7 November 2026

Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM)

MoneyTalk.id,Jakarta – Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Media Wahyudi Askar melontarkan kritik tajam terkait penggunaan anggaran negara dan pengelolaan sumber daya alam. Ia mempertanyakan kebijakan pembangunan ketika di satu sisi terdapat pengusaha dengan kekayaan sangat besar, sementara negara justru mengeluarkan anggaran dalam jumlah ratusan triliun rupiah.

Media Askar menyinggung Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataannya. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan keberadaan perusahaan tambang batu bara yang menurutnya memiliki kemampuan finansial besar, tetapi persoalan akses masyarakat melalui pembangunan jembatan belum juga terselesaikan.

“Ketika ada seorang manusia dengan harta Rp2 triliun bernama Prabowo Subianto yang sangat kaya raya, kemudian justru menggunakan uang negara, membuang-buang uang negara ratusan triliun rupiah di seberang sungai itu perusahaan tambang batu bara,” ujar Media Askar yang tersebar di media sosial, Senin (21/9/2026).

Menurut dia, perusahaan tambang yang memiliki kemampuan finansial besar semestinya dapat ikut membangun infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

“Mereka punya uang yang sangat banyak sekali yang seharusnya bisa bikin jembatan,” katanya.

Media kemudian mempertanyakan alasan pembangunan jembatan yang menurutnya tidak kunjung terealisasi. Ia bahkan mengaitkan akses tersebut dengan kemungkinan terbukanya aktivitas perusahaan tambang yang berada di seberang sungai.

“Tapi tahu enggak kenapa tidak pernah bisa dibikin jembatan? Karena kalau dibikin jembatan ke seberang sini, kemudian bisa lebih dekat ke sini, ya naik motor, itu akan ketahuan perusahaan tambang batu bara yang ada di seberang sungai itu,” ujarnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan kritik Media terhadap pola pengelolaan anggaran publik dan sumber daya alam. Ia menyoroti pertanyaan yang lebih luas mengenai siapa yang memperoleh manfaat dari kekayaan alam dan siapa yang menanggung biaya pembangunan infrastrukturnya.

Media Wahyudi Askar sendiri merupakan dosen pada Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM. Kepakarannya antara lain mencakup kemiskinan dan ketimpangan, keadilan fiskal dan energi, serta evaluasi kebijakan publik.

Dalam sejumlah pernyataan publik sebelumnya, Media juga dikenal aktif mengkritisi persoalan ketimpangan ekonomi, kebijakan fiskal, serta pengelolaan sumber daya alam. Profil resminya mencatat bahwa ia merupakan akademisi sekaligus peneliti yang banyak bergerak dalam isu keadilan fiskal dan transformasi ekonomi.

MoneyTalk.id, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Media Askar Wahyudi menilai, terdapat kegelisahan yang semakin meluas di tengah masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut, termasuk dugaan praktik pengembalian uang atau cashback kepada pihak tertentu.

Media Askar Wahyudi mengungkapkan, dirinya menerima berbagai informasi dari masyarakat dan pedagang yang mengaku mengetahui adanya praktik yang dinilai janggal dalam pengadaan kebutuhan MBG.

“Wah, parah. Satu pasar tahu bahwa MBG itu haram,” kata Media dalam diskusi yang ditayangkan di channel YouTube, Ahad (23/8/2026).

Menurut dia, persoalan tersebut menjadi serius karena dugaan penyimpangan dalam program MBG disebut dapat terjadi berulang setiap hari. Ia bahkan menggambarkan potensi penyimpangan itu bisa berganti-ganti berdasarkan komoditas yang dibeli.

“Menariknya MBG ini dibandingkan dengan program lain yang korupsinya itu bisa harian. Jadi kalau hari Senin itu korupsi telur, Selasa itu bisa ganti korupsi sayur, diputar saja,” ujarnya.

Media menegaskan, pernyataan tersebut bukan sekadar persoalan sederhana. Ia mengaku menerima banyak laporan atau cerita dari masyarakat yang masuk melalui media sosialnya terkait pelaksanaan program MBG.

Salah satu informasi yang diterimanya, kata Media, berasal dari pedagang ayam. Pedagang tersebut disebut mengaku menjual ayam dengan harga tertentu, namun kemudian diminta mengembalikan sebagian uang pembayaran melalui mekanisme cashback.

“Ada banyak sekali yang masuk ke media sosial saya. Misalkan pedagang ayam yang mengatakan, ‘Mas, ayam saya dibeli sekian kilo, lalu mereka bayar sekian, dan saya diminta untuk mengirimkan kembali uangnya, cashback,’” kata Media.

Menurutnya, informasi serupa tidak hanya berasal dari satu pedagang. Ia menyebut dugaan permintaan cashback tersebut diklaim terjadi kepada sejumlah pedagang karena kebutuhan bahan pangan untuk program MBG melibatkan banyak pemasok.

“Dan itu terjadi ke pedagang-pedagang. Tidak hanya satu pedagang karena mereka butuh banyak, ke puluhan pedagang di pasar itu,” tuturnya.

Media menilai apabila informasi tersebut benar, maka persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Sebab, program MBG menggunakan anggaran negara dan menyangkut pemenuhan kebutuhan makanan bagi masyarakat.

Ia juga menyebut keresahan masyarakat terhadap pelaksanaan MBG saat ini sudah semakin besar.

“Bayangkan pedagang itu, satu pasar itu juga sudah tahu sebetulnya MBG itu haram,” katanya.

Lebih lanjut, Media menyebut kegelisahan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh proses pengadaan dan distribusi dalam program MBG berlangsung transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Kegelisahan masyarakat hari ini terkait MBG itu sudah sangat-sangat masif,” ujarnya.