21 November 2026

Geng Solo

MoneyTalk, Jakarta – Pemerhati sosial politik Sholihin MS mengungkapkan analisis tajam terkait gelombang aksi mahasiswa dan buruh pada 25 serta 28 Agustus 2025 yang berujung kerusuhan di berbagai kota. Menurutnya, ada dugaan keterlibatan kelompok yang dikenal sebagai “Geng Solo” dalam mendorong eskalasi massa.

Sholihin menilai, pola kerusuhan yang terjadi bukanlah spontanitas belaka, melainkan indikasi adanya “skenario by design” untuk menciptakan instabilitas nasional. “Dari cara mobilisasi massa, penggunaan isu revolusi, hingga pola serangan ke fasilitas publik, terlihat ada keteraturan yang tak mungkin sekadar gerakan organik,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (6/9).

Istilah Geng Solo kembali ramai diperbincangkan publik. Label ini kerap merujuk pada jejaring orang-orang dari Solo yang dianggap memiliki kedekatan dengan lingkaran politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Dalam konteks demo 25 dan 28 Agustus, Sholihin menilai keterlibatan kelompok ini tak bisa diabaikan. “Ada kepentingan politik besar di baliknya. Jangan-jangan kerusuhan ini memang dikondisikan agar menjadi alasan untuk menguatkan posisi kekuasaan pihak tertentu,” tegasnya.

Sholihin juga mengaitkan kerusuhan dengan dinamika politik nasional, khususnya manuver politik Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat Wakil Presiden.

“Jokowi sudah kebelet menjadikan Gibran si anak ingusan yang otaknya kosong agar segera jadi Presiden. Segala cara bisa ditempuh, termasuk menunggangi kerusuhan,” ucap Sholihin dengan bahasa keras.

Tudingan ini menambah panas perdebatan di ruang publik. Sebelumnya, sejumlah pengamat juga menilai bahwa manuver politik keluarga Jokowi berpotensi mencederai demokrasi karena membuka ruang bagi praktik nepotisme dalam kekuasaan.

Analisis: Motif dan Risiko

Sholihin mengatakan, keterlibatan Geng Solo maupun motif Jokowi masih perlu pembuktian lebih lanjut. Namun pola kerusuhan yang terkoordinasi memang membuka pertanyaan besar.

Ada tiga skenario yang dinilai mungkin terjadi:

Penunggang gerakan: kelompok tertentu memanfaatkan aksi buruh dan mahasiswa yang murni menuntut keadilan sosial.

Skenario politik: kerusuhan dipelihara untuk menciptakan kesan instabilitas, lalu dijadikan justifikasi langkah politik tertentu.

Konflik antar-elite: kerusuhan dijadikan alat saling jegal di antara faksi politik yang bersaing memperebutkan posisi kekuasaan.

Risiko paling besar adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga hukum. Kerusuhan yang menelan korban jiwa pada 25 dan 28 Agustus, serta sorotan dari dunia internasional termasuk PBB, semakin menekan legitimasi politik nasional.

Sholihin menuntut pemerintah segera melakukan investigasi transparan. Komnas HAM, lembaga independen, dan tim gabungan dinilai harus dilibatkan untuk menelusuri siapa dalang sesungguhnya di balik kerusuhan.

“Jangan sampai rakyat hanya dijadikan pion dalam permainan kekuasaan. Jika tuduhan soal Geng Solo benar, maka demokrasi kita sedang dalam bahaya besar,” pungkas Sholihin.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengeluarkan analisis tajam mengenai kondisi politik nasional terkini. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto berpotensi menghadapi skenario kejatuhan politik jika tidak berhati-hati dalam membaca situasi yang disebutnya sebagai “jebakan Jokowi dan Geng Solo”.

Amir menilai bahwa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama lingkaran kekuatannya yang populer dengan sebutan Geng Solo masih memegang kendali signifikan di pemerintahan. Meskipun Jokowi telah lengser, namun figur-figur loyalisnya masih bercokol di kabinet maupun lembaga negara yang strategis.

