12 November 2026

Inflasi Indonesia

MoneyTalk, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa inflasi di Indonesia pada bulan Oktober 2024 mencapai 0,08% secara bulanan (month-to-month/mtm) atau sebesar 1,71% secara tahunan (year-on-year/yoy). Inflasi yang stabil ini mendapat tanggapan positif, terutama karena masih berada dalam rentang target Bank Indonesia (BI) yakni ±3%.

Ekonom Bank CIMB Niaga, Mika Martumpal, menilai bahwa berakhirnya tren deflasi selama lima bulan berturut-turut di bulan Oktober menjadi cerminan awal dari stabilnya inflasi di Indonesia, serta mencerminkan keberhasilan pemerintah dan otoritas moneter dalam menjaga tingkat harga di dalam negeri.

Namun, tantangan tetap ada. Perkembangan ekonomi global, seperti penurunan ekonomi Tiongkok dan volatilitas nilai tukar, masih dapat berdampak pada stabilitas ekonomi Indonesia. Berikut adalah analisis mendalam tentang kondisi inflasi di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga stabilitas ini.

Kenaikan inflasi 0,08% pada bulan Oktober menjadi titik balik yang penting setelah periode deflasi sebelumnya. Menurut Mika Martumpal, kondisi inflasi yang berada di bawah median target BI menunjukkan stabilitas tingkat harga. Meski begitu, inflasi inti masih di bawah 2,5%, yang mengindikasikan permintaan domestik, khususnya dalam konsumsi rumah tangga dan investasi, belum sepenuhnya pulih.

Pemerintah dan BI telah mengambil langkah pengendalian harga yang cukup efektif, khususnya pada komponen harga yang sering berfluktuasi, seperti bahan makanan. Stabilitas pasokan bahan pokok juga menjadi kunci dalam menjaga harga-harga di pasaran. Jika ditarik ke belakang, inflasi tertinggi tahun ini yang mencapai 3% terjadi pada Maret, yang terutama didorong oleh kenaikan harga bahan makanan. Dengan penurunan inflasi ini, bisa disimpulkan bahwa kondisi pasokan sudah membaik dan langkah-langkah pengendalian harga berhasil dilakukan.

Seiring dengan stabilnya inflasi domestik, terdapat beberapa tantangan eksternal yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah perlambatan ekonomi Tiongkok, yang merupakan mitra dagang utama Indonesia. Penurunan permintaan dari Tiongkok dapat berdampak pada sektor ekspor Indonesia, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perekonomian dalam negeri dan daya beli masyarakat.

Selain itu, volatilitas nilai tukar rupiah akibat fluktuasi suku bunga global juga mempengaruhi harga-harga di dalam negeri. Menurut Mika, kebijakan moneter global, terutama dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, memiliki efek lanjutan terhadap nilai tukar, yang pada akhirnya berdampak pada harga barang-barang impor dan inflasi dalam negeri.

Deflasi yang terjadi selama lima bulan sebelumnya juga menimbulkan kekhawatiran akan daya beli masyarakat yang menurun. Dalam konteks ini, angka inflasi yang positif pada bulan Oktober, meski kecil, menjadi indikasi awal bahwa daya beli masyarakat mulai pulih. Namun, hal ini belum cukup untuk menjadi sinyal bahwa permintaan agregat telah benar-benar menguat.

Pemerintah perlu memperhatikan data lain seperti pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2024, indeks manufaktur, dan data lapangan pekerjaan sebagai indikator tambahan untuk menilai apakah ekonomi telah mengalami perbaikan yang berkelanjutan. Jika data-data ini menunjukkan pertumbuhan yang positif, maka dapat disimpulkan bahwa konsumsi rumah tangga mulai membaik.

Menurut Mika, menjaga inflasi dalam rentang target BI merupakan langkah penting dalam menstabilkan perekonomian. Salah satu cara yang diusulkan adalah dengan meningkatkan inflasi inti, yaitu inflasi yang mencerminkan tingkat permintaan domestik. Dalam jangka panjang, peningkatan inflasi inti yang stabil dapat menjadi indikator positif bahwa permintaan domestik terus meningkat, yang juga akan berdampak baik pada tingkat produksi dan investasi dalam negeri.

Meningkatnya inflasi inti ini diharapkan dapat mendekati median target BI di level 2,5%. Dengan permintaan agregat yang lebih kuat, tingkat inflasi ini dapat mempertahankan daya beli masyarakat tanpa menimbulkan tekanan inflasi yang terlalu tinggi.

Stabilitas inflasi pada bulan Oktober 2024 menjadi pertanda positif bahwa pengendalian harga di dalam negeri berjalan efektif. Berakhirnya tren deflasi menandakan awal dari stabilitas harga yang perlu dijaga, terutama di tengah tantangan global seperti perlambatan ekonomi Tiongkok dan volatilitas nilai tukar rupiah.

