20 November 2026

Habib Rizieq Shihab

MoneyTalk.id,Jakarta – Praktisi hukum Damai Hari Lubis mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar lebih sigap dibandingkan pendahulunya, Listyo Sigit Prabowo, dalam mengungkap tabir gelap tragedi KM 50 yang menewaskan enam pengawal Habib Rizieq Shihab.

Damai menilai, kasus yang menewaskan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar mengenai pertanggungjawaban pidana, kemungkinan keterlibatan banyak pihak, serta siapa pihak yang diduga menjadi intellectual dader atau aktor intelektual di balik peristiwa itu.

Menurut Damai, pengungkapan kasus KM 50 tidak seharusnya berhenti pada pelaku di lapangan. Aparat penegak hukum, kata dia, perlu menjawab apakah terdapat pihak lain yang diduga merencanakan, memerintahkan, atau turut berperan dalam rangkaian peristiwa yang berujung pada hilangnya enam nyawa tersebut.

“Kapolri Suyudi mesti lebih sigap dari eks Kapolri Listyo Sigit dalam mengungkap sejarah hukum gelap di negara ini dalam kasus KM 50,” kata Damai kepada wartawan, Rabu (21/10/2026).

Damai menyoroti kemungkinan adanya penyertaan pidana atau deelneming dalam tragedi KM 50. Dalam pandangannya, penyelidikan perlu menguji secara menyeluruh apakah peristiwa tersebut melibatkan lebih dari satu pelaku, termasuk kemungkinan adanya perencanaan atau koordinasi di antara pihak-pihak tertentu.

Bagi Damai, pertanyaan paling mendasar yang belum terjawab adalah siapa intellectual dader dalam tragedi tersebut. Istilah ini merujuk pada pihak yang diduga menjadi penggagas, pengendali, atau pemberi perintah dalam suatu tindak pidana, meskipun tidak selalu menjadi pelaku langsung di lokasi kejadian.

Jika memang terdapat pihak lain yang berperan dalam perencanaan atau pelaksanaan tindak pidana, Damai menilai peran tersebut perlu ditelusuri berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Damai juga menggunakan istilah extra-judicial killing untuk menggambarkan tragedi KM 50. Istilah tersebut merujuk pada pembunuhan di luar proses hukum yang sah.

Penggunaan istilah itu mencerminkan kritik serius terhadap peristiwa yang menewaskan enam pengawal Habib Rizieq Shihab. Meski demikian, penetapan suatu peristiwa sebagai pembunuhan di luar hukum harus mempertimbangkan fakta, hasil penyelidikan, putusan pengadilan, dan standar hukum yang relevan.

Tragedi KM 50 sendiri telah melalui proses peradilan pidana terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam perkara tersebut. Karena itu, pembahasan mengenai kemungkinan adanya pelaku lain perlu dibedakan dari fakta-fakta yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Bagi Damai, selesainya suatu proses persidangan tidak serta-merta menjawab seluruh pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat apabila masih terdapat dugaan atau bukti baru yang relevan dan dapat diuji secara hukum.

Dalam kritiknya, Damai turut menyinggung persoalan prosedur penegakan hukum yang menurutnya patut menjadi perhatian. Ia menyoroti riwayat penetapan status hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk persoalan penahanan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Damai menyebut adanya keadaan yang dinilainya tidak lazim dalam perjalanan penegakan hukum kasus KM 50. Ia juga menyinggung istilah onslag, yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yang secara hukum berbeda dari putusan bebas.

Secara hukum, putusan lepas atau onslag van alle rechtsvervolging dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan terbukti dilakukan, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana. Sementara itu, putusan bebas dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa atas dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Keduanya juga harus dibedakan dari alasan pembenar atau alasan pemaaf, termasuk pembelaan terpaksa (noodweer) dan daya paksa (overmacht). Penerapan konsep-konsep tersebut bergantung pada fakta serta pertimbangan hukum dalam perkara yang bersangkutan.

Oleh karena itu, penilaian terhadap putusan pengadilan dalam kasus KM 50 harus merujuk pada dokumen putusan dan pertimbangan hakim, bukan hanya pada penyebutan istilah hukum dalam perdebatan publik.

Damai memperingatkan agar pengungkapan persoalan KM 50 tidak hanya bergantung pada kemunculan novum atau bukti baru. Menurutnya, aparat penegak hukum juga perlu menilai apakah masih terdapat fakta, keterangan, atau alat bukti yang belum ditindaklanjuti secara memadai.

Dorongan tersebut menempatkan Kapolri Suyudi pada tuntutan untuk menunjukkan keseriusan dalam menjawab pertanyaan masyarakat mengenai tragedi yang menjadi salah satu perkara sensitif dalam hubungan antara aparat penegak hukum dan kelompok pendukung Habib Rizieq Shihab.

Meski demikian, pembukaan kembali atau pengembangan suatu perkara tetap harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Dugaan baru harus diperiksa secara objektif, sementara setiap pihak yang disebut atau diduga terlibat tetap memiliki hak atas praduga tak bersalah.

Damai juga mengaitkan persoalan ini dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Menurut pandangannya, ketidakjelasan mengenai pihak yang diduga menjadi aktor intelektual berpotensi memperpanjang keraguan publik terhadap penuntasan tragedi KM 50.

Bagian paling tajam dari kritik Damai adalah pernyataannya mengenai dugaan bahwa pihak yang oleh sebagian masyarakat dicurigai sebagai aktor intelektual dalam tragedi KM 50 masih memiliki posisi kuat di lingkungan pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Pernyataan tersebut merupakan tudingan dan persepsi yang perlu diuji. Tanpa bukti yang dapat diverifikasi, tidak tepat menyimpulkan bahwa pejabat tertentu merupakan aktor intelektual atau terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Meski demikian, kritik Damai memperlihatkan bahwa persoalan KM 50 bukan hanya menyangkut proses hukum, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara menuntaskan perkara yang sensitif dan menjadi perhatian luas.

Bagi Damai, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menjawab pertanyaan publik dengan penjelasan yang transparan, berdasarkan bukti, serta tidak tebang pilih. Ia juga menyoroti perlunya sikap serius dari Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional dan tidak dipengaruhi kepentingan politik.

Tragedi KM 50 pada akhirnya tetap menyisakan pekerjaan penting bagi penegakan hukum: memastikan seluruh fakta yang relevan diperiksa, putusan pengadilan dihormati, dan setiap dugaan baru ditangani melalui mekanisme yang sah.

Desakan Damai kepada Kapolri Suyudi menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik tidak dibangun melalui pernyataan semata, melainkan melalui penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Kebangsaan dan Kebhinekaan Lintas Agama, Suku dan Budaya Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal), menyatakan penolakan keras nan tegas terhadap rencana kehadiran Habib Rizieq Shihab dalam acara bertajuk Tabligh Akbar & Istighotsah Untuk Palestina yang akan digelar di Lapangan Pegantenan, Pasuruan.

