31 Oktober 2026

Indonesia

Jurnalis Timur Tengah: Indonesia Memiliki Pemimpin Bodoh dan Berkhianat  1775034030276

Jurnalis Timur Tengah: Indonesia Memiliki Pemimpin Bodoh dan Berkhianat 

Hedi Batubara 2 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan keras dilontarkan jurnalis Timur Tengah, Alon Mizrahi, yang menyasar langsung kepemimpinan Indonesia terkait sikapnya terhadap konflik di Timur Tengah.

Alon Mizrahi menulis di akun media sosialnya: “Indonesia has a stupid, treacherous and despicable leadership for agreeing to partake in the Gaza Holocaust for a phonecall from Eric Trump. Disgusting”

Dalam pernyataannya yang beredar luas di media sosial, Mizrahi menuding Indonesia memiliki kepemimpinan yang “bodoh, berkhianat, dan tercela.” Ia bahkan menyebut Indonesia turut “ambil bagian dalam Holocaust Gaza,” sebuah istilah yang sangat kontroversial untuk menggambarkan situasi di wilayah tersebut.

Lebih jauh, Mizrahi mengaitkan tuduhan tersebut dengan sosok Eric Trump, dengan menyebut keputusan Indonesia didorong hanya oleh “sebuah panggilan telepon,” tanpa menjelaskan konteks atau bukti konkret atas klaim tersebut.

Pernyataan ini langsung memicu reaksi beragam, terutama di tengah sensitifnya isu konflik Gaza yang melibatkan Gaza Strip dan Israel. Banyak pihak menilai pernyataan tersebut bersifat provokatif dan berpotensi memperkeruh opini publik, khususnya di negara dengan populasi Muslim terbesar seperti Indonesia.

Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Indonesia terkait tudingan yang dilontarkan Mizrahi. Namun, sejumlah pengamat menilai narasi seperti ini kerap muncul dalam perang opini global yang menyertai konflik di Timur Tengah.

Di sisi lain, Indonesia selama ini dikenal konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina dan menyerukan penghentian kekerasan di Gaza melalui jalur diplomasi internasional.

Pernyataan Mizrahi pun kini menjadi sorotan, sekaligus menambah panas dinamika opini global terkait konflik yang terus berlangsung di kawasan tersebut.

Siap Fasilitasi Dialog AS–Israel dengan Iran, Pengamat: Prabowo Bisa Jadi Juru Damai IMG-20260130-WA0096

Siap Fasilitasi Dialog AS–Israel dengan Iran, Pengamat: Prabowo Bisa Jadi Juru Damai

Hedi Batubara 1 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Gagasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk siap terbang ke Teheran dan memfasilitasi dialog antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menuai perhatian luas. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai langkah tersebut bukan sekadar manuver diplomatik, tetapi peluang strategis bagi Indonesia untuk memainkan peran sebagai juru damai di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

Menurut Amir, pernyataan kesiapan itu sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan komitmen Indonesia dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Jika Presiden Prabowo benar-benar membuka kanal komunikasi ke Teheran, Washington, dan Tel Aviv, Indonesia sedang mengirim pesan bahwa Jakarta tidak ingin hanya menjadi penonton dalam konflik global,” ujarnya kepada wartawan, Ahad (1/3/2026).

Ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan pola saling uji kekuatan—baik melalui serangan terbatas, perang proksi, maupun tekanan sanksi ekonomi.

Dalam kalkulasi geopolitik, kawasan Teluk Persia adalah jalur vital energi dunia. Gangguan di Selat Hormuz saja dapat memicu lonjakan harga minyak global. Bagi Indonesia, sebagai negara net importer minyak, eskalasi perang akan berdampak langsung pada APBN, subsidi energi, dan stabilitas ekonomi domestik.

Di sinilah, menurut Amir, kepentingan nasional Indonesia bertemu dengan diplomasi global.

“Peran mediasi bukan sekadar idealisme. Ini soal kepentingan strategis Indonesia menjaga stabilitas harga energi dan rantai pasok global,” tegasnya.

Modal Geopolitik Indonesia

Secara geopolitik, Indonesia memiliki beberapa modal:

1. Posisi Non-Blok dan Bebas Aktif

Sejak era Soekarno, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Artinya tidak memihak blok kekuatan mana pun, namun aktif mendorong perdamaian.

Posisi ini membuat Indonesia relatif diterima oleh banyak pihak, termasuk negara-negara Barat dan dunia Islam.

2. Negara Muslim Terbesar

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kedekatan emosional dan historis dengan Iran. Hubungan diplomatik kedua negara relatif stabil, termasuk dalam bidang perdagangan dan pendidikan.

Namun di sisi lain, Indonesia juga memiliki hubungan ekonomi dan pertahanan dengan Amerika Serikat, serta kerja sama teknologi dengan Israel melalui berbagai jalur tidak langsung.

