20 November 2026

Denny Indrayana

MoneyTalk, Jakarta – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana melontarkan kritik keras terhadap perjanjian dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ia menilai dokumen kerja sama tersebut lebih menyerupai “naskah penaklukan” ketimbang kesepakatan yang setara antarnegara berdaulat.

Dalam pernyataannya, Denny menyoroti secara spesifik pilihan diksi dalam teks perjanjian. Ia menyebut terdapat ketimpangan mencolok dalam penggunaan kata “shall” yang mengindikasikan kewajiban hukum.

“Tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat yang baru saja ditandatangani adalah bentuk penaklukan dan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia,” ujar Denny di akun media sosialnya, Senin (23/2/2026).

Ia memaparkan, frasa “Indonesia shall” muncul sebanyak 214 kali dalam dokumen tersebut. Sementara itu, “United shall” hanya tercatat 9 kali.

“Hitung saja perbedaannya. Indonesia shall, ada 214 kali. United shall, hanya ada 9 kali. Ini bukan sekadar angka, ini mencerminkan beban kewajiban yang timpang,” tegasnya.

Dalam praktik perjanjian internasional, kata “shall” lazim digunakan untuk menyatakan kewajiban yang bersifat mengikat. Denny menilai dominasi kewajiban pada satu pihak menunjukkan posisi tawar yang lemah.

Menurutnya, jika benar komposisi tersebut tidak diimbangi dengan klausul timbal balik yang sepadan, maka Indonesia berisiko terjebak dalam komitmen yang membatasi ruang kebijakan nasional—terutama di sektor perdagangan, investasi, dan regulasi domestik.

Ia juga mengingatkan bahwa perjanjian dagang modern sering kali memuat ketentuan teknis yang berdampak luas, mulai dari tarif, akses pasar, perlindungan investasi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.

Denny mendesak pemerintah untuk membuka secara transparan isi lengkap perjanjian tersebut kepada publik dan DPR, agar dapat diuji secara akademik maupun konstitusional.

“Perjanjian internasional bukan sekadar dokumen diplomatik. Ia bisa mengikat generasi mendatang. Jika tidak setara, itu bukan kerja sama, melainkan subordinasi,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait kritik tersebut. Namun sejumlah pengamat menilai polemik ini berpotensi memicu perdebatan luas mengenai arah politik luar negeri dan strategi negosiasi perdagangan Indonesia ke depan.

MoneyTalk, Jakarta – Proses penunjukan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menuai kecaman keras. Constitutional and Administrative Law Society (CALS) secara terbuka menilai mekanisme seleksi hakim konstitusi oleh DPR sarat cacat fundamental dan berpotensi menjadi upaya sistematis untuk melemahkan MK sebagai penjaga konstitusi.

Penilaian tajam itu mengemuka dalam Diskusi Publik dan Press Briefing bertajuk “Membongkar Borok Seleksi Hakim MK” yang digelar CALS pada 30 Januari 2026 di Jakarta. Diskusi ini menyoroti penetapan Adies Kadir, mantan Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar, sebagai hakim konstitusi melalui proses yang dinilai tertutup, minim partisipasi publik, dan sarat konflik kepentingan.

CALS menilai, meskipun DPR mengklaim telah menjalankan prosedur formal, substansi proses seleksi justru bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Diskusi tersebut dimoderatori Denny Indrayana dan menghadirkan sejumlah akademisi hukum tata negara, antara lain Susi Dwi Harijanti, Iwan Satriawan, Titi Anggraini, Bivitri Susanti, Feri Amsari, Charles Simabura, hingga Zainal Arifin Mochtar. Hadir pula tokoh penting perumus amandemen UUD 1945, Lukman Hakim Saefudin dan Dewa Gede Palguna, yang pernah menjabat sebagai hakim konstitusi.

Para pembicara menyoroti kuatnya indikasi politisasi MK, bukan hanya dari sisi figur yang ditunjuk, tetapi dari desain sistem seleksi yang membuka ruang besar bagi intervensi kekuasaan politik. Rekam jejak Adies Kadir sebagai pimpinan DPR dan politisi aktif dinilai menimbulkan benturan kepentingan serius dengan kewenangan MK, terutama dalam menguji produk undang-undang yang dibuat DPR.

