20 November 2026

Jaksa

MoneyTalk, Jakarta – Publik Indonesia dikejutkan dengan kabar penahanan seorang jaksa asal Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jovi Andrea Bachtiar. Penahanan dilakukan setelah ia mengkritik seorang rekan kerja, Nella Marsella, yang diduga menyalahgunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi.

Kritik ini disampaikan Jovi melalui akun media sosialnya. Kritik berujung pada tuntutan hukum atas tuduhan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Nella. Kasus ini memicu perdebatan luas, antara batasan kritik dalam koridor etika, kebebasan berekspresi, dan penggunaan kekuasaan di institusi penegakan hukum.

Jovi mengkritik penggunaan mobil dinas oleh Nella melalui sebuah unggahan di akun TikTok-nya pada Rabu, 13 November 2024. Dalam unggahannya, Jovi menyampaikan keluhannya terhadap rekan kerja yang ia sebut menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Ia mempertanyakan alasan jaksa bisa dituntut karena menyuarakan kritik demi kepentingan publik alih-alih ditindak atas dugaan tindakan yang dianggap tidak sesuai etika, seperti penyalahgunaan fasilitas negara.

“Jaksa dituntut oleh jaksa. Sayangnya jaksa yang dituntut bukan karena pemerasan, suap, atau gratifikasi, tapi karena mengkritik penggunaan mobil dinas demi kepentingan umum,” tulis Jovi di akun TikTok-nya.

Kritik ini berujung pada laporan hukum yang dilayangkan oleh Nella Marsella atas tuduhan pencemaran nama baik. Jovi kini menghadapi ancaman pidana selama dua tahun penjara, dengan tuduhan mendistribusikan dan mengakses informasi elektronik bermuatan kesusilaan berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UU ITE.

Menanggapi kasus yang menjadi viral ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengeluarkan pernyataan bahwa kejaksaan tidak melakukan kriminalisasi terhadap pegawainya. Menurut Harli, Jovi yang “mengkriminalisasi dirinya sendiri” karena mempublikasikan permasalahan personal tersebut di media sosial. Harli menjelaskan, tindakan Jovi dianggap menimbulkan interpretasi publik yang bias terhadap institusi kejaksaan.

“Yang bersangkutan mencoba membelokkan isu sehingga masyarakat terpecah pendapatnya di media sosial,” ujar Harli pada Kamis, 14 November 2024.

Harli menyatakan, kasus ini menyangkut dua persoalan terpisah: pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan permasalahan pidana berdasarkan UU ITE. Sementara tindakan Jovi dianggap bersifat personal, ia tetap dikenai sanksi administratif karena telah melanggar aturan disiplin kerja dengan tidak hadir selama 29 hari dalam periode tertentu.

Selain menghadapi dakwaan pidana, Jovi dikenakan sanksi disiplin berat sebagai PNS. Berdasarkan peraturan pemerintah, PNS yang tidak masuk kantor selama 29 hari tanpa keterangan resmi dapat dikenakan sanksi tegas. Jovi yang dilaporkan memiliki rekam jejak absen tanpa alasan jelas, akhirnya diberhentikan sementara dari statusnya sebagai jaksa, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan terkait batasan kebebasan berekspresi, terutama dalam lingkungan birokrasi yang menuntut etika dan kedisiplinan. Sebagai jaksa, Jovi memiliki kewajiban untuk menjaga integritas serta nama baik institusi. Namun, publik banyak yang mempertanyakan apakah kritik terhadap penggunaan fasilitas dinas layak diganjar dengan ancaman pidana.

Sejumlah pihak juga menilai bahwa penerapan UU ITE dalam kasus ini perlu dicermati. Pasal 27 ayat 1 UU ITE kerap digunakan dalam kasus pencemaran nama baik, namun banyak aktivis hak digital yang menilai bahwa UU tersebut sering disalahgunakan untuk membungkam kritik.

Sebagai bentuk transparansi, Kejaksaan Agung menyertakan sejumlah bukti tangkapan layar (screenshot) dari unggahan Jovi di media sosial yang ditujukan kepada Nella Marsella. Harli menekankan bahwa upaya mediasi telah diusahakan sebelum proses hukum berlanjut. Namun, menurut Harli, Jovi kerap mengalihkan isu sehingga masalah ini kian berkembang ke ranah publik.

“Selama ini sudah dilakukan upaya pembinaan dan mediasi, tetapi yang bersangkutan justru mengalihkan isu di media sosial seolah-olah dirinya adalah pendekar hukum dan kebenaran,” ujar Harli.

