18 November 2026

Jaringan Gusdurian

MoneyTalk, Jakarta – Jaringan Gusdurian menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi mempertebal kesenjangan sosial apabila terus dikelola dengan pendekatan terpusat dan berorientasi bisnis.

Dalam pernyataannya, Jaringan Gusdurian menyebut MBG pada dasarnya dapat menjadi program yang sangat baik untuk pemenuhan gizi anak sekolah. Namun, pelaksanaannya perlu didesain ulang agar tidak melahirkan masalah baru di lapangan.

“MBG bisa jadi program yang bagus, kalau dikelola dengan pendekatan desentralisasi dan berbasis komunitas,” demikian pernyataan mereka, Jumat (27/2/2026).

Menurut Jaringan Gusdurian, dapur MBG seharusnya tidak perlu dibangun baru dan dikelola secara terpusat. Mereka mengusulkan agar pengelolaan dapur diserahkan langsung kepada sekolah atau lembaga pendidikan tempat siswa belajar.

Selain lebih efisien, model ini dinilai dapat meminimalkan potensi penyimpangan anggaran serta memastikan kualitas makanan sesuai kebutuhan siswa.

Jika sekolah tidak memiliki kapasitas, pengelolaan bisa dialihkan kepada PKK atau organisasi masyarakat setempat. Skema ini diyakini dapat menjadi tambahan pemasukan untuk mendukung pembangunan desa maupun kegiatan organisasi.

“Kalau masih sulit, serahkan saja sejumlah anggaran kepada orang tua siswa untuk dikelola sesuai kebutuhan anaknya. Pemerintah cukup melakukan pengawasan,” lanjut pernyataan tersebut.

Jaringan Gusdurian menilai berbagai persoalan yang muncul dalam program MBG, termasuk kasus keracunan massal di sejumlah daerah, tidak lepas dari pendekatan yang terlalu terpusat.

Mereka menilai, ketika seluruh proses dikendalikan dari atas dengan pola bisnis skala besar, orientasi pemenuhan gizi kerap bergeser menjadi orientasi keuntungan.

Sejumlah persoalan yang disoroti antara lain:

-Dugaan pemotongan anggaran di tingkat pelaksana

-Satu pihak mengelola banyak dapur sekaligus

-Permintaan kenaikan royalti dengan berbagai istilah tambahan, termasuk anggaran pemeliharaan yang disebut mencapai Rp6 juta per hari

-Tidak semua dapur memiliki tenaga ahli gizi yang kompeten

Situasi tersebut, menurut mereka, membuat kualitas makanan menjadi nomor sekian, sementara aspek bisnis lebih dominan.

Alih-alih memangkas kesenjangan sosial, Jaringan Gusdurian mengingatkan bahwa MBG justru bisa mempertebal jurang ketimpangan apabila tata kelolanya tidak diperbaiki.

“Jika pola seperti ini dipertahankan, yang kaya makin kaya. Yang miskin hanya bisa mengelus dada,” tegas mereka.

Jaringan Gusdurian mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan implementasi MBG, dengan membuka ruang partisipasi publik serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bagi mereka, keberhasilan program gizi nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh keberpihakan pada kepentingan anak dan masyarakat luas.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid secara tegas menyatakan penolakan terhadap inisiatif internasional Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, inisiatif tersebut bukan jalan menuju kemerdekaan Palestina dan justru mencerminkan dominasi politik kekuatan global dengan kemasan perdamaian.

“Perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Board of Peace sejak awal tidak dirancang untuk menjamin kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Palestina,” kata Alissa Wahid dalam Pernyataan Sikap Jaringan Gusdurian yang disampaikan di Yogyakarta, 2 Februari 2026.

Board of Peace diluncurkan Donald Trump pada 22 Januari 2026 di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, dan diklaim sebagai upaya penyelesaian pendudukan Israel atas Palestina serta pembangunan kembali Gaza. Sejumlah negara disebut bergabung, termasuk Indonesia.

Namun Alissa menilai, sejak awal Board of Peace sarat dengan kepentingan sepihak Amerika Serikat dan mengabaikan prinsip dasar keadilan internasional.

“Tidak ada satu pun wakil Palestina yang dilibatkan di dalam dewan ini. Rancangannya disusun tanpa konsultasi dengan bangsa yang justru menjadi korban pendudukan,” ujarnya.

Menurut Alissa, ketiadaan mandat hukum internasional yang jelas serta upaya melemahkan mekanisme resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat Board of Peace berpotensi melahirkan keputusan yang tidak transparan dan hanya mengikuti kepentingan geopolitik Amerika Serikat.

“Ini adalah perdamaian semu pemulihan tanpa kemerdekaan, tanpa martabat, dan tanpa keadilan bagi rakyat Palestina,” tegasnya.

Indonesia Diminta Tarik Diri

Alissa Wahid juga menyoroti keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Ia menegaskan, langkah tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi.

“Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Keikutsertaan Indonesia justru berisiko memberi legitimasi pada praktik penjajahan yang masih berlangsung,” katanya.

Selain itu, Alissa mengingatkan bahwa perjanjian internasional yang berdampak luas dan mendasar seharusnya melalui persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD 1945.

Ia menegaskan Indonesia seharusnya tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan memperjuangkan perdamaian melalui mekanisme multilateral di bawah PBB.

“Indonesia tidak boleh menjadi bagian dari skema global yang melanggengkan penindasan. Jalan yang benar adalah memperkuat mekanisme PBB yang transparan dan berpihak pada rakyat Palestina,” ujar Alissa.

Dalam pernyataan tersebut, Alissa Wahid juga menyerukan peran aktif masyarakat sipil untuk terus mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai menyimpang dari amanat konstitusi.

Ia mengajak seluruh warga Indonesia untuk tetap memberikan dukungan kepada perjuangan rakyat Palestina dan menolak segala bentuk genosida serta pendudukan yang dilakukan Israel.

“Perdamaian sejati hanya mungkin lahir dari keadilan, bukan dari kesepakatan sepihak yang menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina,” pungkas Alissa Wahid.