“Seharusnya ada cooling off period untuk memastikan independensi hakim. Tapi ini sama sekali tidak diatur secara tegas dalam UU MK,” ujar Iwan Satriawan. Ia membandingkan Indonesia dengan negara lain seperti Korea Selatan yang memiliki standar ketat dan terbuka dalam pemilihan hakim konstitusi, termasuk mekanisme confirmation hearing yang partisipatif.

Masalah lain yang disorot adalah tafsir keliru terhadap frasa “diajukan oleh” dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Lukman Hakim Saefudin menegaskan, frasa tersebut tidak berarti hakim MK harus “mewakili” lembaga pengusul. “Hakim MK bukan perpanjangan tangan DPR, Presiden, atau Mahkamah Agung. Mereka adalah penjaga konstitusi,” tegasnya.

Kekhawatiran CALS tidak berhenti pada satu kasus. Mereka menilai, preseden penggantian hakim di tengah masa jabatan—seperti kasus Aswanto yang digantikan Guntur Hamzah—serta wacana revisi UU MK yang memungkinkan evaluasi dan penggantian hakim kapan saja, merupakan sinyal berbahaya bagi demokrasi konstitusional.

“Ini pola klasik pelemahan demokrasi: lembaga pengawas kekuasaan dilemahkan agar tidak mengganggu agenda politik,” kata Charles Simabura. Ia menilai DPR justru berupaya melegitimasi praktik legislasi yang selama ini kerap dinilai ugal-ugalan, dengan cara menekan MK.

CALS menegaskan akan melanjutkan perlawanan melalui jalur akademik dan hukum. Selain membangun narasi tandingan di ruang publik, CALS bersama organisasi masyarakat sipil lainnya tengah menyiapkan gugatan dan permohonan ke berbagai lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan MK.

“Jika MK dilemahkan, maka demokrasi sedang dilucuti secara perlahan,” demikian kesimpulan keras yang mengemuka dalam diskusi tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Putusan MK yang bacakan pada 20 Agustus kemarin menciptakan semangat berdemikrasi makin tumbuh dan antusias masyarakat mendapatkan harapan yang seluas luasnya dalam kontestasi Pilkada 2024, sebagai mana yang menjadi konsen melalui press release tertulis sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Constitutional and Administrative Law Society (CALS) pada Rabu (21/08).

(lebih…)

Jakarta,MoneyTalk – Belum juga ditangkap oleh Polisi karena dugaan membocorkan rahasia negara dan fitnah serta pencemaran nama baik, teman saya sesama satu organisasi advokat, Denny Indrayana (DI) ini sudah membuat masalah baru lagi. Dia memposting tulisannya di Twitter yang membabi buta menyerang nama baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala Staf Kepresidenan R.I, yakni Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko. Ironisnya, belum juga kami komentari pernyataannya, DI sudah menghapus secepat kilat tweetnya sendiri. Ini kan prilaku intelektual dan politisi kacangan, sangat ngawur dan tak bertanggung jawab.

Seharusnya kalau DI merasa di jalan yang benar dan apa yang dikatakannya itu berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan bisikan setan atau syakwasangka, maka DI akan membiarkan postingan di Twitternya, dan tidak terburu-buru menghapusnya. Ini kan tindakan yang tak bertanggung jawab? Atau menunjukkan ketakutannya diciduk oleh aparat yang berwajib karena mengandung unsur hoax, tuduhan palsu, fitnah, pencemaran nama baik dan lain sebagainya? Pasal-pasalnya bisa berlapis-lapis tuh. Seorang advokat profesional harusnya menjauhi prilaku seperti ini.

Terus terang saja, andaikan DI bukan teman satu organisasi advokat dengan saya, dia mungkin sudah saya gelandang ke kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan berbagai macam tindakannya. Betapa tidak, dari kemarin-kemarin sudah banyak orang-orang yang meminta saya untuk melaporkan DI ini ke Polisi, namun saya masih menaruh belas kasihan padanya. Ingat loh, kasus DI ini bukan hanya soal hoax, pembocoran rahasia negara, fitnah dll. ini saja, namun juga ada kasus lainnya DI yang cukup lama dan sudah di P 21. Tetapi kasusnya sampai saat ini belum sempat diproses di pengadilan. Entah karena ada apa ini?.