Menurut Gus Wal, kepedulian terhadap Palestina tidak boleh dijadikan tameng untuk membawa agenda yang berpotensi memecah belah bangsa. Ia menilai, kehadiran Rizieq Shihab figur yang selama ini kerap menimbulkan kontroversi justru berisiko menggeser substansi solidaritas menjadi panggung provokasi.

“Jangan bungkus agenda lama dengan kemasan baru. Palestina itu isu kemanusiaan, bukan alat untuk membangkitkan polarisasi di dalam negeri,” tegas Gus Wal, Selasa (5/5/2026).

PNIB juga menyampaikan harapannya kepada seluruh panitia penyelenggara kegiatan di Lapangan Pegantenan agar lebih selektif dalam menentukan tokoh yang diundang dalam kegiatan keagamaan berskala besar. Gus Wal menilai masih banyak ulama dan sayyid di pasuruan maupun di Jawa Timur yang memiliki rekam jejak sejuk, inklusif, dan mampu menjaga persatuan umat tanpa membawa konflik.

“Kalau tujuannya benar-benar untuk doa dan solidaritas peduli Palestina, banyak ulama yang lebih meneduhkan, bukan yang justru memantik kegaduhan. Kehadiran Habib Rizieq Shihab yang merupakan residivis kriminal dan pernah beberapa kali dipenjara dikhawatirkan memberikan teladan yang buruk bagi santri dan masyarakat,” lanjutnya.

Lebih jauh, PNIB yang didukung tokoh agama dan masyarakat pasuruan mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Pasuruan dan Polda Jawa Timur, untuk tidak memberikan izin terhadap kegiatan yang menghadirkan rizieq shihab tokoh dengan rekam jejak hukum dan sosial yang dinilai problematik.

“Negara tidak boleh kalah oleh narasi simbolik. Bersorban bukan berarti kebal kritik. Jika rekam jejaknya berulang kali memicu konflik, maka negara wajib bersikap tegas,” ujar Gus Wal.

PNIB juga mengingatkan bahwa organisasi Front Pembela Islam (FPI) telah resmi dibubarkan oleh pemerintah, sehingga segala bentuk upaya menghadirkan kembali panggung bagi tokoh-tokohnya dinilai sebagai langkah mundur dalam menjaga stabilitas nasional. PNIB menegaskan bahwa jangan pernah kembali dibiarkan bangkitnya FPI maupun HTI yang selama ini dinilai sebagai sumber intoleransi, radikalisme, dan ancaman terhadap persatuan bangsa.

“FPI sudah dibubarkan. Jangan diberi ruang, jangan diberi panggung, apalagi dibungkus dengan isu suci seperti Palestina. Ini berbahaya,” katanya.

Menutup pernyataannya, Gus Wal menegaskan bahwa persatuan Indonesia harus menjadi prioritas utama di atas segala kepentingan kelompok.

“Kita memang peduli terhadap Palestina, tapi jangan sampai membawa api ke rumah sendiri. Solidaritas dapat diwujudkan melalui qunut nazilah ataupun penyaluran donasi melalui lembaga yang kredibel dan terpercaya, agar tidak terulang penyalahgunaan donasi kemanusiaan sebagaimana kasus-kasus yang pernah mencuat di masa lalu,” pungkas Gus Wal.

MoneyTalk, Jakarta – Pengacara Aziz Yanuar menegaskan bahwa peristiwa KM 50 yang menewaskan enam pengawal Habib Rizieq Shihab merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan.

Dalam pernyataannya, Aziz menyebut bahwa tragedi yang terjadi di ruas Tol Jakarta-Cikampek tersebut tidak bisa dipandang sebagai kasus biasa, melainkan harus dibawa ke ranah pengadilan HAM. Menurutnya, langkah ini penting untuk mengungkap fakta secara menyeluruh dan memberikan keadilan bagi para korban.

“Peristiwa Tragedi KM 50 adalah pelanggaran HAM berat dan wajib diproses di pengadilan HAM,” ujar Aziz kepada wartawan, Rabu (15/4/2026).

Ia juga menyatakan kesiapan untuk terlibat apabila pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna mengusut ulang kasus tersebut. Menurutnya, pembentukan TGPF bisa menjadi langkah strategis untuk membuka kembali tabir peristiwa yang hingga kini masih menyisakan berbagai pertanyaan publik.

Aziz menekankan bahwa keadilan tidak boleh berhenti pada proses hukum yang telah berjalan sebelumnya. Ia menilai masih ada ruang untuk pendalaman lebih lanjut, terutama terkait dugaan pelanggaran prosedur dan hak asasi manusia dalam insiden tersebut.

Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas aparat dalam setiap proses penegakan hukum. “Keadilan harus ditegakkan, bukan hanya untuk korban, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia,” tambahnya.

Kasus KM 50 sendiri hingga kini masih menjadi perhatian publik dan sejumlah kalangan, termasuk pegiat HAM, yang terus mendorong agar penyelesaiannya dilakukan secara komprehensif dan berkeadilan.

MoneyTalk, Jakarta – Di Refly Harun Channel pada Ahad, 22/2/2026, dalam acara Silaturrahim Ramadhan dan Tokoh Nasional bersama IB HRS yang diselenggarakan di Majelis Markaz Syariah, Petamburan Jakarta Pusat pada Sabtu 21/2/2025

Tampak hadir Habib Rizieq Shihab Sa’id Didu Marwan Batubara, Letjend Purn Soenarko, Damai Hari Lubis, Rismon Sianipar Hasiloan, Muslim Arbi, Rizal Fadhillah, Roy Suryo, Refly Harun, Azaz Yanuar, Azam Khan, Juju Purwanto dll

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat ukhuwah serta memperkuat persatuan bangsa du bulan suci Ramadhan.

Acara berlangsung khidmat dan penuh kehangatan ditandai dengan doa serta dialog kebangsaan antara para tokoh nasional.

Silaturahmi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi demi kemajuan bangsa.

Saya sampaikan kepada segenap elemen bangsa yang saya cintai. Pertama, saya mendukung penuh terhadap perjuangan bapak Muhammad Said Didu dan kawan-kawan untuk membantu menegakkan keadilan bagi masyarakat yang terkena program PIK 2 maupun lainnya karena yang mengklaim PSN ada di berbagai daerah.

Nah mudah-mudahan perjuangan beliau dengan kawan-kawan diberikan kemenangan oleh Allah Suhana wataala.

Dan saya minta kepada seluruh elemen bangsa mendukungnya dan saya minta kepada seluruh masyarakat Banten lakukan perlawanan terhadap segala bentuk kezaliman.

Yang kedua, alhamdulillah di sini ada Pak Soenarko, saya memberikan dukungan sepenuhnya atas pernyataan yaitu 8 pernyataan yang diberikan para purnawirawan jendral TNI. Ada 100 lebih jendral, ada puluhan Marseka, Laksamana, kolonel dan seterusnya.