Kasus ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat yang terbagi pendapatnya. Di satu sisi ada yang mendukung tindakan Kejaksaan Agung dalam menjaga etika dan disiplin pegawai. Di sisi lain, sebagian masyarakat melihat tindakan hukum terhadap Jovi sebagai bentuk pembungkaman terhadap kritik internal dan menyoroti penggunaan UU ITE yang dianggap kontroversial.

Aktivis hak digital dan organisasi kebebasan pers juga menyatakan keprihatinan bahwa penggunaan UU ITE dapat melemahkan kebebasan berbicara dan mengekspresikan pendapat, terutama jika diterapkan dalam lingkup internal institusi pemerintah.(c@kra)

Jakarta,MonetTalk – Wakil ketua KPK, Nurul Ghufron, mengajukan permohonan uji materiil undang-undang KPK terkait usia calon dan masa jabatan pimpinan KPK. Nurul Ghufron berpendapat, masa jabatan 4 tahun untuk pimpinan KPK melanggar konstitusi.

Gayung bersambut. MK mengabulkan permohonan Nurul Ghufron.

MK, lebih tepatnya lima hakim konstitusi, berpendapat, masa jabatan 4 tahun untuk pimpinan KPK bersifat diskriminatif, sehingga melanggar pasal 28D ayat 1, yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Juga diskriminatif terhadap peraturan masa jabatan 12 komisi lainnya, yang mempunyai masa jabatan 5 tahun, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Yudisial, dan seterusnya.

Putusan lima hakim konstitusi tersebut sangat aneh, tidak masuk akal, dan patut dipertanyakan. Putusan tersebut bisa membahayakan penegakan konstitusi.

Yang dimaksud dengan “Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, seperti dimaksud pasal 28D ayat 1, harus dimaknai sebagai perlakuan yang sama dalam pelaksanaan sebuah UU. Artinya, semua pimpinan KPK wajib mempunyai masa jabatan yang sama, yaitu 4 tahun. Tidak ada yang boleh lebih atau kurang dari 4 tahun.

“Perlakuan yang sama” tidak berarti semua undang-undang harus sama, tidak berarti masa jabatan untuk semua lembaga atau komisi independen harus sama.

Artinya, perbedaan masa jabatan pimpinan antar lembaga, atau antar komisi, yang diatur di masing-masing undang-undang, tidak bisa dimaknai diskriminatif. Karena penentuan masa jabatan merupakan wewenang DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang, dan kareba itu penetapannya tergantung dari sudut DPR dalam melihat peran komisi independen bersangkutan terhadap kepentingan bangsa dan negara.

KPK adalah lembaga independen untuk memberantas korupsi yang menjadi musuh utama seluruh rakyat Indonesia, karena korupsi merupakan tindak pidana yang merampas hak rakyat, dan memiskinkan rakyat.

Masa jabatan pimpinan KPK 4 tahun justru memperkuat independensi KPK, karena kepemimpinan KPK akan lintas pemerintah dan DPR, sehingga tidak dipengaruhi kekuasaan.

Artinya, pimpinan KPK yang akan datang (seharusnya periode 2023-2027), dipilih oleh presiden dan DPR saat ini, tetapi kepemimpinan KPK tersebut akan berlanjut hingga pemerintahan dan DPR selanjutnya.

Dengan demikian, independensi KPK lebih terjamin, dan tidak berada di bawah kekuasaan pemerintah yang menunjuknya.

Masa jabatan komisi independen yang tidak sama dengan kekuasaan secara prinsip lebih menjamin profesionalisme dan objektivitas dalam pemilihan pimpinan KPK, tidak politis, tetapi berdasarkan integritas calon pemimpin KPK tersebut.

Hal ini sama seperti, misalnya, di Amerika Serikat. Bank Sentral AS, the Fed, juga merupakan lembaga independen. Masa jabatan Dewan Gubernur Bank Sentral AS ditetapkan 14 tahun, dan hanya dapat dipilih satu kali saja. Peraturan masa jabatan Dewan Gubernur the Fed ini beda dengan peraturan masa jabatan lembaga lainnya. Meskipun demikian, peraturan masa jabatan Dewan Gubernur the Fed tersebut tidak diartikan diskriminatif.

Hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ketika mengadili uji materiil masa jabatan dan periode jabatan kepala desa, yang di dalam undang-undang tentang desa, ditetapkan 6 tahun dan dapat dipilih untuk 3 periode. Peraturan ini jelas beda dengan masa jabatan dan periode jabatan untuk pejabat publik lainnya, yang umumnya 5 tahun dan dibatasi hanya 2 periode.

MK, dalam hal ini hakim konstitusi, sepenuhnya paham, bahkan menegaskan bahwa masa jabatan dan periode jabatan kepala desa tersebut sah secara konstitusi, meskipun berbeda dengan masa jabatan untuk pejabat publik lainnya.

MK beralasan, UUD 1945 hanya menentukan secara eksplisit pembatasan masa jabatan untuk beberapa jabatan publik saja, yaitu presiden dan kepala daerah.

Sedangkan masa jabatan kepala desa tidak diatur di dalam UUD 1945, melainkan diatur di dalam undang-undang, yaitu tentang desa.

Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 menegaskan, masa jabatan kepala desa 6 tahun, dan maksimal 3 kali periode jabatan, merupakan aturan yang konstitusional.

Alasan ini seharusnya juga berlaku bagi undang-undang KPK, peraturan masa jabatan 4 tahun untuk pimpinan KPK adalah sah dan konstitusional.

Tetapi, lima hakim konstitusi berpendapat lain, terindikasi sedang mempermainkan konstitusi.

Lima hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materiil Nurul Ghufron, mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun, terindikasi melanggar konstitusi: mereka melanggar kewenangan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang.

Menurut UU pemilu, penjelasan pasal 169, butir d, pelanggaran konstitusi termasuk pengkhianat negara. Karena itu, wajib diberhentikan.

Semoga DPR berani menegakkan konstitusi, berani merebut kembali wewenang konstitusinya, sebagai lembaga pembuat undang-undang, yang saat ini sedang dirampas oleh lima hakim konstitusi.

Semoga DPR berani memberhentikan hakim konstitusi karena melanggar konstitusi, dan berkhianat kepada negara. (MT)

Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

 

JAKARTA, MoneyTalk – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta diminta untuk tidak main-main dan segera menuntaskan kasus dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi berharap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Reda Manthovani tidak pandang bulu dalam menangani kasus tersebut. Apalagi, kata Uchok, sudah ada pejabat Kemenkumham, yang sempat dicekal untuk berpergian ke luar negeri.

Menurut Uchok, jika Kajati DKI, Reda Manthovani serius dalam menangani kasus tersebut maka sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kasus ini sudah bergulir lama. Bahkan, pencekalan terhadap pejabat Kemenkumham berinisial OGD, sudah dilakukan sejak April 2022.

“Jangan sampai ini ‘barang’ (kasus) enggak jelas, dan sudah seharusnya kasus ini dituntaskan,” ujar Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (8/4/2023).

Maka dari itu, Uchok berharap ada kejelasan hukum dalam penanganan kasus pungli di lingkungan Kemenkumham. Dirinya tidak ingin kasus yang menggantung di Kejati DKI membuat citra Kejaksaan menjadi buruk di mata publik, juga dapat mencoreng nama Jaksa Agung ST Burhanuddin.

“Semua kasus yang ditangani Kejati DKI harus dituntaskan. Kajati dan jajarannya jangan sampai masuk angin. Kalau memang perlu ya dievaluasi saja jabatan Kejati DKI. Ganti Kajati DKI. Tapi jangan diangkat sebagai Jampidsus (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus),” ujar Uchok.

Diketahui, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pernah mengajukan pencekalan terhadap OGD, pejabat Kementerian Hukum dan HAM yang diduga melakukan pungutan liar (pungli). Pengajuan larangan OGD untuk meninggalkan wilayah Indonesia terdata sejak 4 Juli 2022.

Kepala Seksi Penerangan Umum Kejati DKI Jakarta saat itu, Ashari membenarkan pengajuan pencegahan itu demi kepentingan penyidikan yang sedang dilakukan.

Tim penyidik Kejati DKI Jakarta telah memeriksa sejumlah Kepala Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam kasus dugaan pungli ini.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta Abd. Qahar AF mengatakan kala itu perkara ODG masih dalam tahap penyidikan.

“Tim penyidik  sudah memeriksa kurang lebih sepuluh saksi, di antaranya kepala Lapas, kepala Rutan dan pihak lainnya,” kata Qahar, Juni 2022.

Namun Qahar tidak menyebutkan secara rinci siapa saja kepala Lapas dan kepala Rutan yang sudah dimintai keterangan sebagai saksi itu.[MT]