DI dalam tweetnya yang dia hapus sendiri, DI lagi-lagi menuduh Presiden Jokowi telah sengaja turut campur dalam merevolusi Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dipimpin Pak Moeldoko. DI menuduh Presiden Jokowi ikut cawe-cawe perebutan Ketum Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko. Ini kan fitnah yang sangat mengada-ada? Kalau Presiden Jokowi mau cawe-cawe urusan internal Partai Demokrat ini, kenapa Presiden Jokowi tidak memerintahkan Menkum HAM Pak Yassona H. Laoly untuk menerima atau mensahkan saja Kepengurusan DPP Partai Demokrat KLB pada 31 Maret 2021 lalu? Kenapa saat itu Menkum HAM justru malah menolak atau menganggap DPP KLB itu tidak ada?.

Jadi atas dasar apa DI menuduh Presiden Jokowi ikut cawe-cawe dalam persoalan kemelut internal Partai Demokrat ini? Hasil dengar bisikan setankah? Lebih jauh lagi, atas dasar apa DI menuduh Pak Moeldoko telah merebut (bahasa DI lebih kasar lagi: mencopet) kedudukan Ketum PD dari AHY? Sudah berulang-ulang kali dijelaskan, Pak Moeldoko itu aslinya tidak tau apa-apa (ora weruh) soal kebusukan Trio Cikeas mengelola Partai Demokrat ini. Pak Moeldoko saat itu hanya didatangi dan dimintai tolong oleh para pendiri, pengurus dan kader-kader Partai Demokrat sendiri untuk mau dicalonkan sebagai Ketum Partai Demokrat yang lebih pantas daripada si Bocil AHY itu.

Dan pada akhirnya setelah melalui permenungan dan dzikir yang sangat lama, demi kemaslakhatan bangsa dan demi kejayaan Partai Demokrat ke depannya, Pak Moeldoko bersedia lalu terpilih menjadi Ketum Partai Demokrat melalui KLB Partai Demokrat, bersaing dengan Bang Marzuki Alie. Memangnya AHY yang dipililih tanpa pesaing dan dipaksa sodorkan oleh bapaknya sendiri untuk dipilih oleh para peserta Kongres, sebagai Ketum Partai Demokrat? Itu bukan level dan tabiat Pak Moeldoko yang sangat arif dan bijaksana itulah. Itu bukan tabiat Pak Moeldoko yang mantan Panglima TNI dan bukan Bocil pelarian Mayor yang dari kecil selalu dimanja ortunya dan lebih gagah pegang sisir rambut daripada pegang senjata. Ngawur sekali Denny Indrayana ini. Belajar politik yang lama lagi Den, karena dulu kan Denny jadi pejabat dan politisi karena akal bulus SBY denganmu sendiri kan?.

Betul tidak? Waktu Denny diangkat jadi Wakil Menteri (Wamen) oleh SBY masih Golongan 3c, dan pada saat itu (di masa Pemerintahan SBY) Wamen merupakan jabatan karier dan harus dari PNS. Makanya akal bulusnya SBY muncul, sehingga dedengkot Cikeas itu mengeluarkan PERPU, agar Golongan 3c boleh jadi Wamen, padahal harusnya minimal Golongan 4c. Ini semua harus dilakukan, karena jabatan Wamen itu setingkat dengan Dirjen yang minimal Golongan 4c. Apakah karena berkat akal bulus SBY ini, sehingga DI semakin memainkan jurus telernya dan membabi buta menyerang Pemerintahan Jokowi? Saya katakan ini jurus teler DI, karena harusnya DI sebagai profesor dan ahli hukum itu tau benar kesalahannya.

Sekarang begini saja, beranikah SBY berani debat terbuka dengan deklarator Partai Demokrat Bang Jhonny Allen Marbun dkk. yang tergabung di kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil KLB Deliserdang? Ayo kalau berani potong rambut saya !. Dan saya jamin, SBY tidak akan pernah berani ! Oh ya, tweet DI yang dihapusnya itu juga masih menuduh Mahkamah Agung mau memenangkan PK Moeldoko karena menurutnya, telah ditukar guling dengan kasus korupsi para pejabat di lembaga itu oleh KPK. Kemarin Pak Kapolri sudah berbicara sangat tegas ingin menyelidiki kebenaran kasus ini, maka inilah saatnya POLRI menangkap dan memproses hukum DI dan Big Bosnya !.

Majelis hakimnya saja belum terbentuk di MA yang akan mengadili kasus PK DPP Partai Demokrat pimpinan Pak Moeldoko ini, lah kok DI sudah berani-beraninya bilang soal putusan. Ilmu ngawuriah apalagi ini Den? Bukankah itu sama dengan orang yang pacaran saja belum tapi sudah bilang soal putus-putusan? Inilah jurus teler DI yang semakin kacau dan tak bertanggung jawab dan kisah akal bulus SBY yang belum terungkap !…(MT).