Ini satu pernyataan yang baik. Saya berharap pemerintahan kita menjadikan delapan pernyataan para pirnawiran TNI tadi sebagai bahan masukan untuk mengambil pertimbangan.

Nah, jadi jangan diabaikan. Ini masukkan, pelajari. Kalau memang bagus masukkan tersebut untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, wajib untuk diakomodir oleh pemerintah.

Jadi sekali lagi sayang mendukung 8 pernyataan dari Para Pirnawirawan TNI yang disebutkan tadi.

Hanya saya tambahkan satu lagi yang ke sembilan tangkap dan adili Jokowi. Takbir seru peserta yang hadir, Sollu akan Nabi.

Nah kenapa saya tambahkan begitu? Karena Jokowi ini memang problem maker. Dia ini yang bikin problem ini. Segala sesuatu yang bikin problem itu bukan hanya urusan ijazah saja tetapi segala macam urusan. Bahkan dulu waktu saya di Mekkah saya sempat mengubah syair dengan judul si Raja Bohong.

Dan hal itu sudah kita sampaikan dari jauh jauh hari tahun 2018 , kita sudah ingatkan orang ini pembohong, orang ini pendusta, orang ini harus dimakzulkan. Cuma saat itu masih banyak yang belum sadar.

Nah, kalau sekarang ini sudah banyak yang sadar. Bahkan yang dulu dukung Jokowi juga akhirnya mulai sadar, bahkan mulai jadi pahlawan kesiangan.

Mudah-mudahan kita tetap bersatu. Insya Allah. Penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan bukan dikriminalisasi.

Bareskrim Mabes Polri harus betul-betul serius memproses laporan ini.

Jabarkan itu di depan hakim, di depan Jaksa , di depan semua ijazah ini asli apa palsu. Ayo kita buktikan di pengadilan.

Mabes Polri abaikan itu laporan Jokowi.

MoneyTalk, Jakarta – Peristiwa pembunuhan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam tragedi Km 50 Tol Jakarta–Cikampek kembali diangkat ke ruang publik. Pemerhati Politik dan Kebangsaan, M Rizal Fadillah, menilai kasus yang terjadi pada 7 Desember 2020 itu belum tuntas dan menyimpan skandal besar kekuasaan yang hingga kini belum dipertanggungjawabkan secara politik maupun hukum.

Dalam tulisannya bertajuk “Remember Km 50: Prabowo Pengkhianat?”, Rizal menyebut tragedi Km 50 sebagai unlawful killing yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Ia menilai pembunuhan enam pengawal Habib Rizieq Shihab (HRS) bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan kejahatan serius yang melibatkan berbagai institusi negara.

“Ini bukan peristiwa biasa. Ini pembunuhan politik dengan target utama Habib Rizieq Shihab, sementara enam anggota Laskar FPI menjadi sasaran antara,” tulis Rizal, Sabtu (27/12/2025).

Ia juga mengaitkan peristiwa Km 50 dengan rangkaian pengawasan dan operasi aparat terhadap HRS sejak awal Desember 2020, termasuk pengintaian di kawasan Megamendung hingga Sentul. Rizal menuding adanya operasi khusus yang melibatkan aparat kepolisian, intelijen, hingga unsur militer.

Lebih jauh, Rizal menyebut sejumlah pejabat tinggi negara saat itu sebagai pihak yang harus bertanggung jawab secara politik, mulai dari mantan Presiden Joko Widodo hingga pejabat keamanan, termasuk Kapolri, pimpinan BIN, dan pejabat TNI di wilayah Jakarta.

Sorotan tajam juga diarahkan kepada Prabowo Subianto, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Rizal mempertanyakan sikap diam Prabowo atas tragedi tersebut, meskipun sebelumnya diketahui pernah bertemu HRS di Arab Saudi.

“Diamnya Prabowo saat peristiwa Km 50 berlangsung memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini bentuk pengkhianatan, terutama kepada umat Islam dan para pendukungnya sendiri?” tulisnya.

Menurut Rizal, hingga Prabowo menjabat sebagai Presiden, kasus Km 50 tetap tidak dibuka kembali. Ia menilai proses hukum yang hanya menyeret dua anggota kepolisian sebagai terdakwa tidak lebih dari sandiwara hukum yang menutup aktor-aktor utama di balik peristiwa tersebut.

“Remember Km 50. Urusan ini belum selesai. Para aktor kunci masih bebas berkeliaran, sementara keadilan bagi korban belum pernah benar-benar ditegakkan,” tegas Rizal.

Ia menutup tulisannya dengan seruan agar publik tidak melupakan tragedi tersebut, yang menurutnya merupakan simbol kebengisan, pengkhianatan, dan pembungkaman negara terhadap rakyatnya sendiri.

MoneyTalk, Jakarta – Pada suatu kesempatan setelah keluar penjara beberapa tahun lalu, saya bertemu seseorang di lantai 9 sebuah gedung kawasan Monas. Orang ini (bapak tua) pada tahun 1998 pernah ditendang Napoleon Bonaparte, di markas militer di Timor Timur. Saat itu, ceritanya, Napoleon yang berpangkat perwira muda, seorang letnan polisi, menjadi penjaga di markas itu. Karena si bapak tua ini, mirip apek apek China pedagang, menelepon seseorang sambil selonjoran di ruang teras markas. Napoleon berpikir ini China tua pedagang kurang sopan. Lalu, Napoleon menendang kakinya, menyuruh pergi dari situ, karena mengganggu pimpinan yang sedang rapat di dalam.

Sambil lugunya sang bapak tua mohon mohon maaf ke Napoleon dan bilang sebentar selesai. Setelah selesai bapak itu masuk ke dalam ruangan, bukannya meninggalkan gedung militer itu. Sehingga membuat Napoleon marah. Napoleon kemudahan berusaha mengejar ke dalam untuk mengusir. Karena sebagai perwira penjaga dia bertanggung jawab.

Anehnya, ketika Napoleon masuk, orang-orang di dalam semua tertawa terhadap Napoleon. Ternyata bapak tua mirip apek-apek China itu perwira tinggi militer berpangkat Kolonel. Dan Napoleon tersipu keluar ruangan.

Kembali ke cerita saya menemuinya di lantai 9, silaturahmi sambil menanyakan, “Kenapa Prabowo tidak mau menemui Habib Rizieq selama di penjara?” Lalu dia menjawab, “Habib Rizieq adalah musuh utama Jokowi”. Selama Jokowi berkuasa tidak mungkin Prabowo bertemu HRS, katanya.

Cerita ini saya sengaja sampaikan ke publik untuk memberikan ingatan kepada rakyat tentang sejarah. Rakyat kita seringkali problem “short (term) memory”. Sehingga dengan gampang mendegradasi ketokohan seseorang dalam konteks politik. Khususnya, ketika Habib Rizieq memberikan dukungan politik kepada Ridwan Kamil, yang juga didukung Jokowi, muncul lecehan seolah-olah Habib Rizieq lupa Jokowi adalah musuhnya.