“Geng Solo masih mendominasi di kabinet merah putih, dan sejumlah pernyataannya sering menyakitkan hati rakyat. Ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari operasi cipta kondisi (cipkon) intelijen untuk memancing amarah masyarakat,” ujar Amir, Sabtu (30/8/2025).

Menurut Amir, apa yang sedang dimainkan memiliki kemiripan dengan skenario jatuhnya Orde Baru pada 1998. Kala itu, tekanan dari rakyat yang dipicu krisis ekonomi dan represivitas aparat menjadi titik balik keruntuhan rezim.

“Sekarang, walaupun DPR didominasi koalisi pendukung Prabowo, di dalamnya tetap ada dominasi Geng Solo. Ini skenario 98 yang dimodifikasi: biarkan massa masuk ke DPR, lalu gelombang tuntutan pengunduran Presiden bergulir. Ketua DPR Puan Maharani bisa saja memainkan peran kunci, berseberangan jalur politik dengan Megawati,” paparnya.

Amir menambahkan bahwa Puan memiliki kalkulasi sendiri. Di satu sisi, ia masih bagian dari PDI Perjuangan dan anak Megawati. Namun di sisi lain, posisi sebagai Ketua DPR memberinya ruang manuver lebih luas untuk membaca arah angin politik.

Salah satu indikator utama dari jebakan ini, lanjut Amir, adalah peran aparat kepolisian. Ia menyebut bahwa institusi kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih berada dalam lingkar pengaruh Geng Solo.

“Polisi akan bertindak represif. Setiap aksi protes rakyat berpotensi dihadapi dengan kekerasan. Semakin keras aparat bertindak, semakin besar pula potensi kemarahan rakyat. Inilah yang disebut cipta kondisi. Pada akhirnya, rakyat bukan hanya marah pada aparat, tetapi juga pada Presiden Prabowo yang dianggap gagal melindungi hak demokratis,” tegasnya.

Amir menilai bahwa situasi ini adalah jebakan politik berlapis. Pertama, jebakan psikologis dengan menekan simpul-simpul sosial agar marah. Kedua, jebakan politik di DPR, di mana suara-suara mosi tidak percaya bisa dimunculkan. Ketiga, jebakan represif aparat yang justru semakin memperuncing konflik.

“Jika Prabowo tidak segera mengambil langkah tegas, ia bisa masuk ke pusaran jebakan ini. Kuncinya ada pada keberanian melakukan reposisi terhadap kabinet, reposisi di tubuh kepolisian, dan mengendalikan jalannya DPR,” ujar Amir.

Prabowo, menurut pengamat, menghadapi tantangan berat. Ia harus menavigasi pemerintahan yang diwarnai infiltrasi kekuatan lama, sekaligus menjaga stabilitas publik yang mudah tersulut oleh isu-isu sosial dan ekonomi.

“Prabowo tidak boleh membiarkan dirinya diposisikan sebagai Soeharto baru. Rakyat sudah belajar dari sejarah. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut, maka jatuhnya Prabowo bukan karena oposisi, melainkan karena jebakan dari dalam, jebakan Geng Solo,” pungkas Amir Hamzah.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis politik dan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, melontarkan tudingan keras bahwa gelombang unjuk rasa yang berujung ricuh di sekitar Kompleks DPR RI bukanlah murni ekspresi spontan rakyat. Menurutnya, situasi tersebut merupakan bagian dari skenario besar yang ia sebut digerakkan oleh “Geng Solo”, dengan target utama menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dan mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka naik menggantikannya.

“Ketika Prabowo jatuh, Gibran yang naik. Walaupun Prabowo didukung mayoritas koalisi di DPR, sebagian partai masih loyal ke Jokowi. Di lapangan, rakyat diprovokasi untuk anarkis,” ujar Muslim Arbi kepada wartawan, Jumat (29/8/2025).

Aksi unjuk rasa besar-besaran beberapa hari terakhir berawal dari penolakan publik terhadap privilese dan tunjangan DPR. Gelombang mahasiswa dan masyarakat memenuhi jalanan di sekitar Senayan, menuntut agar kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat itu segera dibatalkan.

