20 November 2026

Denny Indrayana

MoneyTalk.id, Jakarta – Pernyataan keras datang dari Amien Rais terkait masa depan politik Gibran Rakabuming Raka menjelang Pemilu 2029. Amien menilai, jika mengikuti perbincangan publik di media sosial, muncul kesimpulan bahwa Gibran akan menghadapi persoalan serius apabila kembali maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden pada 2029.

Amien bahkan menyebut Jokowi akan berusaha habis-habisan agar putra sulungnya tetap maju dalam kontestasi politik nasional.

“Jokowi paham bahwa no Gibran, no Jokowi. Tanpa Gibran jadi wakil presiden atau presiden, Jokowi pasti bablas, punah, amblas,” kata Amien Rais di channel YouTube Amien Rais Official, Minggu (13/9/2026).

Menurut Amien, perjalanan politik Jokowi sebenarnya sudah sangat panjang. Dari sosok yang sebelumnya bukan bagian dari lingkaran elite politik nasional, Jokowi kemudian menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjabat Presiden RI selama dua periode.

Namun, Amien melontarkan kritik tajam terhadap sikap politik Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden.

“Jokowi adalah contoh anak cucu Adam yang tidak pandai bersyukur atas karunia Ilahi. Dari status nobody, bukan siapa-siapa, kemudian bisa jadi wali kota Solo, Gubernur DKI dan 10 tahun jadi presiden,” ujarnya.

Amien kemudian menyinggung sejumlah tokoh yang menurutnya konsisten memperjuangkan keadilan dan kejujuran. Ia menyebut nama Denny Indrayana, Refly Harun, Dr. T. Fauziah, Roy Suryo, M. Rizal Fadilah, Kurnia Royani, Marwan Batubara hingga Ahmad Khazinuddin.

Ia juga mengapresiasi sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI).

Menurut Amien, kelompok tersebut pernah mengambil langkah politik dengan menyampaikan surat kepada DPR dan MPR pada 2 Juni 2025. Surat itu, menurut Amien, berisi permintaan agar DPR dan MPR memulai proses pemakzulan terhadap Gibran.

Amien mengaitkan permintaan tersebut dengan tudingan penggunaan ijazah palsu sebagai salah satu persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

Dua bulan kemudian, lanjut Amien, FPP TNI kembali mendatangi pimpinan DPR dan MPR untuk menanyakan perkembangan tuntutan tersebut.

Namun, menurut dia, respons yang diterima belum memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut proses politik yang diminta.

Amien juga menyebut sejumlah nama purnawirawan TNI dalam gerakan tersebut. Ia menilai keberadaan mereka menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang terus menyuarakan persoalan terkait legitimasi politik pemerintahan dan masa depan Gibran.

Dalam perkembangan berikutnya, Amien menyebut situasi politik telah mengalami perubahan besar. Ia bahkan menyimpulkan bahwa peluang Gibran untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden pada 2029 tidak mungkin terjadi.

“Tidak mungkin Gibran Rakabuming bisa nyalon presiden atau wakil presiden,” tegas Amien.

Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan Gibran diprediksi akan menjadi salah satu isu politik yang kembali mengemuka menjelang Pemilu 2029.

Amien juga menyinggung persoalan hukum yang dihadapi sejumlah tokoh dan advokat yang menurutnya selama ini menyuarakan isu tersebut. Ia menilai proses hukum yang mereka hadapi sebagai bentuk kriminalisasi.

Menurut Amien, perkembangan politik dan hukum yang terjadi belakangan telah mengubah situasi secara total.

“Jokowi sudah tidak bisa lagi peringas-pringis cengengesan sambil meyakini si Gibran anaknya,” kata Amien.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyatakan akan mengajukan permohonan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tuntutan utama mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Denny melalui unggahannya di platform media sosial X pada Rabu, 9 September 2026.