Saat ini terkait pilkada, ada upaya PDIP melakukan “politik siluman” bahwa mereka adalah musuh utama Jokowi. Sehingga semua kelompok pembenci Jokowi harus mendukung calon pilkada yang diusung PDIP. Beberapa tokoh memberikan statement bahwa kaum musuh Jokowi tidak boleh memilih calon yang didukung Jokowi, termasuk RK di Jakarta. Ada pula upaya dramatisasi agar terlihat Hasto PDIP sebagai pahlawan dan dikatakan Hasto, Anies Baswedan dikriminalisasi Jokowi – otaknya Jokowi.

Dalam tulisan saya kemarin, “Ridwan Kamil dan Jakarta Gemilang”, saya sudah ulas bahwa sejarah harus diluruskan. Pertama, sejarah Jokowi adalah sejarah PDIP Perjuangan. Bahkan, kalau Gibran adalah wakil capres Ganjar, sebagaimana mereka perjuangkan tempo hari, situasinya PDIP tetap benteng utama rezim Jokowi. Bayangkan selama 10 tahun lebih Jokowi bersama PDIP sekarang rakyat harus dicuci otak seolah-olah PDIP adalah musuh Jokowi?

Jadi jika babak sejarah harus dituliskan, maka kita harus membuat periode 2005 (walikota Oslo) sampai 2024 (sebelum final pasangan Prabowo Gibran di KPU) adalah periode Jokowi adalah petugas partai PDIP. Artinya mereka satu kesatuan. Selanjutnya adalah babak di mana pilkada Jokowi tidak bersama PDIP, periode ini sejak pendaftaran cakada sd 20 Oktober 2024. Sedangkan saat ini adalah periode era Prabowo Subianto berkuasa, sejak 20 Oktober sampai 27/11.

Pada saat Prabowo (sedikit lagi) berkuasa, sudah jelas rencana Jokowi adalah menempatkan anaknya Kaesang sebagai Cagub Jateng atau Cawagub di Jakarta gagal. Entah bagaimana ceritanya mahasiswa di seluruh Indonesia turun kejalan menolak keputusan MK soal umur Kaesang. Dan entah bagaimana ceritanya Sufmi Dasco Ahmad, tangan kanan Prabowo Subianto berubah haluan menghadang Kaesang untuk lolos di DPR, rencana rekayasa perubahan UU Pemilukada, saat itu. Yang jelas, calon Jokowi satu satunya yang lolos hanya menantunya yakni Bobby Nasution. Calon Jokowi hampir semuanya urusan keluarga saja.

Tentu saja Jokowi masih mempunyai pengaruh. Namun, membuat Jokowi seolah-olah monster penting di era sekarang adalah nonsense. Bahwa Jokowi ingin tetap tampil sebagai efek “power syndrome” sangat manusiawi. Akan tetapi, dalam babakan sejarah saat ini, Jokowi yang partainya, PSI, kecil, tidaklah mempunyai pengaruh penting, relatif terhadap kekuasaan Prabowo Subianto.

Berbagai manipulasi media dan survei yang mengatakan Jokowi masih dominan adalah propaganda. Dalam teori kepemimpinan, kebodohan kita adalah jika kita termakan oleh propaganda itu. Jika tidak ingin termakan propaganda, maka saat ini, dalam babak baru, yang ada dalam pilkada hanyalah pilihan Prabowo Subianto, penguasa resmi, atau pilihan lainnya. Dalam beberapa daerah pilihan lainnya tidak hanya PDIP, namun juga keberagaman yang tidak mungkin dibatasi. Misalnya, Jawa Timur dan Jawa Barat, ada calon yang didukung selain dukungan Prabowo dan PDIP.

Apakah Ridwan Kamil pilihan Jokowi?

Pertanyaan ini penting untuk menjelaskan situasi sebenarnya. Jokowi pilihannya ketika babak berkuasa adalah anaknya Cawagub di Jakarta. Dia tidak punya kepentingan terhadap siapapun Cagubnya. Sebaliknya, RK, yang elektabilitasnya 60% di Jawa Barat, tidak memilih menjadi Cagub Jakarta. Sayangnya, RK, yang karirnya di politik seperti Anies Baswedan, tidak memiliki partai, harus mengalah pada partai yang mau mengusung. Kebetulan Golkar merekrut RK dipenghujung masa jabatannya Gubernur Jabar. Dan hasil kompromi politik Golkar dengan Gerindra, maka RK ditempatkan di Jakarta.

Dalam penempatan RK di Jakarta tidak ada peran Jokowi disana. Itu urusan Prabowo dan Golkar. Golkar mengalah di Jawa Barat, memberikan kesempatan kepada kader Gerindra menjadi Cagub bersama mereka. Jadi, jika ada orang yang mengatakan RK ditempatkan di Jakarta karena Jokowi, itu tidak masuk akal sama sekali. Halusinasi.

Lalu, apakah Habib Rizieq atau ulama lainnya mendukung RK kemudian ketokohan Habib Rizieq tergerus?

Habib Rizieq Shihab sudah mengatakan bahwa urusan antara dia dan RK serta urusan dia dengan Jokowi dua hal terpisah. Dalam suratnya kepada penasehat FPI Buya Syeikh Al Kurtubi Al Bantani tentang hal ini, 21/11, yang (lihat: www.faktakini.info/2024/11/surat-ib-hrs-dari-kota-suci-madinah-utk.html?m=1#gsc.tab=0), terlihat jelas Habib Rizieq terus akan menuntut Jokowi atas kejahatan dia selama ini. Kita ketahui bahwa di pengadilan saat ini, Habib Rizieq melayangkan tuntutan ganti rugi atas kejahatan Jokowi terhadap demokrasi dan HAM, sebesar ganti rugi Rp5000 T, masih berlangsung.

Cara pandang Habib Rizieq tentu sangat dewasa dalam berpolitik. Begitu juga Professor Din Syamsuddin yang mendukung RK. Melalui WA nya terhadap saya kemarin, dia menyetujui cara berpolitik yang tidak kekanak-kanakan. Artinya, mendukung RK bukan urusan posisi politik kita terhadap Jokowi, ini suatu yang bisa dipisahkan.

Penutup

Sepanjang sejarah pemerintahan Jokowi, baik di Jakarta maupun nasional, musuh utama Jokowi adalah Habib Rizieq. Saya yang sepuluh tahun melawan Jokowi dan dipenjara di era itu (2020), dan hampir di penjara, 2016, bersama Rachmawati Soekarnoputri, tetap mengakui keutamaan dan keulamaan Habib Rizieq. Habib Rizieq adalah sinar pelita bangsa selama era Jokowi itu.

Persoalannya babak baru sekarang, di era Prabowo, akan ada oposisi-oposisi besar yang akan muncul, itu keniscayaan sejarah. Persoalannya adalah kita tidak bisa meletakkan urusan pilkada Jakarta dengan membuat kebencian terhadap Jokowi menjadi kebencian terhadap Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil adalah pilihan Prabowo dan Golkar. Bahwa Jokowi mendukung Ridwan Kamil dan Habib Rizieq Shihab mendukung Ridwan Kamil itu hanya irisan saja.