Namun, aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh. Puncaknya terjadi ketika seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus 2025. Insiden ini memicu gelombang kemarahan baru. Polisi langsung menyampaikan permintaan maaf, menahan awak kendaraan untuk diproses hukum, sementara Presiden Prabowo menyatakan belasungkawa dan memerintahkan investigasi terbuka.

Bagi Muslim Arbi, peristiwa tragis tersebut bukan sekadar insiden lapangan, melainkan bagian dari koreografi politik yang dirancang untuk meruntuhkan citra Prabowo.

Muslim Arbi sejak lama dikenal sebagai salah satu pengkritik tajam kelompok yang ia sebut “Geng Solo”—jaringan elite politik yang ia kaitkan dengan loyalis Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menilai, meski Jokowi sudah tidak menjabat, pengaruh jaringan ini masih bekerja aktif di pemerintahan era Prabowo.

Menurut Muslim, skenarionya sederhana namun berbahaya: DPR memainkan isu sensitif melalui kebijakan tunjangan, aparat tampil represif hingga menimbulkan korban, lalu kemarahan publik diarahkan kepada Presiden Prabowo. Narasi yang lahir dari situasi itu bisa melemahkan legitimasi pemerintah, membuka ruang bagi suksesi kekuasaan lebih cepat dari yang seharusnya.

Muslim menjelaskan bahwa isu DPR menjadi pemicu utama. Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit, pemberitaan soal tunjangan DPR mudah membakar emosi publik. Pada saat bersamaan, kesalahan aparat dalam menangani massa justru memperkuat kesan bahwa pemerintah gagal menjaga rakyatnya.

Kondisi ini semakin berbahaya, kata Muslim, karena meskipun secara formal Prabowo didukung mayoritas koalisi di parlemen, loyalitas politik tidak sepenuhnya utuh. “Sebagian partai masih setia pada Jokowi. Di sinilah celah dimainkan. Prabowo dikesankan tidak mampu mengendalikan negara, sementara Gibran diproyeksikan sebagai alternatif penerus,” ungkapnya.

Dalam kalkulasi Muslim Arbi, bila opini publik terus tergerus, tekanan politik bisa diarahkan pada opsi konstitusional: presiden mundur dan digantikan wakil presiden.

Meski tudingan Muslim Arbi bersifat politis dan belum terbukti secara independen, faktanya keresahan rakyat benar-benar dipicu oleh kebijakan DPR dan adanya korban jiwa akibat salah prosedur aparat. Situasi ini membuat narasi “skenario” mendapat ruang di tengah masyarakat.

Untuk meredam gejolak, sejumlah langkah dianggap penting: DPR perlu mengkaji ulang privilese yang memicu kemarahan publik, kepolisian wajib menjalankan investigasi transparan atas tragedi Senayan, dan pemerintah harus membuka ruang dialog luas dengan mahasiswa serta masyarakat. Tanpa itu, potensi krisis kepercayaan akan terus membesar dan bisa dimanfaatkan oleh kelompok politik tertentu.

DPP FPI API: Diduga Kuat Mulyono dan Gengnya Dalangi Demo Anarkis

Ketua DPP FPI API (Advokat Persaudaraan Islam), Aziz Yanuar, menegaskan adanya dugaan kuat bahwa sosok bernama Mulyono beserta kelompoknya berada di balik aksi-aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dan anarkis dalam beberapa hari terakhir.

Aziz menyampaikan, pihaknya mengecam keras tindakan anarkisme yang telah meresahkan masyarakat, merusak fasilitas umum, melumpuhkan transportasi, hingga menimbulkan keresahan luas.

“Kami dari DPP FPI API menyatakan mengecam keras dan sangat menyesalkan hal itu dapat terjadi. Kami meminta penegak hukum dan pemerintah menindak tegas seluruh pihak yang anarkis itu, serta mengusut dan menangkap seluruh aktor intelektual di balik aksi-aksi tidak bertanggung jawab tersebut,” tegas Aziz dalam keterangan resminya, Kamis (28/8).

