21 November 2026

Geng Solo

MoneyTalk.id,Jakarta – Dinamika politik pasca-Pilpres selalu menyisakan cerita. Namun, apa yang dipertontonkan oleh pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belakangan ini melampaui batas kewajaran. Kita seperti disuguhi drama dua babak yang dimainkan dalam satu panggung, tapi dengan naskah yang bertolak belakang.

Di satu sisi, Presiden Prabowo sedang babak-belur dikepung dari segala penjuru. Kritik tajam netizen. Gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Di sisi lain, Gibran tampak santai. Seolah steril dari berbagai problem yang membelit negara dan rakyat.

Kritik dan demo terhadap Prabowo nyaris tak pernah berhenti. Isunya pun berat: sengkarut program Makan Bergizi Gratis (MBG), kontroversi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), rupiah yang loyo, IHSG yang anjlok, dan tekanan fiskal kian mencekik. Juga ada soal kebijakan pajak yang dinilai gila-gilaan, serta polemik perpanjangan usia pensiun Kapolri. Proyek food estate yang sempat senyap, tiba-tiba mencuat lagi ke permukaan.

Namun, tengoklah ke sisi lain panggung. Wapres Gibran justru tampil begitu tenang, bahkan cenderung abai. Dia bak makhluk dari planet lain yang sama sekali terlepas dari seluruh kegaduhan ekonomi dan sosial yang melanda negeri. Gibran tidak pernah berkomentar soal nilai tukar rupiah, saham, atau carut-marut MBG. Ketika mahasiswa berdemo di mana-mana, Gibran justru sibuk memainkan narasi politiknya sendiri.

Ingat momen di Istana Wapres ketika Gibran menerima rombongan “mahasewa”? Disebut mahasewa karena terbukti merupakan massa bayaran. Belum lagi manuvernya membawa rombongan mahasiswa UI ke Papua tanpa izin rektorat.

Di lapangan, Gibran sangat rajin keliling daerah membagikan bantuan sosial (Bansos). Ini bukan sekadar tugas seremonial seorang wakil presiden. Ini adalah langkah konsolidasi politik yang taktis, sekaligus sebuah upaya membusukkan kepemimpinan Prabowo dari dalam.

Dengan semua manuvernya, Gibran sedang mengatakan: saya berbeda dengan Prabowo. Prabowo hobi marah-marah, menuduh sana-sini, boros, dan asyik dengan jalan-jalan ke luar negeri. Sedangkan saya cool, penuh senyum, ramah, mengayomi, dan perhatian pada rakyat jelata. Semua itu dilakukannya demi investasi politik menuju 2029. Bahkan bukan mustahil lebih cepat dari itu.

Gerilya PSI dan Serangan Udara

Manuver Gibran dari Istana Wapres diperkuat secara masif oleh gerakan eksternal keluarganya. Di garis depan, kita melihat pergerakan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai yang dipimpin oleh adik kandung Gibran, Kaesang Pangarep, kini gencar melakukan gerilya politik ke akar rumput. PSI sengaja disiapkan sebagai “sekoci” dan infrastruktur politik cadangan untuk mengamankan jalur dinasti.

Gerakan darat PSI ini diperkuat oleh gempuran luar biasa di ruang digital. Pasukan buzzer dan influencer sewaan. Orang-orang yang oleh mantan Danjen Kopassus Soenarko disebut para pemakan bangkai ini, bergerak serentak di media sosial. Mereka menebar narasi fitnah, memutarbalikkan fakta, dan mendelegitimasi pemerintahan Prabowo.

Pola ini sangat terbaca. Bukan kejadian alamiah. Ini adalah cyber warfare yang diorkestrasi dari satu komando. Tujuannya menciptakan distrust (ketidakpercayaan) publik yang akut terhadap Prabowo. Masyarakat didorong untuk meragukan dan marah kepada kepemimpinan Prabowo akibat hasutan media sosial. Jika ini berhasil diwujudkan, saat itulah karpet merah digelar untuk Gibran agar tampil sebagai “pahlawan penyelamat”.

Orkestrasi politik ini kian benderang jika kita membaca pergerakan sang ayah, Joko Widodo. Mantan presiden ini tampak belum rela melepaskan panggung kekuasaan. Dia gencar melakukan safari politik keliling Indonesia. Tentu saja, publik yang melek politik membacanya bukan jalan-jalan, apalagi silaturahmi biasa.

Kunjungan ke Lampung, misalnya, memicu kegaduhan luar biasa. Ada penolakan masyarakat lapis bawah dari segala elemen; mahasiswa, aktivis, emak-emak, dan lainnya. Tapi pada saat yang sama, segelintir elite lokal justru menganugerahinya gelar “Paduka Pemuka Bangsa”.

Yang paling mencolok tentu saja prosesi adat yang menyertakan adegan menginjak kepala kerbau. Bagi sebagian kalangan yang paham akan bahasa simbol, ini adalah pesan politik tingkat tinggi. Banyak yang menafsirkan bahwa aksi menginjak kepala kerbau tersebut merupakan simbol keberanian Jokowi untuk “menginjak” partai lamanya. Faktanya, PDIP berlambang kepala banteng. Sebuah pesan intimidatif bahwa Geng Solo masih memiliki taji dan nyali untuk menggilas lawan politiknya.

Kolaborasi Jahat Jokowi dan Oligarki

Semua manuver dan gerilya tadi tentu membutuhkan dana sangat besar. Publik percaya, Jokowi punya uang sangat banyak. Politisi senior PDIP Beathor Suryadi, misalnya, yakin di rumah Jokowi ada bungker berisi duit. Jumlahnya sangat fantastis, ratusan triliun. Dia bahkan menyebut masih ada sejumlah bungker di beberapa tempat lain.