Jika kelompok tertentu adalah oposisi sejati dan mau menghadang Ridwan Kamil di Jakarta jangan bersembunyi di isu Jokowi. Jangan bilang karena benci Jokowi. Kalian harus mengatakan tidak mendukung RK karena kalian oposisi Prabowo. Itulah sejatinya berdemokrasi.

Penulis: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

MoneyTalk, Jakarta – Dukungan Habib Rizieq Shihab, Imam Besar umat Islam Indonesia, khususnya dengan jutaan pengikut di Jakarta kepada Ridwan Kamil (RK), khususnya diberikan melalui FPI Jakarta dan juga dukungan mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Prof. Dr. Din Syamsuddin, yang juga mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia, begitu menggemparkan secara politik. Sebab, kedua tokoh ini adalah sosok yang mengalami getirnya perjuangan menghadapi rezim Jokowi selama ini. Lalu mengapa keduanya mendukung RK yang juga didukung Jokowi? Bukan seperti Anies Baswedan mendukung Pramono Anung?

Pertanyaan seperti ini muncul dalam berbagai debat WA Group. Apakah kaum oposisi di Jakarta mendukung RK yang jelas-jelas didukung Jokowi ataukah Pramono Anung yang didukung Megawati Soekarnoputri?

Saya belum bertanya langsung kepada kedua tokoh tersebut, meskipun sesungguhnya kami sangat dekat. Belum. Sempat berjumpa. Imam Besar Habib Rizieq melalu Bin Talib memberikan saya salam hangat dari Mekkah beberapa waktu lalu. (Ketika foto mereka saya unggah ke IG, langsung di delete IG).

Sambil menunggu alasan analitis mengapa IB HRS dan prof Din Syamsuddin, mendukung RK, kita bisa menganalisa baik buruknya kedua tokoh cagub DKI Jakarta saat ini, yakni RK versus Pram. Hal ini dibutuhkan untuk mengimbangi liarnya opini akibat adanya himbauan Anies Baswedan agar “anak abah” mendukung Pramono Anung. Sebab, pengertian anak abah ini bisa mengklaim semua pendukung Anies di pilpres jika tidak diluruskan.

Anies tentu punya pertimbangan politik sendiri untuk mendukung Pramono Anung. Kita paham kegetiran yang menimpa Anies Baswedan akibat gagal menjadi calon gubernur DKI, yang disingkirkan rezim Jokowi dan gagal masuk keputaran kedua pilpres, yang diperkirakan sebagai akibat pemilu barbar. Mungkin sikap Anies ini untuk menunjukkan sikap berseberangan dengan penguasa tersebut. Namun, sejarah perjuangan kebangsaan kita tidak selalu harus bertumpu pada keputusan perorangan. Untuk itulah sikap dua tokoh nasional, Imam Besar Habib Rizieq Shihab dan Prof Din Syamsuddin di atas menjadi pertimbangan lainnya untuk bersikap.

Ada setidaknya 5 alasan penting bagi kita untuk menjatuhkan dukungan kepada RK ataupun Pramono Anung. Pertama, dosa politik.

Dosa politik adalah kejahatan elit politik terhadap demokrasi dan HAM. Dari sisi ini, selama ini RK tidak pernah menjadi tokoh nasional yang bertanggung jawab atas berbagai kebiadaban politik orde Jokowi. RK saat itu hanyalah tokoh lokal Jawa Barat.

Pada saat sepuluh tahun Jokowi berkuasa, berbagai indeks demokrasi turun, pelanggaran HAM dan khususnya kekerasan terhadap lawan politik terjadi secara massif. Saya yang pernah dipenjara Orde Baru dan di pecat dari ITB merasakan kejahatan orde Jokowi lebih buruk dari orde baru. Sehingga rezim Jokowi adalah rezim kejahatan.

Dalam rezim kejahatan ini, sebagai rezim, tentunya yang bertanggung jawab adalah presiden dan orang-orang terdekatnya. Bukan Jokowi sendiri. Merekalah yang merancang berbagai kebijakan yang memberangus demokrasi dan menindas HAM.

Penangkapan IB HRS, ulama, termasuk Prof Din Syamsuddin hampir ditangkap tahun 2020, penangkapan aktifis KAMI, penangkapan ratusan orang pendukung Prabowo 2014- 2019, seperti Rachmawati Soekarnoputri, Mayjen (purn) Kivlan Zen, Laksamana (purn) Sony, Mayjen purn Soenarko, aktifis senior Eggi Sudjana, Lieus Sungkarisma, Hatta Taliwang, Eko Santjojo , Ahmad Dhani, Alfian Tanjung, Buni Yani, dll, Harris Azhar dan Fatia, persekusi kepada Rocky Gerung, dlsb., pemberhentian Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dipercepat, dlsb. dan juga pembantaian laskar FPI di tol KM50, dll. adalah bukti kejahatan itu.

Dalam struktur hirarki, elite yang memutuskan kejahatan seperti ini tentunya tidak melibatkan orang seperti Ridwan Kamil.

Apakah Pramono Anung terlibat dalam kejahatan politik tersebut? Secara teoritis ya, karena Pramono adalah tangan kanan Jokowi yang sehari hari di istana negara. Selain itu, Pramono Anung juga merupakan tokoh partai yang agresif membantai lawan politiknya. Sebagai catatan penting, misalnya, partai PDIP telah memperkusi Rocky Gerung pada kasus “bajingan tolol”. Pada saat itu, ketika petinggi PDIP melaporkan Rocky ke polisi, tidak ada pihak lainnya yang menunjukkan kebencian pada Rocky atas kasus tersebut. Bahkan, rumah Rocky diserang secara membabi buta. Ini membuktikan bahwa PDIP adalah benteng pertahanan utama Jokowi selama berkuasa.

“Keterlibatan” Pramono yang juga sangat penting adalah “diamnya” dia ketika tokoh-tokoh demokrasi yang merupakan teman2 aktifisnya di masa lalu ditangkap untuk kesalahan politik yang tidak jelas. Ketika saya di penjara, 2020, bukannya Pramono Anung, teman saya aktifis ketika mahasiswa, yang memberikan perhatian, malah Professor Sufmi Dasco Ahmad yang mengirim Iwan Sumule dkk. ke Bareskrim berusaha membebaskan.

Meskipun kadar keterlibatan Pramono kita tidak tahu dalam konteks arsitektur kekuasaan Jokowi yang melanggar HAM itu, namun secara relatif, kita bisa meyakini bahwa RK tidak mempunyai noda dan darah dalam jiwa dan tangannya. Disitulah RK memiliki moralitas politik yang besar untuk membangun Jakarta. Sebab, urusan Jakarta dengan masyarakat majemuk dan ketegangan politik, perlu dipimpin orang bermoral.