Keseimbangan inilah yang dinilai menjadi “kartu diplomasi” Prabowo.

3. Kredibilitas Prabowo di Dunia Pertahanan

Sebagai mantan Menteri Pertahanan dan kini Presiden, Prabowo memiliki jejaring kuat di kalangan elite militer global. Ia memahami dinamika hard power sekaligus kebutuhan soft diplomacy.

Amir menilai, pendekatan Prabowo kemungkinan akan memadukan diplomasi pertahanan (defense diplomacy) dan jalur komunikasi intelijen sebagai pintu masuk awal sebelum dialog resmi dilakukan.

Meski peluang terbuka, upaya mediasi bukan tanpa risiko.

1. Persepsi Keberpihakan

Iran sangat sensitif terhadap negara-negara yang dianggap terlalu dekat dengan Washington. Sementara Israel akan mencermati posisi Indonesia yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

Jika tidak dikelola hati-hati, mediasi justru bisa menimbulkan kecurigaan kedua belah pihak.

2. Kompleksitas Aktor Non-Negara

Konflik Iran–Israel bukan sekadar konflik dua negara. Ada jaringan proksi seperti kelompok bersenjata di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Intelijen kawasan memainkan peran besar dalam eskalasi maupun de-eskalasi.

Artinya, dialog formal tidak otomatis menghentikan konflik lapangan.

3. Kepentingan Kekuatan Besar

Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis di kawasan Teluk. Rusia dan China juga terlibat secara tidak langsung. Mediasi Indonesia harus mempertimbangkan dinamika multipolar ini.

Dalam perspektif geopolitik, terdapat tiga kemungkinan skenario:

Pertama, eskalasi terbatas. Serangan balasan terjadi, namun tidak berkembang menjadi perang terbuka. Dalam skenario ini, mediasi Indonesia berfungsi sebagai kanal komunikasi untuk mencegah salah perhitungan (miscalculation).

Kedua, perang regional. Jika serangan meluas dan melibatkan sekutu masing-masing, harga minyak melonjak tajam. Indonesia akan terdampak serius secara ekonomi.

Ketiga, de-eskalasi diplomatik. Tekanan internasional dan kepentingan ekonomi memaksa para pihak kembali ke meja perundingan. Di sinilah peluang peran Indonesia paling besar.

Dimensi Kepentingan Nasional

Bagi Indonesia, stabilitas Timur Tengah bukan isu jauh. Dampaknya langsung terasa pada:

-Harga BBM dan inflasi

-Stabilitas nilai tukar rupiah

-Arus perdagangan dan logistik global

-Persepsi risiko investasi

Jika konflik membesar, APBN Indonesia bisa terbebani subsidi energi lebih tinggi.

Karena itu, langkah diplomasi Prabowo dinilai bukan hanya idealis, tetapi realistis.

Amir Hamzah menilai, figur Prabowo memiliki kombinasi unik: latar belakang militer, pengalaman diplomasi pertahanan, serta legitimasi politik sebagai Presiden.

“Dalam konteks geopolitik multipolar, Indonesia bisa menjadi middle power mediator. Tidak sebesar Amerika atau China, tetapi cukup netral dan dihormati,” ujarnya.

The Institute for Ecosoc Rights: Prabowo Menistakan Bangsa dan Rakyat Sendiri  IMG-20260129-WA0044

The Institute for Ecosoc Rights: Prabowo Menistakan Bangsa dan Rakyat Sendiri 

Hedi Batubara 26 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – The Institute for Ecosoc Rights melontarkan kritik keras terhadap pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Lembaga tersebut menilai perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat sarat ketimpangan dan berpotensi merugikan kepentingan nasional.

Dalam pernyataannya, Ecosoc Rights menyebut pemerintah telah “menistakan bangsa dan rakyatnya sendiri” karena dianggap lebih menguntungkan Amerika Serikat dibanding melindungi kepentingan ekonomi domestik. Mereka menilai sejumlah klausul dalam kesepakatan perdagangan membuka ruang dominasi produk dan kepentingan asing tanpa perlindungan memadai terhadap industri nasional.

“Alih-alih memperkuat kedaulatan ekonomi, pemerintah justru memilih menyejahterakan Amerika melalui perjanjian yang timpang,” demikian bunyi keterangan resmi Ecosoc Rights, Kamis (26/2/2026).

Lembaga tersebut menyoroti potensi dampak terhadap sektor strategis dalam negeri, mulai dari industri manufaktur, pertanian, hingga UMKM. Jika akses pasar dan tarif lebih menguntungkan pihak luar, mereka khawatir pelaku usaha nasional akan semakin terdesak oleh produk impor.

