21 November 2026

Geng Solo

MoneyTalk.id,Jakarta – Ada yang menarik dari meningkatnya serangan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di media sosial. Serangan itu bukan hanya muncul dalam jumlah yang semakin banyak, tetapi juga membawa isu-isu lama yang sebelumnya sudah pernah beredar dan mendapat klarifikasi dari pihak Dasco.

Pertanyaannya, mengapa Dasco menjadi sasaran serangan sekarang? Apakah ini murni kritik terhadap seorang pejabat publik, atau ada kepentingan politik yang lebih besar di belakangnya?

Pertanyaan tersebut layak diajukan karena serangan terhadap Dasco semakin ramai bersamaan dengan menguatnya namanya dalam pembicaraan politik sebagai salah satu figur yang berpotensi menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Dalam politik, momentum seperti ini tidak bisa dilepaskan dari perebutan pengaruh dan kepentingan kekuasaan. Ketika seseorang mulai dianggap memiliki peluang menduduki posisi strategis, bukan tidak mungkin muncul kelompok yang merasa kepentingannya terancam.

Saya melihat ada pola yang perlu dicermati. Serangan terhadap Dasco menggunakan kembali pemberitaan lama, termasuk laporan Majalah Tempo yang mengaitkan namanya dengan dugaan bisnis judi online di Kamboja. Padahal, Dasco telah memberikan klarifikasi dan membantah keterlibatannya dalam bisnis tersebut.

Tentu saja, setiap media memiliki hak untuk melakukan investigasi dan masyarakat berhak mengkritisi pejabat publik. Namun, mengangkat kembali isu lama tanpa menghadirkan fakta baru, apalagi tanpa memberikan penjelasan mengenai klarifikasi yang pernah disampaikan, berpotensi membentuk persepsi negatif di tengah masyarakat.

Di sinilah persoalannya. Kritik dan pengawasan terhadap pejabat publik merupakan bagian penting demokrasi. Akan tetapi, jika sebuah isu terus diproduksi dan disebarkan dengan tujuan membangun kebencian, hal itu sudah berbeda dari kritik yang sehat.

Saya melihat tidak tertutup kemungkinan serangan terhadap Dasco memiliki hubungan dengan persaingan antarkelompok politik yang selama ini berkembang di sekitar kekuasaan.

Salah satu kelompok yang patut dicermati adalah kelompok yang sering disebut sebagai Geng Solo. Namun, dugaan keterlibatan kelompok tersebut tentu harus dibuktikan. Tidak tepat jika sebuah tuduhan langsung dianggap sebagai fakta tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menariknya, dalam perbincangan politik belakangan ini, muncul pula tudingan dari pihak-pihak tertentu yang menyebut Dasco sebagai sosok di balik skenario Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Tudingan seperti itu perlu diuji secara rasional. Jangan sampai persoalan hukum yang memiliki proses dan putusan lembaga peradilan justru dipelintir menjadi pertarungan politik antarkelompok.

Persoalan dokumen pendidikan Gibran telah menjadi perhatian publik dan dibawa ke jalur hukum. Putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan persoalan tersebut merupakan perkara hukum yang harus dibaca berdasarkan isi putusan dan kewenangan masing-masing lembaga.

Karena itu, jika kemudian muncul spekulasi mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri, hal tersebut tidak bisa begitu saja dikaitkan dengan Dasco tanpa bukti yang jelas.

Menghubungkan Dasco dengan pengunduran diri Gibran hanya berdasarkan asumsi politik justru berpotensi mengaburkan persoalan yang sebenarnya.

Hal lain yang membuat saya tertarik adalah pola penyebaran serangan terhadap Dasco di media sosial.

Saya melihat ada indikasi serangan yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Istilah ini perlu dipahami sebagai penilaian terhadap pola komunikasi politik di ruang digital, bukan kesimpulan hukum bahwa telah terjadi operasi terorganisasi.

Mengapa demikian?

Pertama, isu yang digunakan cenderung mengulang pemberitaan lama. Isu tersebut kemudian disebarkan kembali sehingga seolah-olah merupakan persoalan baru yang sedang terjadi.

Kedua, serangan diarahkan kepada figur yang sama. Dasco terus ditempatkan sebagai sasaran dengan berbagai tuduhan dan narasi negatif. Jika pola ini berlangsung secara bersamaan di banyak akun, perlu diteliti apakah terdapat koordinasi atau kesamaan kepentingan di balik penyebarannya.

Ketiga, muncul narasi yang berusaha membangun kesan bahwa Dasco merupakan ancaman bagi kelompok tertentu. Bahkan, namanya dikaitkan dengan berbagai persoalan politik yang belum tentu memiliki hubungan langsung dengannya.

Jika ketiga pola tersebut terus berlangsung, publik patut bertanya apakah ini benar-benar dinamika kritik masyarakat atau bagian dari strategi pembentukan opini.