Alasan kedua, keIslaman. Keislaman Ridwan Kamil dan Pramono Anung secara personal mungkin bukan bahan kajian saya. Saya bukan insan agamis. Yang saya mau katakan di sini adalah keberpihakan.

Keberpihakan RK terhadap Islam sudah bersifat turun temurun. Bapaknya RK adalah murid pendiri Masjid Salman Dr. Ir. Mohammad Imaduddin Abdurrahim. Selama memimpin di Jawa Barat, RK terkenal menggelontorkan dana yang sangat besar untuk pembangunan Masjid dan alokasi anggaran pembinaan ummat melalui ormas Islam. Jadi orientasi RK pastinya tidak akan bertentangan dengan spirit ummat Islam Jakarta, yang pernah tertekan di era Ahok dan Jokowi.

Islam di Jakarta sudah menjadi agama dominan sejak era Batavia. Meskipun dahulu, di era Batavia, Belanda berkuasa, Masjid-masjid sudah tumbuh subur sebagai pusat komunikasi publik. Pengajian-pengajian agama disebarkan dan Belanda tidak membatasinya.

Hanya di era Jokowi dan Ahok lah semangat anti Islam terjadi di Jakarta, misalnya membatasi takbir keliling, membatasi trotoar dipakai pengajian, mengatur suara Masjid, dll.

Jokowi dan Ahok ini adalah sentral dari ideologi PDIP yang memang memandang Islam sebagai kompetitor, jika tidak disebut musuh. PDIP sebagai kelompok ultra nasionalis, memang melihat Islam sejak dulu kala sebagai ancaman. Jadi, meskipun Pramono mengatakan dirinya Islam, itu tentu secara personal. Secara politik dia berkembang dalam lingkungan PDIP yang relatif anti Islam.

Megawati bahkan mengolok olok akhirat mungkin tidak ada. Hal itu disampaikannya ketika dia mengkritik ulama yang sering bicara hari akhirat. Begitu pula Megawati sang dedengkot PDIP, pernah mengejek ibu-ibu pengajian yang sering melupakan urusan merawat anak. Kenapa ini terjadi? Megawati tidak melihat ajaran Islam sejalan dengan ideologinya. Karena ideologi Megawati adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Menurutnya Tuhan adalah hasil kebudayaan manusia. Hal ini dalam ilmu antropologi dan sosiologi disebut Antroposena. Bahkan Megawati pernah berkeinginan merubah Pancasila dari 5 sila menjadi 3 sila lalu satu sila, yakni Gotong Royong. Ideologi Megawati ini tentunya sama dengan Pramono Anung. Pram adalah kader inti PDIP.

Sebaliknya, Ridwan Kamil tumbuh dalam lingkungan non PDIP dan sekarang di Golkar. Partai yang pernah mendukung RK tidak ada yang ideologis, semuanya pragmatis. Namun, mereka tidak menentang Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. RK yang Islami sesuai dengan lingkungan partai pendukungnya yang tidak mempersoalkan keislaman seseorang.

Dengan pertimbangan ini tentu kaum oposisi, yang mayoritas muslim, selama era Jokowi harusnya melihat sekutu politik ke depan adalah Ridwan Kamil, bukan Pramono Anung maupun PDIP dan Megawati Soekarnoputri.

Ketiga, Kompetensi. Secara kompetensi antara RK dan Pramono mungkin sama baiknya. Keduanya mempunyai latar belakang teknokrasi. Namun, RK lebih berpengalaman dalam memerintah dalam kewilayahan, sebaliknya Pram hanya dalam organ administrasi negara dan legislasi.

Memenej kota, khususnya setelah status ibukota hilang, pembangunan Jakarta sebaiknya dipimpin oleh seorang yang berpengalaman langsung sebagai gubernur. Itu akan membuat duplikasi dan replikasi keberhasilan di Jawa Barat, bagi RK, mudah dilakukan. Serta menghindari kegagalan yang pernah ada. Ditambah lagi pengalaman kegubernuran di Jawa Barat, yang berbatasan dengan Jakarta, membuat isu banjir kiriman, “greater Jakarta”, mobilitas sosial pekerja, dll. dapat segera dimenej RK.

Kemampuan RK membangun kota tentu merupakan kompetensi mengapa kita harus memilih dia.

Keempat. Dukungan Politik. Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan dukungannya kepada RK. Ini adalah modal penting bagi RK untuk mensinergikan pembangunan daerah dan pusat. Prabowo sendiri berbeda dengan Jokowi. Kaum oposisi pembenci Jokowi tentunya harus melihat Prabowo sebagai pemimpin penuh harapan.

Beberapa catatan tentang Prabowo kita saksikan a.l. memberantas judi, memberi makan orang miskin, mengobrak-abrik koruptor berkedok petinggi hukum, dll. meskipun terlalu cepat untuk menilainya.

Jadi, bisa dipastikan di bawah kepemimpinan Prabowo, RK tidak mungkin cawe-cawe menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri.

Sementara itu berbagai pihak yang memikirkan kekuasaan Jokowi masih dominan haruslah sadar bahwa Jokowi tidak punya kekuasaan lagi. Loyalis Jokowi dipemerintahan menurut saya tinggallah dua orang, yakni Budie Arie, ketua Projo dan Pratikno. Selebihnya secara pasti sudah pindah haluan. Sebab, dalam sistem presidensial, tukang kayu seperti Jokowi aja bisa berkuasa total, apalagi Jenderal Prabowo.

Adanya kesan bayangan Jokowi pada RK hanyalah fatamorgana. Itupun faktanya survei di Jakarta tidak menunjukkan adanya Jokowi effect, saat ini.

Jadi, kaum oposisi harus melihat bahwa RK akan berkarya nantinya dalam leadership nya sendiri.

Kelima. Korupsi. RK sudah pasti sampai saat ini tidak pernah korupsi. Apakah Pramono pernah terlibat korupsi? Tentunya juga belum ada jejak pasti. Namun, dalam hirarki kekuasaan korup era Jokowi, di mana Indeks Persepsi Korupsi sangat rendah, 34, kemungkinan besar pejabat kita memiliki peluang korupsi berdasarkan hirarki kekuasaan itu. Secara peluang, RK tentunya lebih kecil.

Sampai saat ini belum ada pengakuan di persidangan bahwa RK terlibat korupsi. Sebaliknya, dalam kasus E-KTP, tersangka Setya Novanto, dahulu, mengaku bahwa Pramono mendapatkan bagian korupsi e-KTP.

Selain itu, penggunaan kekuasaan untuk kepentingan bisnis biasanya dilakukan oleh Peng-Peng (istilah Rizal Ramli merujuk Penguasa sekaligus Pengusaha). Dalam posisi ini RK tidak punya bisnis, karena dia bukan bisnisman. Sebaliknya, Pramono Anung terkenal sebagai pebisnis besar di sektor pertambangan. Jadi, bisa dipastikan, jika mengikuti prinsip kecilnya potensi korup seorang penguasa, maka Ridwan Kamil lebih jelas harus dipilih.