Meskipun inflasi masih berada dalam batas aman, pemerintah dan BI perlu terus memonitor perkembangan global serta melakukan kebijakan yang dapat memperkuat permintaan domestik. Dengan mengoptimalkan potensi pasar domestik serta menjaga stabilitas harga, Indonesia dapat menjaga laju inflasi yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perkembangan positif pada angka inflasi ini diharapkan menjadi awal dari pemulihan daya beli masyarakat, yang didukung oleh peningkatan inflasi inti dan penguatan permintaan domestik. Jika pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, Indonesia berpeluang mempertahankan stabilitas inflasi yang mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia mengalami deflasi sejak bulan Mei hingga September 2024, di tengah kontraksi yang terjadi di sektor manufaktur selama tiga bulan berturut-turut dari Juli hingga September 2024. Situasi ini menjadi sinyal bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak berada dalam keadaan baik-baik saja. Deflasi dan kontraksi sektor manufaktur menunjukkan adanya tekanan pada struktur ekonomi Indonesia, yang memengaruhi daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelas menengah. Telisa Falianty, Senior Advisor Bidang Ekonomi dan Kebijakan Danareksa Sekuritas, mengungkapkan pandangannya mengenai hal ini dalam dialog dengan Anneke Wijaya di program Power Lunch, CNBC Indonesia pada Selasa (01/09).

Deflasi yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu tanda bahwa permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa mengalami penurunan. Meskipun rendahnya inflasi dapat dilihat sebagai hal positif, jika angka inflasi berada di bawah target—dalam hal ini, di bawah 2,5%—ini menunjukkan adanya kelemahan dalam daya beli masyarakat. Kelas menengah, yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi, kini mengalami tekanan yang signifikan, yang tercermin dari penurunan permintaan dan daya beli.

Telisa menjelaskan, “Tekanan sisi demand tercermin dari data deflasi dan tekanan sektor supply terlihat dari kontraksi PMI Manufaktur.”

Hal ini menciptakan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi sulit untuk tumbuh di atas 5%, bahkan mempertahankan pertumbuhan di angka tersebut bisa menjadi tantangan.

Sektor manufaktur, sebagai salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia, telah mengalami kontraksi selama tiga bulan berturut-turut. Penurunan ini menjadi indikasi bahwa tidak hanya permintaan yang melemah, tetapi juga kondisi supply di sektor industri. Kontraksi PMI (Purchasing Managers’ Index) menunjukkan bahwa aktivitas industri di Indonesia sedang tidak sehat. Ini berpotensi mengganggu lapangan kerja dan mempengaruhi pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperburuk daya beli.

Dengan mengamati data yang ada, Telisa menggarisbawahi bahwa untuk tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa diharapkan untuk berada di kisaran 5,1% atau lebih.

“Kita harus realistis, dengan tren inflasi yang rendah dan kontraksi di sektor manufaktur, kita mungkin akan sulit untuk mencapai target tersebut,” jelasnya.

Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa kondisi ekonomi saat ini mirip dengan krisis yang terjadi pada tahun 1998. Namun, Telisa menegaskan bahwa situasi saat ini belum bisa disamakan dengan krisis tersebut. Krisis 1998 ditandai oleh tiga hal: krisis nilai tukar, krisis utang, dan krisis perbankan. Saat ini, meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan, Indonesia tidak menghadapi krisis serupa.

“Perlambatan ekonomi bukanlah krisis. Kita tidak mengalami krisis nilai tukar, dan pertumbuhan kita masih positif meskipun tertekan,” ungkap Telisa.

Kelas menengah memang terkena dampak yang signifikan, namun secara agregat, ekonomi masih menunjukkan pertumbuhan.

Menghadapi situasi ini, kebijakan yang tepat dari pemerintah dan sektor swasta menjadi sangat penting. Telisa menyarankan agar pemerintah fokus pada stabilisasi ekonomi dengan kebijakan yang mendukung sektor manufaktur dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Dalam hal ini, relaksasi suku bunga yang sudah mulai dilakukan diharapkan dapat membantu merangsang konsumsi. Namun, hal tersebut harus diimbangi dengan kebijakan struktural yang tepat.

“Korporasi masih bersikap wait and see sebelum berinvestasi lebih lanjut. Mereka menunggu kepastian dari kebijakan ekonomi yang akan datang,” jelasnya.

Ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan perlu merasakan kepastian agar mau melakukan investasi yang berisiko. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup berat, Telisa masih menyimpan harapan bahwa Indonesia dapat bertahan di tengah tekanan ekonomi ini.

“Kita perlu fokus pada pengembangan kelas menengah dan memperkuat daya beli mereka,” tambahnya.

Dengan langkah-langkah yang tepat, terutama dalam pengelolaan kebijakan ekonomi, ada kemungkinan untuk memperbaiki kondisi yang ada.

Secara keseluruhan, kondisi ekonomi Indonesia menjelang akhir tahun 2024 menunjukkan adanya deflasi dan kontraksi sektor manufaktur yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada tekanan yang signifikan, dengan kebijakan yang tepat dan peningkatan daya beli masyarakat, Indonesia masih memiliki potensi untuk keluar dari tantangan ini. Dialog dan evaluasi terus-menerus dari para pemangku kepentingan akan menjadi kunci untuk mengatasi situasi ini dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.(c@kra)

JAKARTA, MoneyTalk – Abstraksi:

  • Pada April 2023 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 4,33 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,74. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 6,75 persen dengan IHK sebesar 121,12 dan terendah terjadi di Pangkal Pinang sebesar 2,78 persen dengan IHK sebesar 114,15.

 

  • Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,58 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,80 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,53 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,27 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,60 persen; kelompok transportasi sebesar 11,96 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,38 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,75 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,79 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,67 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,25 persen.

 

  • Tingkat inflasi month to month (m-to-m) April 2023 sebesar 0,33 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) April 2023 sebesar 1,01 persen.

 

  • Tingkat inflasi y-on-y komponen inti April 2023 sebesar 2,83 persen, inflasi m-to-msebesar 0,25 persen, dan inflasi y-to-d sebesar 0,88 persen.