Ecosoc Rights juga meminta DPR untuk melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi perjanjian tersebut. Transparansi dokumen, kajian dampak ekonomi, serta partisipasi publik dinilai menjadi prasyarat penting sebelum kesepakatan dijalankan secara penuh.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah belum memberikan tanggapan resmi atas kritik yang disampaikan. Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa kerja sama dagang dengan Amerika Serikat bertujuan memperluas akses pasar ekspor Indonesia dan menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Indonesia Tolak Delegasi Israel Untuk berlaga di Artistic Gymnastics World Championship 2025 1760077861285

Indonesia Tolak Delegasi Israel Untuk berlaga di Artistic Gymnastics World Championship 2025

Hedi Batubara 10 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan seluruh visa dari delegasi atlet Israel yang hendak berlaga di Artistic Gymnastics World Championship 2025 batal.

“Berdasarkan permohonan resmi dari pihak penjamin, dapat kami konfirmasi bahwa seluruh visa delegasi Israel saat ini telah dibatalkan,” kata Agus

Dia menjelaskan, pihak Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia, dulu bernama Persani dan sekarang bernama Federasi Gimnastik Indonesia (FGI), mengajukan permohonan pembatalan visa seluruh delegasi Israel melalui surat bernomor 442/LTR-JAGOC2025-FGI/X/2025.

Pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengabulkan permohonan pembatalan visa itu.

“Seluruh proses keimigrasian telah berjalan transparan dan akuntabel sesuai peraturan, dan pembatalan visa ini merupakan tindak lanjut atas inisiatif dan permohonan resmi dari pihak penjamin,” kata Agus.

Pemerintah, kata dia, menghargai dan mendukung penuh upaya FGI dalam menyelenggarakan kejuaraan dunia ini.

Israel, pihak yang menginvasi Gaza dan Palestina pada umumnya, hendak berlaga dalam Artistic Gymnastics World Championship 2025 di Jakarta.

Pihak anggota DPR, Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung menolak kehadiran Israel.

Mengapa Indonesia Itu Tidak Direkomendasikan Memakai Sistem Pajak, tapi Gunakan Sistem Bagi Hasil APBN 2025 Kere Keriting

Mengapa Indonesia Itu Tidak Direkomendasikan Memakai Sistem Pajak, tapi Gunakan Sistem Bagi Hasil

Hedi Batubara 8 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Meningkatkan pajak itu bukan merupakan tujuan dari semua negara. Banyak negara tidak terlalu mengedepankan pajak untuk membangun ekonominya. China misalnya malah penerimaan pajaknya hanya 7 persen GDP. China malah memperbesar subsidi atau menolak mencabut subsidi dengan alasan negaranya bukan negara maju. Para akademisinya dikerahkan agar pemerintah tetap memiliki legitimasi kuat untuk tetap menjalankan subsidi termasuk subsidi energi dan pangan. Jadi Indonesia pun jangan terlalu memfokuskan diri untuk memperbesar pajak. Namun sebaliknya menggunakan instrumen pajak untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi bukan melemahkannya.

Karena berdasarkan pengalaman sistem pajak makin lama sudah pasti akan membuat pemerintah makin kering kerontang, tidak akan meningkat kapasitasnya. Namun sebaliknya sistem pajak akan membuat pengusaha makin timbun dan gemuk. Nah ada yang lebih bahaya lagi sistem pajak akan membuat aparat negara yang ditugasin memungut pajak akan bisa punya rekening gelap yang sangat besar jumlahnya. Ujungnya negara akan bergantung pada utang. Karena pajak membuat ekonomi negara melemah, hati dan perasaan masyarakat melemah, merasa dikuras oleh pemerintah.

Dalam sistem pajak Indonesia banyak sekali akal-akalannya, agar setoran ke negara kecil sekali. Ini pekerjaan gampang bagi pengusaha dan penguasa atau petugas pajak. Intinya akal-akalan ini adalah dengan memperbesar biaya biaya sehingga laba sebelum pajaknya makin gede. Maka setelah itu bayar pajaknya bisa sangat kecil. Ditambah berbagai kecurangan utama seperti kecurangan jumlah produksi, kecurangan jumlah ekspor, dan lain sebagainya.

Jangankan pengusaha swasta BUMN saja bisa mengakali agar setoran pajak kepada negara kecil. Caranya memperbesar biaya yang basisnya kira kira.Coba periksa laporan Keuangan Pertamina. Biaya pemyusutan pertamina bisa mencapai 15 miliar dolar setahun sementara aset pertamina hanya 91 miliar dollar. Jadi usia ekonomis semua aset pertamina hanya 6-7 tahun. Ini tidak mungkin. Bisa jadi ini untuk meningkatkan tagihan dana kompensasi dan dana subsidi kepada pemerintah. Jadi biaya pemyusutan yang besar akan mengurangi pajak kepada negara. BUMN yang lain juga demikian. Jadi periksa yang teliti.