Dari kelima penjelasan di atas, kemungkinan besar Habib Rizieq Shihab dan Prof Din Syamsuddin mempunyai perspektif yang sama dalam menganalisis. Artinya, pilihan Imam Besar Habib Rizieq Shihab dan Prof Din mendukung RK dapat diprediksi alasannya.

Sekarang tinggal kepada kaum oposisi yang masih genit berdiskusi, mulailah berpikir rasional dan penuh akal sehat. Apakah kalian tidak segera turun mendukung Ridwan Kamil?

Sayangnya saya sudah pindah dari Tebet ke Depok. Sehingga saya tidak bisa memilih RK di Jakarta. Tapi, sebagai oposan 10 tahun era Jokowi, saya tahu MORALITAS Ridwan Kamil lebih sesuai untuk jadi alasan mendukung dia. Meski saya terserang penyakit dua bulan terakhir ini, saya belum gila. Ridwan Kamil harus dimenangkan. Agar Jakarta Gemilang. (Salam dari Depok)

Penulis: Dr. Syahganda Nainggolan, MT., alumni ITB

MoneyTalk, Jakarta – Baru saja penulis mendapatkan rilis dari sahabat penulis di Solo, yakni dari Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H. Ia akademisi sekaligus advokat senior dari Surakarta. Melalui Pengadilan Negeri Solo, Dr Taufik menginformasi bahwa hari Selasa, 15/10 telah diajukan upaya hukum yudisial review terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang menjadi dasar legalisai ekspor pasir laut R.I. ke Singapura.

Kita semua tahu bahwa ekspor pasir laut meski dengan cover ‘sedimentasi’, substansinya sama. Yakni merusak lingkungan, mematikan mata pencaharian nelayan dan menjual kedaulatan batas wilayah NKRI kepada Singapura.

Di ranah hukum perdata, Habib Rizieq Shihab mengawali perlawanan pada Jokowi dengan melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan hari ini, secara hukum tata usaha Negara Dr Taufik memulai gugatan terhadap kebijakan Jokowi yang zalim melalui Pengadilan Negeri Surakarta, Solo.

Upaya untuk menggugat kebijakan ekspor pasir Jokowi yang merugikan rakyat melalui Yudisial Review ke Mahkamah Agung, secara teknis memang dapat disampaikan melalui Pengadilan Negeri Surakarta. Tuntutannya jelas, pembatalan PP yang melegalisasi pengrusakan lingkungan, mematikan mata pencaharian nelayan dan menjual kedaulatan NKRI.

Menurut rilis yang dikirim, PP Nomor 26/2023 yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan telah salah mengartikan amanat dari Pasal 56 Undang-Undang Kelautan yang mengamanatkan pemerintah untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Perlindungan dan Pelestarian lingkungan Laut seharusnya dilakukan dengan upaya upaya sistematis dan terukur serta mempertimbangkan kebutuhan serta urgensi dari ekosistem laut dengan menentukan material atau substansi apa saja yang dapat mendegradasi ekosistem laut dan substansi apa saja yang timbul secara alami dan tidak mengakibatkan terdegradasinya ekosistem laut.

PP Nomor 26/2023 telah mencampuradukkan dan menyamakan material Pasir laut alami dan sedimentasi lain (lumpur) dimana keduanya memiliki dampak yang jauh berbeda bagi ekosistem laut.

PP Nomor 26/2023 justru akan membuka keran eksploitasi Pasir Laut yang tidak memiliki dampak buruk apapun terhadap ekosistem dan berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem laut apabila dilakukan eksploitasi. PP Nomor 26/2023.

Upaya yang ditempuh oleh Dr Muhammad Taufik melalui Kuasa Hukumnya Nael Tiano Marbun, SH, sejalan dengan aspirasi tuntutan rakyat yang menginginkan Jokowi diadili pasca lengser. Sebab, Jokowi tidak saja dituntut secara pidana dan perdata, tetapi juga harus dipersoalkan seluruh kebijakannya yang zalim secara tata negara.

Tuntutan secara Tata Negara terhadap Jokowi adalah tuntutan untuk membatalkan seluruh keputusan dan peraturan negara yang dikeluarkan saudara Jokowi, yang dipenuhi kebohongan, pengkhianatan dan kezaliman, termasuk tetapi tidak terbatas pada proyek IKN Jokowi, Keputusan Proyek Strategis Nasional Jokowi seperti di PIK 2 & BSD, Keputusan Izin Ekspor Pasir Jokowi, hingga keputusan status PSN untuk seluruh oligarki kroni Jokowi lainya, dan berbagai kebijakan dan peraturan yang merugikan rakyat.

Ikhtiar ini, telah dimulai dari Solo. Semoga, daerah lainnya menyusul. Baik dengan melakukan tuntutan hukum secara perdata, pidana maupun secara tata negara. []

Penulis: Ahmad Khozinudin, S.H., Advokat.

MoneyTalk, Jakarta – Habib Rizieq Shihab bersama beberapa tokoh masyarakat telah mengajukan gugatan perdata terhadap Presiden Joko Widodo dengan tuntutan yang mencengangkan, yakni ganti rugi sebesar Rp 5.246,75 triliun. Gugatan ini telah resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 661/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. Gugatan terdaftar pada 30 September 2024.

Berikut adalah rincian dari isi gugatan, respons pihak Istana, serta implikasi yang mungkin timbul dari proses hukum ini.

Dalam gugatan tersebut, penggugat tidak hanya Habib Rizieq. Ia juga didukung oleh beberapa tokoh lain seperti Munarman, Eko Santjojo, Edy Mulyadi, Mursalim, Marwan Batubara, dan Soenarko. Ada tiga tuntutan utama yang diajukan antara lain:

Mengabulkan Gugatan Secara Keseluruhan. Para penggugat meminta pengadilan agar mengabulkan gugatan ini tanpa perubahan apapun, sebagai bentuk pengakuan penuh atas klaim mereka terhadap Presiden.

Pernyataan Perbuatan Melanggar Hukum. Penggugat menginginkan agar pengadilan secara tegas menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum dalam konteks yang belum dijelaskan secara rinci dalam dokumen publik saat ini.

Tuntutan Ganti Rugi Sebesar Rp 5.246,75 Triliun. Tuntutan terbesar dalam gugatan ini adalah permintaan ganti rugi materiil yang mencapai Rp 5.246,75 triliun, yang akan disetorkan ke kas negara. Nilai ganti rugi yang begitu besar ini mencuri perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai dasar perhitungan dan logika hukum yang mendasarinya.

Merespons gugatan tersebut, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengajukan gugatan hukum. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab dalam mengajukan gugatan, terutama ketika melibatkan tokoh publik seperti Presiden Republik Indonesia.

Dini menekankan bahwa proses hukum harus dipandang sebagai sarana pencarian keadilan yang serius dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan sensasi atau provokasi. Menurutnya, prinsip dasar bahwa setiap orang yang mengajukan klaim harus membuktikannya dengan bukti konkret harus tetap dijunjung tinggi.

