MoneyTalk, Jakarta – Pemerintahan Prabowo Subianto menandai babak baru dalam politik dan pembangunan bangsa. Dalam diskusi Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV pada Rabu (30/10), Direktur Eksekutif Indikator Politik (Burhanuddin Muhtadi), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra (Habiburokhman), dan Pengamat Kebijakan Publik (Agus Pambagio), memberikan pandangan mengenai kebijakan-kebijakan yang diharapkan akan diterapkan dalam pemerintahan Prabowo. Ketiga tokoh ini membahas tantangan inovasi kebijakan, keseimbangan antara kebijakan asli atau “genuine policy” Prabowo dengan keberlanjutan program-program sebelumnya, serta masalah birokrasi yang dapat menghambat akselerasi program kerja.
Tantangan Inovasi Kebijakan dan Implementasi di Lapangan
Menurut Burhanuddin Muhtadi, inovasi kebijakan yang dilontarkan dalam janji politik kampanye Prabowo merupakan visi ideal yang perlu dibuktikan. Ia menekankan bahwa “puisi itu mudah untuk diucapkan, tetapi menurunkan dalam bentuk prosa itu penuh dengan komplikasi.” Dalam konteks kebijakan, ini berarti implementasi janji kampanye sering kali terhambat oleh birokrasi, keterbatasan anggaran, dan politik internal. Dalam pemerintahan baru, Prabowo akan menghadapi tantangan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan tersebut, baik yang orisinal maupun keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya, agar dapat menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Genuine Policy Prabowo dan Keberlanjutan Program Pemerintahan
Salah satu tema yang mengemuka dalam diskusi adalah bagaimana pemerintahan Prabowo dapat mengembangkan “genuine policy” yang mencerminkan visi pribadinya tanpa mengabaikan keberlanjutan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya. Burhanuddin memandang bahwa kebijakan khas Prabowo mungkin akan lebih mendominasi pemerintahan ini. Sementara itu, Habiburokhman, sebagai perwakilan dari partai pengusung utama, Partai Gerindra, menekankan bahwa kebijakan Prabowo tidak perlu dipertentangkan dengan kebijakan sebelumnya. Dalam konteks kebangsaan, menurut Habiburokhman, Partai Gerindra mengedepankan kepentingan bersama dan nasional, bukan egosentrisme pribadi.
Habiburokhman juga menyoroti bahwa keberlanjutan kebijakan, termasuk evaluasi kebijakan masa lalu, bukan merupakan resistensi terhadap perubahan. Sebaliknya, ia memandang bahwa upaya evaluasi adalah bagian dari menjaga stabilitas dan kesinambungan kebijakan di masa depan. Dengan menjadikan evaluasi sebagai langkah progresif, pemerintahan Prabowo berupaya untuk tetap memperhatikan kebutuhan rakyat sambil tetap beradaptasi terhadap perkembangan zaman dan tantangan baru.
Masalah Birokrasi dan Komplikasi Tata Kelola Pemerintahan
Dalam bagian lain diskusi, Agus Pambagio menyoroti tantangan birokrasi yang masih dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan nasional. Menurutnya, struktur organisasi pemerintah yang kompleks—dengan lebih dari seratus kementerian, lembaga, dan staf khusus—menyebabkan banyaknya tantangan koordinasi dan implementasi kebijakan. Agus juga mengingatkan bahwa beberapa kementerian mengalami masalah koordinasi, terutama ketika nomenklatur dan anggaran belum disetujui secara definitif. Sebagai contoh, ia menyinggung pengalaman Ibu Kota Negara (IKN) yang terkendala dalam pembayaran gaji akibat ketidaksesuaian nomenklatur dalam anggaran.
Agus menyarankan bahwa pemerintah harus berhati-hati dan lebih efisien dalam menangani jumlah kementerian dan staf yang berlebihan. Masalah koordinasi yang kurang matang, menurut Agus, akan menghambat efektivitas kebijakan di lapangan dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Ia mengimbau agar pemerintahan Prabowo mengatur dan menyeimbangkan struktur pemerintahan agar tidak terjadi konflik kepentingan yang dapat menghambat jalannya program kerja yang sudah direncanakan.
Sinergi Pemerintah dan Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Prabowo
Selain tantangan birokrasi, Habiburokhman juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan legislatif dalam mempercepat implementasi kebijakan Prabowo. Ia menyebutkan bahwa parlemen siap mendukung proses perumusan nomenklatur baru dan penyesuaian anggaran yang dibutuhkan untuk kementerian dan lembaga baru yang dibentuk. Habiburokhman yakin bahwa dengan kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif, proses tersebut dapat diselesaikan lebih cepat tanpa kehilangan substansi kebijakan yang diinginkan Prabowo.
Diskusi yang melibatkan Burhanuddin Muhtadi, Habiburokhman, dan Agus Pambagio menyoroti bahwa meskipun tantangan besar menghadang, ada optimisme bahwa kebijakan Prabowo dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sinergi antarlembaga dan komitmen terhadap evaluasi berkelanjutan. Implementasi genuine policy Prabowo, jika dilakukan secara terstruktur dan bersinergi, dapat membawa perubahan positif bagi bangsa, meskipun tetap ada tantangan besar dalam masalah birokrasi, tata kelola, dan koordinasi kebijakan di lapangan.
Di bawah kepemimpinan Prabowo, pemerintahan baru ini menghadapi tanggung jawab untuk membuktikan bahwa visi dan janji politik dapat diimplementasikan dengan baik, tanpa melupakan keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Dalam perspektif publik, keberhasilan Prabowo dalam meramu kebijakan orisinil dengan keberlanjutan diharapkan mampu menciptakan stabilitas dan kemajuan bagi Indonesia di masa depan.(c@kra)