Namun, untuk menyimpulkan adanya operasi politik yang terkoordinasi, diperlukan bukti lebih jauh, seperti pola waktu unggahan, hubungan antar akun, sumber pendanaan, jaringan penyebaran, dan kesamaan materi kampanye.

Dalam politik, seseorang tidak selalu diserang karena kesalahan yang dilakukannya. Ada kalanya seseorang menjadi sasaran karena pengaruh dan posisi strategis yang dimilikinya.

Dasco merupakan salah satu figur penting di lingkungan politik pemerintahan Prabowo. Posisi dan kedekatannya dengan pusat pengambilan keputusan membuat setiap langkah politiknya mendapat perhatian.

Ketika namanya mulai disebut-sebut sebagai calon pengganti Gibran, tentu muncul dinamika baru. Peta kepentingan politik bisa berubah. Kelompok yang merasa memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan kekuasaan tentu akan memperhitungkan siapa saja figur yang berpotensi mengambil posisi strategis.

Dalam situasi seperti ini, serangan melalui media sosial dapat menjadi alat untuk melemahkan reputasi seseorang sebelum pertarungan politik benar-benar berlangsung.

Karena itu, tidak berlebihan jika publik mencermati kemungkinan adanya persaingan antara kelompok yang selama ini dikenal sebagai Geng Solo dengan kelompok lain yang berada di sekitar Presiden Prabowo.

Tetapi sekali lagi, dugaan tersebut harus dibuktikan. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama dengan pihak-pihak yang dikritik, yakni membangun tuduhan tanpa dasar yang kuat.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, pemerhati politik dan anggota penasihat PP KAUMY

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan lingkungan BUMN dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan gerakan makar.

Desakan tersebut disampaikan Said Didu melalui unggahan di platform media sosial X (Twitter), Ahad (15/11/2026).

Dalam unggahannya, Said Didu secara terbuka meminta Presiden Prabowo mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang ia sebut sebagai jaringan Geng Parcok dan Geng Solo.

“Saatnya Presiden @Prabowo bersihkan jaringan pelaku MAKAR di BUMN,” tulis Said Didu.

Ia kemudian mengaitkan desakan tersebut dengan dugaan adanya indikasi gerakan makar yang menurutnya melibatkan Geng Parcok dan memiliki afiliasi dengan Geng Solo.

“Atas fakta bahwa Geng Parcok sudah terindikasi ingin melakukan MAKAR yang sepertinya terafiliasi dengan Geng SOLO,” ungkapnya.

Menurut Said Didu, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius agar perusahaan-perusahaan milik negara tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan stabilitas pemerintahan.

Ia secara khusus mengingatkan agar BUMN tidak dijadikan sumber pendanaan maupun dukungan logistik bagi dugaan gerakan makar tersebut.

“Ini penting agar BUMN tidak dijadikan sumber logistik MAKAR,” tegasnya.

Pernyataan Said Didu tersebut menjadi sorotan karena menyangkut dugaan pemanfaatan sumber daya BUMN untuk kepentingan politik dan gerakan yang dituding mengarah pada makar.

Meski demikian, tudingan mengenai indikasi makar dan dugaan afiliasi antara Geng Parcok dengan Geng Solo dalam unggahan tersebut merupakan pernyataan Said Didu yang masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Media memberikan ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari perspektif pihak-pihak yang disebutkan dalam pernyataan tersebut, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi menjadi bagian dari strategi politik jangka panjang kelompok yang selama ini dikenal sebagai Geng Solo. Pengunduran diri tersebut dikhawatirkan tidak hanya dipandang sebagai keputusan politik, tetapi juga dikemas menjadi narasi pengorbanan seorang pemimpin muda yang diklaim demi kepentingan bangsa dan negara.

Analisis tersebut disampaikan mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel Inf. (Purn.) Sri Radjasa Chandra, dalam sebuah siniar jurnalistik bersama pembawa acara May Dilla Hantika.

Sri Radjasa mengendus adanya kemungkinan skenario glorifikasi politik terhadap Gibran. Menurutnya, langkah pengunduran diri dapat dimanfaatkan untuk membangun citra bahwa Gibran merupakan korban tekanan dan ketidakadilan politik dari kekuatan elite di parlemen.

Ia mengingatkan publik agar tidak serta-merta menerima narasi pengunduran diri sebagai bentuk sikap kenegarawanan.

Menurut analisis Sri Radjasa, ada potensi pembalikan opini yang membuat Gibran justru tampil sebagai martir politik.

“Jangan sampai pengunduran diri ini justru menjadi panggung untuk membangun citra bahwa Gibran adalah korban politik yang berkorban demi bangsa dan negara,” demikian inti peringatan Sri Radjasa dalam analisisnya, Jumat (13/11/2026).

Ia menilai, apabila skenario tersebut berhasil dimainkan, kelompok politik yang berada di belakang Gibran justru bisa memperoleh keuntungan besar.