“Kamis 10 September 2026, kami masukkan permohonan Sengketa Pilpres mendiskualifikasi GIBRAN,” tulis Denny.

Denny kemudian menjelaskan inti tuntutan yang akan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

“INTINYA: Diskualifikasi Gibran sebagai Calon Wakil Presiden karena TIDAK MEMENUHI SYARAT CAWAPRES.”

Dalam unggahannya, Denny juga menyampaikan bahwa rincian tuntutan tersebut tercantum dalam petitum permohonan yang diajukan kepada MK.

Adapun petitum yang dicantumkan adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Para Pemohon.

2. Mendiskualifikasi Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan.

3. Menyatakan batal seluruh keputusan Komisi Pemilihan Umum sepanjang menyangkut penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden.

4. Membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh MPR.

5. Memerintahkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak putusan dibacakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

6. Memerintahkan pemuatan putusan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Denny menutup pernyataannya dengan seruan, “Salam Integritas!”

Pernyataan mengenai rencana pengajuan sengketa Pilpres, alasan yang dikemukakan, serta petitum tersebut merupakan pernyataan dan materi permohonan yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Media ini membuka ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari perspektif pihak-pihak yang disebut atau terkait, termasuk Gibran Rakabuming Raka, Komisi Pemilihan Umum, MPR, dan pihak terkait lainnya, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

MoneyTalk.id, Jakarta – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyoroti vonis penjara seumur hidup terhadap pendiri Evergrande, Xu Jiayin, oleh Pengadilan Menengah Shenzhen, China. Kasus tersebut, menurut Denny, menjadi pengingat bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak semestinya menjadi tameng seseorang dari jerat hukum.

Xu Jiayin, yang juga dikenal sebagai Hui Ka Yan, pernah berada di puncak daftar orang terkaya di Asia. Kekayaannya pernah mencapai sekitar US$45,3 miliar pada 2017, menurut Forbes yang dikutip Reuters. Namun, pada 20 Agustus 2026, pengusaha tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas sejumlah kejahatan finansial.

Pengadilan juga memerintahkan seluruh harta pribadi Xu disita. Evergrande Group dijatuhi denda 8,82 miliar yuan, sementara Evergrande Real Estate didenda 7 miliar yuan. Pengadilan juga memerintahkan agar keuntungan ilegal terus ditagih dan kekurangan yang belum tertutupi harus diganti.

Denny melihat perkara tersebut bukan hanya sebagai cerita mengenai jatuhnya seorang taipan, melainkan juga sebagai pelajaran mengenai posisi hukum ketika berhadapan dengan kekayaan dan kekuasaan.

Menurut Denny, seseorang yang pernah memiliki kekayaan puluhan miliar dolar pun tetap dapat berhadapan dengan hukum ketika terbukti melakukan kejahatan.

Ia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan Indonesia.

“Satu pelajaran penting patut dicatat: kekayaan dan kekuasaan seharusnya tidak menjadi tameng dari hukum,” kata Denny, Jumat (21/8/2026).

Denny menilai Indonesia masih menghadapi persoalan serius ketika hukum berhadapan dengan kekuatan ekonomi dan politik.

“Bandingkan dengan Indonesia. Hukum dan penguasa seringkali menjadi hamba sahaya bagi pengusaha, apalagi dengan predikat terkaya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Denny sebagai kritik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian untuk memastikan hukum berlaku tanpa membedakan status sosial maupun kekayaan seseorang.

Bagi Denny, kekuatan hukum antikorupsi menjadi salah satu fondasi penting bagi kehidupan bernegara.

“Tanpa hukum antikorupsi yang tegak, Indonesia tak akan pernah merdeka,” tegasnya.

Ia bahkan mengaitkan persoalan tersebut dengan makna kemerdekaan Indonesia.

“Tak bisa berteriak lantang: MERDEKA! Tapi, korupsi,” kata Denny.