Apa bukti sejarah bahwa sistem pajak tidak akan membantu negara untuk bisa dapat uang banyak. Lihat saja tax rasio Indosia terhadap GDP makin lama makin kecil. Tahun 1981 tax revenue Indoneaia terhadap GDP 21 persen. Kalau sekarang GPD Indonesia sekarang 21 ribu triliun maka jika 21 persen adalah penerimaan negara, maka penerimaan negara sekarang bisa mencapai 4426 triliun. Sekarang pendapatan negara terhadap GDP hanya Rp.2443 triliun. Jadi negara tidak perlu utang lagi jika merancang APBN 2025.

Apa arti data ini bahwa sistem penerimaan negara yang direformasi sejak tahun 1998 justru menyebabkan penerimaan negara terhadap GDP makin menurun. Apa inti dari reformasi sistem penerimaan negara, yakni mengubah atau menyerahkan kekayaan negara kepada swasta, menyerahkan sumber daya alam untuk dikelola swasta, lalu negara memungut pajaknya atas hasil ekploitasi sumber daya alam tersebut.

Pengalaman sejarah bahwa Indonesia pernah mendapatkan banyak uang dari minyak. Minyak sendiri menggunakan sistem bagi hasil. Ini adalah sejarah yang penting untuk dijadikan pelajaran. Namun belakangan produksi migas menurun? Mengapa karena banyak sekali pajaknya dalam usaha minyak ini. Bahkan sekarang pajaknya melebar ke sana kemari, dari ekploitasi, ekploitasi sampai penjualan minyak. Semua diintip dengan pajak. Akhirnya penerimaan minyak kalah jauh dengan penerimaan cukai tembakau.

Selepas minyak sebetulnya Indonesia tidak kekurangan sumber yang lain, negara ini berada pada urutan terbatas sebagai penghasil komoditas. Nomor 1 eksportir batubara terbesar di dunia, eksportir sawit nomor satu terbesar di dunia, penghasil Nicle terbesar di dunia, perusahan emas dan tembaga terbesar di dunia ada di Indoneia. Apalagi sekarang era transisi energi Indonesia adalah pemilik panas bumi tersebar di dunia, gas alam, dan cadangan hutan serta bio massa terbesar di dunia. Apalagi dan banyak lagi. Semua ini tidak akan berhasil kalau negara mengandalkan atau bertumpu pada usaha menggenjot pajak. Apalagi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang langsung dikeruk dari rakyat. Itu akan sangat kontra produktif.

Hal yang lebih fundamental lagi terkait pajak adalah bahwa sistem pajak itu memiliki cita rasa kolonial. Pertama kali pajak sedesa desa diperkenalkan oleh Raffles Gubernur jenderal Inggris di Jawa 1811). Hasilnya ini menimbulkan pemberontakan Diponegoro yang merupakan akumulasi perlawanan terhadap pajak kolonial (1825-1830). Coba nonton film perlawanan Datuk Maringgih perang di Sumatera itu adalah perlawanan terhadap sistem pajak Belanda waktu itu. Jadi pajak ini memiliki cita rasa kolonial. Sejarah ini tidak terlupakan. Ada di lubuk hati bangsa Indonesia.

Penulis : Salamuddin Daeng

Cerita Negara, Antara Janji Politisi dan Kejenuhan Rakyat Cerita Negara, Antara Janji Politisi dan Kejenuhan Rakyat

Cerita Negara, Antara Janji Politisi dan Kejenuhan Rakyat

Hedi Batubara 11 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Persoalan mendasar dalam negara modern, terutama yang berlabel demokrasi seperti Indonesia, bukan hanya sekadar tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi menyentuh inti kesejahteraan rakyat, yang semakin tampak mustahil tercapai. Di tengah berbagai janji dan gagasan besar yang selalu digaungkan dalam tiap pergantian rezim, kemiskinan tetap menjadi momok yang tak kunjung terselesaikan. Janji negara untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera seolah hanyalah ilusi yang diulang-ulang setiap kali pesta demokrasi digelar. Alih-alih merasakan peningkatan taraf hidup yang nyata, rakyat justru masih bergelut dengan kesulitan ekonomi dari tahun ke tahun.

Ironisnya, setiap kebijakan negara yang diklaim bertujuan untuk memperbaiki kehidupan rakyat selalu dibuat oleh para pakar yang dianggap memiliki kapasitas terbaik. Namun, hasilnya sering kali jauh dari harapan, bahkan dalam beberapa kasus justru memperparah masalah. Kebijakan-kebijakan yang berbasis pada teori dan analisis ekonomi modern kerap kali gagal memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat secara umum. Di balik angka pertumbuhan ekonomi yang diceritakan meningkat, kenyataan di lapangan justru menunjukkan kesenjangan yang makin melebar antara si kaya dan si miskin. Tampak bahwa ilmu pengetahuan yang seharusnya menjadi alat untuk memperbaiki kehidupan, di tangan penguasa justru menjadi tameng untuk melanggengkan ketimpangan.

Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia sejatinya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, realitas berkata lain. Alih-alih dikelola dengan transparan dan adil, sumber daya alam kita justru menjadi ladang emas bagi segelintir elit dan investor asing. Dalam banyak kasus, rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama malah berada di baris belakang, hanya kebagian dampak lingkungan yang rusak dan kehilangan ruang hidup. Penjagaan atas kedaulatan sumber daya yang seharusnya menjadi kunci kemakmuran justru dilupakan dalam kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah bersama korporasi besar.

Di sisi lain, partai politik yang awalnya dimaksudkan sebagai jembatan aspirasi rakyat kini tampak lebih seperti alat bagi para pemodal dan kaum elite untuk mengukuhkan kekuasaannya. Partai-partai ini sering kali tidak bertindak sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya. Di dalamnya, hanya segelintir kelompok yang memiliki pengaruh besar dan mendominasi keputusan-keputusan penting, sementara rakyat kebanyakan hanya menjadi massa yang dikendalikan dengan janji-janji saat pemilu. Dengan demikian, alih-alih membawa kemakmuran bagi rakyat, partai politik kini terlihat lebih sebagai kendaraan bagi para ‘hulubalang’ untuk menguasai orang banyak.

Pergantian pemimpin dengan segala janji perubahan yang dilontarkan dari waktu ke waktu juga tak membawa perubahan nyata bagi kehidupan rakyat. Walaupun wajah pemimpin berganti, wajah kebijakan dan sistem yang diterapkan tampak sama saja. Setiap pemilu hanya menjadi momentum rotasi kekuasaan di kalangan elite, sementara bagi rakyat, perbedaan pemimpin tidak serta-merta berarti perbedaan dalam kesejahteraan. Kepercayaan publik pun kian terkikis karena janji-janji manis yang berakhir sebatas slogan. Pada akhirnya, rakyat semakin sadar bahwa kesejahteraan mereka tidak dapat diharapkan dari perubahan di permukaan. Yang dibutuhkan adalah perubahan sistemik yang mendalam, di mana seluruh kebijakan benar-benar berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya pada keuntungan kelompok tertentu.

Di tengah realitas ini, rakyat perlu merumuskan ulang makna demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi bukan sekadar memilih pemimpin setiap lima tahun, tetapi sebuah komitmen untuk menegakkan keadilan sosial dan membangun sistem yang benar-benar pro-rakyat. Sejarah dan pengalaman yang sudah dilewati kiranya menjadi pelajaran berharga, bahwa kesejahteraan rakyat tidak akan bisa dicapai hanya dengan mengganti pemimpin, tetapi membutuhkan transformasi menyeluruh dalam struktur dan orientasi kebijakan negara.

Penulis: Kundrat Kanda Permana (Pengamat Sosial Kemasyarakatan)

HNSI dan PT. Nol Karbon Indonesia Bersatu untuk Mitigasi Perubahan Iklim HNSI-PT Nol Karbon Indonesia-2024

HNSI dan PT. Nol Karbon Indonesia Bersatu untuk Mitigasi Perubahan Iklim

moneytalkadmin 22 Januari 2024

JAKARTA, Moneytalk – Sejak terpilihnya Laksamana TNI (Purn) Sumardjono sebagai Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) pada Musyawarah Nasional VIII (MUNAS VIII), HNSI terus berkomitmen untuk membangun sinergi yang kuat demi mendukung ekosistem perikanan dan kelautan di seluruh Indonesia.

Langkah strategis terbaru dilakukan dengan menggandeng perusahaan start-up berfokus di karbon kredit, PT. Nol Karbon Indonesia, dalam upaya menggali potensi pengembangan zero carbon di wilayah kerja nelayan Indonesia.

Wakil Ketua Umum HNSI, Dr. Ir. Imam Supriyadi, M.M, ditunjuk untuk mewakili organisasi dalam menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) dengan PT. Nol Karbon Indonesia, yang diwakili oleh Direktur Pera Malinda Sihite pada Sabtu (20/01) di Jakarta. Kesepakatan ini merupakan langkah penting dalam rangka aksi mitigasi perubahan iklim yang diharapkan dapat memberikan dampak pengurangan emisi dan pemberdayaan ekonomi  masyarakat nelayan di seluruh Indonesia.

Salah satu tujuan utama dari kerja sama ini adalah mendukung program Pemerintah dalam menurunkan emisi karbon. Melalui upaya bersama dengan PT. Nol Karbon Indonesia, HNSI berharap dapat menjadi pelaku utama dalam aksi kolektif untuk mencapai target net-zero emission pada 2050.

