9 November 2026

Ekonomi

MoneyTalk, Jakarta – Dosen di Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir, menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi ekonomi dan tata kelola pemerintahan Indonesia.

Dalam pernyataannya, Sulfikar menilai bahwa persoalan yang dihadapi saat ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengganti atau menunjuk menteri ekonomi baru. Menurutnya, akar masalah berada pada tingkat kepemimpinan nasional.

“Siapapun yang kepilih, the whole ship is leaking everywhere. Mau ekonom penerima Nobel pun tidak akan bisa menutup lubang-lubang itu. The main problem lies in Prabowo himself. It’s a leadership failure,” ujar Sulfikar dalam pernyataan yang beredar di media sosial, Sabtu (6/6/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah perbincangan publik mengenai arah kebijakan ekonomi pemerintah serta efektivitas jajaran kabinet dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perlambatan ekonomi, investasi, hingga pengelolaan fiskal.

Menurut Sulfikar, persoalan yang terjadi tidak semata-mata berkaitan dengan kapasitas teknokratis para menteri. Ia menilai keberhasilan pengelolaan ekonomi sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan di tingkat tertinggi pemerintahan.

Komentar tersebut memicu beragam respons dari publik. Sebagian pihak menilai kritik tersebut sebagai masukan yang perlu diperhatikan pemerintah, sementara pihak lain menilai bahwa evaluasi terhadap kinerja pemerintahan perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kondisi ekonomi nasional.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah maupun Istana terkait pernyataan Sulfikar tersebut. Sementara itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melanjutkan berbagai program pembangunan nasional.

MoneyTalk, Kota Bekasi – Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Kp.cisalak RT 02 RW 04 ,Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat membuktikan bahwa sampah bukan sekadar barang buangan, tapi memiliki potensi ekonomi yang dapat memberdayakan masyarakat. Fasilitas ini tidak hanya berhasil mengurangi volume sampah di Tempat Pengolahan Akhir (TPA), tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan bagi warga sekitar.

“Alhamdulillah, di sini kami bisa memberdayakan masyarakat sekitar kurang lebih ada enam orang untuk pemilah,” kata Joko Santoso, selaku koordinator pelaksana, Rabu (20/11/2024).

Dalam satu minggu, hasil pemilahan sampah di TPS3R ini terdiri atas sampah plastik 500 kg, botol beling 100 kg, kertas 300 kg, dan kayu 250 kg.

“Sebelum kita buang ke TPA Sumur Batu, sampah kami pilah terlebih dahulu dan diambil nilai ekonomisnya. Hal itu sangat membantu masyarakat sekitar,” jelasnya, sambil memisahkan botol plastik dari tumpukan sampah.

Joko berharap Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dapat memfasilitasi mereka sebagai mitra pengambilan sampah di mal, perusahaan, dan apartemen guna memaksimalkan potensi pengolahan sampah.

Nasrullah yang dikenal dengan sapaan Mas Gondrong, salah satu pemilah sampah di TPS3R Sumur Batu, mengungkapkan rasa syukurnya.

“Alhamdulillah, dengan adanya TPS3R ini, saya dan istri bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Kurang lebih, saya bisa mendapatkan penghasilan Rp800 ribu per minggu jika sedang ramai dan sampahnya bagus,” katanya, sambil mengangkat karung berisi sampah kertas.

Senada dengan Nasrullah, Mang Totok, warga sekitar, turut mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup.

“Berkat TPS3R ini, saya bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan tambahan,” ujarnya.

Dengan demikian, keberadaan TPS3R di Sumur Batu ini membuktikan bahwa pengelolaan sampah yang baik dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus manfaat lingkungan bagi masyarakat sekitar. (*)

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, kini menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Salah satu kunci untuk mencapai tujuan tersebut adalah transformasi dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi restoratif.

Ekonomi ekstraktif yang berfokus pada eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan seperti batu bara dan minyak bumi telah menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Dalam konteks ini, bioekonomi hadir sebagai solusi yang menjanjikan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan pelestarian alam.

Bioekonomi dapat didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan untuk menghasilkan produk dan jasa. Pendekatan ini berfokus pada pemanfaatan biodiversitas yang kaya di Indonesia untuk menciptakan nilai tambah, serta mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak terbarukan.

Andi Taufan Garuda Putra, Founder & CEO PT Amartha Mikro Fintek, menekankan bahwa bioekonomi bukan hanya sekedar alternatif, tetapi merupakan antitesis dari ekonomi ekstraktif yang selama ini mendominasi.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh bioekonomi adalah kontribusinya yang masih kecil terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan bioekonomi, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan. Dengan keragaman biodiversitas yang ada, Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah produk melalui hilirisasi, terutama dalam sektor pertanian dan perikanan.

Salah satu contoh konkret dari potensi bioekonomi adalah sektor kakao. Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia, namun lebih dari 80 persen ekspor kakao masih berupa biji mentah. Dengan pengembangan bioekonomi, biji kakao dapat diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti bubuk kakao dan cokelat. Hal ini tidak hanya meningkatkan nilai ekspor, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi bagi petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlibat.

