21 November 2026

Ika Agustin Ningrum

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti pemberian dua proyek pompanisasi di DKI Jakarta kepada PT Nindya Karya pada tahun anggaran 2025. Proyek tersebut berada di bawah kewenangan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, dengan total nilai mencapai Rp475,6 miliar.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai keputusan tersebut janggal dan patut dicurigai. Pasalnya, PT Nindya Karya secara historis memiliki rekam jejak kelam dalam sejumlah proyek nasional.

“Kelihatannya Ika Agustin Ningrum sangat baik kepada PT Nindya Karya. Namun kebaikan itu justru harus dicurigai karena perusahaan ini punya catatan serius terkait kasus korupsi,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya.

Ia mengungkapkan, dalam kasus pembangunan Dermaga Sabang, PT Nindya Karya telah terbukti terlibat tindak pidana korupsi dengan potensi kerugian negara mencapai Rp313 miliar. Selain itu, dalam proyek jalur kereta api Besitang–Langsa, perusahaan tersebut diduga terlibat praktik pengaturan lelang serta pemberian fee kepada pihak-pihak tertentu.

Meski memiliki rekam jejak bermasalah, pada tahun 2025 PT Nindya Karya justru kembali dipercaya mengerjakan dua proyek strategis pompanisasi, yakni Sistem Tata Air Pompa Kayu Putih dan Pompa Kampung Sawah, serta Sistem Tata Air Pompa Cilincing KBN.

“Seharusnya PT Nindya Karya tidak layak memenangkan tender proyek-proyek ini, mengingat keterlibatannya dalam kasus korupsi dan dugaan pengaturan lelang sebelumnya,” tegas Uchok Sky.

CBA menilai, nilai proyek yang sangat fantastis tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Oleh karena itu, CBA mendesak Kejaksaan Agung untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dua proyek pompanisasi DKI Jakarta yang dikerjakan PT Nindya Karya.

Lebih lanjut, Uchok Sky menegaskan bahwa keputusan tersebut berpotensi mencederai komitmen Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang selama ini mendorong tata kelola pemerintahan bersih dan bebas dari perusahaan dengan rekam jejak buruk.

“Jika proyek ini dibiarkan, sama saja menampar wajah Gubernur DKI Jakarta yang ingin Dinas SDA bersih dan profesional,” katanya.

Atas dasar itu, CBA meminta Gubernur Pramono Anung untuk segera mencopot Ika Agustin Ningrum dari jabatan Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

MoneyTalk,Jakarta – Hujan lebat yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya sejak hari Selasa hingga Rabu membuat sejumlah wilayah mengalami banjir.

Terkait hal ini, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Cinta Jakarta (GEMA CITA), Hilman Firmansyah mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi agar mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta, Ika Agustin Ningrum dari jabatannya karena dinilai gagal dalam menanggulangi banjir di Jakarta, kata Hilman Firmansyah kepada wartawan pada Rabu, (29/1/2025).

“Kami mempertanyakan kinerja pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas SDA Jakarta, Ika Agustin Ningrum yang kami nilai berkinerja buruk dan gagal menanggulangi banjir di wilayah Jakarta,” tegas Hilman.

“Akibat banjir yang terjadi di wilayah Jakarta berdampak kemacetan parah dan mogoknya kendaraan bermotor warga akibat terendam banjir,” ungkapnya.

“Hilman menilai kinerja Kadis SDA Jakarta Ika Agustin Ningrum buruk, kami meminta Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi untuk segera mengevaluasinya,” tandasnya.

Hilman memaparkan sejumlah kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum yang dinilai buruk dalam menanggulangi banjir selama ini, dimana lambannya melakukan pembangunan dan pengerukan waduk, situ, embung, dan empang sehingga banjir di Jakarta kerap terjadi sepanjang tahun 2023 hingga akhir Desember 2024.

Menurut Hilman pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya berencana membangun 12 waduk, situ, embung, dan empang dibawah tanggung Jawab SDA DKI Jakarta belum terealisasi.

“Anggaran biaya pemeliharaan sumur resapan di setiap Suku Dinas SDA banyak dihambur-hamburkan,” ungkap Hilman.

“Dinas SDA selama ini lamban dalam melakukan tugas menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, termasuk sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, energi, dan sumber daya mineral,” lanjut Hilman.