“Istana tidak dapat memberikan tanggapan lebih lanjut karena ini masih dalam proses pengadilan. Kita akan melihat perkembangan yang ada untuk mengetahui apakah gugatan ini ditujukan pada Presiden Jokowi sebagai kepala negara atau sebagai pribadi,” ujar Dini.

Gugatan ini mengundang perhatian luas dari masyarakat, terutama karena melibatkan sosok kontroversial seperti Habib Rizieq dan nilai tuntutan yang amat besar. Beberapa kalangan menilai gugatan ini memiliki unsur sensasional. Sebagian lainnya menganggapnya sebagai bentuk protes dari kelompok yang memiliki perbedaan pandangan politik dengan pemerintahan Jokowi.

Menurut beberapa ahli hukum, gugatan dengan nilai sebesar ini mungkin akan menghadapi tantangan di pengadilan. Terutama karena penggugat harus dapat membuktikan kerugian yang diklaim dengan detail yang jelas dan rinci.

“Gugatan dengan nominal fantastis seperti ini cenderung memerlukan pembuktian yang luar biasa berat. Selain bukti kerugian yang jelas, penggugat harus membuktikan hubungan sebab-akibat langsung antara tindakan tergugat dengan kerugian yang diakui,” ujar seorang pakar hukum perdata.

Di dunia hukum perdata, nilai ganti rugi yang tinggi seperti ini harus didukung oleh bukti kuat terkait besaran kerugian yang dituntut. Dalam kasus ini, pengadilan perlu meneliti lebih lanjut bukti-bukti yang disiapkan penggugat, sementara tergugat (Presiden Jokowi) dapat saja mengajukan bantahan.

Jika gugatan ini dinilai tidak memiliki dasar bukti yang kuat, pengadilan dapat menolak gugatan tersebut. Namun, jika dinilai memenuhi unsur tertentu, pengadilan akan melanjutkan prosesnya dengan memanggil kedua belah pihak untuk persidangan dan penyampaian bukti-bukti.

Presiden Joko Widodo telah menjalankan kepemimpinannya selama hampir 10 tahun dan menghadapi berbagai bentuk kritik serta gugatan hukum sepanjang pemerintahannya. Meskipun demikian, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahannya tetap tinggi, dengan survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan mencapai sekitar 75%.

Jika gugatan ini terus berlanjut hingga sidang, maka hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik mengenai posisi hukum seorang presiden, khususnya dalam konteks kasus perdata yang melibatkan tuntutan triliunan rupiah.

Gugatan yang diajukan oleh Habib Rizieq dan rekan-rekan terhadap Presiden Jokowi ini merupakan salah satu kasus besar dalam sejarah peradilan Indonesia. Proses pengadilan yang menyertainya akan menjadi ujian bagi prinsip-prinsip hukum dan transparansi sistem peradilan. Pihak Istana menanggapi gugatan ini dengan sikap tenang sambil menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses pengadilan.

Kini, semua mata tertuju pada PN Jakarta Pusat untuk melihat bagaimana kasus ini akan ditangani. Masyarakat dan berbagai pihak berharap agar proses hukum ini berjalan adil dan terbuka, serta tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Sejak awal September 2024, beredar isu panas mengenai rencana apel siaga yang akan dihadiri oleh 20.000 anggota “Pasukan Berani Mati Bela Jokowi.”

Dan Isu ini menyebutkan bahwa pada Minggu, 22 September 2024, pasukan tersebut akan berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta, untuk menunjukkan dukungan mereka kepada Presiden Joko Widodo yang sering diserang oleh kritik dan hoax.

Isu ini semakin memanas ketika Habib Rizieq Shihab menyerukan kepada laskar-laskar Islam untuk mempersiapkan diri dan “mengasah golok” dalam menghadapi pasukan tersebut. Narasi ini langsung viral di media sosial, terutama setelah video pernyataan Habib Rizieq tersebar luas, membuat suasana menjadi semakin tegang.

Namun, pada hari yang dinanti-nantikan, situasi di lapangan jauh berbeda dari yang diprediksi. Berdasarkan pantauan beberapa media,  kawasan Patung Kuda dan sekitarnya tetap berjalan normal.

Tidak ada tanda-tanda apel besar-besaran atau kerumunan massa seperti yang ramai diperbincangkan. Bahkan, jalanan di sekitar Patung Kuda terlihat ramai lancar tanpa ada penutupan atau pengamanan khusus dari pihak kepolisian.

Dalam sebuah wawancara, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo turut mengomentari isu ini.

Gatot menyatakan bahwa informasi terkait apel Pasukan Berani Mati Bela Jokowi adalah hoax. Tidak ada pemberitahuan resmi kepada pihak kepolisian atau Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) mengenai aksi tersebut.

Jika memang benar ada aksi, Gatot menyebut bahwa Presiden Jokowi pastinya akan mengandalkan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), TNI, dan Polri untuk melindungi dirinya, bukan pasukan lain yang disebut-sebut.

Isu ini juga diangkat dalam tayangan di kanal YouTube Tjandra Tedja pada Senin, 23 September 2024. Dalam videonya, Tjandra membahas bahwa isu pasukan ini kemungkinan hanya strategi untuk memanaskan situasi politik dan menciptakan kesan seolah-olah Presiden Jokowi ketakutan hingga perlu menggalang “Pasukan Berani Mati.”

Dalam penelusuran lebih lanjut, ternyata beberapa tokoh seperti Habib Rizieq Shihab dan Amien Rais juga ikut menyebarkan narasi terkait pasukan ini di media sosial.

Bahkan, sebuah foto yang viral di media sosial memperlihatkan sejumlah orang dengan bendera mendukung Jokowi, yang kemudian diklaim sebagai pasukan berani mati. Namun, berdasarkan investigasi dari Partai Sosmed, foto tersebut ternyata diambil dari acara relawan Jokowi pada 31 Januari 2019, lima tahun lalu, yang telah dipotong dan dimanipulasi untuk menyebarkan hoax.

Pasca isu ini terbongkar sebagai hoax, tidak ada permintaan maaf resmi dari pihak-pihak yang menyebarkannya, termasuk dari Ari Prasetyo, salah satu penyebar isu utama di Twitter, serta Habib Rizieq dan Amien Rais.

Kejadian ini sekali lagi menunjukkan betapa rentannya masyarakat terhadap hoax, terutama yang menyangkut isu politik yang sensitif.

Hoax seperti ini tidak hanya memengaruhi persepsi publik terhadap Presiden Jokowi, tetapi juga dapat memecah belah masyarakat dan memicu ketegangan di antara berbagai kelompok.

Sebagai pelajaran, sangat penting untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya lebih lanjut. Klarifikasi dari pihak berwenang dan media yang terpercaya adalah langkah penting untuk mencegah penyebaran berita palsu yang dapat menimbulkan kekacauan.(c@kra)