Pera Malinda Sihite, Direktur PT. Nol Karbon Indonesia, menyatakan, “Nol Karbon berharap kerjasama dengan HNSI dapat memberikan kontribusi nyata ke nelayan seperti silvofishery yang menggabungkan antara usaha perikanan dengan penanaman mangrove atau bahkan renewable energy hydropower (pembangkit tenaga air) yang bisa mengaliri listrik ke wilayah nelayan. Nol Karbon berharap bisa memberikan solusi inovatif dengan ekonomi karbon.”

Sejalan dengan itu, Imam Supriyadi juga menambahkan, Saat ini, sebagai bagian dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), ingin mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung keberlanjutan ekosistem perikanan dan kelautan di seluruh negeri. Kerja sama dengan PT. Nol Karbon Indonesia merupakan langkah strategis dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, dan kami yakin hal ini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan nelayan di Indonesia.

“Kami memahami tanggung jawab kami untuk berkontribusi dalam menghadapi tantangan global perubahan iklim. Bersama PT. Nol Karbon Indonesia, kami berkomitmen untuk tidak hanya memberikan solusi inovatif, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam mencapai target net-zero emission 2050. Kolaborasi ini bukan hanya sebagai langkah bisnis, melainkan sebagai wujud nyata dari dedikasi kami terhadap keberlanjutan dan masa depan yang lebih baik untuk nelayan Indonesia.” ujarnya.

Lebih lanjut, Imam Supriyadi mengungkapkan,”kerjasama ini merupakan bentuk kepedulian HNSI memberikan kesempatan kepada anak – anak muda untuk berpartisipasi terhadap program pemerintah mengurangi emisi karbon dan juga suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pendapatan lain di luar usaha utamanya.”

Permasalahan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim semakin kompleks, dan HNSI memahami pentingnya kontribusi mereka dalam menghadapi tantangan ini. Dalam konteks ini, kerja sama ini diharapkan mampu memberikan solusi konkrit dan berkelanjutan untuk pemberdayaan masyarakat nelayan serta berkontribusi positif terhadap upaya global dalam mengurangi dampak perubahan iklim.[MT]

Ketika Ketatanegaraan Asli Indonesia Dihilangkan Dari Kehidupan Berbangsa dan Bernegara IMG-20230527-WA0178

Ketika Ketatanegaraan Asli Indonesia Dihilangkan Dari Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

moneytalkadmin 27 Mei 2023

Jakarta,MoneyTalk – Salah satu untuk menghacurkan sebuah bangsa adalah kacaukan sejarah bangsa nya , kaburkan jatidiri bangsa nya .

Amandemen UUD 1945 adalah perang asimetris yang tidak ditangkap sebagai sebuah penghancuran terhadap bangsa Indonesia .
Mereka yang mengaku ngaku Nasionalis justru bertindak sebagai agen agen pengkhianat bangsa .

Perubahan dan pelemahan terhadap generasi mudah agar tidak lagi mengenal sejarah bangsa nya terus dilakukan
survei terbaru Setara Institute dan Forum on Indonesian Development (INFID) mencatat 83,3 persen siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) menganggap Pancasila bukan ideologi permanen dan bisa diganti. Inilah yang dinginkan pihak pihak asing terhadap bangsa Indonesia.

Pancasila yang merupakan ideologi negara masih terus di pertentangkan bahkan Rocky Gerung dengan semena mena mempertentangkan sila -sila Pancasila bahkan sila ke 5 kata Rocky Gerung bisa diganti liberal atau sosialis.Bahkan Kalau UUD 1945 bisa diganti dengan UUD 2002 maka Pancasila juga bisa diganti .
Pernyataan Rocky Gerung ini buat milinial akan ditelan mentah-mentah tetapi buat kami di Rumah Pancasila kengawuran Rocky Gerung dengan kedunguan nya perlu diluruskan .

Sebab Ideologi Liberal ,Kapitalisme,Komunisme,Sosialisme tentu tidak bisa dipakai mengukur Pancasila apalagi disetubuhkan jelas tidak mungkin mengapa? Liberalisme,Kapitalisme,Sosialisme,Komunisme itu bicara Manusia dan Materialisme dengan menghalalkan segala cara ,sedang Pancasila bicara Ke Tuhanan , Manusia dan Materialisme ( alam semesta ).

Jadi mana bisa nilai nilai yang bersumber dari menghalalkan segala cara disandingkan dengan nilai nilai yang bersumber dari Ilahia.
Dan RG lupa bahwa Pancasila itu antitesis dari Individualisme,Liberalisme,Kapitalisme .

