21 November 2026

Indonesia Corruption Watch (ICW)

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, mendesak aparat penegak hukum (APH), mulai dari Kortas Tipidkor Polri, Kejaksaan Agung hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa Raffi Ahmad terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia di dua kementerian. Jalih menilai persoalan tersebut perlu diusut karena menyangkut transparansi penggunaan uang negara dan dugaan konflik kepentingan.

Menurut Jalih, persoalan ini tidak boleh dipandang hanya sebagai transaksi bisnis antara perusahaan swasta dengan pemerintah. Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Karena itu, keterkaitan perusahaan yang dimilikinya dengan proyek kementerian harus diperiksa secara terbuka, terutama menyangkut proses pengadaan, mekanisme penunjukan penyedia dan kemungkinan adanya pengaruh jabatan.

“APH harus segera turun tangan. Kortas Tipidkor Polri, Kejaksaan Agung dan KPK harus memeriksa Raffi Ahmad serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini. Jangan sampai ada konflik kepentingan dalam penggunaan uang rakyat,” tegas Jalih Pitoeng kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Sorotan tersebut mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total nilai pengadaan mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar. Lima paket berasal dari Kemendikbudristek pada 2024, sedangkan tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026.

Di lingkungan Kemendikbudristek, lima paket pengadaan melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya terdiri atas penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902, Instagram Reels Rp205.893.300, Instagram Story Rp575.655.000, jasa kehadiran dalam acara atau event attendance Rp2.521.329.200, serta penayangan TikTok Rp144.423.600. Jika dijumlahkan, nilai pengadaan tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar.

Sementara itu, KKP tercatat mengadakan tiga paket jasa influencer dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar. Rinciannya, influencer engagement pada Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 sebesar Rp3.596.955.000, jasa influencer untuk pembangunan BINS pada Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp3,6 miliar, serta jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, tahun 2026 sebesar Rp3,6 miliar.

Jalih mempertanyakan urgensi dan mekanisme pengadaan tersebut. Menurut dia, nilai kontrak miliaran rupiah harus disertai penjelasan mengenai dasar kebutuhan, standar harga, indikator keberhasilan, serta proses pemilihan penyedia. Apalagi, kementerian sebenarnya memiliki perangkat hubungan masyarakat dan komunikasi publik yang dibiayai APBN. Pemerintah harus mampu menjelaskan mengapa pekerjaan tersebut perlu diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat negara.

“Yang harus dibuka bukan hanya berapa nilai kontraknya, tetapi bagaimana prosesnya. Apakah melalui tender, pengadaan langsung, atau mekanisme lainnya? Siapa yang menyusun spesifikasi pekerjaan, siapa yang menentukan harga, dan bagaimana perusahaan itu dipilih? Semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” kata Jalih.

Ia menegaskan, dugaan pengadaan tanpa lelang harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, bukan hanya berdasarkan besarnya nilai proyek. Sebab, dalam sistem pengadaan pemerintah terdapat beberapa metode pemilihan penyedia sesuai jenis, nilai, dan karakteristik pekerjaan. Namun, penggunaan metode tertentu tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari persaingan sehat, transparansi, maupun pengawasan publik.

Bagi Jalih, potensi konflik kepentingan juga harus menjadi perhatian serius. Jabatan publik yang melekat pada seseorang menuntut adanya pemisahan yang tegas antara kepentingan negara dan kepentingan bisnis. Karena itu, APH perlu menelusuri hubungan kepemilikan perusahaan, keterlibatan Raffi Ahmad dalam pengambilan keputusan, komunikasi dengan kementerian, serta kemungkinan adanya perlakuan khusus dalam proses pengadaan.

Jalih meminta aparat tidak berhenti pada pemeriksaan perusahaan penerima kontrak. Pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan, pengguna anggaran, hingga pihak yang menyusun dan menyetujui paket pekerjaan juga perlu dimintai keterangan. Pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui apakah belanja jasa influencer benar-benar sesuai kebutuhan kementerian, memiliki harga wajar, menghasilkan manfaat terukur, dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat atau uang perusahaan. Kalau seluruh prosesnya bersih, silakan dibuktikan dengan dokumen yang transparan. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan atau konflik kepentingan yang merugikan negara, harus ada pertanggungjawaban hukum. Jangan sampai jabatan publik menjadi pintu masuk untuk memperoleh proyek pemerintah,” pungkas Jalih.

MoneyTalk.id,Jakarta –  Kebijakan belanja anggaran pemerintah kembali menuai sorotan publik setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) membongkar aliran dana negara senilai total Rp14,69 miliar yang mengalir ke PT Rans Animasi Indonesia—perusahaan milik selebritas Raffi Ahmad—melalui kontrak pengadaan jasa influencer di dua kementerian sepanjang periode 2024–2026.

Berdasarkan data dari portal INAPROC Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kontrak tersebut terbagi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan 5 paket pada 2024, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan 3 paket pada rentang 2025–2026. Kerja sama ini mencakup publikasi konten di kanal YouTube RANS Entertainment, akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717, hingga kehadiran fisik Raffi Ahmad dalam sejumlah agenda resmi.