Meski begitu, ikhtiar menjatuhkan Prabowo dan segera menaikkan Gibran berkelindan dengan kepentingan oligarki. Mereka siap dengan senang hati mendanai semua gerakan kolosal ini. Biaya safari politik Jokowi, gerilya PSI, dan bayaran para buzzer/influencer cuma remah-remah bagi oligarki.

Di sinilah kita melihat kongkalikong jahat antara penguasa dinasti dan para oligarki hitam. Yang disebut terakhir adalah para penikmat Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Selama sepuluh tahun terakhir, mereka telah mengeruk kekayaan alam kita dengan nilai fantastis hampir tanpa tersentuh hukum. Angkanya mencapai belasan bahkan puluhan ribu triliun rupiah.

Namun, kenyamanan mereka terusik di era Prabowo. Langkah tegas pemerintah yang mulai menyita jutaan hektare perkebunan dan pertambangan ilegal membuat para oligarki ini meradang. Kemarahan mereka makin memuncak ketika pemerintah membabat habis praktik under-invoicing (pemanipulasian nilai faktur yang lebih rendah) dan transfer pricing—modus klasik yang selama ini digunakan untuk melarikan modal ke luar negeri dan menghindari pajak.

Ditambah hadirnya kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (SDI), menjadi pukulan telak yang mematikan bagi mereka. Kran-kran penyelundupan ditutup. Celah manipulasi disumbat. Kehilangan potensi jarahan ribuan triliun membuat para oligarki gelap mata. Mereka menemukan sekutu yang sepadan pada diri Jokowi yang juga sedang panik mengamankan masa depan politik anak-anaknya.

Maka, terjadilah kongsi jahat itu: Jokowi butuh kekuasaan dan proteksi untuk dinastinya. Sementara oligarki butuh kembali mengeruk SDA Indonesia tanpa gangguan. Tujuan akhir dari kongsi ini sangat mengerikan: menjatuhkan Prabowo secepatnya. Mereka tidak mau menunggu sampai 2029.

Tekanan fiskal. Rupiah yang digoyang. Demonstrasi yang dirancang dan ditunggangi. Fitnah yang ditebar buzzer di media sosial. Semua itu adalah peluru-peluru yang ditembakkan secara bersamaan untuk menciptakan instabilitas nasional.

Prabowo?

Melihat kenyataan yang kasat mata ini, muncul satu pertanyaan mendasar yang krusial bagi masa depan bangsa: Apakah Prabowo menyadari semua manuver di sekelilingnya ini? Jika jawabannya Ya, lantas strategi dan antisipasi apa yang sedang disiapkan oleh sang Jenderal?

Namun, jika jawabannya Tidak, mosok seorang Presiden, mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrad tidak menyadari bahwa dia sedang dikepung dari dalam rumahnya sendiri? Bukankah presiden punya semua perangkat untuk mendeteksi setiap pergerakan seperti ini? Ibarat kata, tak ada sebatang jarum pun yang jatuh tanpa sepengetahuan presiden!

Sebagai rakyat, kita harus jujur melihat potensi ancaman ini. Kita wajib mengingatkan Presiden Prabowo untuk tetap tegak, waspada. Yang lebih penting lagi, publik harus mendorong agar Prabowo berani menyikat balik. Upaya kembalinya kekuatan Jokowi dan Geng Solo harus dicegah demi keselamatan negara.

Tidak bisa tidak, apa yang dilakukan Geng Solo dan oligarki ini adalah kudeta merangkak. Kudeta senyap tapi sistematis dan terencana dengan sangat baik. Jika upaya percepatan penggantian kekuasaan ini terjadi, Prabowo adalah korban pertama. Dia terjungkal dari kursi presidennya.

Tapi, korban kudeta ini bukan hanya Prabowo. Seluruh rakyat Indonesia akan menghadapi bencana besar. Kita terancam dipimpin oleh sosok nirkualitas seperti Gibran. Di belakang sosok Gibran yang minim pengalaman politik substansial itu, ada Jokowi yang mengendalikan benang merahnya. Di belakang Jokowi, bercokol kekuatan oligarki domestik yang serakah. Dan di belakang oligarki, ada kepentingan geopolitik raksasa seperti Republik Rakyat China (RRC) yang siap mencengkeram kedaulatan ekonomi, politik, dan hukum kita.

Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Ini sangat berbahaya. Gibran ternyata terbukti tidak senaif yang dikira banyak orang. Dia makin pintar membaca celah dan taktis. Karena itu, dia makin berbahaya bagi stabilitas pemerintahan saat ini.

Presiden Prabowo harus segera mengambil langkah tegas sebelum semua terlambat. Jargon satu musuh terlalu banyak dan seribu teman sedikit harus ditinjau ulang. Teman yang banyak artinya kompensasi yang banyak pula. Di antara para teman, banyak juga yang penjilat. Yang paling bahaya, justru teman yang diam-diam pengkhianat.

Prabowo harus waspada dan tegas. Bertindak cepat dan tepat. Eliminasi setiap potensi ancaman yang ada. Singkirkan sikap ewuh-pakewuh apalagi rasa utang budi. Kalaupun, sekali lagi: ini kalaupun, Prabowo berutang budi, cukup satu tahun untuk melunasi. Tidak boleh merasa utang budi politik sepanjang masa.

Prabowo harus menjaga jangan sampai istana yang megah runtuh dari dalam. Jangan sampai bangsa dan rakyat Indonesia terjerumus dalam derita berkepanjangan. Jangan sampai semua itu terjadi karena kelalaian mendeteksi musuh dalam selimut yang bekerja untuk “tetangga sebelah” dan mantan penguasa yang telah lengser. []

Penulis :

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto soal penggunaan teknologi radar untuk melacak bunker penyimpanan harta koruptor memunculkan gelombang spekulasi politik nasional. Dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR RI, Prabowo menegaskan negara kini memiliki kemampuan teknologi untuk mendeteksi bunker bawah tanah yang selama ini diyakini dipakai menyembunyikan aset hasil korupsi.