Sri Radjasa menjelaskan, salah satu kemungkinan strategi yang perlu dicermati adalah membangun persepsi bahwa keluarga Solo sedang menghadapi tekanan dan perlakuan tidak adil dari sejumlah kekuatan politik.

Narasi dizalimi tersebut berpotensi membangkitkan solidaritas para pendukung Joko Widodo dan Gibran. Bahkan, situasi itu dapat dimanfaatkan untuk menggalang kembali dukungan masyarakat akar rumput.

Dalam kalkulasi politik, sosok yang dipersepsikan sebagai korban ketidakadilan sering kali justru memperoleh simpati publik. Kondisi tersebut dapat menjadi modal politik baru bagi Gibran, meskipun tidak lagi menduduki jabatan Wakil Presiden.

Sri Radjasa melihat kemungkinan tersebut sebagai manuver yang harus diwaspadai. Sebab, pengunduran diri tidak otomatis mengakhiri pengaruh politik seseorang maupun jaringan kekuatan yang berada di belakangnya.

Lebih jauh, Sri Radjasa mengingatkan bahwa pembentukan citra sebagai korban politik bisa menjadi investasi jangka panjang bagi perjalanan politik Gibran.

Dengan tetap terpeliharanya loyalitas pendukung Jokowi, Gibran berpeluang mempertahankan daya tawar di hadapan partai-partai politik. Jaringan pendukung dan kekuatan politik yang masih bertahan dapat menjadi modal untuk kembali masuk dalam pertarungan kekuasaan.

Pilpres 2029 pun berpotensi menjadi salah satu sasaran jangka panjang dari konsolidasi tersebut.

Jika narasi pengorbanan dan ketidakadilan berhasil dibangun, Gibran bisa saja tetap menjadi figur yang diperhitungkan dalam peta politik nasional, sekalipun tidak lagi berada di lingkaran pemerintahan.

Skenario tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan bagi konsolidasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, apabila pendukung Gibran membangun persepsi bahwa pengunduran dirinya merupakan akibat tekanan politik dari kelompok tertentu, bukan tidak mungkin muncul polarisasi baru antara pendukung Jokowi dan kelompok yang berada di belakang pemerintahan Prabowo.

Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh partai-partai politik yang ingin memperoleh keuntungan dari perpecahan koalisi maupun perubahan peta kekuasaan.

Karena itu, publik perlu memisahkan persoalan hukum, administrasi kenegaraan, dan manuver politik yang mungkin menyertainya.

Dugaan persoalan terkait ijazah maupun putusan pengadilan harus ditempatkan dalam koridor hukum dan dibuktikan berdasarkan dokumen serta fakta resmi. Demikian pula, dugaan adanya skenario glorifikasi politik perlu diuji melalui bukti, bukan hanya spekulasi.

Pesan penting dari analisis Sri Radjasa adalah masyarakat jangan sampai terjebak dalam dramatisasi politik yang justru mengaburkan persoalan utama.

Pengunduran diri seorang pejabat negara bukan hanya menyangkut siapa yang mundur dan siapa yang diuntungkan. Lebih dari itu, publik berhak mengetahui alasan, proses konstitusional, serta konsekuensi politik dan hukumnya.

Di tengah memanasnya hubungan antarkekuatan politik nasional, satu hal yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan perubahan dari sebuah persoalan hukum menjadi panggung pencitraan politik menuju Pilpres 2029.

MoneyTalk.id,Jakarta – Penangkapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal polisi dalam dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi menjadi titik balik dalam peta kekuatan politik nasional. Peristiwa ini bukan hanya menyangkut persoalan hukum di tubuh Polri, tetapi juga membuka pertanyaan besar tentang nasib kelompok yang selama ini dikenal dengan sebutan ‘Geng Solo’.

Nama Listyo Sigit selama ini kerap dikaitkan dengan lingkaran kekuasaan Joko Widodo (Jokowi). Hubungan keduanya sudah terjalin sejak Listyo menjabat Kapolresta Solo, ketika Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo. Kedekatan tersebut kemudian menjadi perhatian publik setelah Listyo dipercaya menduduki jabatan Kapolri pada masa pemerintahan Jokowi.

Listyo bahkan menjadi salah satu Kapolri dengan masa jabatan terpanjang dalam era pemerintahan Jokowi. Kepercayaan politik yang diberikan kepadanya memperlihatkan betapa penting posisi kepolisian dalam menopang stabilitas pemerintahan.

Kini, ketika Listyo terseret dalam dugaan perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo, pertanyaan tentang kekuatan Geng Solo kembali mengemuka.

Saya melihat, Geng Solo mulai mengambil posisi tiarap. Mereka tentu sedang menghitung ulang langkah politik setelah salah satu figur penting yang selama ini dikaitkan dengan kelompok tersebut menghadapi persoalan hukum.