BPUPKI Rapat besar pada tanggal 15-7-2605 dibuka Jam 10.20 mengatakan (cuplikan):

”Maka oleh karena itu jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong royong, faham keadilan sosial, enyakanlah tiap-tiap pikiran,tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme daripadanya.“

Jadi mengapa pendiri negeri ini anti terhadap individualisme, liberalisme, kapitalisme, sebab semua itu sumber dari kolonialisme imperalisme yang menjadi dasar perjuangan bangsa ini untuk melawan dengan mengorbankan harta, darah dan nyawa. Kita hidup tidak terlalu lama oleh sebab itu, sebagai anak bangsa, kita harus mempunyai kesadaran bersama, bahwa, kerusakan negara (seperti sekarang) ini, tentu, tidak dikehendakai oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno, Hatta, Soepomo, Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadi Kusumo, KH Wahid Hasym dan pahlawan-pahlawan yang telah berjuang untuk melahirkan negara Indonesia.

Para pengamandemen UUD 1945 rupanya tidak memahami sistem yang mendasari UUD 1945, Akibatnya amandemen yang dilakukan telah merusak sistem bernegara dan bahkan menghancurkan tata nilai negara dengan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Cuplikan Sidang BPUPKI

Toean-toean dan njonja-njonja jang terhormat. Kita telah menentoekan di dalam sidang jang pcertama, bahwa kita menjetoedjoei kata keadilan sosial dalam preambule. Keadilan sosial inilah protes kita jang maha hebat kepada dasar individualisme.

Tidak dalam sidang jang pertama saja telah menjitir perkataan Jaures, jang menggambarkan salahnja liberalisme di zaman itoe, kesalahan demokrasi jang berdasarkan kepada liberalisme itoe.

Tidakkah saja telah menjitir perkataan Jaures jang menjatakan, bahwa di dalam liberalisme, maka parlemen mendjadi rapat radja-radja, di dalam liberalisme tiap-tiap wakil jang doedoek sebagai anggota di dalam parlemen berkoeasa seperti radja. Kaoem boeroeh jang mendjadi wakil dalam parlemen poen berkoeasa sebagai radja, pada sa’at itoe poela dia adalah boedak belian daripada si madjikan, jang bisa melemparkan dia dari pekerdjaan, sehingga ia mendjadi orang miskin jang tidak poenja pekerdjaan. Inilah konflik dalam kalboe liberalisme jang telah mendjelma dalam parlementaire demokrasinja bangsa2 Eropah dan Amerika.

Toean-toean jang terhormat. Kita menghendaki keadilan sosial. Boeat apa grondwet menoeliskan, bahwa manoesianja boekan sadja mempoenjai hak kemerdekaan soeara, kemerdekaan hak memberi soeara, mengadakan persidangan dan berapat, djikalau misalnja tidak ada sociale rechtvaardigheid jang demikian itoe? Boeat apa kita membikin grondwet, apa goenanja grondwet itoe kalau ia ta’dapat mengisi “droits de l’homme et du citoyen” itoe tidak bisa menghilangkan kelaparannja orang jang miskin jang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itoe, djikalau kita betoel-betoel hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeloeargaan, faham tolong-menolong, faham gotong-royong, faham keadilan sosial, enjahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme dari padanja.

Toean-toean jang terhormat. Sebagai tadi poen soedah saja katakan, kita tidak boleh mempoenjai faham individualisme, maka djoestroe oleh karena itoelah kita menentoekan haloean politik kita, jaitoe haloean ke-Asia Timoer Rajaan. Maka ideologie ke-Asia Timoer Raja-an ini kita masoekkan di dalam kenjataan kemerdekaan kita, di dalam pemboekaan daripada oendang-oendang dasar kita……..

Toean-toean dan njonja-njonja jang terhormat.

Kita rantjangkan oendang-oendang dasar dengan kedaulatan rakjat, dan boekan kedaulatan individu. Kedaulatan rakjat sekali lagi, dan boekan kedaulatan individu. Inilah menoeroet faham panitia perantjang oendang-oendang dasar, satoe-satoenja djaminan bahwa bangsa Indonesia seloeroehnja akan selamat dikemoedian hari.

Djikalau faham kita ini poen dipakai oleh bangsa-bangsa lain, itoe akan memberi djaminan akan perdamaian doenia jang kekal dan abadi.

…………. Marilah kita menoendjoekkan keberanian kita dalam mendjoendjoeng hak kedaulatan bangsa kita, dan boekan sadja keberanian jang begitoe, tetapi djoega keberanian mereboet faham jang salah di dalam kalboe kita. Keberanian menoendjoekkan, bahwa kita tidak hanja membebek kepada tjontoh2 oendang2 dasar negara lain, tetapi memboeat sendiri oendang2 dasar jang baroe, jang berisi kefahaman keadilan jang menentang individualisme dan liberalisme; jang berdjiwa kekeloeargaan, dan ke-gotong-royongan. Keberanian jang demikian itoelah hendaknja bersemajam di dalam hati kita. Kita moengkin akan mati, entah oleh perboeatan apa, tetapi mati kita selaloe takdir Allah Soebhanahoewataala. Tetapi adalah satoe permintaah saja kepada kita sekalian:

Djikalau nanti dalam zaman jang genting dan penoeh bahaja ini, djikalau kita dikoeboerkan dalam boemi Indonesia, hendaklah tertoelis di atas batoe nisan kita, perkataan jang boleh dibatja oleh anak-tjoetjoe kita, jaitoe perkataan: “Betoel dia mati, tetapi dia mati tidak sebagai pengetjoet”.