Pernyataan itu menjadi perhatian publik karena disampaikan langsung di forum resmi negara dan bernada sangat keras. Prabowo menyebut teknologi pertahanan modern yang biasa dipakai mencari gudang senjata dan ranjau kini dapat digunakan untuk melacak bunker-bunker mencurigakan.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pidato tersebut bukan sekadar retorika politik biasa, melainkan sinyal serius bahwa pemerintah mulai mengubah pola pemberantasan korupsi dengan pendekatan teknologi dan operasi intelijen.

“Dalam bahasa intelijen, pidato seperti itu adalah psychological operation. Pesannya jelas: negara sedang menunjukkan bahwa ruang persembunyian para elite makin sempit. Prabowo memberikan sinyal memburu kekayaan “Geng Solo”. Politikus PDIP Beathor pernah menyebut Geng Solo menyimpan harta hasil koruptor di bunker,” ujar Amir Hamzah kepada wartawan, Minggu (24/5/2026).

Menurut Amir, pernyataan Prabowo memiliki dua sasaran sekaligus. Pertama, menciptakan efek takut terhadap para koruptor. Kedua, membangun citra bahwa pemerintah memiliki teknologi pengawasan yang jauh lebih canggih dibanding era sebelumnya.

“Ini bukan hanya soal bunker fisik. Yang dimaksud Prabowo bisa lebih luas, termasuk hidden asset, aset nominee, jaringan pencucian uang, hingga penyimpanan kekayaan ilegal yang selama ini sulit disentuh aparat,” katanya.

Amir menjelaskan, teknologi seperti Ground Penetrating Radar (GPR), thermal imaging, hingga pemetaan satelit resolusi tinggi memang digunakan dalam operasi militer modern untuk mendeteksi objek bawah tanah.

“Teknologi itu lazim dipakai mencari terowongan senjata, bunker perang, hingga jalur penyelundupan. Kalau dipakai untuk investigasi korupsi, maka negara sedang menaikkan level pengawasan,” jelasnya.

Pidato Prabowo sendiri disampaikan dengan nada tegas di hadapan anggota DPR dan pejabat negara. Ia memperingatkan kepala daerah dan pejabat agar tidak bermain-main dengan uang rakyat karena pemerintah memiliki kemampuan mendeteksi penyimpangan hingga bunker bawah tanah.

Menurut Amir Hamzah, pernyataan itu juga harus dibaca sebagai pesan politik terhadap oligarki dan jaringan kekuasaan lama.

“Korupsi besar selalu dilindungi jaringan kuat. Tidak mungkin berdiri sendiri. Ketika Prabowo bicara soal radar dan bunker, maka elite yang merasa punya masalah masa lalu otomatis membaca itu sebagai ancaman langsung,” katanya.

Amir menilai suasana politik nasional pasca transisi kekuasaan memang sedang memasuki fase konsolidasi keras. Karena itu, isu pemberantasan korupsi kini bukan hanya soal hukum, tetapi juga pertarungan pengaruh antar-elite.

Ia menyoroti munculnya tudingan politisi senior PDIP Beathor Suryadi yang mengaitkan isu bunker dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut Amir, tuduhan semacam itu harus dibedakan antara opini politik dan fakta hukum.

“Dalam analisa intelijen, semua informasi boleh muncul, tetapi harus diverifikasi. Jangan sampai publik terjebak trial by opinion. Kalau ada dugaan, maka institusi hukum harus bekerja dengan data dan pembuktian,” ujarnya.

Meski demikian, Amir melihat berkembangnya isu bunker menunjukkan adanya kegelisahan politik di kalangan elite nasional.

“Ketika Presiden bicara teknologi pemburu bunker, lalu publik langsung mengaitkan dengan tokoh tertentu, itu menunjukkan masyarakat membaca pidato itu sebagai kode politik, bukan sekadar pidato teknis,” katanya.

Amir juga menilai gaya komunikasi Prabowo saat ini mulai berubah menjadi lebih ofensif dibanding awal pemerintahannya. Ia melihat Presiden sedang membangun citra sebagai pemimpin yang siap menghadapi jaringan korupsi besar.

“Prabowo paham bahwa publik muak dengan korupsi. Maka beliau memakai simbol teknologi, radar, satelit, dan operasi militer untuk menunjukkan negara hadir dengan kekuatan penuh,” ujarnya.

Menurut Amir, pendekatan seperti itu lazim digunakan dalam operasi kontra-korupsi di berbagai negara. Negara terlebih dahulu menciptakan rasa takut psikologis sebelum operasi penegakan hukum dilakukan secara besar-besaran.

“Ketika elite mulai panik, biasanya muncul kebocoran informasi, konflik internal, bahkan saling bongkar. Itu pola klasik dalam perang intelijen,” katanya.

Dalam pidatonya, Prabowo juga sempat menyinggung adanya aparat yang menjadi backing pengusaha nakal dengan “seragam hijau atau cokelat”. Pernyataan itu dinilai Amir sebagai sinyal bahwa Presiden memahami persoalan korupsi tidak berdiri sendiri, tetapi melibatkan jaringan kekuasaan lintas sektor.

Amir memperkirakan isu penggunaan teknologi radar dan satelit dalam memburu aset koruptor akan terus menjadi perhatian publik dalam beberapa bulan ke depan, terutama jika pemerintah benar-benar mulai melakukan operasi investigasi besar.

“Kalau ini benar-benar dijalankan, maka kita akan melihat perubahan besar dalam pola pemberantasan korupsi di Indonesia. Tidak lagi sekadar OTT, tetapi juga asset hunting berbasis teknologi dan intelijen,” ujarnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pemerhati kebijakan publik sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan apa yang ia sebut sebagai “perampokan tambang oleh Geng SOP (Solo–Oligarki–Parcok)” yang menurutnya masih berlanjut hingga saat ini.