Kasus Xu Jiayin sendiri menjadi salah satu contoh paling mencolok mengenai kejatuhan seorang taipan yang pernah berada di puncak kekayaan. Evergrande, perusahaan yang dibangunnya sejak 1996, kemudian mengalami krisis utang besar dan gagal memenuhi kewajibannya. Total kewajiban Evergrande pernah mencapai lebih dari US$300 miliar.

Dalam persidangan, pengadilan menyatakan bahwa antara 2016 hingga 2021 Evergrande, Evergrande Real Estate, dan Xu melakukan manipulasi keuangan berskala besar, termasuk menggelembungkan aset dan menyembunyikan kewajiban. Perkara tersebut juga mencakup penghimpunan dana ilegal, penipuan dalam penghimpunan dana, penerbitan sekuritas secara curang, serta sejumlah pelanggaran lain.

Selain Xu, puluhan orang yang terkait dengan kasus Evergrande juga dijatuhi hukuman. Lima eksekutif senior lainnya mendapatkan hukuman penjara antara enam hingga 18 tahun. Secara keseluruhan, 56 orang dijatuhi hukuman dalam perkara yang diumumkan pada hari yang sama.

Bagi Denny, perkembangan tersebut memperlihatkan satu prinsip yang menurutnya harus menjadi pegangan dalam pemberantasan korupsi: hukum tidak boleh tunduk kepada kekayaan.

Kritiknya terhadap Indonesia pun diarahkan pada pentingnya memastikan institusi penegak hukum bekerja independen dan mampu menindak siapa pun yang terbukti melakukan korupsi atau kejahatan ekonomi, tanpa melihat seberapa besar kekayaan, pengaruh, maupun kedekatan politik yang dimiliki.

MoneyTalk.id, Jakarta – Dugaan aktivitas pertambangan emas ilegal kembali menjadi sorotan di Kalimantan Selatan. Kali ini, aktivitas yang diduga menggunakan alat berat jenis ekskavator disebut berlangsung di wilayah Kabupaten Tabalong.

Pakar hukum tata negara dan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengaku kembali menerima kiriman video yang memperlihatkan aktivitas penambangan emas yang diduga ilegal. Salah satu lokasi yang disebutnya berada di Desa Dambung Raya, Dusun Misim, Kabupaten Tabalong.

“Saya masih menerima kiriman video aktivitas tambang emas yang diduga ilegal dengan ekskavator. Ini salah satunya di Tabalong, tepatnya di Desa Dambung Raya, Dusun Misim,” kata Denny dalam pernyataannya yang beredar melalui media sosial, Sabtu (8/8/2026).

Denny menggambarkan perubahan fungsi kawasan dan sungai di Kalimantan Selatan yang menurutnya semakin memprihatinkan. Ia mengatakan, pada era 1990-an sungai di Kalsel menjadi jalur aliran kayu hasil tebangan. Memasuki era 2000-an, sungai berubah menjadi jalur tongkang pengangkut batu bara.

Kini, menurut Denny, sungai kembali menghadapi ancaman akibat aktivitas pengerukan yang diduga berkaitan dengan pertambangan emas.

“Dulu 90-an Kalsel, sungai kami menjadi jalur aliran tebangan kayu. Tahun 2000-an hingga kini menjadi jalur tongkang batubara. Sekarang sungainya sendiri yang dikeruk dan dirusak,” ujarnya.

Denny kemudian mempertanyakan implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Mana pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang katanya diperjuangkan Presiden Prabowo?” tegasnya.

Menurut Denny, maraknya dugaan aktivitas pertambangan ilegal menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan.

Ia bahkan menuding adanya dugaan keterlibatan atau perlindungan dari oknum tertentu terhadap aktivitas tambang ilegal. Namun, tudingan tersebut belum disertai bukti hukum yang telah dipastikan melalui proses penyelidikan atau penyidikan resmi.