Adapun rincian paket pengadaan jasa influencer PT Rans Animasi Indonesia meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment sebesar Rp452.690.000, Instagram Reels senilai Rp205.890.000, Instagram Story sebesar Rp575.650.000, kehadiran acara (event attendance) senilai Rp2.520.000.000, serta penayangan TikTok sebesar Rp144.420.000.

Selain itu, terdapat pula kontrak influencer KKP tahun 2025 sebesar Rp3.590.000.000, influencer engagement pembangunan BINS senilai Rp3.600.000.000, serta jasa publikasi Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna pada 2026 sebesar Rp3.600.000.000, sehingga total keseluruhan mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.

ICW menilai pengadaan berbiaya fantastis ini bermasalah dari berbagai aspek krusial. Pertama, belanja jumbo ini dinilai tidak memiliki empati fiskal karena berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, termasuk pemangkasan dana transfer ke daerah dan dana desa.

Kedua, ICW mempertanyakan efektivitas serta transparansi belanja influencer yang dinilai belum memiliki ukuran dampak (impact) yang jelas dan terbuka, mengingat instansi pemerintah sejatinya telah memiliki biro humas dan kanal komunikasi resmi sendiri.

Ketiga, spesifikasi teknis pengadaan di Kemendikbudristek secara spesifik mencantumkan kanal YouTube dan akun media sosial milik Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, yang dikhawatirkan membatasi kesempatan bagi penyedia jasa sejenis lainnya.

Terakhir, sorotan tajam diarahkan pada potensi konflik kepentingan mengingat Raffi Ahmad telah dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024, di mana pasca-pelantikan tersebut KKP tercatat tetap mengontrak perusahaannya senilai total Rp10,8 miliar.

Menanggapi berbagai temuan tersebut, ICW melayangkan sejumlah desakan tegas. Pemerintah didesak untuk membuka seluruh dokumen pengadaan mulai dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan kepada publik. ICW juga mendorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal kementerian terkait untuk melakukan audit menyeluruh, sekaligus meminta LKPP mengevaluasi ulang mekanisme pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik (e-catalogue).

MoneyTalk, Jakarta – Momentum peringatan Sumpah Pemuda ke-97 tahun ini (28 Oktober 1928–28 Oktober 2025) menjadi sorotan tajam dari Ekonom Konstitusi Defiyan Cori. Ia menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda seharusnya tidak berhenti pada simbol persatuan bahasa dan tanah air, tetapi diwujudkan dalam komitmen moral untuk tidak melakukan korupsi.

“Sudahkah para pemimpin bangsa meluangkan waktu untuk kontemplasi? Apakah pengorbanan yang mereka berikan sungguh untuk Ibu Pertiwi, atau justru untuk mengejar ambisi pribadi dan kelompok?” ujar Defiyan dalam refleksinya, Selasa (28/10/2025).

Ia menyoroti data mengkhawatirkan dari PPATK, yang mencatat transaksi terkait tindak pidana korupsi mencapai Rp984 triliun sepanjang tahun 2024, mendominasi dari total Rp1.459 triliun transaksi pidana. “Angka itu menggambarkan betapa parahnya degradasi moral di negeri ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Defiyan mengungkap data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menunjukkan 29 hakim menjadi tersangka kasus korupsi dalam rentang 2011–2024. “Ironis, para penegak hukum justru menjadi bagian dari pelaku pelanggaran hukum,” katanya.

Dari sisi penegakan hukum, Kejaksaan Agung RI disebut telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp1,6 triliun pada tahun 2024. Namun, jumlah itu dinilai masih jauh dari total kerugian negara akibat korupsi di berbagai sektor.

Defiyan juga menyinggung skandal besar di BUMN PT Pertamina yang menetapkan 193 tersangka dengan kerugian Rp285 triliun, serta kasus ekspor CPO yang merugikan negara hingga Rp15,2 triliun. “Jika dijumlahkan, kerugian negara akibat korupsi dari 2024 hingga Oktober 2025 telah melampaui Rp1.400 triliun. Jumlah ini lebih dari cukup untuk menutup defisit APBN bahkan melunasi sebagian utang luar negeri,” jelasnya.

Menurut Defiyan, fenomena tersebut menunjukkan betapa jauh perilaku elite bangsa dari nilai-nilai Sumpah Pemuda dan Pancasila. “Korupsi adalah pengkhianatan terhadap semangat 1928 dan pengorbanan para founding fathers. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga pengingkaran terhadap moral kebangsaan,” ujarnya.

Ia pun menyerukan agar momentum Sumpah Pemuda tahun ini dijadikan refleksi nasional. “Bisakah para pemimpin negeri ini bersumpah untuk tidak korupsi? Jika itu dilakukan secara kolektif, niscaya cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan lagi sekadar mimpi,” tambahnya.

Defiyan menutup refleksinya dengan harapan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. “Sebagai sosok patriotik, Bapak Presiden semestinya mampu memberi contoh nyata dan keteladanan bagi seluruh pejabat agar menegakkan Sumpah Pemuda untuk Tidak Korupsi,” pungkasnya.