Penangkapan Listyo, apabila keterlibatannya terbukti melalui proses hukum, dapat mengubah keseimbangan kekuatan di lingkungan kepolisian. Sebab, kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh jabatan formal, tetapi juga jaringan, loyalitas, hubungan personal, dan pengaruh yang dibangun selama bertahun-tahun.

Persoalan ini semakin serius apabila dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo melibatkan lebih banyak pihak. Ada pula informasi mengenai seorang menteri yang disebut terlibat dalam rapat yang diduga membahas operasi penyadapan tersebut. Keterlibatan siapa pun harus dibuktikan melalui penyelidikan yang transparan dan tidak boleh berhenti pada dugaan atau isu politik.

Namun, jika benar terdapat pejabat negara yang menggunakan kekuasaan dan fasilitas negara untuk melakukan operasi ilegal terhadap Presiden, persoalannya sudah melampaui persaingan politik biasa.

Penyadapan terhadap kepala negara tanpa dasar hukum merupakan persoalan serius. Presiden harus mengetahui siapa saja yang terlibat, siapa yang memberikan perintah, siapa yang menyediakan fasilitas, dan apa tujuan operasi tersebut.

Saya menduga Presiden Prabowo sedang mempersiapkan langkah pembenahan yang lebih luas, termasuk kemungkinan membersihkan pengaruh Geng Solo dari lingkungan kabinet. Dugaan ini perlu dilihat sebagai pembacaan politik atas perkembangan yang terjadi, bukan kesimpulan bahwa seluruh pejabat yang dikaitkan dengan kelompok tersebut terlibat dalam perkara penyadapan.

Prabowo tentu tidak bisa membiarkan pemerintahan berjalan dengan dua matahari. Para menteri, pejabat tinggi, dan aparat negara harus bekerja berdasarkan mandat presiden serta kepentingan rakyat, bukan loyalitas kepada kekuasaan masa lalu.

Jika ada pejabat yang masih membawa kepentingan politik pemerintahan sebelumnya dan menggunakannya untuk menghambat kebijakan presiden, tentu harus dievaluasi. Apalagi jika ditemukan bukti adanya tindakan melawan hukum.

Selama pemerintahan Jokowi, jaringan kekuasaan yang dikaitkan dengan Solo memiliki pengaruh di berbagai lembaga negara. Pengaruh itu dibangun melalui hubungan politik, kedekatan personal, penempatan orang-orang kepercayaan, dan akses terhadap jabatan strategis.

Kepolisian merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam peta kekuasaan tersebut. Karena itu, jika Listyo benar-benar terbukti terlibat dalam perkara penyadapan, Geng Solo berpotensi kehilangan salah satu sandaran penting di institusi Polri.

Artinya, mereka tidak lagi memiliki posisi dan pengaruh yang sama seperti sebelumnya. Pergeseran ini bisa berdampak pada jaringan yang selama ini merasa aman karena mempunyai hubungan dengan lingkaran kekuasaan.

Tetapi perlu diingat, kekuatan sebuah kelompok politik tidak hanya bergantung pada satu orang. Jaringan yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun tidak otomatis bubar hanya karena satu figur tersandung persoalan hukum.

Masih mungkin ada orang-orang yang bertahan di berbagai lembaga. Mereka bisa saja memilih diam, menjaga jarak, atau menunggu perkembangan politik berikutnya. Dalam politik, perubahan kekuasaan sering kali diikuti perubahan sikap orang-orang yang sebelumnya berada dalam satu barisan.

Karena itu, Prabowo perlu memastikan bahwa pembenahan tidak berhenti pada pergantian pejabat di kepolisian. Jika memang ditemukan keterlibatan pejabat kementerian atau lembaga lain, semuanya harus diperiksa tanpa pandang bulu.

Peristiwa ini menjadi ujian bagi kepemimpinan Prabowo. Presiden tidak cukup hanya menunjukkan ketegasan melalui pernyataan politik. Ketegasan harus diwujudkan melalui tindakan hukum dan pembenahan kelembagaan.

Ada tiga hal yang perlu dilakukan.

Pertama, mengusut tuntas dugaan penyadapan, mulai dari pelaksana lapangan, pemberi perintah, penyandang dana, hingga pihak yang diduga memperoleh manfaat politik dari operasi tersebut.

Kedua, melakukan evaluasi terhadap pejabat di kepolisian dan kabinet yang memiliki hubungan dengan perkara ini. Evaluasi harus berdasarkan bukti, bukan sentimen pribadi atau kepentingan kelompok.

Ketiga, memastikan tidak ada institusi negara yang menjadi alat politik kelompok tertentu. Kepolisian, intelijen, kementerian, dan lembaga negara harus bekerja untuk kepentingan Indonesia, bukan untuk mempertahankan jaringan kekuasaan seseorang.