“Justru aktivitas ilegal makin marak, tidak ada penegak hukum. Karena, mafia tambang justru dibekingi aparat dan penegak hukum,” kata Denny.

Sorotan Denny terhadap dugaan tambang ilegal di Tabalong bukan isu pertama yang disampaikannya terkait aktivitas pertambangan di Kalimantan Selatan. Sebelumnya, ia juga pernah menyoroti dugaan tambang emas ilegal di sejumlah wilayah Kalsel dan mempertanyakan efektivitas penindakan aparat.

Dalam konteks tersebut, Denny meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan pemberantasan praktik pertambangan ilegal berjalan secara konsisten. Menurutnya, komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum akan kehilangan makna apabila praktik perusakan sumber daya alam tetap berlangsung tanpa penindakan.

“Bapak Presiden, orasi antikorupsi tanpa konsistensi, akan makin menggerus legitimasi,” ujar Denny.

Dugaan aktivitas pertambangan di lokasi yang disebut Denny tersebut masih memerlukan verifikasi lapangan dan keterangan resmi dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum maupun instansi terkait.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari aparat penegak hukum mengenai dugaan aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Dambung Raya, Dusun Misim, Tabalong, sebagaimana disampaikan Denny Indrayana.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pakar hukum tata negara dan aktivis antikorupsi Denny Indrayana mengunggah sebuah meme di platform media sosial X pada Kamis (6/8/2026) yang menyoroti ketentuan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 Pasal 18 ayat (3) terkait syarat dokumen pendidikan bagi bakal calon presiden dan wakil presiden.

Dalam unggahan tersebut, Denny menampilkan kutipan bunyi Pasal 18 ayat (3):

“Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.”

Melalui narasi yang menyertai meme itu, Denny mempertanyakan apakah ketentuan tersebut berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

“Apakah pencalonan Gibran di Pilpres 2024, bukan saja mengakali syarat umur melalui putusan MK 90, putusan Paman Usman untuk Ponakan Gibran; tapi bahkan membaca Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 terkait syarat dokumen untuk minimal pendidikan SMA di atas, terkesan kuat juga dipersiapkan untuk Gibran?” tulis Denny dalam unggahannya.

Ia juga menambahkan:

“Baca aturan itu, kalau tidak bisa menunjukkan ijazah luar negeri yang setara dengan SMA, diberi ruang untuk cukup menunjukkan penyetaraan ijazah perguruan tingginya saja. Gibran banget ya? Dahsyat!”

Denny Indrayana diketahui merupakan pakar hukum tata negara, aktivis antikorupsi, dan pengacara berizin praktik di Indonesia dan Australia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2011–2014.

Ketentuan PKPU yang Disorot

Pasal yang dikutip Denny merupakan bagian dari PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan tersebut mengatur pengecualian dokumen bukti kelulusan bagi bakal calon yang menempuh pendidikan menengah atas di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Unggahan Denny tersebut memunculkan beragam tanggapan dari warganet, terutama karena dikaitkan dengan polemik pencalonan Gibran yang sebelumnya juga menjadi sorotan publik menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Gibran Rakabuming Raka maupun tim yang bersangkutan terkait unggahan Denny Indrayana tersebut.

Redaksi memberikan ruang klarifikasi dan tanggapan dari pihak-pihak terkait, termasuk KPU RI, Gibran Rakabuming Raka, maupun pihak lain yang disebut atau berkepentingan dalam isu ini. Apabila pernyataan resmi telah diterima, redaksi akan memuatnya secara proporsional.

MoneyTalk.id, Jakarta – Advokat Indonesia dan Australia, Denny Indrayana, kembali menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat yang ditulis pada Selasa pagi, Denny mengingatkan adanya tiga “alarm” yang menurutnya dapat menggerus legitimasi sebuah pemerintahan, yakni krisis ekonomi, skandal publik berupa korupsi, dan skandal pribadi.