Menurutnya, aksi beruntun yang terjadi dalam dua hari terakhir bukanlah spontan, melainkan telah diarahkan agar terjadi bentrokan, kericuhan, dan perusakan. Ia juga menyoroti sikap aparat keamanan yang dinilai terlalu lunak dalam menghadapi massa anarkis.

Aziz bahkan menduga pola yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan seperti sebuah skenario: inkompetensi pejabat – reaksi anarkis massa liputan media besar-besaran hingga pembiaran aparat.

“Beberapa media televisi menayangkan aksi itu berjam-jam tanpa jeda iklan. Pertanyaannya, berapa biaya untuk semua itu? Polanya terlihat jelas, ada orkestra pembusukan pemerintahan dari dalam, yang dikombinasikan dengan media dan massa entah dari mana rimbanya,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menilai rangkaian aksi ini bisa bermuara pada skenario politik untuk melemahkan Presiden Prabowo Subianto. Aziz menyebut adanya partai kecil yang tiba-tiba menyalahkan pemerintahan dengan tuduhan gagal, lalu mendorong isu pemakzulan Prabowo dan penggantian oleh Gibran Rakabuming Raka.

“Ini sangat berbahaya dan berpotensi melanggengkan kembali kekuatan ‘geng Solo’ yang sudah terbukti membawa kerusakan politik selama puluhan tahun,” tambahnya.

Karena itu, FPI API mendesak aparat intelijen, penegak hukum, dan TNI untuk segera bertindak demi menjaga stabilitas pemerintahan. Aziz juga menghimbau Presiden Prabowo agar tetap dekat dengan ulama dan tokoh agama yang istiqamah.

“Ulama dan umat tidak mungkin berkhianat pada negara dan bangsa. Karena itu, menjauhi serta menggilas pihak-pihak yang mencoba mengadu domba ulama dan umara menjadi sangat penting,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Kritikus politik Faizal Assegaf melontarkan pernyataan tajam terkait dinamika politik nasional. Dalam podcast di kanal YouTube Sinkos Indonesia pada Minggu (24/08), Faizal menyebut bahwa berbagai masalah yang kini muncul di era Presiden Prabowo Subianto sejatinya merupakan warisan buruk dari pemerintahan Jokowi dan gengnya.

“Ini loh soal ijazah palsu Jokowi, soal pulau geng Solo, soal pajak Sri Mulyani. Lama-lama kan matang. Berarti rakyat berada pada satu kesimpulan bahwa biang kerok itu adalah Jokowi dan gengnya,” tegas Faizal di awal perbincangan.

Faizal menyoroti rencana aksi demonstrasi besar pada 25 Agustus yang ramai dibicarakan di media sosial. Menurutnya, pemicu aksi ini adalah kemarahan rakyat terhadap kebijakan pajak yang dianggap menindas.

“Kalau ini memang terjadi demo besar, saya amati dipantik oleh masalah pajak yang terjadi di Pati. Ada yang mengatakan ini bisa transfer nasional, satu gerakan kesadaran rakyat melawan kebijakan yang memeras rakyat,” jelasnya.

Meski begitu, ia juga menduga ada tangan tersembunyi yang memanfaatkan momentum. “Barangkali demo-demo ini juga tangan tersembunyi, PSI Partai Gajah ini. Bisa jadi mereka sedang memainkan koreksi terhadap pemerintahan Prabowo,” tambahnya.

Faizal menegaskan, letupan-letupan masalah yang kini muncul bukanlah hasil kebijakan Prabowo, melainkan akumulasi persoalan dari 10 tahun pemerintahan Jokowi.

“Dalam praktik pemerintahan Jokowi 10 tahun, aneka masalah dipersembahkan secara culas, brutal, sporadis. Kini kita mendulang letupan satu demi satu. Bukan hanya soal pajak, tapi ketidakpastian hampir di semua dimensi,” ujarnya.