Melalui unggahan di media sosialnya, Said Didu menuding praktik tersebut dibungkus dengan narasi hilirisasi dan dikoordinir langsung oleh Ketua Satgas Hilirisasi, Bahlil Lahadalia. Ia menilai, program yang sejatinya dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam justru menjadi alat untuk menyerahkan tambang negara ke pihak asing, terutama Tiongkok.

“Setelah hampir seluruh tambang negara dan rakyat diserahkan ke asing lewat bungkus hilirisasi dengan fasilitas bebas pajak dan bebas bea, kini tambang BUMN pun diincar lewat modus yang sama,” tulis Said Didu, Senin (20/10/2025).

Menurutnya, saat ini PT Aneka Tambang (Antam) menjadi sasaran utama. Ia menilai Antam dipaksa oleh Satgas Hilirisasi untuk menyerahkan tambang nikelnya melalui mekanisme divestasi saham dengan dalih pembangunan pabrik baterai listrik.

Said Didu menyoroti kejanggalan dalam skema yang dirancang Satgas Hilirisasi. Ia mempertanyakan mengapa harus melibatkan pihak swasta dalam negeri sebagai pihak ketiga, padahal kerja sama dapat dilakukan langsung antara BUMN dan perusahaan asing pemilik teknologi.

“Kenapa Antam harus dirampok lewat bungkus divestasi? PT Antam dipaksa melepaskan pengendalian pengelolaan tambang ke konsorsium yang sudah ditetapkan oleh Bahlil. Padahal cukup kerja sama, tanpa kehilangan kendali atas tambang,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengungkap bahwa pemilik saham mayoritas dari perusahaan swasta mitra lokal dalam konsorsium tersebut disebut-sebut merupakan pengurus partai politik yang dekat dengan Dinasti Solo dan oligarki yang berafiliasi dengan lingkaran kekuasaan sebelumnya.

Said Didu menyebut praktik semacam ini berpotensi melanjutkan skema yang sama seperti masa lalu, di mana kekayaan alam nasional diserahkan kepada segelintir pihak dengan iming-iming investasi hilirisasi.

“Ini bukan hilirisasi, tapi perampokan dengan bungkus hilirisasi,” pungkasnya.

Seruan Said Didu ini menjadi sorotan publik karena ia secara langsung meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan dan menghentikan praktik yang disebutnya sebagai perampokan sumber daya alam oleh kelompok yang bersembunyi di balik program hilirisasi nasional.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, bahwa Presiden Prabowo Subianto “belum memikirkan dua periode” menjadi percikan yang memanaskan suhu politik nasional. Ucapan tersebut keluar ketika sebagian relawan dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong wacana keberlanjutan pemerintahan Prabowo–Gibran hingga 2029.

Titiek menegaskan bahwa pemerintahan baru saja berjalan dan fokus utama saat ini adalah menuntaskan program kerja, bukan berbicara pemilu lima tahun mendatang. Bagi sebagian pihak, komentar sederhana itu mungkin sekadar penyejuk. Namun bagi pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, pernyataan tersebut ibarat “serangan telak” ke Jokowi dan lingkar kekuasaan yang kerap dijuluki Geng Solo.

Dorongan dua periode bagi pasangan Prabowo–Gibran lahir dari pernyataan Jokowi yang secara terbuka meminta relawannya mendukung kelanjutan kepemimpinan mereka. Narasi ini seolah menjadi sinyal bahwa Jokowi ingin menjaga pengaruh politiknya pasca-lengser, dengan menempatkan putranya Gibran Rakabuming Raka tetap di pusat kekuasaan.

Di sisi lain, sejumlah kader Gerindra dan pendukung Prabowo menilai wacana itu terlalu dini. Mereka berpendapat kinerja pemerintah harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum membicarakan pencalonan berikutnya. Titiek, yang memiliki posisi strategis sekaligus simbolik sebagai putri Presiden Soeharto, seolah mengartikulasikan kegelisahan itu di ruang publik.

Menurut Amir Hamzah, ucapan Titiek tidak bisa dibaca sekadar sebagai komentar pribadi. “Ini sinyal politik yang jelas,” ujarnya, Kamis (25/9/2025).

Amir menilai bahwa dengan mengatakan Prabowo belum memikirkan dua periode, Titiek berupaya meredam euforia relawan yang digerakkan Jokowi. “Ia mengirim pesan bahwa Gerindra dan Prabowo tidak bisa diatur ritme politiknya oleh pihak luar, termasuk mantan presiden,” kata Amir.

Menurut Amir, Jokowi terlihat ingin melanggengkan pengaruh melalui keberadaan Gibran. “Ini cara licik mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan demokrasi,” ujarnya. Dengan menolak bicara soal dua periode, Titiek sekaligus menunjukkan bahwa Prabowo bukan bagian dari skenario perpanjangan kekuasaan Jokowi.

Amir juga menyinggung catatan pengkhianatan Jokowi kepada Megawati yang dulu mengusungnya. “Prabowo pasti belajar dari itu. Jokowi bisa menggeser siapa saja demi kepentingannya,” ujarnya, menilai Titiek menyampaikan peringatan halus agar Prabowo waspada.

Pernyataan Titiek Soeharto tampak sederhana, namun di baliknya tersimpan pesan strategis. Ia menandai batas antara kepentingan Prabowo dan manuver Jokowi yang ingin menjaga pengaruh lewat Gibran.

Bagi Amir Hamzah, ini bukan sekadar komentar spontan, melainkan langkah terukur untuk menjaga kedaulatan politik Prabowo serta menegaskan bahwa arah 2029 sepenuhnya berada di tangan presiden yang baru dilantik, bukan mantan presiden ataupun relawannya.

MoneyTalk,Jakarta – Perombakan kabinet merah putih jilid II yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan besar publik, netizen, hingga lingkar elite politik nasional. Sejumlah pos strategis mengalami pergeseran, termasuk kursi Menko Polhukam yang kini ditempati Jamari Chaniago, menggantikan pejabat lama.