Denny menyebut sejarah politik menunjukkan bahwa sebuah rezim umumnya tidak runtuh hanya karena satu persoalan, melainkan akibat akumulasi berbagai krisis yang terjadi secara bersamaan.

“Sejarah politik mengajarkan: kekuasaan jarang runtuh karena satu pukulan. Biasanya tiga alarm berbunyi bersamaan: krisis ekonomi, skandal publik berupa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta skandal privat yang menghancurkan kepercayaan,” tulis Denny dalam surat terbukanya, Rabu (29/7/2026).

Mengenai persoalan ekonomi, Denny menilai kondisi ekonomi nasional perlu menjadi perhatian serius. Ia menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah dan mengingatkan bahwa krisis ekonomi dapat mempersempit ruang gerak pemerintah apabila tidak segera ditangani dengan kebijakan yang kredibel.

Menurut Denny, persoalan ekonomi akan semakin berat apabila dibarengi dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pada aspek kedua, Denny kembali menyoroti persoalan korupsi yang menurutnya telah merambah berbagai sektor. Ia menilai korupsi bukan hanya soal pencurian uang negara, melainkan juga penyalahgunaan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Ia juga mengingatkan bahwa penegakan hukum yang dianggap tebang pilih dapat memperburuk persepsi publik terhadap pemerintah.

“Rezim mulai kehilangan pijakannya ketika korupsi dianggap biasa, penegakan hukum dinilai pilih kasih, dan kekuasaan melindungi korupsi orang-orangnya sendiri,” tegasnya.

Selain itu, Denny menyoroti pentingnya menjaga integritas pejabat publik, termasuk dalam kehidupan pribadi apabila telah berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan jabatan.

Dalam surat tersebut, Denny menyinggung unggahan Amien Rais yang memuat dugaan adanya skandal privat di lingkaran Istana. Namun, ia menegaskan dirinya tidak menyatakan tuduhan tersebut benar, melainkan meminta agar isu itu diklarifikasi secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

Menurut Denny, pemerintah sebaiknya memberikan penjelasan berbasis fakta apabila muncul tuduhan serius yang menjadi perhatian publik.

Menutup suratnya, Denny menegaskan bahwa ketiga persoalan tersebut tidak cukup dijawab melalui pidato semata. Ia berpandangan pemulihan ekonomi, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, serta penanganan dugaan skandal pribadi melalui proses hukum yang adil merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik.

“Saya tulus berdoa, semoga Bapak Presiden diberi kekuatan dan kejernihan untuk membawa kapal Republik Indonesia melewati tiga gelombang tsunami besar tersebut: krisis ekonomi, skandal publik, dan skandal pribadi,” tutup Denny.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Presiden Prabowo Subianto terkait isi surat terbuka tersebut.

MoneyTalk.id, Jakarta – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang juga advokat Indonesia dan Australia, Denny Indrayana, melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi kritik terhadap tata kelola pemerintahan hingga persoalan konstitusi. Dalam surat tersebut, Denny secara tegas menyatakan setuju jika Gibran Rakabuming Raka diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden.

Surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo itu diawali dengan pesan agar kepala negara memperoleh informasi yang utuh dan tidak disaring oleh lingkungan Istana.

Menurut Denny, penyaringan informasi berpotensi membuat Presiden menerima data yang telah dimanipulasi sehingga berisiko melahirkan kebijakan yang keliru.

“Salah satu masalah menjadi Presiden adalah, tidak semua informasi bisa sampai apa adanya. Sensor informasi itu yang berbahaya,” tulis Denny dalam suratnya, Ahad (25/7/2026).

Pada bagian utama surat, Denny menyoroti momen Sidang Kabinet Paripurna ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka duduk tidak sejajar dengan Presiden Prabowo, melainkan berada di posisi yang sejajar dengan para Menteri Koordinator.

Ia menilai pengaturan tempat duduk tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan memiliki makna konstitusional yang penting.