Ia menilai, Jokowi dan lingkarannya masih aktif “cawe-cawe” dalam pemerintahan, bahkan melalui partai politik tertentu. “Itu realitas politik. Terlihat semakin jelas Jokowi membangun satu kedigdayaan melalui politik informal yang dideklarasikan lewat PSI,” kata Faizal.

Lebih jauh, Faizal tidak menutup kemungkinan bahwa kemarahan rakyat bisa berkembang menjadi arus revolusioner. Menurutnya, Presiden Prabowo perlu membaca situasi ini secara cermat.

“Kalau kompromi dengan geng lama justru melemahkan, bisa saja rakyat mendorong jalan baru yang revolusioner. Prabowo harus menentukan apakah tetap bertahan dengan kompromi, atau memimpin gerakan perubahan,” ujarnya.

Hari demi hari rakyat semakin yakin, biang kerok kekacauan ini adalah Jokowi dan gengnya. Kalau Prabowo tidak segera mengambil langkah, maka eskalasi bisa berbalik menghentak kekuasaan.

MoneyTalk, Jakarta – Isyarat tentang potensi pemakzulan Presiden Prabowo Subianto mencuat kembali setelah mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyebut adanya skenario politik yang berujung pada peralihan kekuasaan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Analisa ini, jika dibaca dari perspektif geopolitik dan intelijen, bukan sekadar opini liar, melainkan tanda-tanda awal dari sebuah operasi senyap yang dijalankan oleh kekuatan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Fenomena yang terlihat jelas adalah masih kuatnya dominasi kelompok politik yang kerap disebut sebagai Geng Solo dalam pemerintahan Prabowo. Meski secara formal kekuasaan telah beralih, namun jaringan loyalis Presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi), tetap bercokol di titik-titik strategis negara.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, misalnya, adalah figur yang tetap dipertahankan. Posisi Mendagri sangat vital, karena mengendalikan sistem pemerintahan daerah, regulasi pemilu, hingga komunikasi politik antara pusat dan daerah. Dalam konteks geopolitik domestik, Mendagri adalah gatekeeper yang bisa memengaruhi stabilitas politik.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga merupakan figur kunci. Kendali atas kepolisian berarti kendali atas keamanan domestik, pengendalian opini publik, hingga pengawasan terhadap pergerakan politik lawan. Dengan kombinasi Mendagri dan Kapolri yang masih beririsan dengan Geng Solo, sulit membantah bahwa struktur kekuasaan lama masih beroperasi secara penuh.

Dari kacamata intelijen, upaya pemakzulan tidak pernah dilakukan secara frontal. Operasinya justru dijalankan melalui tahapan senyap, dengan pola yang bisa dianalisis dalam tiga fase:

-Fase Infiltrasi

Menjaga loyalis di titik-titik vital negara, terutama sektor keamanan dan birokrasi pemerintahan. Dengan pola ini, meski pucuk kekuasaan telah berganti, kendali operasional tetap berada pada jaringan lama.

-Fase Destabilisasi

Penciptaan narasi publik tentang kegagalan pemerintahan Prabowo, baik dari sisi ekonomi, kebijakan luar negeri, maupun isu sosial. Narasi ini disalurkan melalui media, buzzer, hingga operasi psywar di media sosial. Tujuannya melemahkan legitimasi Presiden di mata rakyat.

-Fase Aksi Politik

Ketika legitimasi publik runtuh dan tekanan politik meningkat, maka jalur konstitusional dapat digunakan: mulai dari hak interpelasi DPR, pansus, hingga wacana pemakzulan. Semua itu akan terlihat seolah-olah prosedural, padahal sudah diskenariokan sejak awal.

Dari perspektif geopolitik kekuasaan, Gibran Rakabuming bukan hanya Wakil Presiden. Ia adalah cadangan strategis yang diproyeksikan untuk menggantikan Prabowo jika operasi ini berhasil. Dengan usia muda, popularitas warisan dari Jokowi, serta kontrol jaringan lama, Gibran adalah aset politik yang siap dipoles menjadi pemimpin nasional.

