18 November 2026

janji kampanye

MoneyTalk, Jakarta – Persoalan mendasar dalam negara modern, terutama yang berlabel demokrasi seperti Indonesia, bukan hanya sekadar tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi menyentuh inti kesejahteraan rakyat, yang semakin tampak mustahil tercapai. Di tengah berbagai janji dan gagasan besar yang selalu digaungkan dalam tiap pergantian rezim, kemiskinan tetap menjadi momok yang tak kunjung terselesaikan. Janji negara untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera seolah hanyalah ilusi yang diulang-ulang setiap kali pesta demokrasi digelar. Alih-alih merasakan peningkatan taraf hidup yang nyata, rakyat justru masih bergelut dengan kesulitan ekonomi dari tahun ke tahun.

Ironisnya, setiap kebijakan negara yang diklaim bertujuan untuk memperbaiki kehidupan rakyat selalu dibuat oleh para pakar yang dianggap memiliki kapasitas terbaik. Namun, hasilnya sering kali jauh dari harapan, bahkan dalam beberapa kasus justru memperparah masalah. Kebijakan-kebijakan yang berbasis pada teori dan analisis ekonomi modern kerap kali gagal memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat secara umum. Di balik angka pertumbuhan ekonomi yang diceritakan meningkat, kenyataan di lapangan justru menunjukkan kesenjangan yang makin melebar antara si kaya dan si miskin. Tampak bahwa ilmu pengetahuan yang seharusnya menjadi alat untuk memperbaiki kehidupan, di tangan penguasa justru menjadi tameng untuk melanggengkan ketimpangan.

Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia sejatinya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, realitas berkata lain. Alih-alih dikelola dengan transparan dan adil, sumber daya alam kita justru menjadi ladang emas bagi segelintir elit dan investor asing. Dalam banyak kasus, rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama malah berada di baris belakang, hanya kebagian dampak lingkungan yang rusak dan kehilangan ruang hidup. Penjagaan atas kedaulatan sumber daya yang seharusnya menjadi kunci kemakmuran justru dilupakan dalam kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah bersama korporasi besar.

Di sisi lain, partai politik yang awalnya dimaksudkan sebagai jembatan aspirasi rakyat kini tampak lebih seperti alat bagi para pemodal dan kaum elite untuk mengukuhkan kekuasaannya. Partai-partai ini sering kali tidak bertindak sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya. Di dalamnya, hanya segelintir kelompok yang memiliki pengaruh besar dan mendominasi keputusan-keputusan penting, sementara rakyat kebanyakan hanya menjadi massa yang dikendalikan dengan janji-janji saat pemilu. Dengan demikian, alih-alih membawa kemakmuran bagi rakyat, partai politik kini terlihat lebih sebagai kendaraan bagi para ‘hulubalang’ untuk menguasai orang banyak.

Pergantian pemimpin dengan segala janji perubahan yang dilontarkan dari waktu ke waktu juga tak membawa perubahan nyata bagi kehidupan rakyat. Walaupun wajah pemimpin berganti, wajah kebijakan dan sistem yang diterapkan tampak sama saja. Setiap pemilu hanya menjadi momentum rotasi kekuasaan di kalangan elite, sementara bagi rakyat, perbedaan pemimpin tidak serta-merta berarti perbedaan dalam kesejahteraan. Kepercayaan publik pun kian terkikis karena janji-janji manis yang berakhir sebatas slogan. Pada akhirnya, rakyat semakin sadar bahwa kesejahteraan mereka tidak dapat diharapkan dari perubahan di permukaan. Yang dibutuhkan adalah perubahan sistemik yang mendalam, di mana seluruh kebijakan benar-benar berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya pada keuntungan kelompok tertentu.

Di tengah realitas ini, rakyat perlu merumuskan ulang makna demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi bukan sekadar memilih pemimpin setiap lima tahun, tetapi sebuah komitmen untuk menegakkan keadilan sosial dan membangun sistem yang benar-benar pro-rakyat. Sejarah dan pengalaman yang sudah dilewati kiranya menjadi pelajaran berharga, bahwa kesejahteraan rakyat tidak akan bisa dicapai hanya dengan mengganti pemimpin, tetapi membutuhkan transformasi menyeluruh dalam struktur dan orientasi kebijakan negara.

Penulis: Kundrat Kanda Permana (Pengamat Sosial Kemasyarakatan)

MoneyTalk, Jakarta – Pemerintahan Prabowo Subianto menandai babak baru dalam politik dan pembangunan bangsa. Dalam diskusi Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV pada Rabu (30/10), Direktur Eksekutif Indikator Politik (Burhanuddin Muhtadi), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra (Habiburokhman), dan Pengamat Kebijakan Publik (Agus Pambagio), memberikan pandangan mengenai kebijakan-kebijakan yang diharapkan akan diterapkan dalam pemerintahan Prabowo. Ketiga tokoh ini membahas tantangan inovasi kebijakan, keseimbangan antara kebijakan asli atau “genuine policy” Prabowo dengan keberlanjutan program-program sebelumnya, serta masalah birokrasi yang dapat menghambat akselerasi program kerja.