Menurut Mardigu Wowiek dalam kanal YouTube-nya (23/09), langkah ini bukan sekadar rotasi biasa, melainkan penegasan arah konsolidasi politik baru. Penunjukan Jamari Chaniago yang dikenal memiliki reputasi kuat di bidang intelijen dan operasi strategis, dinilai sebagai langkah tepat menghadapi tantangan geopolitik dan ancaman cyber.

“Prabowo butuh figur yang punya kecakapan analitik dan jejaring intelijen mumpuni. Ini sinyal bahwa presiden ingin memperkuat koordinasi politik dan keamanan,” ujar Mardigu.

Perubahan ini semakin kentara dengan pencopotan Hasan Hasbi, Kepala PCO yang kerap dikaitkan dengan lingkaran Geng Solo kelompok politik yang disebut-sebut berpengaruh pada era Jokowi.

Mardigu menilai, langkah ini merupakan pesan simbolis: Prabowo ingin mengurangi pengaruh kelompok lama dan memberi ruang keseimbangan baru.

Namun, sejumlah nama kontroversial justru masih dipertahankan dalam kabinet. Netizen ramai mempertanyakan mengapa Erick Thohir, Tito Karnavian, dan Kapolri Listyo Sigit masih bertahan.

Erick Thohir dianggap meninggalkan jejak buruk di BUMN, mulai dari tumpukan utang, bancakan proyek IKN, hingga dugaan kedekatan dengan oligarki.

Tito Karnavian dikritik karena kebijakan transfer pulau dari Aceh ke Sumut yang memicu kemarahan rakyat Aceh.

Kapolri Listyo Sigit dipandang terlalu loyal pada Jokowi, dengan rekam jejak kasus Sambo, perang bintang di Polri, hingga dugaan bisnis tambang dan narkoba.

“Selama Sigit masih bercokol, bayangan Jokowi di tubuh Polri akan terus ada. Bagaimana mungkin Prabowo bisa benar-benar mandiri?” tegas Mardigu, mengutip komentar yang ramai di sosial media.

Bom Waktu Dalam Kabinet

Mardigu mengingatkan, mempertahankan figur-figur warisan Jokowi bisa menjadi “bom waktu” bagi pemerintahan Prabowo. Cepat atau lambat, bom tersebut akan meledak jika tidak segera dinetralisir.

“Presiden mungkin punya pertimbangan politik, menimbang keseimbangan kekuasaan. Tapi publik juga berhak mengingatkan, bom waktu tidak bisa selamanya dibiarkan. Reformasi sejati hanya bisa berjalan jika keberanian menyingkirkan beban lama benar-benar diwujudkan,” kata Mardigu.

Ia menutup dengan optimisme bahwa rakyat masih percaya Prabowo mampu mengambil keputusan berani.

“Rakyat yakin Prabowo bisa. Peace.”

MoneyTalk, Jakarta – Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri memicu perdebatan luas di ruang publik. Keputusan yang diumumkan lebih dulu dibanding rencana reformasi kepolisian yang tengah disiapkan Presiden Prabowo Subianto ini menimbulkan pertanyaan tentang koordinasi, arah kebijakan, dan potensi dinamika politik di baliknya.

Sejak gelombang demonstrasi besar pada Agustus 2025 yang menuntut perbaikan kinerja dan akuntabilitas Polri, wacana reformasi kepolisian menguat. Presiden Prabowo bahkan telah mengisyaratkan pembentukan komite reformasi dengan melibatkan unsur sipil, akademisi, dan pakar hukum. Di tengah ekspektasi itu, Kapolri tiba-tiba mengumumkan pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri yang sepenuhnya diisi pejabat internal kepolisian.

“Langkah ini terkesan mendahului agenda presiden,” kata pengamat hukum dan politik Muslim Arbi dalam pernyataan kepada wartawan, Selasa (23/9/2025). “Bukan hanya soal prosedur, tetapi juga sinyal politik tentang siapa yang memegang kendali proses reformasi.”

Tim Transformasi Reformasi Polri disebut terdiri dari para jenderal aktif, mulai dari pejabat utama di Mabes Polri hingga kepala divisi strategis. Tidak ada nama dari kalangan sipil seperti akademisi hukum atau aktivis hak asasi manusia. Padahal, banyak pihak menilai reformasi sejati menuntut keterlibatan publik.

“Tanpa perwakilan sipil, sulit berharap rekomendasi tim ini bebas dari bias internal,” ujar Muslim. “Transparansi dan akuntabilitas akan lemah jika hanya diawasi oleh institusi itu sendiri.”

Sejumlah organisasi masyarakat sipil pun menyuarakan keprihatinan serupa, mendesak agar Presiden Prabowo memastikan reformasi kepolisian melibatkan unsur independen seperti mantan Menkopolhukam Mahfud MD atau tokoh hukum lainnya.

Muslim Arbi mengaitkan langkah Kapolri dengan dugaan manuver politik yang ia sebut sebagai strategi “Geng Solo” istilah yang merujuk pada lingkaran kekuasaan politik yang dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo dan keluarga besar yang berasal dari Solo.

“Ini cara mempertahankan posisi Listyo Sigit sebagai orang nomor satu di Polri,” ujar Muslim. Menurutnya, dengan membentuk tim internal, Kapolri berusaha menunjukkan inisiatif reformasi agar tidak ada alasan dari pihak istana untuk melakukan pergantian pucuk pimpinan dalam waktu dekat.

Meski istilah “Geng Solo” bernada politis dan belum tentu menggambarkan fakta yang terverifikasi, wacana ini menambah kompleksitas persepsi publik tentang independensi Polri.