Inilah mengapa analisa Gatot Nurmantyo layak diperhatikan. Pemakzulan Prabowo tidak akan melahirkan kekosongan kekuasaan, melainkan langsung menghadirkan transisi ke Gibran. Skema ini akan mengamankan posisi Geng Solo sekaligus memastikan kesinambungan kepentingan lama.

Bagi Prabowo, tantangan terbesar bukan hanya membangun legitimasi rakyat, tetapi juga membersihkan lingkar kekuasaan dari infiltrasi kelompok lama. Tanpa konsolidasi yang tegas, ia akan terjebak dalam cengkraman struktur lama yang sewaktu-waktu bisa menggeser posisinya.

Dalam analisa intelijen, waktu yang dimiliki Prabowo tidak panjang. Tahun-tahun awal pemerintahan adalah fase paling krusial. Jika Prabowo gagal membangun counter-intelligence dan strategi kontra-hegemoni, maka operasi senyap ini bisa mencapai tujuannya.

Isyarat yang diberikan Gatot Nurmantyo patut dipahami sebagai peringatan dini intelijen. Upaya pemakzulan bukan sekadar isu politik, melainkan bagian dari skenario terstruktur yang sudah berjalan. Dominasi Geng Solo di titik vital negara adalah indikator bahwa skema tersebut nyata.

Prabowo harus membaca peta dengan cermat: musuh bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam lingkar kekuasaan sendiri. Sementara bagi rakyat, kewaspadaan diperlukan agar tidak mudah terjebak dalam narasi destabilisasi yang sedang digelar secara halus.

Jika operasi ini berhasil, maka Indonesia akan menyaksikan peralihan kekuasaan yang dramatis: dari Prabowo ke Gibran, bukan melalui pemilu, tetapi melalui operasi senyap TSM yang sudah disiapkan jauh hari.

Penulis : Amir Hamzah, pengamat geopolitik dan intelijen

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai gejolak politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bukan sekadar konflik lokal antara masyarakat dan bupati. Ia menduga ada operasi politik yang terstruktur dari kelompok yang disebutnya sebagai “Geng Solo” dengan tujuan memancing kemarahan rakyat daerah dan meruntuhkan kepercayaan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Amir, pola yang terlihat dalam kasus ini menunjukkan indikasi bahwa konflik yang semula bersifat kebijakan daerah dimanfaatkan untuk menggiring opini negatif terhadap Gerindra, partai yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

“Kasus di Kabupaten Pati bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Ada indikasi operasi Geng Solo untuk membuat rakyat di daerah tidak percaya pada Gerindra, dan akhirnya tidak percaya pada Presiden Prabowo,” ujar Amir, Jumat (15/8/2025).

Dalam gejolak ini, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengambil sikap yang dinilai menenangkan. Dasco, yang dikenal sebagai salah satu loyalis utama Prabowo, memberi sinyal terbuka kepada DPRD Pati untuk menggunakan mekanisme pemakzulan terhadap Bupati Sudewo, yang merupakan kader Gerindra.

Langkah ini, menurut Amir, sempat menurunkan tensi kemarahan rakyat Pati. “Pernyataan Dasco membuat rakyat melihat bahwa partai bersikap fair. Ini mengurangi potensi eskalasi,” katanya.

Namun, situasi berubah ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan pernyataan yang dianggap memicu emosi masyarakat. Tito mengatakan bahwa terkait wacana pemakzulan bupati, “tolonglah, bupati itu dipilih rakyat.”

Amir menilai ucapan tersebut kontraproduktif dan justru membuat kemarahan rakyat Pati semakin membara. “Secara intelijen, pernyataan Tito seperti menyulut api. Apalagi selama ini Tito dianggap sebagai bagian dari Geng Solo,” jelasnya.

Analisis Amir menyebut ada pola “pembusukan politik” yang dijalankan dengan memanfaatkan kepala daerah dari Gerindra. Caranya, membiarkan atau bahkan memicu kegagalan kebijakan kepala daerah tersebut agar publik mengaitkannya dengan partai dan presidennya.