Sekarang telah banyak para pengecut yang hanya korupsi untuk perut nya sendiri dan kelompok nya ,tanpa perna berfikir tentang nasib bangsa nya .Tidak ingat lagi bawah negeri ini dilahirkan karena Amanat Penderitaan Rakyat  (MT)

Oleh: Ir.Prihandoyo KuswantoK, Ketua Pusat Study Kajian Rumah Pancasila .

Semua Orang Masuk Politik IMG-20230527-WA0175

Semua Orang Masuk Politik

moneytalkadmin 27 Mei 2023

Jakarta,MoneyTalk – Beberapa kejadian yang berkembang belakangan ini sangat fenomenal sekali. Mungkin momentumnya mendekati tahun politik yakni di 2024 nanti. Banyak sekali aktris yang berbondong-bondong maju sebagai kontestan di momentum politik ini.

Selain dikalangan aktris, ada juga kalangan musisi, tokoh agama bahkan pemain bola seperti Markus Horison yang maju sebagai kontestan di momentum ini. Bukan tidak boleh, secara perundang-undangan semua warga negara terjamin hak politiknya.

Namun, motif yang melatar belakangi atas keputusan sebagai kontestan hanya mereka yang mengetahui. Entah ini sebagai strategi partai untuk menaikan elektabilitas partainya, atau memang ingin memberikan ide serta gagasan untuk mewakili kelompoknya.

Di rujuk pada teori klasik menurut Aristoteles politik merupakan usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Tentunya menempuh untuk menuangkan pemikiran-pemikiran yang baik dan berkelanjutan, visioner dan sesuai dengan kebutuhan negara.

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, Pengertian politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Artinya sudah sangat jelas, selain untuk menuntaskan ambisi ada beberapa instrument keahlian yang perlu dilengkapi, seperti ilmu komunikasi politik, administrasi publik, manajemen konflik dan problem solving, mengerti hak azasi manusia bahkan yang agak beratnya ekonomi politik sampai filsafat politik.

Lalu bagaimana dengan ‘Mereka’ yang tiba-tiba menjadi kontestan? Sekali lagi saya ingin menegaskan boleh-boleh saja karena hukum kita mengatur demikian. Akan tetapi sangat disayangkan jika semuanya terjun ke dunia politik hanya karena modal ketenaran sebagai publik figur.

Atau apakah mungkin ini adalah menifestasi dari teori Maslow tentang 5 tingkat kebutuhan dasar manusia yang ujungnya ingin menguasai orang lain? Entahlah. Semoga saja, semua hal ini bermuara pada demi kebaikan bersama seperti apa yang disampaikan oleh Aristoteles dalam mendefinisikan soal politik.

Bagi saya, politik menjadi sebuah media perjuangan ide dan gagasan. Bukan hanya persoalan pengabdian belaka. Jika hanya ingin mengabdi tapi tidak mempunyai beragam ide yang disesuaikan kebutujan juga ini akan menjadi repot. Bahkan cenderung untuk mengamputasi demokrasi. Dibalik itu semua, saya masih yakin dan percaya bahwa rakyat kita sangat cerdas dalam menentukan pilihan. Bisa menitipkan harapannya kepada mereka yang nanti akan melanggengkan hajatnya di dunia politik.

Oleh :
Teguh Pati Ajidarma
(Tim Kaderisasi Nasional PB PMII)

Baca Juga Berita Ini

IMG-20261002-WA0111

Sebut Sekjen dan Waketum Tak Urus Partai, DPC PPP Jakbar Pasang Badan untuk Mardiono

moneytalkadmin 31 Oktober 2026
Pengamat Politik Dan Hukum Muslim Arbi

Muslim Arbi: Oligarki Diduga Siapkan Dana Berlimpah untuk KDM-Gibran di Pilpres 2029

Hedi Batubara 30 Oktober 2026
Kredit Macet Rp4 Triliun Lebih, Laba KB Bank Ambles, Kepercayaan Nasabah Dipertaruhkan

Kredit Macet Rp4 Triliun Lebih, Laba KB Bank Ambles, Kepercayaan Nasabah Dipertaruhkan

Hedi Batubara 30 Oktober 2026
Ketua Umum Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng

Kasus Eks Wamen Imipas, FORMASI Desak KPK Periksa Menteri “RAMA”

Hedi Batubara 30 Oktober 2026