MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai optimisme Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo terkait penguatan nilai tukar rupiah setelah Juni 2026 tidak memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, pelemahan rupiah yang terjadi saat ini bukan semata-mata karena faktor musiman, melainkan dipengaruhi persoalan struktural ekonomi yang lebih serius.
Pernyataan tersebut disampaikan Uchok menanggapi penjelasan Perry Warjiyo yang menyebut pelemahan rupiah pada periode April hingga Juni bersifat teknikal dan musiman (seasonality). Menurut Perry, tingginya permintaan dolar Amerika Serikat oleh korporasi untuk kebutuhan repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri menjadi faktor utama yang menekan nilai tukar rupiah pada kuartal kedua setiap tahun.
Namun, Uchok menilai penjelasan tersebut lebih merupakan upaya pembelaan diri di hadapan DPR dan kalangan elite politik agar posisi Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI tetap aman.
“Pernyataan Perry Warjiyo itu untuk membela diri di depan anggota DPR agar tidak disuruh mundur oleh para elite politik dan Presiden Prabowo Subianto,” kata Uchok dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).
Menurut Uchok, keyakinan bahwa rupiah akan kembali menguat setelah Juni hanya membuat para pengambil kebijakan terlena. Ia bahkan menyebut anggota DPR dan Presiden Prabowo telah terhipnotis oleh narasi yang disampaikan Bank Indonesia.
Padahal, lanjutnya, pelemahan rupiah berpotensi terus berlanjut setelah Juni. Ia menilai rupiah akan semakin sulit dikendalikan apabila faktor-faktor fundamental ekonomi tidak segera dibenahi.
“Setelah Juni rupiah akan terus melemah. Rupiah akan merdeka dari intervensi BI, merdeka dari kendali Gubernur BI Perry Warjiyo, dan merdeka karena tidak memiliki kolateral yang cukup untuk memperkuat nilai mata uang tersebut,” ujarnya.
Uchok juga menyoroti kondisi fiskal pemerintah yang menurutnya semakin berat akibat tingginya beban utang negara. Ia menyebut total utang Indonesia telah melampaui Rp9.000 triliun, sementara kewajiban pembayaran pokok utang dan bunga pada tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp800 triliun.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian investor dan kreditor mulai kehilangan kepercayaan terhadap pasar keuangan Indonesia.
“Brankas pemerintah seperti tertutup karena investor dan kreditor kabur. Mereka tidak mau masuk ke pasar keuangan karena melihat beban utang yang sangat besar,” tegasnya.
Selain faktor ekonomi, Uchok juga mengaitkan menurunnya kepercayaan investor dengan sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai keterlibatan TNI dalam berbagai sektor sipil, mulai dari pengelolaan perkebunan sawit hingga sektor pertambangan, menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor.
“Investor dan kreditor tidak percaya karena Presiden Prabowo mempersilakan TNI masuk ke ranah sipil, mengurus kelapa sawit, tambang, hingga merebut jabatan-jabatan sipil,” katanya.
Atas dasar itu, Uchok memperkirakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depan. Ia bahkan menilai posisi Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat terancam apabila kondisi tersebut tidak segera membaik.
“Kalau setelah Juni rupiah tetap melemah, maka Perry Warjiyo harus siap-siap mundur atau dipaksa dicopot. Kalau mundur mungkin aman dari jeratan hukum. Tetapi kalau dicopot, siap-siap dipanggil dan diperiksa Kejaksaan Agung,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Bank Indonesia masih berpegang pada proyeksi bahwa nilai tukar rupiah akan kembali stabil seiring meredanya kebutuhan valas korporasi dan membaiknya kondisi pasar keuangan global.