Publik juga perlu mengawasi agar proses hukum tidak berubah menjadi ajang balas dendam politik. Siapa pun yang tidak terbukti bersalah harus mendapatkan perlindungan hukum. Sebaliknya, siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penangkapan Listyo Sigit Cs bisa menjadi awal melemahnya pengaruh Geng Solo dalam pemerintahan Prabowo. Namun, terlalu dini menyatakan kelompok tersebut sudah selesai. Perlu dilihat bagaimana perkembangan penyidikan, perubahan posisi pejabat, serta langkah politik yang akan diambil Presiden.

Bagi saya, persoalan utamanya bukan apakah Geng Solo masih kuat atau sudah melemah. Persoalan yang jauh lebih besar adalah apakah pemerintahan Prabowo benar-benar mampu melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan masa lalu.

Prabowo memiliki mandat untuk menjalankan pemerintahan sendiri. Tidak boleh ada kelompok yang merasa lebih berkuasa daripada presiden, apalagi menggunakan institusi negara untuk kepentingan politik di luar hukum.

Jika dugaan penyadapan itu terbukti melibatkan jaringan kekuasaan tertentu, maka pembongkarannya harus dilakukan sampai ke akar. Jangan berhenti pada satu atau dua jenderal.

Rakyat ingin mengetahui siapa yang merancang, siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, dan untuk kepentingan siapa operasi tersebut dilakukan.

Inilah momentum bagi Prabowo untuk menunjukkan bahwa negara tidak boleh disandera oleh jaringan kekuasaan. Geng Solo boleh saja masih memiliki orang-orang dan pengaruh di berbagai tempat. Namun, tidak boleh ada lagi kelompok yang merasa memiliki negara.

Pada akhirnya, yang harus menang bukan Geng Solo, bukan kelompok Prabowo, dan bukan jaringan politik mana pun. Yang harus menang adalah hukum dan kepentingan rakyat Indonesia.

Penulis : Iwan ‘Terpal’ Setiawan, pemerhati politik dan anggota penasihat PP KAUMY

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo beserta kelompoknya layak dijatuhi hukuman mati apabila terbukti melakukan tindakan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto melalui operasi penyadapan ilegal.

Menurut Muslim, dugaan penyadapan terhadap Presiden bukan persoalan kriminal biasa. Apalagi, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menyatakan bahwa tindakan tersebut berpotensi masuk kategori makar karena dapat membahayakan pimpinan negara dan kepentingan nasional.

“Listyo Sigit dan gerombolannya layak dihukum mati jika terbukti melakukan makar terhadap Presiden. Ini bukan persoalan penyadapan biasa. Ada dugaan kepentingan dan tujuan politik di balik tindakan tersebut,” tegas Muslim Arbi kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).

Ia menduga penyadapan terhadap Prabowo bukan semata-mata untuk memperoleh informasi, melainkan memiliki tujuan politik tertentu. Karena itu, aparat penegak hukum harus mengungkap siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, siapa yang menerima hasil penyadapan, dan untuk kepentingan siapa operasi tersebut dilakukan.

Muslim juga menyinggung dugaan keterkaitan Listyo Sigit dengan kelompok yang disebutnya sebagai Geng Solo. Menurut dia, penyidik perlu menelusuri kemungkinan adanya jaringan politik yang lebih luas di balik dugaan penyadapan tersebut.

“Jangan berhenti pada orang-orang yang menjalankan penyadapan. Bongkar siapa aktor intelektualnya, siapa yang berkepentingan, dan apa tujuan politiknya. Kalau ada jaringan yang bekerja untuk mengganggu atau melumpuhkan pemerintahan Presiden Prabowo, semuanya harus diungkap,” ujarnya.

Muslim menilai dugaan kasus tersebut perlu ditelusuri menggunakan ketentuan tindak pidana makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Dalam Pasal 160 KUHP, makar didefinisikan sebagai niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut.

Sementara itu, Pasal 191 mengatur tindak pidana makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dapat dipidana dengan:

-Pidana mati.

-Pidana penjara seumur hidup.

-Pidana penjara paling lama 20 tahun.

Ketentuan lain terdapat dalam Pasal 192 KUHP, yang mengatur makar dengan maksud membuat sebagian atau seluruh wilayah NKRI jatuh ke tangan kekuasaan asing atau memisahkan diri dari NKRI. Ancaman hukumannya juga mencakup pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.

Adapun Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Pelakunya diancam penjara paling lama 12 tahun, sedangkan pemimpin atau pengatur makar diancam penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 196 juga mengatur pemidanaan terhadap orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194.

Muslim menegaskan, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo harus diusut secara menyeluruh. Menurut dia, penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pelaksana teknis, tetapi juga harus mengungkap pihak yang diduga berada di belakang operasi tersebut.

Ia meminta penyidik menelusuri kemungkinan penyalahgunaan fasilitas dan kewenangan institusi negara untuk kepentingan politik kelompok tertentu.