Sumber di lingkaran pemerintahan menyebutkan bahwa Presiden Prabowo sebenarnya tengah menyiapkan agenda reformasi lebih menyeluruh yang akan diumumkan dalam beberapa minggu ke depan. Agenda itu direncanakan melibatkan pakar hukum, tokoh masyarakat, dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat untuk menjamin transparansi.

Langkah Kapolri yang mendahului pengumuman presiden dikhawatirkan menimbulkan tumpang tindih kebijakan. “Jika tidak disinkronkan, bisa muncul persepsi adanya dua jalur reformasi: satu versi Polri dan satu versi pemerintah,” papar Muslim.

Pembentukan tim internal Polri tanpa konsultasi terbuka dinilai dapat menurunkan legitimasi proses reformasi. Ada kekhawatiran bahwa laporan dan rekomendasi tim hanya bersifat kosmetik dan tidak menyentuh akar masalah, seperti penegakan hukum yang transparan, pengawasan independen, dan pembenahan kultur kekuasaan di tubuh Polri.

Muslim melihat risiko perseteruan institusional jika pemerintah pusat menilai langkah Kapolri sebagai bentuk “perlawanan halus” terhadap arahan presiden. Dalam konteks politik yang tengah sensitif, ketidakharmonisan ini dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk menggiring opini publik.

Muslim memprediksi beberapa skenario. Pertama, pemerintah dan Polri dapat segera menyatukan langkah dengan melebur tim internal ke dalam komite nasional reformasi. Kedua, tim Polri jalan sendiri, namun berisiko hanya menghasilkan rekomendasi simbolik. Ketiga, muncul gesekan politik yang memperpanjang proses pembenahan institusi.

“Bagi publik, reformasi kepolisian adalah kebutuhan mendesak, bukan sekadar wacana politik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar upaya ini tidak dipersepsikan sebagai manuver mempertahankan jabatan atau kekuasaan,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Ketidakhadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Jepang dan melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Amir Hamzah, pengamat intelijen dan geopolitik, menilai absennya Gibran bukan sekadar detail protokoler, tetapi sinyal politik bahwa “geng Solo” julukan bagi lingkaran kekuasaan yang kerap diasosiasikan dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya kian menyadari posisinya tak lagi sentral dalam roda pemerintahan.

Menurut Amir, ketidakhadiran Gibran dalam momen penting kepergian Presiden ke luar negeri menunjukkan perubahan dinamika kekuasaan. “Ini bukan soal Gibran tidak bisa hadir, melainkan indikasi bahwa Geng Solo tidak terlalu diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara saat ini,” ujarnya, Sabtu (20/9/2025).

Prabowo memulai lawatan luar negerinya dengan kunjungan kerja ke Jepang. Dari Negeri Sakura, ia akan melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat untuk menghadiri dan menyampaikan pidato pada Sidang Umum PBB yang dijadwalkan berlangsung pada 23 September mendatang. Agenda ini dianggap penting karena menjadi ajang perkenalan Prabowo sebagai kepala negara baru Indonesia di panggung dunia, sekaligus mengirim pesan bahwa pemerintahannya percaya diri dengan soliditas kekuatan nasional dalam menjaga stabilitas keamanan.

“Keberangkatan ini adalah sinyal kepercayaan diri tinggi bahwa situasi politik dan keamanan di dalam negeri stabil,” kata Amir. “Prabowo tampak yakin pemerintahan berjalan mantap meski tanpa kehadiran simbolik dari lingkaran lama.”

Selain menegaskan posisi Indonesia dalam percaturan global, masyarakat menaruh harapan besar agar Prabowo menyampaikan dukungan tegas terhadap kemerdekaan Palestina. Isu Palestina selama ini menjadi identitas diplomasi Indonesia yang konsisten di mata dunia.

“Dunia menantikan suara lantang Indonesia dalam mendukung Palestina, dan Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB memiliki panggung emas untuk itu,” ujar Amir.

Keikutsertaan Indonesia dalam Sidang Umum PBB juga disebut sebagai bukti bahwa pemerintahan Prabowo akan tetap menjalankan politik luar negeri bebas-aktif prinsip yang telah menjadi pedoman sejak era Soekarno. Dengan mengedepankan kemandirian, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan besar dunia tanpa terjebak dalam blok politik tertentu.

Di sisi lain, ketidakhadiran Gibran dalam momen diplomatik penting ini memantik spekulasi mengenai hubungan kekuasaan antara Prabowo dan keluarga besar Jokowi. Selama pemilihan presiden, Jokowi dan jaringan politiknya dianggap berperan besar mengantarkan Prabowo ke kursi RI-1. Namun, absennya Gibran pada momen strategis ini menimbulkan tafsir bahwa pengaruh lingkaran Solo dalam pemerintahan mulai meredup.

“Bisa jadi ini strategi untuk menunjukkan bahwa Prabowo tidak berada di bawah bayang-bayang Jokowi,” ungkap Amir. “Prabowo ingin menegaskan independensi dan arah kebijakan yang mandiri.”

Dengan agenda padat di Jepang dan Amerika Serikat, termasuk pidato penting di Sidang Umum PBB, Prabowo berpotensi memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang disegani. Fokus pada isu perdamaian global, kedaulatan negara, dan dukungan terhadap Palestina diprediksi akan menjadi inti pidatonya.

Ketidakhadiran Gibran mungkin sekadar detail protokoler, tetapi dalam politik, detail kecil kerap menyimpan makna besar. Lawatan internasional pertama Prabowo ini menjadi ajang pembuktian bahwa pemerintahannya bukan hanya kelanjutan dari era sebelumnya, melainkan awal dari arah baru yang lebih tegas dan berdaulat.

MoneyTalk, Jakarta – Perombakan Kabinet Merah Putih Jilid 2 yang diumumkan pekan ini menjadi sorotan besar di lingkar politik nasional. Sejumlah pos penting mengalami pergeseran, dengan pergantian Menko Polhukam dari pejabat lama ke sosok baru, Djamari Chaniago, menandai arah konsolidasi baru Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini memunculkan tafsir politik: apakah ini sinyal penyusutan pengaruh “Geng Solo” istilah populer untuk kelompok pendukung setia mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) asal Solo yang sebelumnya dianggap punya peran strategis dalam pemerintahan.

Penunjukan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dipandang bukan sekadar rotasi. Djamari memiliki reputasi kuat di bidang intelijen dan operasi strategis. Di tengah situasi geopolitik yang dinamis dari ketegangan Laut Cina Selatan hingga ancaman teror siber Prabowo dinilai membutuhkan figur dengan kecakapan analitik dan jejaring intelijen mumpuni.

“Prabowo sedang memastikan bahwa seluruh jalur informasi politik dan keamanan berada dalam kendali yang akurat,” papar pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah dalam analisa tertulisnya, Rabu (17/9/2025).

Menurutnya, data intelijen yang tajam menjadi modal utama menghadapi dinamika lima tahun mendatang, termasuk peta kekuatan politik dalam negeri.

Perubahan tak hanya menyentuh posisi Menko Polhukam. Pencopotan Kepala PCO Hasan Nasbi figur yang kerap dikaitkan dengan lingkaran “Geng Solo” menambah kuat kesan adanya penataan ulang. Hasan sebelumnya dikenal sebagai sosok yang rajin membangun komunikasi antara jejaring Solo dan istana.

Amir Hamzah menilai langkah ini merupakan pesan simbolis. “Prabowo tampaknya menginginkan pemerintahan yang lebih bebas dari friksi lama. Mengurangi pengaruh kelompok tertentu memberi ruang bagi keseimbangan baru, terutama dalam relasi dengan partai-partai pendukung dan kekuatan militer,” tulis Amir.

Amir melihat reshuffle jilid 2 ini bukan semata-mata soal kinerja kementerian. Dalam lanskap politik pasca transisi Jokowi–Prabowo, isu kesinambungan dan jarak politik menjadi dua sisi mata uang yang sulit dihindari. “Geng Solo” yang selama ini dianggap sebagai kepanjangan tangan kepentingan lama mungkin mulai kehilangan posisi kunci, tetapi tidak serta-merta hilang pengaruh.

Amir Hamzah menekankan bahwa Prabowo cenderung berhitung jangka panjang. “Langkahnya selalu gradual. Menggeser figur kunci lebih ke arah pelemahan perlahan, bukan pemutusan drastis. Ini khas gaya seorang mantan prajurit: observasi, kalkulasi, lalu eksekusi tahap demi tahap,” jelasnya.

Dari perspektif pemerintahan, penguatan pos politik-keamanan melalui Djamari Chaniago diperkirakan akan memperlancar koordinasi antar lembaga. Tantangan utama adalah menjaga stabilitas politik sambil menyiapkan peta jalan ekonomi dan pertahanan yang sudah dicanangkan.

Amir menambahkan, “Bila konsolidasi intelijen dan politik ini berjalan mulus, Prabowo akan lebih leluasa mengeksekusi agenda strategis, termasuk investasi pertahanan dan kedaulatan pangan, tanpa terganggu rivalitas internal.”

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik Selamat Ginting menilai Presiden Prabowo Subianto tidak boleh ragu untuk segera mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dalam waktu dekat. Menurutnya, langkah itu akan menjadi titik balik pemerintahan Prabowo di tengah gempuran kritik keras pasca kerusuhan mahasiswa dan buruh pada Agustus 2025.

“Kalau Prabowo benar-benar seorang tentara komando, dia harus berani melawan resistensi politik dan mencopot Kapolri Listyo. Itu menjadi momentum emas untuk mengembalikan kepercayaan rakyat,” ujar Ginting, Sabtu (6/9/2025).

Selamat Ginting menjabarkan sedikitnya ada empat keuntungan besar jika Prabowo berani mengambil keputusan strategis tersebut:

Pertama, pemulihan kepercayaan publik. Masyarakat, terutama mahasiswa dan kelompok sipil, akan menilai pergantian Kapolri sebagai bentuk tanggung jawab serta keseriusan pemerintah menindak tegas kekerasan aparat. “Publik bisa melihat Prabowo tidak menutup mata. Justru ini bisa membalikkan sentimen negatif yang telanjur melekat pasca kerusuhan Agustus,” katanya.

Kedua, konsolidasi kekuasaan. Listyo selama ini dianggap sebagai loyalis Jokowi dan bagian dari “Geng Solo”. Jika diganti, Prabowo dapat menyusun ulang struktur kekuasaan di kepolisian, sekaligus memperkuat kendali personalnya. “Ini bukan sekadar soal orang, tapi reposisi kekuatan politik di dalam institusi Polri,” tegas Ginting.

Ketiga, momentum reformasi kepolisian. Menurut Ginting, penggantian LSP bisa membuka jalan bagi reposisi Polri dengan arah baru: lebih profesional, humanis, dan lepas dari praktik represif. “Kepolisian harus direformasi, bukan hanya jadi alat kekuasaan,” ujarnya.

Keempat, menunjukkan ketegasan kepemimpinan.Prabowo, kata Ginting, harus menegaskan dirinya bukan sekadar presiden boneka yang melanjutkan warisan Jokowi. “Kalau Prabowo berani potong mata rantai kekuasaan lama, itu pesan tegas bahwa dia pemimpin sejati, bukan perpanjangan tangan Jokowi,” kata Ginting.

Meski demikian, Ginting tidak menutup mata adanya risiko politik. Hubungan Prabowo dan Jokowi hampir pasti akan retak jika LSP dicopot, karena ia adalah “titipan politik” Jokowi. Selain itu, kelompok LSP yang sudah mengakar selama 4,5 tahun terakhir di Polri bisa melakukan perlawanan internal.

“Namun seorang komando tidak boleh gentar menghadapi resistensi. Justru dari situ ujian kepemimpinan Prabowo akan terlihat. Apalagi jika Kapolri baru yang dipilih benar-benar di luar orbit LSP,” jelas Ginting.

Menurutnya, Prabowo berada pada titik krusial: terus memelihara status quo yang melemahkan citra pemerintah, atau melakukan langkah radikal yang bisa memulihkan kepercayaan rakyat sekaligus mempertegas kepemimpinannya.

“Pilihan ada di tangan Prabowo. Apakah dia akan tercatat sebagai presiden komando yang berani, atau sekadar pelanjut kekuasaan lama,” pungkas Ginting.

MoneyTalk, Jakarta – Di tengah gejolak politik nasional yang kian memanas pasca gelombang demonstrasi 25 dan 28 Agustus 2025, muncul istilah baru yang dilontarkan pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah: politik mengaduk bubur dari pinggiran. Menurut Amir, inilah strategi yang dipakai Presiden Prabowo Subianto untuk menyingkirkan pengaruh kelompok yang disebut-sebut sebagai “Geng Solo”, jaringan lama yang kerap dikaitkan dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aksi besar mahasiswa dan buruh dengan tema Revolusi Rakyat Indonesia yang berujung ricuh telah menelan korban jiwa. Dalam pusaran kerusuhan itu, nama “Geng Solo” kembali mengemuka. Kelompok ini dituding berada di balik mobilisasi massa dan operasi lapangan yang memperuncing situasi. Walaupun tak pernah diakui secara resmi, istilah “Geng Solo” sudah lama menjadi semacam kode untuk menyebut lingkaran loyalis Jokowi yang mengakar di Jawa Tengah, khususnya Solo.

Menurut Amir, Prabowo melihat keberadaan kelompok ini sebagai ancaman laten. Mereka bukan hanya punya jejaring politik, tetapi juga punya muscle di lapangan. “Kalau dibiarkan, Geng Solo bisa tetap mengganggu stabilitas politik dan bahkan memengaruhi arah kekuasaan ke depan,” ujarnya, Sabtu (6/9/2025).

Pergeseran besar tampak ketika Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Era Jokowi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Chromebook. Padahal saat Jokowi berkuasa, berbagai kalangan pendidik sudah mendesak agar Nadiem dicopot karena kebijakan Merdeka Belajar dianggap membingungkan, namun Jokowi tetap mempertahankannya.

Kini, di era Prabowo, status hukum Nadiem menjadi bukti bahwa “orang Jokowi” satu per satu mulai kehilangan imunitas politik. “Ini bagian dari mengaduk bubur dari pinggiran,” kata Amir.

“Prabowo tidak langsung berhadapan dengan Jokowi, melainkan mengikis kekuatan orang-orangnya dari pinggiran, dari kasus hukum, dari isu-isu publik, sampai pada akhirnya pengaruh Geng Solo melemah.”

Amir Hamzah menjelaskan bahwa istilah ini bukan sekadar metafora. Bubur, kata dia, adalah makanan yang jika diaduk dari tengah bisa langsung rusak teksturnya. Tetapi jika diaduk perlahan dari pinggiran, bubur akan tetap hangat, merata, dan akhirnya tercampur sempurna tanpa menimbulkan gejolak.

“Prabowo tidak frontal. Ia tidak langsung menabrak Jokowi yang masih punya simpatisan. Ia justru bergerak sistematis, membiarkan gejolak di pinggiran, sambil menyingkirkan satu per satu tokoh dan jaringan yang dulu menjadi tulang punggung Jokowi,” papar Amir.

Ada beberapa langkah nyata yang menurut Amir masuk dalam pola ini:

-Labelisasi aktor lapangan. Dengan mengemukanya istilah “Geng Solo”, publik diarahkan untuk melihat kerusuhan bukan sebagai gerakan rakyat semata, melainkan sebagai ulah kelompok tertentu yang bisa dipersalahkan.

-Penindakan hukum selektif. Kasus Nadiem hanyalah awal. Amir memprediksi tokoh-tokoh lain yang terkait lingkaran Jokowi juga akan terjerat kasus hukum. “Ini bukan kebetulan, melainkan desain,” katanya.

-Narasi stabilitas negara. Setiap langkah keras dibungkus dengan alasan menjaga keamanan nasional dan menegakkan hukum. Publik didorong percaya bahwa Prabowo bertindak untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar politik kekuasaan.

-Menguras energi lawan. Dengan membiarkan kerusuhan jalanan, kelompok seperti Geng Solo justru menghabiskan tenaga, dana, dan simpati publik, sehingga makin lemah ketika berhadapan dengan negara.

Namun, Amir juga mengingatkan bahwa strategi ini tidak tanpa risiko. Mengikis pengaruh lawan politik dengan memanfaatkan kerusuhan dan kasus hukum bisa menimbulkan blowback. “Kalau publik merasa hukum dipakai sebagai alat politik, bisa muncul resistensi lebih besar. Bahkan simpati bisa kembali ke pihak yang ditekan,” katanya.

Selain itu, konflik berlapis antara pusat kekuasaan dan jaringan lama seperti Geng Solo bisa memperparah polarisasi. “Kalau ini tidak diatur dengan cermat, Prabowo bisa dianggap sedang menjalankan politik balas dendam,” tambahnya.

Dalam jangka pendek, tentu Prabowo dan lingkaran kekuasaannya. Dengan melemahkan Geng Solo, Prabowo bisa lebih bebas menata ulang konstelasi politik tanpa harus khawatir ada jaringan lama Jokowi yang masih mendominasi.

Tetapi dalam jangka panjang, kemenangan ini bisa menjadi bumerang. Jika strategi ini dianggap manipulatif, maka kepercayaan publik pada pemerintah bisa terkikis. “Inilah tantangan besar Prabowo: bagaimana menjaga legitimasi sekaligus menjalankan strategi politik yang keras,” pungkas Amir Hamzah.