“Kalau bupati dari Gerindra dianggap gagal atau zalim, publik akan hilang kepercayaan pada partainya. Dari situ, target berikutnya adalah menjatuhkan kepercayaan terhadap Presiden Prabowo,” tegas Amir.

Ia menambahkan, skenario seperti ini menguntungkan pihak-pihak yang berada di lingkaran Geng Solo, termasuk Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat Wakil Presiden. “Dalam kondisi seperti ini, Gibran dan Geng Solo justru diuntungkan,” ungkapnya.

Pengamat ini menduga, Pati bisa jadi hanyalah “uji coba” dari strategi yang lebih besar. Jika berhasil menciptakan efek ketidakpercayaan publik terhadap Gerindra di daerah ini, pola serupa bisa diterapkan di daerah lain yang dipimpin kader partai tersebut.

“Ini bukan soal satu kabupaten saja. Ini potensi operasi politik yang menyasar basis legitimasi presiden. Kalau tidak diantisipasi, efeknya bisa menyebar,” pungkas Amir.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak sepenuhnya tegak lurus kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia bahkan menduga, Burhanuddin masih “main dua kaki” dengan satu kakinya tetap terhubung ke lingkaran kekuasaan lama yang dikenal sebagai Geng Solo.

Menurut Muslim, jejak hubungan Burhanuddin dengan Presiden Joko Widodo tidak bisa dilepaskan dari sejarah pengangkatannya sebagai Jaksa Agung pada periode lalu. “Beliau dilantik Jokowi karena punya utang budi kepada mantan Wali Kota Solo itu. Sehingga secara politik, sulit untuk sepenuhnya berdiri di pihak Prabowo,” ujar Muslim, Jumat (15/8/2025).

Muslim Arbi menyoroti penanganan kasus buronan kelas kakap Riza Chalid yang dinilai hanya dipertontonkan sebagai “sandiwara” di hadapan publik. Riza Chalid, yang disebut-sebut punya kontribusi terhadap kemenangan Jokowi, hingga kini belum berhasil ditangkap meski statusnya DPO (Daftar Pencarian Orang) sudah lama disandang.

“Publik hanya disuguhi drama penangkapan yang tak kunjung berujung. Kalau Jaksa Agung benar-benar tegak lurus kepada Prabowo dan menjalankan hukum tanpa pandang bulu, kasus Riza Chalid ini mestinya sudah tuntas,” tegas Muslim.

Selain Riza Chalid, Muslim juga menyinggung belum dieksekusinya terpidana Silferster Matutina oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ia menduga, ada intervensi langsung dari Jaksa Agung sehingga proses eksekusi tersebut tertahan.

“Kalau hukum mau ditegakkan, tidak boleh ada intervensi, apalagi dari pucuk pimpinan kejaksaan. Ini memperburuk citra penegakan hukum kita,” katanya.

Muslim Arbi menambahkan, ada hal lain yang menurutnya janggal: perbedaan data riwayat pendidikan ST Burhanuddin di berbagai dokumen resmi.

-Dalam satu dokumen, tercatat Burhanuddin lulusan S1 Universitas Diponegoro (Undip) tahun 1983.

-Di dokumen lain, tertulis lulus Undip tahun 1980.

-Ada pula catatan bahwa ia lulusan Universitas 17 Agustus Semarang tahun 1983.

Untuk gelar S2, perbedaan juga muncul:

-Dalam satu data tertulis lulusan Universitas Indonesia (UI).

-Di dokumen lain, tercatat lulusan Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta.

“Kalau data akademik saja bisa berbeda-beda, bagaimana publik bisa percaya pada integritasnya? Ini harus diklarifikasi secara resmi. Kalau tidak, akan memunculkan kecurigaan publik,” kata Muslim.

Menurut Muslim, sikap “main dua kaki” seperti ini bisa berbahaya bagi konsolidasi pemerintahan Prabowo Subianto. Kejaksaan Agung merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jika pucuk pimpinannya masih terikat kepentingan masa lalu, maka agenda hukum pemerintah baru akan sulit berjalan efektif.