“Kalau benar penyadapan itu dilakukan untuk kepentingan politik dan bertujuan melemahkan Presiden, ini persoalan serius. Jangan sampai negara kalah oleh jaringan yang menggunakan instrumen negara untuk kepentingan kelompoknya sendiri,” katanya.

Muslim menilai, Presiden Prabowo harus memastikan proses hukum berjalan transparan dan tidak tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, tanpa melihat jabatan, pangkat, maupun kedekatan politik.

Menurut dia, pengungkapan kasus ini menjadi ujian bagi pemerintahan Prabowo dalam menjaga kewibawaan negara dan memastikan institusi keamanan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pertarungan politik antara kelompok yang kerap disebut Geng Solo dan Geng Hambalang mendapat kritik dari pengamat kebijakan publik Gigin. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak menjadi penonton dalam perseteruan dua kelompok yang menurutnya memiliki pola kepentingan serupa.

Melalui akun X, Gigin menyampaikan kritik tajam terhadap persaingan kedua kubu tersebut. Menurut dia, masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu untuk menyaksikan pertarungan politik yang hanya mempertontonkan perselisihan antar kelompok elite.

“Jangan buang waktu untuk menonton saling gebuk Geng Solo versus Geng Hambalang. Mereka sama saja, suka menimbun kekuasaan dan kekayaan pribadi dengan mengorbankan kepentingan rakyat,” tulis Gigin di akun X, Kamis (5/11/2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan kritik Gigin terhadap dinamika politik yang belakangan diwarnai persaingan antar kelompok pendukung elite kekuasaan.

Dalam pandangannya, perseteruan antara Geng Solo dan Geng Hambalang tidak semestinya dilihat sebagai pertarungan antara kelompok yang satu lebih berpihak kepada rakyat dibandingkan kelompok lainnya.

Gigin justru menilai kedua kelompok memiliki kecenderungan yang sama dalam memperebutkan kekuasaan dan kepentingan pribadi.

Kritik tersebut juga mengandung pesan bahwa rakyat jangan sampai hanya menjadi penonton, bahkan terpecah akibat persaingan politik elite. Sebab, siapa pun kelompok yang memenangkan pertarungan, kepentingan masyarakat tetap harus menjadi ukuran utama dalam menjalankan pemerintahan.

Persoalan mendasar dalam demokrasi bukan hanya siapa yang menguasai jabatan politik, melainkan bagaimana kekuasaan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan Gigin menjadi pengingat bahwa persaingan elite politik seharusnya tidak menggeser persoalan yang lebih mendesak, mulai dari harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan hingga pemberantasan korupsi.

Di tengah perseteruan antar kelompok politik, publik perlu tetap kritis. Jangan sampai energi masyarakat habis untuk mendukung salah satu kubu, sementara persoalan kesejahteraan dan kepentingan rakyat justru kehilangan perhatian.

Bagi Gigin, masyarakat tidak seharusnya larut dalam drama pertarungan Geng Solo dan Geng Hambalang. Rakyat perlu menilai setiap kelompok politik berdasarkan tindakan, kebijakan, dan keberpihakannya kepada kepentingan publik.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengunggah pernyataan mengejutkan di akun X miliknya pada Senin (3/11/2026) terkait isu penangkapan sejumlah jenderal Polri.

Dalam unggahannya, Said Didu menyebut mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo telah menjadi tersangka.

“Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo jadi Tersangaka,” tulis Said Didu dalam akun X-nya, Senin (3/11/2026).

Ia kemudian mengaitkan kabar tersebut dengan apa yang ia sebut sebagai Geng SOP (Solo, Oligarki, Parcok) yang menurutnya berupaya melakukan makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Alhamdulillah akhirnya terbukti bahwa Geng SOP (Solo, Oligarki, Parcok) memang mau lakukan ‘makar’ terhadap rezim Prabowo. Dari dulu saya katakan Geng SOP ini sangat bahaya,” ujar Said Didu.

Said Didu juga mengklaim bahwa rencana makar tersebut telah dimulai sejak sebelum Pilpres, dengan target penyadapan terhadap pejabat tinggi negara.

“Infonya bahwa rencana ‘makar’ sudah dimulai sebelum Pilpres. Yang kontinyu disadap adalah Presiden, Menhan, dan Ka BIN,” kata Said Didu.

Menurut dia, hasil penyadapan tersebut diduga diberikan kepada pihak tertentu.

“Sudah dapat disimpulkan siapa yang menyuruh menyadap dan ke siapa diberikan hasil sadapan tersebut kecuali ke Geng Solo dan Oligarki,” tutur Said Didu.

Dalam unggahan yang sama, Said Didu menyampaikan rasa syukur dan meminta Presiden Prabowo untuk melakukan pembersihan.

“Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan bangsaku dari para PENGHIANAT. Saatnya Presiden @prabowo bersihkan dari penghianat (para Jokower),” tulis Said Didu.

Hingga berita ini diturunkan, unggahan tersebut masih beredar di media sosial X dan belum ada keterangan resmi dari Mabes Polri maupun dari pihak Listyo Sigit Prabowo terkait status tersangka yang disebutkan Said Didu.

MoneyTalk.d,Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi besar-besaran terhadap jajaran kabinetnya menyusul kerusuhan dalam aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026.

Muslim secara khusus menyoroti keberadaan figur-figur yang disebutnya sebagai bagian dari “Geng Solo” di lingkungan pemerintahan Prabowo. Menurut dia, Presiden perlu mengambil langkah tegas dengan mengganti para menteri yang dinilai memiliki kedekatan dengan jaringan politik mantan Presiden Joko Widodo.

“Prabowo harus ganti semua menteri Geng Solo. Jangan sampai orang-orang yang ada di dalam pemerintahan justru menjadi bagian dari skenario untuk melemahkan atau bahkan menjatuhkan Presiden Prabowo,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).

Menurut Muslim, kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi 27 Agustus 2026 perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Ia menduga terdapat skenario politik di balik situasi yang berkembang.

Muslim menilai, apabila situasi politik dan keamanan terus dibiarkan memburuk, kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan ketidakstabilan pemerintahan.

“Kerusuhan ini patut diduga bukan sekadar peristiwa biasa. Harus didalami, apakah ada skenario untuk menjatuhkan Prabowo sehingga kemudian terjadi perubahan kekuasaan dan Gibran yang naik,” ujarnya.

Meski demikian, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan oleh aparat yang berwenang.

Muslim juga menyoroti pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang belakangan menjadi polemik di tengah situasi politik nasional.

Menurutnya, aparat kepolisian perlu memeriksa Budi Arie untuk mendalami apakah terdapat unsur atau indikasi tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo.

“Polisi harus memeriksa Budi Arie. Pernyataannya perlu didalami karena ada indikasi yang bisa ditafsirkan sebagai upaya menjatuhkan atau melemahkan pemerintahan Prabowo,” tegas Muslim.

Ia menilai Presiden Prabowo tidak boleh mengabaikan berbagai dinamika politik yang berkembang, terutama jika terdapat kelompok-kelompok di sekitar kekuasaan yang memiliki agenda berbeda dengan kepentingan pemerintahan saat ini.

Karena itu, Muslim meminta Prabowo segera melakukan bersih-bersih kabinet dan memastikan seluruh pembantunya memiliki loyalitas penuh terhadap pemerintahan yang dipimpinnya.

“Presiden harus memastikan siapa yang benar-benar loyal kepada pemerintahannya dan siapa yang justru memiliki agenda politik lain. Jangan sampai Prabowo dikelilingi orang-orang yang bekerja untuk kepentingan kelompok tertentu,” katanya.

Muslim menegaskan, pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Menurut dia, momentum pasca kerusuhan 27 Agustus 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bagi Prabowo untuk melakukan perombakan kabinet secara menyeluruh.

Di tengah meningkatnya tensi politik, Muslim berharap pemerintah dan aparat keamanan dapat mengusut secara transparan penyebab kerusuhan, termasuk kemungkinan adanya aktor atau kepentingan politik di balik aksi tersebut.

“Semua harus dibuka secara terang-benderang. Kalau ada pihak yang bermain dan memanfaatkan demonstrasi untuk agenda perebutan kekuasaan, maka harus ditindak sesuai hukum,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Wakil Ketua Umum Projo, Budianto Tarigan, mengungkap dugaan adanya upaya politik dari kelompok yang ia sebut sebagai “Geng Solo” untuk menggantikan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Budianto menyampaikan pandangan tersebut saat membahas dinamika politik menjelang Pemilu 2029. Menurutnya, wacana menjadikan Gibran sebagai calon presiden pada 2029 bukan sekadar isu yang muncul di permukaan, tetapi disebutnya berkaitan dengan konsolidasi kekuatan politik yang masih berlangsung.

“Di etalasi depan menggunakan Prabowo-Gibran dua periode. Tapi secara paralel apa pun yang dilakukan Jokowi, yang sekarang bukan lagi menjadi rakyat biasa pulang ke Solo, tetap pulang ke Solo tapi tidak menjadi rakyat biasa,” kata Budianto di Channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Jumat (21/8/2026).

Ia menilai Jokowi, meski telah tidak lagi menjabat sebagai presiden, masih memiliki pengaruh politik dan jaringan yang dapat digunakan untuk mempersiapkan agenda politik menuju 2029.

Menurut Budianto, agenda tersebut salah satunya berkaitan dengan upaya mendorong putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk melanjutkan karier politik hingga kursi kepresidenan.

“Tetap menggalang kekuatan semata-mata untuk tahun 2029 untuk putra tercinta Gibran Rakabuming,” ujarnya.