Tantangan Inovasi Kebijakan dan Implementasi di Lapangan

Menurut Burhanuddin Muhtadi, inovasi kebijakan yang dilontarkan dalam janji politik kampanye Prabowo merupakan visi ideal yang perlu dibuktikan. Ia menekankan bahwa “puisi itu mudah untuk diucapkan, tetapi menurunkan dalam bentuk prosa itu penuh dengan komplikasi.” Dalam konteks kebijakan, ini berarti implementasi janji kampanye sering kali terhambat oleh birokrasi, keterbatasan anggaran, dan politik internal. Dalam pemerintahan baru, Prabowo akan menghadapi tantangan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan tersebut, baik yang orisinal maupun keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya, agar dapat menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Genuine Policy Prabowo dan Keberlanjutan Program Pemerintahan

Salah satu tema yang mengemuka dalam diskusi adalah bagaimana pemerintahan Prabowo dapat mengembangkan “genuine policy” yang mencerminkan visi pribadinya tanpa mengabaikan keberlanjutan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya. Burhanuddin memandang bahwa kebijakan khas Prabowo mungkin akan lebih mendominasi pemerintahan ini. Sementara itu, Habiburokhman, sebagai perwakilan dari partai pengusung utama, Partai Gerindra, menekankan bahwa kebijakan Prabowo tidak perlu dipertentangkan dengan kebijakan sebelumnya. Dalam konteks kebangsaan, menurut Habiburokhman, Partai Gerindra mengedepankan kepentingan bersama dan nasional, bukan egosentrisme pribadi.

Habiburokhman juga menyoroti bahwa keberlanjutan kebijakan, termasuk evaluasi kebijakan masa lalu, bukan merupakan resistensi terhadap perubahan. Sebaliknya, ia memandang bahwa upaya evaluasi adalah bagian dari menjaga stabilitas dan kesinambungan kebijakan di masa depan. Dengan menjadikan evaluasi sebagai langkah progresif, pemerintahan Prabowo berupaya untuk tetap memperhatikan kebutuhan rakyat sambil tetap beradaptasi terhadap perkembangan zaman dan tantangan baru.

Masalah Birokrasi dan Komplikasi Tata Kelola Pemerintahan

Dalam bagian lain diskusi, Agus Pambagio menyoroti tantangan birokrasi yang masih dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan nasional. Menurutnya, struktur organisasi pemerintah yang kompleks—dengan lebih dari seratus kementerian, lembaga, dan staf khusus—menyebabkan banyaknya tantangan koordinasi dan implementasi kebijakan. Agus juga mengingatkan bahwa beberapa kementerian mengalami masalah koordinasi, terutama ketika nomenklatur dan anggaran belum disetujui secara definitif. Sebagai contoh, ia menyinggung pengalaman Ibu Kota Negara (IKN) yang terkendala dalam pembayaran gaji akibat ketidaksesuaian nomenklatur dalam anggaran.

Agus menyarankan bahwa pemerintah harus berhati-hati dan lebih efisien dalam menangani jumlah kementerian dan staf yang berlebihan. Masalah koordinasi yang kurang matang, menurut Agus, akan menghambat efektivitas kebijakan di lapangan dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Ia mengimbau agar pemerintahan Prabowo mengatur dan menyeimbangkan struktur pemerintahan agar tidak terjadi konflik kepentingan yang dapat menghambat jalannya program kerja yang sudah direncanakan.

Sinergi Pemerintah dan Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Prabowo

Selain tantangan birokrasi, Habiburokhman juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan legislatif dalam mempercepat implementasi kebijakan Prabowo. Ia menyebutkan bahwa parlemen siap mendukung proses perumusan nomenklatur baru dan penyesuaian anggaran yang dibutuhkan untuk kementerian dan lembaga baru yang dibentuk. Habiburokhman yakin bahwa dengan kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif, proses tersebut dapat diselesaikan lebih cepat tanpa kehilangan substansi kebijakan yang diinginkan Prabowo.

Diskusi yang melibatkan Burhanuddin Muhtadi, Habiburokhman, dan Agus Pambagio menyoroti bahwa meskipun tantangan besar menghadang, ada optimisme bahwa kebijakan Prabowo dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sinergi antarlembaga dan komitmen terhadap evaluasi berkelanjutan. Implementasi genuine policy Prabowo, jika dilakukan secara terstruktur dan bersinergi, dapat membawa perubahan positif bagi bangsa, meskipun tetap ada tantangan besar dalam masalah birokrasi, tata kelola, dan koordinasi kebijakan di lapangan.

Di bawah kepemimpinan Prabowo, pemerintahan baru ini menghadapi tanggung jawab untuk membuktikan bahwa visi dan janji politik dapat diimplementasikan dengan baik, tanpa melupakan keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Dalam perspektif publik, keberhasilan Prabowo dalam meramu kebijakan orisinil dengan keberlanjutan diharapkan mampu menciptakan stabilitas dan kemajuan bagi Indonesia di masa depan.(c@kra)