penting daya beli masyarakat. Bahkan industri otomotif, yang biasanya menjadi andalan, mengalami penurunan signifikan.

Lebih jauh, William menyebut bahwa data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan peningkatan klaim dari para pekerja yang terkena dampak layoff. Data ini menjadi sinyal bahwa perekonomian sedang mengalami tekanan yang serius. Banyak pengusaha yang melaporkan tidak mencapai target penjualan, yang semakin memperburuk kondisi.

William menekankan bahwa dalam menghadapi deflasi dan potensi resesi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat, khususnya angkatan kerja. Salah satu solusi yang ia tawarkan adalah “skilling up” dan “reskilling,” yaitu memperkuat keterampilan dan kemampuan diri untuk menghadapi tantangan di tempat kerja. Menurutnya, pekerja yang hanya bekerja sesuai perintah atasan tanpa inisiatif lebih besar berisiko tinggi untuk terkena layoff. Sebaliknya, pekerja yang proaktif dalam memberikan kontribusi dan solusi lebih mungkin bertahan.

Di sisi lain, William juga memperingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam jeratan pinjaman online (pinjol) atau perjudian, yang sering kali dianggap sebagai solusi cepat untuk mendapatkan uang. Dia mengacu pada film dokumenter yang menunjukkan bagaimana orang dapat kehilangan segalanya karena kecanduan judi.

William memberikan pesan penting bahwa semua orang harus bersiap untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Perusahaan akan berusaha mempertahankan produktivitas dengan biaya seminimal mungkin, yang berarti tuntutan kerja bisa semakin tinggi. William menekankan pentingnya memiliki mentalitas “karyawan” yang tidak hanya bekerja tetapi juga berkontribusi bagi kemajuan perusahaan.

Meskipun tidak ada yang dapat memprediksi dengan pasti bagaimana kondisi ekonomi ke depan, persiapan dan kemampuan beradaptasi adalah kunci. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, kesempatan justru akan muncul bagi mereka yang terus mengembangkan diri dan siap menghadapi perubahan.(c@kra)

Hati-hati! Deflasi dan Kontraksi Sektor Manufaktur

Hedi Batubara 3 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia mengalami deflasi sejak bulan Mei hingga September 2024, di tengah kontraksi yang terjadi di sektor manufaktur selama tiga bulan berturut-turut dari Juli hingga September 2024. Situasi ini menjadi sinyal bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak berada dalam keadaan baik-baik saja. Deflasi dan kontraksi sektor manufaktur menunjukkan adanya tekanan pada struktur ekonomi Indonesia, yang memengaruhi daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelas menengah. Telisa Falianty, Senior Advisor Bidang Ekonomi dan Kebijakan Danareksa Sekuritas, mengungkapkan pandangannya mengenai hal ini dalam dialog dengan Anneke Wijaya di program Power Lunch, CNBC Indonesia pada Selasa (01/09).

Deflasi yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu tanda bahwa permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa mengalami penurunan. Meskipun rendahnya inflasi dapat dilihat sebagai hal positif, jika angka inflasi berada di bawah target—dalam hal ini, di bawah 2,5%—ini menunjukkan adanya kelemahan dalam daya beli masyarakat. Kelas menengah, yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi, kini mengalami tekanan yang signifikan, yang tercermin dari penurunan permintaan dan daya beli.

Telisa menjelaskan, “Tekanan sisi demand tercermin dari data deflasi dan tekanan sektor supply terlihat dari kontraksi PMI Manufaktur.”

Hal ini menciptakan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi sulit untuk tumbuh di atas 5%, bahkan mempertahankan pertumbuhan di angka tersebut bisa menjadi tantangan.

Sektor manufaktur, sebagai salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia, telah mengalami kontraksi selama tiga bulan berturut-turut. Penurunan ini menjadi indikasi bahwa tidak hanya permintaan yang melemah, tetapi juga kondisi supply di sektor industri. Kontraksi PMI (Purchasing Managers’ Index) menunjukkan bahwa aktivitas industri di Indonesia sedang tidak sehat. Ini berpotensi mengganggu lapangan kerja dan mempengaruhi pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperburuk daya beli.

Dengan mengamati data yang ada, Telisa menggarisbawahi bahwa untuk tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa diharapkan untuk berada di kisaran 5,1% atau lebih.

“Kita harus realistis, dengan tren inflasi yang rendah dan kontraksi di sektor manufaktur, kita mungkin akan sulit untuk mencapai target tersebut,” jelasnya.

Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa kondisi ekonomi saat ini mirip dengan krisis yang terjadi pada tahun 1998. Namun, Telisa menegaskan bahwa situasi saat ini belum bisa disamakan dengan krisis tersebut. Krisis 1998 ditandai oleh tiga hal: krisis nilai tukar, krisis utang, dan krisis perbankan. Saat ini, meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan, Indonesia tidak menghadapi krisis serupa.

“Perlambatan ekonomi bukanlah krisis. Kita tidak mengalami krisis nilai tukar, dan pertumbuhan kita masih positif meskipun tertekan,” ungkap Telisa.

Kelas menengah memang terkena dampak yang signifikan, namun secara agregat, ekonomi masih menunjukkan pertumbuhan.

Menghadapi situasi ini, kebijakan yang tepat dari pemerintah dan sektor swasta menjadi sangat penting. Telisa menyarankan agar pemerintah fokus pada stabilisasi ekonomi dengan kebijakan yang mendukung sektor manufaktur dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Dalam hal ini, relaksasi suku bunga yang sudah mulai dilakukan diharapkan dapat membantu merangsang konsumsi. Namun, hal tersebut harus diimbangi dengan kebijakan struktural yang tepat.

“Korporasi masih bersikap wait and see sebelum berinvestasi lebih lanjut. Mereka menunggu kepastian dari kebijakan ekonomi yang akan datang,” jelasnya.

Ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan perlu merasakan kepastian agar mau melakukan investasi yang berisiko. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup berat, Telisa masih menyimpan harapan bahwa Indonesia dapat bertahan di tengah tekanan ekonomi ini.

“Kita perlu fokus pada pengembangan kelas menengah dan memperkuat daya beli mereka,” tambahnya.

Dengan langkah-langkah yang tepat, terutama dalam pengelolaan kebijakan ekonomi, ada kemungkinan untuk memperbaiki kondisi yang ada.

Secara keseluruhan, kondisi ekonomi Indonesia menjelang akhir tahun 2024 menunjukkan adanya deflasi dan kontraksi sektor manufaktur yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada tekanan yang signifikan, dengan kebijakan yang tepat dan peningkatan daya beli masyarakat, Indonesia masih memiliki potensi untuk keluar dari tantangan ini. Dialog dan evaluasi terus-menerus dari para pemangku kepentingan akan menjadi kunci untuk mengatasi situasi ini dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.(c@kra)

deflasi

Stabilitas Inflasi di Indonesia, Setelah Berakhirnya Tren Deflasi Oktober 2024

Penyebab Deflasi Beruntun, Apakah Data Kita Masih Relevan?

Menghadapi Deflasi, Antara Resesi dan Tantangan Ekonomi di Indonesia

Hati-hati! Deflasi dan Kontraksi Sektor Manufaktur

Baca Juga Berita Ini

BUA Mahkamah Agung Kecanduan Borong Laptop, Rp55,3 Miliar untuk 3.692 Unit, CBA Pertanyakan Urgensinya

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Weka Institute: Rocky Gerung, Jumhur dan Syahganda Sukses Adu Domba Prabowo-Gibran, Istana Jadi Panggung Pemakzulan

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo