MoneyTalk, Jakarta – Ketidakhadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Jepang dan melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Amir Hamzah, pengamat intelijen dan geopolitik, menilai absennya Gibran bukan sekadar detail protokoler, tetapi sinyal politik bahwa “geng Solo” julukan bagi lingkaran kekuasaan yang kerap diasosiasikan dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya kian menyadari posisinya tak lagi sentral dalam roda pemerintahan.
Menurut Amir, ketidakhadiran Gibran dalam momen penting kepergian Presiden ke luar negeri menunjukkan perubahan dinamika kekuasaan. “Ini bukan soal Gibran tidak bisa hadir, melainkan indikasi bahwa Geng Solo tidak terlalu diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara saat ini,” ujarnya, Sabtu (20/9/2025).
Prabowo memulai lawatan luar negerinya dengan kunjungan kerja ke Jepang. Dari Negeri Sakura, ia akan melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat untuk menghadiri dan menyampaikan pidato pada Sidang Umum PBB yang dijadwalkan berlangsung pada 23 September mendatang. Agenda ini dianggap penting karena menjadi ajang perkenalan Prabowo sebagai kepala negara baru Indonesia di panggung dunia, sekaligus mengirim pesan bahwa pemerintahannya percaya diri dengan soliditas kekuatan nasional dalam menjaga stabilitas keamanan.
“Keberangkatan ini adalah sinyal kepercayaan diri tinggi bahwa situasi politik dan keamanan di dalam negeri stabil,” kata Amir. “Prabowo tampak yakin pemerintahan berjalan mantap meski tanpa kehadiran simbolik dari lingkaran lama.”
Selain menegaskan posisi Indonesia dalam percaturan global, masyarakat menaruh harapan besar agar Prabowo menyampaikan dukungan tegas terhadap kemerdekaan Palestina. Isu Palestina selama ini menjadi identitas diplomasi Indonesia yang konsisten di mata dunia.
“Dunia menantikan suara lantang Indonesia dalam mendukung Palestina, dan Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB memiliki panggung emas untuk itu,” ujar Amir.
Keikutsertaan Indonesia dalam Sidang Umum PBB juga disebut sebagai bukti bahwa pemerintahan Prabowo akan tetap menjalankan politik luar negeri bebas-aktif prinsip yang telah menjadi pedoman sejak era Soekarno. Dengan mengedepankan kemandirian, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan besar dunia tanpa terjebak dalam blok politik tertentu.
Di sisi lain, ketidakhadiran Gibran dalam momen diplomatik penting ini memantik spekulasi mengenai hubungan kekuasaan antara Prabowo dan keluarga besar Jokowi. Selama pemilihan presiden, Jokowi dan jaringan politiknya dianggap berperan besar mengantarkan Prabowo ke kursi RI-1. Namun, absennya Gibran pada momen strategis ini menimbulkan tafsir bahwa pengaruh lingkaran Solo dalam pemerintahan mulai meredup.
“Bisa jadi ini strategi untuk menunjukkan bahwa Prabowo tidak berada di bawah bayang-bayang Jokowi,” ungkap Amir. “Prabowo ingin menegaskan independensi dan arah kebijakan yang mandiri.”
Dengan agenda padat di Jepang dan Amerika Serikat, termasuk pidato penting di Sidang Umum PBB, Prabowo berpotensi memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang disegani. Fokus pada isu perdamaian global, kedaulatan negara, dan dukungan terhadap Palestina diprediksi akan menjadi inti pidatonya.
Ketidakhadiran Gibran mungkin sekadar detail protokoler, tetapi dalam politik, detail kecil kerap menyimpan makna besar. Lawatan internasional pertama Prabowo ini menjadi ajang pembuktian bahwa pemerintahannya bukan hanya kelanjutan dari era sebelumnya, melainkan awal dari arah baru yang lebih tegas dan berdaulat.