Menurut Denny, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan lembaga kepresidenan sehingga dalam acara resmi kenegaraan semestinya ditempatkan sejajar sesuai dengan aturan protokoler.

“Mendudukkan Wakil Presiden Gibran pada posisi di bawah Presiden Prabowo jelas melanggar protokoler kepresidenan dan konstitusi tidak tertulis bernegara,” ujarnya.

Meski demikian, Denny mengatakan apabila penempatan posisi tersebut merupakan pesan politik dari Presiden, maka hal itu memiliki makna yang berbeda.

Bahkan, ia secara terbuka menyatakan lebih jauh bahwa dirinya mendukung apabila Gibran diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden.

“Jangankan menurunkan posisi duduk Gibran. Memecat dia menjadi Wakil Presiden saja saya setuju,” tulis Denny.

Ia kembali mengungkit proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 yang menurutnya tidak lepas dari kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Dalam pandangannya, terdapat sejumlah alasan konstitusional yang dapat menjadi dasar pemakzulan Wakil Presiden, mulai dari dugaan tindak pidana korupsi, kejahatan berat lainnya, perbuatan tercela hingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Namun, Denny tidak menguraikan lebih lanjut dasar-dasar tersebut dalam surat tersebut dan menyebut akan menjelaskannya pada kesempatan berikutnya.

Denny juga menyinggung ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan. Menurutnya, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih dalam waktu paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.

Surat terbuka tersebut ditutup dengan harapan agar Presiden Prabowo terus membuka ruang terhadap kritik dan masukan demi kepentingan bangsa, sekaligus menyatakan akan kembali menyampaikan pandangannya terkait isu konstitusi dan pemberantasan korupsi melalui surat-surat berikutnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana kembali menyampaikan kritik sekaligus gagasan terkait pemberantasan korupsi di Indonesia melalui unggahan terbarunya di media sosial. Denny menekankan bahwa seorang presiden harus memberikan teladan nyata dalam memerangi korupsi.

Menurut Denny, komitmen pemberantasan korupsi tidak cukup hanya diwujudkan melalui pidato atau janji politik, tetapi harus dibuktikan dengan keberanian mempertaruhkan jabatan apabila target tersebut gagal dicapai.

“Saya memberi contoh pemberantasan korupsi dari diri saya sendiri. Jika gagal saya siap mundur,” tulis Denny dalam unggahannya, Kamis (23/7/2026).

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu bahkan mengusulkan slogan yang dinilainya mencerminkan keseriusan seorang pemimpin dalam memberantas korupsi.

“Gagal berantas korupsi, Prabowo BUKAN PRESIDEN DUA PERIODE, tapi PRESIDEN DUA TAHUN SAJA!”

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari rangkaian gagasan Denny mengenai langkah-langkah yang menurutnya perlu dilakukan apabila Presiden Prabowo Subianto ingin membuktikan komitmennya terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Unggahan itu segera menjadi perhatian warganet dan memicu beragam tanggapan. Sebagian menilai usulan tersebut sebagai bentuk dorongan agar pemerintah menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap pemberantasan korupsi, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai kritik politik terhadap pemerintahan saat ini.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana maupun pemerintah terkait pernyataan Denny Indrayana tersebut.

MoneyTalk, Jakarta  – Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana melontarkan kritik tajam terkait model kepemimpinan dan relasi kekuasaan eksekutif dengan parlemen di Indonesia. Melalui pernyataannya pada 21 Mei 2026, Denny membagi lembaga kepresidenan ke dalam tiga kategori, yakni “Presidensial”, “Presiden Sial”, dan “Presiden Sialan”.

Dalam rilisnya, Denny menjelaskan bahwa tipe pertama adalah Effective Presidential atau “Presidensial”, yakni presiden yang memiliki hubungan konstruktif dengan parlemen. Dalam model ini, kontrol terhadap kekuasaan tetap berjalan efektif dan koalisi partai pendukung bersifat terbatas namun solid (minimal-winning coalition).