Namun, pengembangan bioekonomi juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembiayaan. Andi Taufan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga pendana, institusi keuangan, dan lembaga mitigasi risiko, untuk menciptakan alternatif pembiayaan di sektor bioekonomi. Inisiatif yang diambil oleh Amartha dalam menyediakan pembiayaan untuk sektor restoratif, termasuk agroforestri, menjadi salah satu langkah awal yang strategis.

Amartha, bekerja sama dengan Koalisi Ekonomi Membumi (KEM), telah mendorong portofolio inovasi berbasis alam, yang mencakup produk-produk seperti tepung mocaf, minyak atsiri, dan olahan kelapa. Komoditas ini melibatkan UMKM sebagai produsen, sehingga memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal dan mendukung pengembangan bioekonomi di Indonesia.

Inisiatif lain yang dilakukan adalah pengembangan koridor satwa liar seluas 304 hektare di kawasan hutan Bali Barat, Kabupaten Jembrana, Bali. Kerjasama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Giri Amerta dalam penanaman 2.000 pohon produktif-endemik bertujuan untuk melindungi habitat satwa liar dan menciptakan sumber penghidupan alternatif bagi masyarakat lokal. Program ini merupakan contoh kolaborasi strategis yang memastikan pertumbuhan ekonomi masyarakat akar rumput sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan.

Transformasi menuju ekonomi restoratif yang didukung oleh bioekonomi tidak hanya penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan kesenjangan sosial. Menurut laporan dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Indonesia diperkirakan membutuhkan Rp892 triliun hingga 2045 untuk melaksanakan strategi ekonomi restoratif secara efektif.

Amartha optimis bahwa kolaborasi strategis dapat membuka banyak peluang bagi UMKM untuk beroperasi di sektor yang berkelanjutan, yaitu bioekonomi. Dengan penguatan inisiatif ini, Indonesia dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan, bioekonomi menawarkan jalan menuju transformasi yang lebih berkelanjutan dan restoratif. Dengan memanfaatkan sumber daya alam hayati secara bijaksana, Indonesia tidak hanya dapat mencapai tujuan ekonominya, tetapi juga menjaga warisan alam untuk generasi mendatang. Pengembangan bioekonomi harus menjadi prioritas, didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.(c@kr)

JAKARTA, MoneyTalk – UMKM merupakan salah satu engine perekonomian nasional karena berkontribusi terhadap 60,51% PDB dan mampu menyerap hampir 96,92% dari total tenaga kerja nasional. Mengingat pentingnya peran UMKM ini, Pemerintah terus mendorong berbagai upaya agar UMKM dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan naik kelas.

“Potensi UMKM menjadi modal dalam ekosistem pengembangan ekonomi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Musrenbang) Tahun 2023 untuk Penyusunan RKPD Tahun 2024 pada hari Selasa (21/03).

Belajar dari masa pandemi Covid-19 yang menjadikan proses adopsi teknologi menjadi lebih cepat, termasuk untuk UMKM, Menko Airlangga menambahkan bahwa UMKM harus terus didorong untuk masuk ke ekosistem digital.

Per Desember 2022, sebanyak 20,76 juta UMKM sudah onboarding digital, tahun 2023 ditargetkan tambahan 4 juta UMKM onboarding digital, dan targetnya tahun 2024 sebanyak 30 juta UMKM dapat onboard digital.

Lebih lanjut Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah melakukan langkah-langkah komprehensif untuk menguatkan ekosistem UMKM dan e-commerce melalui kemudahan perizinan, insentif fiskal, sertifikasi, iklim usaha yang sehat, pembayaran digital, dan perlindungan data pribadi.

“Pemerintah sedang menyusun basis data tunggal UMKM yang dapat memberikan navigasi pemberdayaan UMKM agar fokus dan tersinergi secara berkelanjutan,” kata Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa dengan ditopang oleh fundamental ekonomi domestik yang kuat, target pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 sebesar 5,3% (yoy) dan pada tahun 2024 ditargetkan tumbuh di 5,4% (yoy). Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut juga menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah mulai dari jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.

Dalam jangka pendek, Pemerintah mendorong peningkatan produksi dalam negeri untuk memperkuat pasar dalam negeri, pemberdayaan dan perluasan akses KUR bagi UMKM, sekaligus pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat bisa terjaga.

Dalam jangka menengah, Pemerintah terus melakukan penguatan, termasuk di sektor pariwisata dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, memperkuat hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam dan Mineral, serta mendorong diversifikasi pasar ekspor, dan salah satunya adalah melalui optimalisasi Keketuaan Indonesia di dalam ASEAN di tahun 2023.

Untuk jangka panjang, Pemerintah berkomitmen meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan meningkatkan kemudahan dan kepastian berusaha, menjaga pertumbuhan investasi, serta melakukan perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM, melalui Perpu UU Cipta Kerja.

“Upaya mentransformasikan UMKM terus didorong oleh Pemerintah, dan oleh karena itu, penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan kunci agar UMKM bisa naik kelas,” pungkas Menko Airlangga.[MT]