“Kinerja Plt Kadis SDA DKI Jakarta yang sudah di perpanjang hingga empat kali ini tidak ada kemajuan yang berarti,” tegas Hilman.

Pembangunan tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara baru tercapai hanya 100 meter dan itupun masih berupa pondasi.
“Mirisnya NCICD dibuat tanggul yang tidak ada penduduknya terlebih dahulu atau yang tidak sulit, sedangkan lokasi yang banyak penduduknya malahan di bangun tanggul belakangan,” ucap Hilman.

Sementara banyak lokasi pembebasan lahan yang hingga saat ini belum juga dilaksanakan.

“Pembebasan lahan sepanjang sungai Ciliwung, Waduk dan lain-lainnya masih bermasalah, padahal warga sampai pinjam uang hanya untuk membayar pajak PBB, Tetapi setelah warga bayar pajaknya sampai saat ini tanah mereka belum juga di bebaskan,” papar Hilman.

Sementara diwilayah Jakarta Utara sudah terbangun Pompa-pompa yang memiliki kapasitas besar dengan menggunakan anggaran hingga mencapai Rp 1 Triliun hingga saat ini pada kenyataannya Kawasan Kelapa Gading dan sekitarnya masih tetap Banjir.

“Ditambah lagi, soal banjir rob tahun ini yang tidak tertangani dengan serius sehingga menyebabkan kerugian bagi warga yang terdampak banjir rob di Muara Angke, Jakarta Utara dengan ketinggian mulai dari 25 sentimeter hingga satu meter,” terang Hilman.

Untuk diketahui, Muara Angke menjadi salah satu kawasan yang rentan mengalami banjir rob.
Fenomena banjir rob di Muara Angke bukan terjadi untuk pertama kalinya.

“Oleh sebab itu kami mendesak Pemprov DKI Jakarta agar pembangunan tanggul pantai bisa segera dirampungkan,” pungkas Hilman.

MoneyTalk, Jakarta – Pada tanggal 26 Mei 2021 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melakukan lelang Pembangunan Waduk Pondok Ranggon dan Waduk Wirajasa dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.136.318.000.000

Lelang kontruksi Waduk Pondok Ranggon dikuti sebanyak 168 perusahaan, dan hanya tiga perusahaan yang masuk final, serta ikut mengajukan penawaran harga. Dari tiga perusahaan yang berkompetisi, akhirnya panitia lelang memilih PT Nindya Karya sebagai pemenang lelang.

Selanjutnya dalam pembangunan tanggul Waduk Pondok Ranggon ternyata ada yang tidak beras. Makanya sekarang Pemda DKI seperti harus mengeluarkan anggaran agar Waduk ditambal lagi dengan cara membuat beronjong.

Dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Tahun 2024, nilai Pekerjaan Perkuatan Tanggul di Sekitar Lahan Waduk Pondok Ranggon sebesar Rp.20.969.335.346.

Menurut Direktur CBA (Center For Budget Analisis) Uchok Sky Khadafi, dari proses lelang sudahi aneh dan janggal. Seharusnya yang pemenang lelang itu adalah PT. Amarta Karya, bukan PT Nindya Karya.

Dimana PT.Amarta Karya dalam mengajukan penawaran harga lebih murah daripada PT Nindya Karya. PT.Amarta Karya mengajukan penawaran harga hanya sebesar Rp.122.650.000.000, dan nilai kontrak PT Nindya Karya sebesar Rp. 126.381.646.977, kata Uchok Sky.

Maka untuk CBA meminta kepada KPK untuk segera membuka penyelidikan pada kasus dugaan korupsi pembangunan tanggul Waduk Pondok Ranggon. Dan panggil dong Plt Kadis SDA Pemprov DKI Jakarta.

Dan Wahyudin Jali Kordinator Kaki Publik meminta kepada aparat hukum, apakah Kejaksaan Agung atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan tanggul Waduk Pondok Ranggon.

Panggil saja direktur Utama PT Nindya Karya dan Ika Agustin Ningrum yang kini menjabat Plt Kadis SDA Pemprov DKI Jakarta. Ke kantor KPK untuk menyelidiki dugaan Waduk Pondok Ranggon, tutup Wahyudin