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat Pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko.

Jakarta,MoneyTalk – Soal informasi yang saya sampaikan, bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sistem pemilu legislatif kembali menjadi proporsional tertutup, viral dan ramai diperbincangkan. Terkait hal itu, ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan.

Sebagai akademisi sekaligus praktisi — Guru Besar Hukum Tata Negara dan advokat yang berpraktik tidak hanya di Jakarta (Indonesia) tapi juga Melbourne (Australia), insya allah saya paham betul untuk tidak masuk ke dalam wilayah delik hukum pidana ataupun pelanggaran etika. Kantor hukum kami sengaja bernama INTEGRITY, dimaksudkan sebagai pengingat kepada kami, untuk terus menjaga integritas dan moralitas.

Karena itu, saya bisa tegaskan: Tidak ada pembocoran rahasia negara, dalam pesan yang saya sampaikan kepada publik.

Rahasia putusan Mahkamah Konstitusi tentu ada di MK. Sedangkan, informasi yang saya dapat, bukan dari lingkungan MK, bukan dari hakim konstitusi, ataupun elemen lain di MK. Ini perlu saya tegaskan, supaya tidak ada langkah mubazir melakukan pemeriksaan di lingkungan MK, padahal informasi yang saya dapat bukan dari pihak-pihak di MK.

Silakan disimak dengan hati-hati, saya sudah secara cermat memilih frasa, “… mendapatkan informasi’, bukan “… mendapatkan bocoran”. Tidak ada pula putusan yang bocor, karena kita semua tahu, memang belum ada putusannya. Saya menulis, “MK akan memutuskan”. Masih akan, belum diputuskan.

Saya juga secara sadar tidak menggunakan istilah “informasi dari A1” sebagaimana frasa yang digunakan dalam twit Menkopolhukam Mahfud MD. Karena, info A1 mengandung makna informasi rahasia, seringkali dari intelijen. Saya menggunakan frasa informasi dari “Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya”.

Informasi yang saya terima tentu sangat kredibel, dan karenanya patut dipercaya, karena itu pula saya putuskan untuk melanjutkannya kepada khalayak luas sebagai bentuk public control (pengawasan publik), agar MK hati-hati dalam memutus perkara yang sangat penting dan strategis tersebut.

Ingat, putusan MK bersifat langsung mengikat dan tidak ada upaya hukum lain sama sekali (final and binding). Karena itu ruang untuk menjaga MK, agar memutus dengan cermat, tepat dan bijak, hanyalah sebelum putusan dibacakan di hadapan sidang terbuka Mahkamah.

Meskipun informasi saya kredibel, saya justru berharap pada ujungnya putusan MK tidaklah mengembalikan sistem proporsional tertutup. Kita mendorong agar putusannya berubah ataupun berbeda. Karena soal pilihan sistem pemilu legislatif bukan wewenang proses ajudikasi di MK, tetapi ranah proses legislasi di parlemen (open legal policy).

Supaya juga putusan yang berpotensi mengubah sistem pemilu di tengah jalan itu, tidak menimbulkan kekacauan persiapan pemilu, karena banyak partai yang harus mengubah daftar bakal calegnya, ataupun karena banyak bakal caleg yang mundur karena tidak mendapatkan nomor urut jadi.

Dalam pesan yang saya kirim itu, saya juga khawatir soal hukum yang dijadikan alat pemenangan pemilu 2024, bukan hanya di MK, tetapi juga di Mahkamah Agung. Secara spesifik saya mengajak publik untuk juga mengawal proses Peninjauan Kembali yang diajukan Kepala Staf Presiden Moeldoko atas Partai Demokrat. Proses PK tersebut lebih tertutup dan tidak ada persidangan terbukanya untuk umum, maka lebih rentan diselewengkan. Jangan sampai kedaulatan partai dirusak oleh tangan-tangan kekuasaan, bagian dari istana Presiden Jokowi, lagi-lagi karena kepentingan cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres 2024.

Kita mengerti, jika PK Kepala Staf Presiden Moeldoko sampai dikabulkan MA, Partai Demokrat nyata-nyata dibajak, dan pencapresan Anies Baswedan dijegal kekuasaan. Seharusnya Presiden Jokowi membiarkan rakyat bebas memilih langsung presidennya. Mari kita ingatkan bunyi Pasal 6A UUD 1945: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (MT)

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.