“Kontrol diberi ruang dan berjalan efektif,” tulis Denny.

Kategori kedua disebut Minority Presidential atau “Presiden Sial”. Menurutnya, model ini terjadi ketika presiden berhadapan dengan parlemen yang destruktif dan dukungan koalisi terlalu kecil (undersized coalition), sehingga rentan mengalami tekanan politik hingga pemakzulan.

Sementara kategori ketiga yang paling disorot adalah Majority Presidential atau yang ia istilahkan sebagai “Presiden Sialan”. Dalam model ini, relasi antara presiden dan parlemen dinilai terlalu kolutif dan koruptif karena didukung koalisi yang terlalu gemuk (oversized coalition).

“Nyaris tanpa kontrol. Koalisi partainya terlalu gemuk. Presiden menjadi semau-maunya membuat kebijakan publik,” ujar Denny.

Ia bahkan menyebut kondisi tersebut dapat membuat seorang presiden menjelma menjadi pemimpin yang “sialan” karena minimnya mekanisme pengawasan dan kritik dari parlemen.

Pernyataan Denny tersebut memantik diskusi publik mengenai arah demokrasi dan praktik ketatanegaraan di Indonesia saat ini. Di akhir pernyataannya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu melempar pertanyaan terbuka kepada masyarakat.

“Menurut anda, presiden jenis manakah yang sedang dialami Indonesia?” tulisnya.

Pernyataan tersebut langsung menuai beragam respons dari publik di media sosial, terutama terkait kondisi koalisi politik nasional dan efektivitas fungsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis hukum dan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, kembali menyoroti dugaan maraknya aktivitas tambang ilegal di Kalimantan Selatan.

Melalui pernyataannya di media sosial, Denny mengungkap adanya dugaan aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Tabalong yang disebut berlangsung di kawasan Kecamatan Bintang Ara, tepatnya Desa Sei Misim.

“Tambang illegal batubara dan emas agaknya masih marak di Kalsel. Setelah saya upload beberapa, sempat viral, lalu sunyi lagi. Tidak ada lagi yang berani mengirim video ke saya. Banyak yang mendapatkan ancaman,” tulis Denny, Sabtu (16/5/2026).

Ia menyebut, dirinya kembali menerima kiriman video yang memperlihatkan dugaan aktivitas tambang emas ilegal di Sungai Pasuwang. Dalam informasi yang diterimanya, tenda mess para penambang disebut berada di muara Sungai Kangkung.

Selain itu, Denny juga mengungkap dugaan lokasi penempatan alat berat yang terindikasi berada di kawasan Riam Basiru atau Riam Semakau di kaki Gunung Tungku Lalung, berdekatan dengan Gunung Kiring.

Menurutnya, praktik eksploitasi alam yang diduga berlangsung secara ilegal itu berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan ekosistem di wilayah pegunungan dan aliran sungai setempat.

“Sampai kapan alam kita terus diluluhlantakkan oleh keserakahan,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Denny juga melontarkan nada pesimistis terkait penegakan hukum terhadap dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut. Ia mempertanyakan apakah laporan kepada Presiden Prabowo Subianto masih memiliki arti.

“Masihkan ada gunanya melaporkan ini ke Presiden Prabowo? Entahlah!” tulisnya.

Pernyataan Denny tersebut memicu perhatian publik di media sosial. Sejumlah warganet mendesak aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga kementerian terkait segera melakukan investigasi lapangan atas dugaan aktivitas tambang ilegal di kawasan Tabalong.

Publik juga meminta perlindungan terhadap warga maupun pihak-pihak yang berani melaporkan dugaan praktik pertambangan ilegal agar tidak mengalami intimidasi maupun ancaman.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah terkait dugaan aktivitas tambang emas ilegal yang disebutkan Denny Indrayana tersebut.