Budianto bahkan mengklaim dugaan upaya menggoyang posisi Prabowo bukan lagi sebatas kemungkinan.

Ketika ditanya mengenai kekhawatiran sejumlah tokoh terkait adanya upaya “Geng Solo” mendongkel Prabowo agar Gibran dapat menggantikannya, Budianto menjawab tegas bahwa hal tersebut menurutnya sudah terjadi.

“Itu sudah terjadi dan sedang berlangsung,” kata Budianto.

Ia kemudian menyebut kelompok yang ia istilahkan sebagai “Geng Solo” sebagai pihak yang dinilainya paling siap melakukan perubahan situasi politik karena memiliki jaringan, sumber daya, dan kekuatan politik.

“Yang paling siap mengubah situasi dan memprovokasi situasi itu Geng Solo,” katanya.

Budianto juga mengaitkan dugaan tersebut dengan peristiwa politik pada Agustus tahun sebelumnya.

Lebih jauh, Budianto menilai hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi saat ini tidak sepenuhnya baik-baik saja.

Ia menyebut kedua tokoh tersebut berada dalam situasi saling mengunci dan saling menyandera secara politik.

“Secara politik Prabowo-Jokowi hari ini lagi tidak baik-baik saja. Mereka saling kunci, mereka saling sandera,” ujarnya.

Menurut Budianto, kondisi tersebut berpotensi menjadi persoalan serius apabila konflik kepentingan antara dua kekuatan politik besar semakin terbuka.

Ia bahkan menggambarkan situasi tersebut seperti pertarungan dua kekuatan besar yang apabila tidak dikelola dengan hati-hati dapat berdampak terhadap stabilitas politik nasional.

“Taruhannya itu nasib bangsa. Itu yang kita enggak mau,” katanya.

Budianto kemudian memberikan peringatan kepada Prabowo agar berhati-hati menghadapi dinamika politik di sekitarnya.

Menurutnya, apabila terjadi benturan kepentingan politik yang semakin tajam, posisi Prabowo dapat menjadi rentan.

“Tapi ketika gajah-gajah ini bertengkar, saya percaya kalau Prabowo enggak hati-hati, dia terjatuh,” ujar Budianto.

Ia kemudian menyebut Gibran sebagai pihak yang secara konstitusional berada tepat di bawah Prabowo sehingga menjadi figur yang paling siap mengambil alih apabila terjadi pergantian kekuasaan di tengah jalan.

“Yang paling siap menggantikan ya di bawah dia,” katanya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat kebijakan publik Said Didu menilai dinamika politik nasional saat ini telah memasuki fase yang semakin keras. Ia menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi telah turun langsung dalam upaya mempersiapkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menghadapi kontestasi politik menuju Pemilihan Presiden 2029.

Pernyataan tersebut disampaikan Said Didu melalui unggahan di media sosial. Ia mengaitkan perkembangan politik tersebut dengan apa yang sebelumnya berulang kali disebutnya sebagai situasi “to kill or to be killed”.

“Seperti yang berkali-kali saya katakan bahwa sekarang sudah pada titik ‘to kill or to be killed’,” kata Said Didu, Kamis (13/8/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut semakin terlihat dari keterlibatan Jokowi dalam mempersiapkan Gibran untuk menghadapi pertarungan politik pada 2029.

“Jokowi sudah terjun langsung persiapkan anaknya (Gibran) untuk jadi Presiden,” ujarnya.

Said Didu juga menyinggung keberadaan kelompok yang disebutnya sebagai “Geng Solo”. Menurut dia, arah gerak kelompok tersebut kini semakin mudah dibaca dalam peta politik nasional.

“Geng Solo makin jelas arahnya,” kata Said Didu.

Pernyataan tersebut menggambarkan pandangan Said Didu mengenai semakin mengerasnya persaingan kekuasaan menjelang Pemilu 2029. Ia melihat dinamika politik tidak lagi hanya berkaitan dengan pertarungan antarpartai, tetapi juga menyangkut kesinambungan pengaruh dan kekuasaan di lingkaran elite politik.

Gibran sendiri saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Posisi tersebut membuat namanya menjadi salah satu figur yang berpotensi memainkan peran penting dalam peta politik nasional menuju 2029.

Namun, penilaian Said Didu mengenai adanya persiapan Jokowi untuk menjadikan Gibran sebagai calon presiden 2029 merupakan pandangan politik yang disampaikannya kepada publik. Pernyataan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keputusan atau strategi resmi pencalonan Gibran untuk Pilpres 2029.

Meski demikian, pernyataan Said Didu menambah sorotan terhadap dinamika politik keluarga Jokowi dan kelompok politik yang berada di sekitarnya. Pergerakan para elite tersebut diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik seiring semakin dekatnya tahapan politik menuju Pemilu 2029.