“Presiden Prabowo harus memastikan semua pembantunya, termasuk Jaksa Agung, benar-benar loyal dan bebas dari tarik-menarik kepentingan politik masa lalu. Kalau tidak, akan terjadi hambatan di lapangan,” jelasnya.

Muslim menilai, penegakan hukum di era Prabowo harus menunjukkan keberpihakan penuh pada konstitusi dan kepentingan rakyat, bukan pada kelompok atau figur tertentu di masa lalu. “Kalau masih ada ‘Geng Solo effect’, ini akan menggerogoti kepercayaan publik pada pemerintah,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Suasana pelantikan enam Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) baru serta sejumlah pimpinan strategis TNI di Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025), diwarnai momen tak biasa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat menghindari berjabat tangan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Momen itu terjadi di sela acara yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto. Di antara tamu undangan VIP, AHY berdiri menyambut kehadiran Gibran. Namun, alih-alih membalas dengan salam, Gibran hanya berlalu sambil mengangguk singkat. Insiden ini sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat politik, wartawan, dan media sosial.

Pengamat politik Muslim Arbi menilai, gestur tersebut bukan sekadar sikap pribadi, melainkan bagian dari ketegangan politik yang lebih besar. Ia menyebutnya sebagai babak baru rivalitas Geng Solo—istilah yang merujuk pada lingkaran politik dekat figur-figur dari Solo, termasuk Gibran dan ayahnya, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi)—dengan Geng Pacitan, yang diidentikkan dengan keluarga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Demokrat.

“Ini bukan sekadar masalah pribadi Gibran dan AHY. Ada dinamika politik yang menguat, terutama pasca-Pemilu 2024 dan menjelang konsolidasi kekuasaan pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Muslim Arbi, Minggu (10/8/2025).

Muslim Arbi menegaskan, dalam politik, bahasa tubuh kadang lebih tajam daripada pernyataan lisan. Sikap Gibran yang memilih tidak berjabat tangan, menurutnya, adalah simbol jarak politik yang kini semakin nyata.

“Gibran sedang mengirim pesan bahwa hubungan politiknya dengan AHY berada pada titik dingin. Ini bisa dibaca sebagai sinyal kepada Demokrat bahwa tidak semua pintu terbuka lebar di kabinet atau lingkar kekuasaan,” kata Muslim.

Menurut Muslim Arbi, ketegangan ini berpotensi berdampak pada stabilitas koalisi pendukung Prabowo-Gibran. “Demokrat bisa menggalang kekuatan agar Gibran dimakzulkan,” jelasnya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa politik Indonesia dinamis. Gestur dingin Gibran bisa saja hanya menjadi strategi sesaat untuk menunjukkan posisi tawar, yang kelak bisa mencair bila ada kesepakatan politik di belakang layar.

Muslim Arbi melihat, rivalitas Geng Solo vs Geng Pacitan punya akar sejarah yang lebih panjang. Sejak masa pemerintahan SBY, hubungan dengan kubu Jokowi—yang kini diperpanjang melalui Gibran—tidak selalu harmonis. “Pernah ada momen hangat, tetapi juga ada persaingan pengaruh, terutama dalam memperebutkan narasi pembangunan dan basis dukungan publik,” katanya.

Menurutnya, ke depan publik akan sering melihat “adu pengaruh” antara kedua geng ini, baik di ruang kebijakan maupun dalam memperebutkan figur strategis di lembaga negara.

Peristiwa di Batujajar ini, bagi sebagian orang, mungkin hanya sekadar momen sekejap. Namun, bagi pengamat seperti Muslim Arbi, ia adalah bagian dari puzzle besar politik Indonesia yang sedang bergerak. “Kalau tensinya terus naik, jangan kaget kalau dalam beberapa bulan ke depan, kita melihat konstelasi politik yang berbeda dari yang dibayangkan pasca-Pemilu kemarin,” pungkasnya.